76% TKI di Taiwan Tak Dilindungi Hukum

Jakarta Union
Migrant Indonesia (UNIMIG),
sebuah organisasi yang fokus
pada perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) mengungkapkan
TKI yang bekerja di sektor
informal di Taiwan tidak
mendapatkan perlindungan
hukum.
Program Manager UNIMIG
Yusherina Gusman menjelaskan
terdapat 216.151 orang
Indonesia bekerja di Taiwan.
Pekerja informal sebanyak
160.104 orang yang meliputi
pekerja rumah tangga, pengurus
anak dan lain-lain.
"Sisanya sebanyak 56.047 orang
merupakan pekerja formal
seperti buruh pabrik," tuturnya
dalam acara Seminar
Perlindungan Hukum TKI yang
Berkonflik dengan Hukum di 5
Negara, Jakarta, Selasa
(29/4/2014).
Yusherina meneruskan, dari
216.151 orang tersebut, 26%
yang memilik perlindungan
hukum yang jelas meliputi
Labaour Standart Act dan The
Labour Safety and Health Act.
Mereka adalah para pekerja
formal.
Sedangkan sisanya sebanyak 76%
yakni merupakan pekerja
informal tidak mendapat ke dua
perlindungan hukum tersebut.
Hal ini disebabkan adanya
permasalahan dengan kontrak
kerja yang tidak jelas yang
mengatur hubungan tenaga
kerja informal di negara Taiwan.
Terkait kasus hukum, terdapat
871 kasus tercatat hingga
Februari 2014. Kasus-kasus
tersebut seperti pembunuhan,
penculikan dan pemerkosaan.
Namun, kasus yang paling sering
terjadi merupakan gesekan yang
terjadi di antara buruh migran.
"Kemarin ada TKI bermasalah
dengan buruh migran Thailand
karena perebutan wanita," kata
dia.
Oleh karena itu, pihaknya
menilai perlunya ada
pembekalan pengetahuan
hukum di negara penempatan
untuk para TKI. selain itu,
seharusnya TKI juga diberi
informasi kemana bisa
mendapatkan pengacara dan
pendamping hukum selama
konflik berlangsung.
"TKI diedukasi mengenai hak
diam dan hak bicara sebagai
bagian dari proses hukum. Cerita
aja dengan keadaan panik TKI
bisa ngomong jujur. Tapi kalo
dengan pengacara bisa beda
lagi," pungkasnya. by 76% TKI di Taiwan Tak
Dilindungi Hukum