SBY dan Muhaimin Iskandar Lalai Urus TKI

SBY dan Muhaimin Iskandar Lalai Urus TKI
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki nasib Tenaga Kerja Indonesia. Selain menderita karena berbagai kekerasan yang menimpa selama bekerja di luar negeri, para pahlawan devisa juga harus menghadapi aksi pemerasan ketika pulang ke Tanah Air. "Ke mana presiden ketika ada persoalan serius. Ada warganya yang memeras warganya sendiri," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta, Minggu (3/8). Menurutnya, upaya mengurangi penderitaan TKI, presiden sama sekali tidak menegur pembantunya yakni Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang dikenal bekerja lamban dalam persoalan TKI. "Harus ada teguran, ini masih tanggung jawab pak menteri. Sayangnya presiden tidak menyikapi kasus ini," kata Emerson. Padahal, sejak tahun 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memperingatkan adanya persoalan menyangkut pelayanan publik. Meski begitu, tidak ada tindakan signifikan atau pengawasan yang kuat dan aman dalam hal pelayanan publik dari pemerintah. Terlebih, pelayanan kepada TKI di dalam maupun luar negeri. "Pertanyaan kami, SBY masih presiden atau tidak. Jika tidak bisa jadi presiden, dia bisa bertindak atau dialihkan ke wakil presiden," tegas Emerson. (dem/rmo/jpnn)
Sumber

Terkait Pungli TKI, ICW Desak SBY Tindak Menakertrans dan Kepala BNP2TKI

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga
JAKARTA - Presiden SBY diminta untuk bertindak tegas kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur terkait dugaan pemerasan terorganisir yang terjadi di bandara Soekarno-Hatta terhadap para TKI. Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW, Emerson Yuntho, mendesak agar Presiden memanggil keduanya guna memberikan penjelasan atas kejadian tersebut. "Presiden perlu memanggil dan minta keterangan dari Menakertrans dan Kepala BNP2TKI karena dianggap bertanggung jawab terhadap merebaknya praktik pungli terhadap TKI di bandara," kata Emerson saat dihubungi, Jakarta, Rabu (30/7/2014). Emerson menduga bahwa praktik culas terhadap TKI tersebut sudah berlangsung lama yang dilakukan oknum dari dalam dan preman. Kasus itu kembali menghangat pascainspeksi mendadak yang dilakukan Bareskrim dan KPK, pekan lalu. "Presiden juga jangan ragu untuk memecat satu atau keduanya jika memang diperlukan. Sekaligus untuk melakukan pembenahan sistem yang memberikan perlindung terhadap TKI," beber Emerson. Selain itu, Emerson juga menginmbau agar Polri menindak tegas aparatnya yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada para TKI. Tak hanya itu, Emerson meminta kepada kementerian hukum dan HAM mencopot dan mengganti semua petugasnya yang terlibat. "Menteri Hukum dan HAM harus copot dan mengganti semua pegawainya yan dinilai terlibat atau membiarkan praktik pungli TKI ini terjadi di Bandara Soetta. Jika tindakan tegas ini tidak dilakukan maka kejadian pemerasan atau pungli berpotensi kembali terjadi," tukas Emerson. Sebelumnya, KPK bersama Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jumat (25/7/2014) malam sampai Sabtu (26/7/2014) dini hari. Hasilnya, kedua lembaga hukum tersebut mencokok 18 orang yang diduga terlibat kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta. Di antaranya, seorang anggota TNI Angkatan Darat dan dua anggota Polri.
Sumber ↓
https://id.berita.yahoo.com/terkait-pungli-tki-icw-desak-sby-tindak-menakertrans-091000592.html