Jenazah TKI Jembrana Masih Di Jepang

Negara (Antara Bali) - Jenazah I Komang Sudiardika (30), TKI asal Desa Berangbang, Kabupaten Jembrana yang meninggal 3 minggu lalu di Jepang, hingga saat ini belum dipulangkan.

"Saya diberitahu temannya kalau anak saya meninggal. Mungkin karena serangan jantung, karena ia meninggal saat tidur," kata Ni Ketut Rembeg, ibu Sudiardika, Kamis di Negara.

Rembeg berharap, jenazah anaknya tersebut segera dipulangkan, untuk diurus keluarga sebagaimana adat di Bali.

Menurut Rembeg, anaknya tersebut baru pertama kali bekerja di Jepang, yang awalnya berangkat lewat jalur legal sebagai buruh bangunan.

"Hanya empat bulan bekerja disitu anak saya lari, karena tidak kuat. Selain itu, kenyataan disana tidak sesuai kontrak kerjanya saat disini," ujar Rembeg.

Kepala Desa Berangbang, I Made Saha Arimbawa yang dikonfirmasi mengatakan, pemulangan jenazah warganya tersebut masih dalam proses pengurusan.(GBI)

Editor: Gismadi sumber:bali.antaranews.com

Pemkab Karawang Segera Berlakukan Perda Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI

KARAWANGID.COM,- Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 18 Tahun 2012 Tentang  Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Karawang oleh Bupati H Ade Swara dan diundangkan  tanggal 28 Desember 2012 serta tercatat mengisi sebagai Lembaran Daerah Kabupaten Karawang No. 18 Tahun 2012, dimaksudkan guna melindungi calon TKI warga Karawang yang ingin bekerja di luar negeri selama pra pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan, hal ini terkait berbagai kasus hukum yang terjadi menimpa TKI warga Kabupaten Karawang. Diatur  di perda ini, pihak Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) selain tidak akan lagi dapat seenaknya merekrut calon TKI warga Karawang tanpa melalui prosedure sah dan rekomendasi dari fihak Bursa Kerja Luar Negeri (BKLN ), PPTKIS juga tak bakal bisa diakui diKarawang tanpa adanya kantor cabang perusahaannya serta duit endapan 100 juta rupiah dibank garansi, kondisi ini dimaksud, untuk meminimalisir tindak kejahatan pemalsuan dokumen CTKI oleh calo / sponsor nakal diwilayah hukum Kabupaten Karawang.
Lebih jauh dijelaskan pada Perda No 18 ini, bahwa,untuk membantu pemda dalam urusan TKI, pemerintah daerah membentuk Komisi Pusat Kegiatan Pembinaan Penempatan Perlindungan dan Pemberdayaan TKI (PKP4TKI) diKabupaten Karawang.
Sementara, terkait belum terbitnya peraturan Bupati guna mengatur kepengurusan Komisi Pusat Kegiatan Pembinaan Penempatan Perlindungan dan Pemberdayaan TKI (PKP4TKI) di Karawang sebagaimana pasal 4 ayat (2) Perda ini yang diakibatkan oleh kekurangpahaman Asisten Pemerintahan dan Kabag Hukum Pemkab Karawang mengartikan makna pasal-pasal pada Perda ini (dimana untuk kepentingan ini seharusnya sudah harus dilakukan Bupati Karawang sejak diundangkannya Perda), Rabu siang (15/5) Komisi-D DPRD Kabupaten Karawang dipimpin ketuanya Nanda Suhanda,SE melakukan hearing dengan pihak eksekutif Pemkab setempat dan pihak BKLN Rahayu Abadi selaku salah satu pihak pemrakarsa pembahasan perda ini pada sebelumnya guna mencari kesepahaman sikap.
Ironisnya, Asisten Pemerintahan Pemkab Karawang H Endang Somantri dan jajarannya pada hearing DPRD Karawang mengaku kalau pihaknya baru mengetahui soal keberadaan Perda No 18 Tahun 2012 itu (padahal perda ini telah sah diundangkan sejak tanggal 28 Desember 2012 dan harus sudah diberlakukan effektif tanggal 28 Juni 2013 mendatang), sikap itu sontak membuahkan keheranan anggota Komisi D dan peserta hearing lainnya.
Sementara Kadisnaker Karawang Ramond WL berjanji, mulai Senin (20/5) akan memberlakukan pasal 17 Perda No.18 Tahun 2012 ini yang isinya memuat soal kepentingan seleksi administrasi serta dokumen administrasi yang harus sebelum dan setelah calon TKI lulus seleksi diantaranya disebutkan, Kartu Tanda Penduduk; Kartu Keluarga ; akta lahir, ijazah atau buku nikah yang diterbitkan oleh instansi berwenang; surat ijin keluarga/suami/orang tua, Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN); Hasil pemeriksaan kesehatan; bukti pendaftaran dari BKLN diketahui oleh Komisi PKP4TKI; sertifikasi Balai Latihan Kerja  serta bukti pembayaran premi asuransi pra penempatan.
“Perda ini adalah Perda inisiatif Komisi D, kepada Asisten Pemerintahan Pemda Karawang dan bagian hukum Pemda Karawang kami minta untuk jangan ragu membuat peraturan Bupati demi kepentingan ini. Perda ini dibuat berdasar amanat dari kewenangan pemerintahan otonomi daerah, saya bertanggung jawab terhadap kepentingan  ini,” tandas Nanda .
Sumber : kabarpublik.com

Mahasiwa RI Bantu WNI Korban Kebakaran di Malaysia

Hidayatullah.com—Hari Senin (13/05/2013) rombongan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Pelajar Mahasiswa IIUM (International Islamic University Malaysia), FOTAR (Forum Tarbiyah IIUM), dan IKPM Gontor menyerahkan bantuan kepada 200 tenaga kerja Indonesia-Malaysia  yang tertimpa musibah kebakaran bangunan rumah kongsi (bedeng) di kawasan Aman Heights Condominium, Sri Kembangan, Selangor.
Bantuan tersebut langsung diserahkan oleh ketua PPI IIUM, Zulhilmi, kepada para korban dalam bentuk sembako, seperti beras, minyak goreng, telur, sarden, mi, gula, kopi, teh dll. Ada juga pakaian layak guna serta perlengkapan dapur. Menurut keterangan Hilmi, akan ada bantuan gelombang berikutnya.
Zaki, ketua warga, mengatakan bahwa sebelumnya sudah ada juga bantuan dari warga Indonesia secara personal. Baik itu bantuan berupa uang maupun barang. Namun, sebagai mana dikatakan pak Zaki, mereka masih memerlukan bantuan, terutama sekali sembako, susu anak dan peralatan dapur. Adapun pakaian layak guna sudah banyak, mereka tidak memerlukan lagi.
Zaki juga berharap jika ada lagi bantuan berikutnya, sebaiknya dialokasikan juga untuk pembangunan surau, mengingat surau yang mereka bangun juga ikut terbakar.
“Alhamdulillah, sejak hari pertama hingga sekarang bantuan dari warga Indonesia terus mengalir, kami para korban merasa terharu, merasa senang. Kami tidak menyangka kepedulian dan solidaritas  warga Indonesia kepada sesamanya sangat tinggi. Dan kami juga tidak menyangka, ternyata warga Indonesia banyak juga yang kaya. Ini terbukti, mereka tidak segan-segan untuk memberikan bantuan kepada kami,” ujar Zaki sambil tersenyum, yang ketika itu hadir juga para korban lainnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kebakaran terjadi pada hari Selasa (07/05/2013) yang disebabkan oleh konsleting listrik. Api dalam sekejap melalap sekitar 60 rumah yang terbuat dari kayu dan triplek, yang ditempati 200 warga. Rumah tersebut adalah tempat tinggal sementara bagi TKI dibidang konstruksi bangunan.
Kerugian material kira-kira 100 ribu ringgit atau setara dengan 300 juta. Bahkan salah seorang diantara mereka ada yang mengaku uangnya ikut terbakar sebanyak 50 ribu ringgit setara dengan 150 juta rupiah, karena sebagian mereka menyimpan uang dirumah.
Selain itu surat menyurat penting lainnya seperti passport juga ikut terbakar, sekarang sedang ditangani oleh pihak KBRI.
Hingga saat ini para korban masih tinggal dibangunan yang belum selesai dikonstruksi, tidak jauh dari lokasi kebakaran.
Kondisi mereka sangat memperihatikan, terutama sekali untuk MCK, karena dilokasi itu hanya ada satu sumur sekaligus tempat mandi. Adapun keperluan pakaian, selimut, dan keperluan tidur lainnya sudah terpenuhi.
Menurut keterangan Zaki, mereka akan terus menetap di sana, sampai proyek bangunan yang mereka kerjakan selesai. Mereka juga tidak punya keinginan untuk kembali ke Indonesia.*/Ali Rakhman, Mahasiswa S2 IIUM (International Islamic University)

TKI Ini Penuh Luka dan Cacat Akibat Lamban Dipulangkan

Ermayanti (tengah) bersama kedua orang tuanya, beberapa hari setelah dipulangkan dari Abu Dhabi (Foto:cuplik.com/ist)

Cuplik.Com - Indramayu - Setelah Empat bulan minta dipulangkan, akhirnya baru dikabulkan. Namun, TKI Asal Indramayu ini pulang dalam keadaan cacat dan penuh luka akibat disiksa majikannya di Abu Dhabi.

Ermayanti binti Kamim (24) yang sempat diberitakan sebelumnya pada saat dirinya masih di Abu Dhabi, ia minta dipulangkan karena tak tahan terhadap perlakuan majikannya yang selalu disiksa tak manusiaswi. Majikan perempuannya bernama Manar dan laki-lakinya bernama Eisa Ali.

Ermayanti ahirnya dipulangkan pada 10 Mei 2013 di kampung halamannya di Desa Kedungwungu Blok Desa RT/RW 02/01, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu.

Pada saat dikunjungi dirumahnya bersama perwakilan pengurus Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Indramayu yang mendampingi kasusnya, Ermayanti memaparkan penderitaannya di Abu Dhabi.

"Selama lebih dari 2,5 tahun saya bekerja saya sering disiksa oleh majikan perempuan dan orangtua serta kakak adik majikan yang kesemuanya perempuan. Saya sering digampar, dipukul dengan benda keras serta saya sering dicambuk, kemudian saya diperlakukan tidak manusiawi lainya seperti saya terus menerus di suruh untuk bekerja dengan hanya jam istirahat yang minim serta jarang diberi untuk makan dan minum oleh majikan" cerita Ermayanti saat ditemui di rumahnya, Kamis (16/5/13).

Ia menceritakan majikannya yang kasar dan tak punya rasa kemanusiaan, salah sedikit saja dicacimaki dan bahkan disiksa secara fisik. "Iya rambutku dijambak dan kepalaku dipukul dengan benda keras," paparnya dengan mata berkaca-kaca.

"Kemudian saya sering makan makanan sisa yang sudah dibuang di tempat sampah akibat saya jarang diberi makan oleh majikan, namun saya sempat ketahuan oleh majaikan, majikan saya langsung marah dan mencambuki seluruh tubuh saya dan saya kena denda 100 Dirham," lanjutnya sambil meneteskan air mata.

Atas pulangnya Ermayanti, Koord. Advokasi pengurus DPC SBMI Indramayu, Jihun menegaskan, pihaknya akan mengusut tuntas kasus ini. Ia menilai, cacatnya korban akibat lambannya pemerintah merespon keinginan Ermayanti untuk pulang.

"Tapi terlebih dahulu memperhatikan kesehatannya Ermayanti, secepatnya TKW dibawah ke RSUD Indramayu karena Ermayanti sejak saat ini selalu mengeluh tubuhnya kesakitan terus dan dari dalam telinga sebelah kanannya sering mengeluarkan air," jelasnya.

Ketua SBMI Indramayu, Juwarih menegaskan, selain kesehatan pihaknya juga akan memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi, seperti sisa gaji dan asuransi untuk TKI.

"Kami mengutamakan kesehatannya Ermayanti dulu. Adapun hak-hak lainnya, seperti sisa gaji, asuransi dan lainnya, nanti menyusul dan tetap akan kami perjuangkan walaupun PPTKIS yang merekrutnya sudah tutup," tutup Juwarih.

Diketahui, Ermayanti diberangkatkan oleh PT. Dharma Ayu Tenaga Sejahtera yang berkantor di Jl. Raya Tambi No. 5 RT 05/02 Blok Bujed Desa Tambi Lor Kec. Sliyeg Kab. Indramayu pada bulan Oktober 2010.
[pong/wo].

RI Stop Kirim TKI, Hong Kong Ketar-ketir Cari Pembantu

Liputan6.com, Hong Kong : Rencana pemerintah Indonesia yang akan menghentikan pengiriman tenaga kerja domestik atau biasa disebut pembantu rumah tangga (PRT) ke Indonesia pada 2017, membuat masyarakat Hong Kong ketar-ketir. Bahkan dikhawatirkan Hong Kong bakal menghadapi kelangkaan akut ketersediaan pembantu rumah tangga dengan bayaran rendah. Data Departemen Imigrasi Hong Kong melaporkan lebih dari 290 ribu pembantu rumah tangga (PRT) asing, terutama dari Indonesia, Filipina, dan Thailand, tinggal dan bekerja di wilayah administrasi khusus Hong Kong. Dikutip dari laman cnn.com, rabu (15/5/2013), saat ini telah muncul ketakutan akan rencana Indonesia menghentikan ekspor tenaga kerja berketerampilan rendah 2017 nanti yang bisa menyebabkan kelangkaan pekerja dengan bayaran murah. Hal ini membuat pihak agensi mencari PRT dari wilayah lain. Bahkan pada pekan ini, Hong Kong dilaporkan menerima rombongan PRT pertama dari Bangladesh, India. Negara ini berharap menyediakan banyak lowongan untuk para wanita yang mau bekerja di negara asing dengan bayaran 3.920 dolar Hong Kong atau sekitar Rp 4,2 juta per bulan. Sebanyak 75 warga Bangladesh berikutnya akan tiba di Hongkong tiga bulan mendatang, diikuti sekitar 150 sampai 200 pembantu tiap bulan setelahnya. Managing Director dari Technic Employment Service Centre, Teresa Liu Tsui-lan, mengatakan jumlah PRT dari Filipina dan Indonesia saat ini tak terlalu banyak. "Kami punya kursus pelatihan yang baik untuk para PRT di Bangladesh selama tiga bulan di mana mereka belajar masakan China dan Kanton" lanjutnya. Dia mengatakan banyaknya persaingan dengan Singapura, Malaysia dan Taiwan membuat Hong Kong kesulitan merekrut PRT Indonesia. Meski Hong Kong menawarkan gaji yang lebih tinggi, jarak ketiga negara pesaing yang lebih dekat, memudahkan pekerja Indonesia untuk pulang ke tanah air. PRT Indonesia memang sangat dibutuhkan mengingat dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang terbatas, kemampuan bahasa Kanton-nya cenderung meningkat pesat. Sebaliknya PRT Filipina, yang seringkali berbahasa Inggris dengan baik, biasanya berkomunikasi dalam bahasa Inggris dengan para pekerja Hong Kong. Data departemen imigrasi Hong Kong menemukan sampai saat ini hanya ada 71 pekerja Bangladesh atau jauh lebih sedikit dibandingkan 152.557 PRT asal Indonesia dan 149.009 PRT asal Filipina. Untuk melamar pekerjaan di Hong Kong, para PRT Bangladesh ini mengaku membayar agensi di negaranya sebesar HK$ 13.000, lebih besar dari gajinya selama tiga bulan. Salah satu PRT, Khadiza Akter, mengatakan pada media dia akan bekerja di kota ini selama 5 tahun. Wanita satu anak ini ingin memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anaknya dan membangun usaha dengan suaminya yang bejerja sebagai sopir taksi. (Shd) sumber:bisnis.liputan6.com

Minta Maaf, Filipina Berharap Taiwan Tidak Stop Rekrutmen Pekerja

Manila, - Ancaman-ancaman yang dilontarkan pemerintah Taiwan, cukup membuat resah pemerintah Filipina. Terbukti, Presiden Filipina Benigno Aquino akhirnya menyampaikan permintaan maaf atas penembakan kapal nelayan Taiwan yang mengakibatkan tewasnya seorang nelayan Taiwan. Presiden Taiwan Ma Ying-jeou sebelumnya, menuntut permintaan maaf resmi dari pemerintah Filipina atas insiden pada 9 Mei itu. Ma bahkan telah mengumumkan pembekuan penerimaan tenaga kerja Filipina di Taiwan. Ma bahkan mengancam akan mengambil sanksi-sanksi lain jika Manila tidak juga menyampaikan permintaan maaf secara resmi hingga pukul 18.00 hari ini waktu setempat. Sanksi tersebut termasuk larangan bagi warga Taiwan bepergian ke Filipina. Atas ancaman itu, juru bicara kepresidenan Filipina Edwin Lacierda meminta Taiwan untuk tidak melaksanakan sanksi tersebut. Lacierda juga meminta Taiwan untuk membatalkan keputusan penghentian penerimaan tenaga kerja Filipina. "Kami meminta rakyat Taiwan untuk tidak melibatkan warga negara Filipina kami di sana," ujar Lacierda seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (15/5/2013). "Kami meminta untuk tenang. Kami meminta untuk berkepala dingin," imbuhnya. Presiden Aquino telah mengutus ketua Kantor Budaya dan Ekonomi Manila (Manila Economic and Cultural Office/MECO), yang menangani hubungan dengan Taiwan, untuk pergi ke Taiwan guna menyampaikan permintaan maaf atas kematian nelayan Taiwan tersebut. Amadeo R. Perez, utusan pribadi Aquino itu juga akan menyampaikan "donasi" untuk keluarga korban. Namun Lacierda tidak menyebutkan berapa besar donasi yang akan diberikan.sumber:news.detik.com

Rekam Kicauan ~> @menakertrans Persulit Permintaan Informasi Publik

Seorang TKI Kabur Saat Mau Dipulangkan

TANJUNGPINANG, m -Ruang tunggu Pelabuhan Sri Bayintan Kijang pada hari ini, Selasa 14 Mei 2013 dipenuhi oleh 575 TKI deportasi yang akan berangkat ke daerah asal menggunakan KM Binaiya. Kapal Pelni yang sudah menjadi angkutan TKI deportasi telah stand bay di bibir pelabuhan Sri Bayintan Kijang, dengan jadual keberangkatan sekitar pukul 12.00WIb menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Masing masing TKI sibuk menenteng tas bawaan maupun belanja makanan ringan untuk bekal di perjalanan selama di kapal. Salah satu yang digemari yakni pop mie dalam kemasan. Selain itu, air minum kemasan, nasi bungkus juga digemari TKI untuk bekal. Dede, salah seorang TKI deportasi asal Medan menyatakan dirinya merasa senang tinggal di Malaysia meski harus ditangkap dan di masukkan penjara selama sebulan di Malaysia. “Saya lebih senang berada di Malaysia, karena tidak susah untuk makan. Gaji yang diperoleh dari membantu usaha jualan sate sehari 50 ringgit atau sekitar Rp150 ribu uang Indonesia,”paparnya di saat duduk di kursi ruang tunggu sambil menghisap rokok. Menurut Dede yang telah menjanda selama lima tahun dan dikaruniai 2 keturunan tersebut, dirinya berencana untuk balik lagi ke Malaysia. Karena disana ada saudara. Sementara itu, selama ditampung di penampungan Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) sejak 2 minggu lalu atau sejak 3 Mei lalu mengeluhkan susahnya air di penampungan. “Mau mandi saja susah, karena air tak ada,” ungkapnya. Selain itu, Dede juga merasa kurang puas dengan menu makanan di penampungan yanh disajikan nasi, sayur dan ikan goreng saja dan tak ada chilli atau cabe. Petugas Pendamping Pemulangan TKI Deportasi Irawati disela sela menunggu keberangkatan kapal menyatakan pemulangan TKI saat ini terdiri atas beberapa trip sejak dua minggu lalu. Sementara itu salah seorang TKI wanita bernama Khozaimah, asal Sampang Madura Jawa Timur duduk sendiri di kursi ruang tunggu di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang. Sementara seluruh TKI yang lain sudah naik ke KM Binaiya yang akan berangkat ke Tanjung Priok Jakarta. “Tolonglah Saya Mau Pulang, saya tak dapat tiket. Nomor saya ada yang sama. Tapi nama berbeda,” ujar Khozaimah sambil ketakutan tak bisa berangkat bersama yang lain. Khozaimah hanya duduk terdiam sendiri dan ketakutan. Setelah dipertanyakan pada petugas pemulangan jawabnya ada, masih banyak tiket. Akhirnya, petugas memberi tiket pada Khozaimah. Setelah diberi tiket Khozaimah berlari menuju kapal KM Binaiya mengejar TKI lainnya. 1 TKI Kabur Saat pintu ruang tunggu dibuka, TKI berhampuran keluar dari ruang tunggu menuju KM Binaiya. Kesempatan ini ternyata dipergunakan oleh oknum TKI laki-laki yang membaur bersama TKI dengan mengenakan topi merah membuka pintu keluar yang berada di sebelah kiri ruang runggu untuk mengeluarkan seorang TKI perempuan. Setelah TKI keluar, maka pintu ditutup kembali. Namun ada salah seorang pengunjung yang curiga dengan ulah laki laki bertopi merah. Akhirnya mengejar TKI yang lari. Namun tak terkejar. Petugas pemulangan, Irawati menyatakan memang ada 1 TKI yang kabur dan belum ketemu hingga sekarang. “Kita akan mencoba mencarinya. Dan siapa oknum yang mencoba membantu TKI yang kabur itu juga akan kita cari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” jelas Irawati singkat. (Heny)
kepribangkit.com

Dua TKI Asal Jatitujuh Hilang?

MAJALENGKA,(PRLM).- Dua Tenaga Kerja Indonesia asal Desa Pasindangan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka yang bekerja di Singapura dan Arab, Enes (36) dan Darniti (27) sudah enam tahun tidak jelas keberadaannya. Pihak keluarga kini mengkhawatirkan kalau mereka menjadi korban perdagangan. Menurut keterangan ibu kandung Darniti, Nacem (47) alamat Blok Rancabolang, RT 02/07, Desa Pasindangan, Kecamatan Jatitujuh, anaknya tersebut mulai berangkat ke Singapura pada tahun 2007 lalu ketika usianya masih berumur 17 tahunan setelah dua tahun menikah dengan Otong laki-laki yang beralamat di Blok Bojong Rantang, Desa Randegan Kulon, Kecamatan Jatitujuh dan dikaruniai satu anak yang kini sudah berusia 8 tahun. Darniti berangkat ke Singapuran bersama beberapa tetangganya dengan tujuan ingin memiliki rumah dan memperbaiki kehidupan keluarganya yang selama ini kedua orang tuanya hanya buruh tani serta suaminya sebagai pedagang cilok di sekolah. Dua tahun pertama menurut darniti anaknya tersebut kerap menghubunginya melalui sambungan telpon seluler milik tetangganya sehingga keluarga tidak begitu khawatir karena pada pembicaraan di telpon Darniti bekerja di rumah majikan yang baik. Walapun gajinya tidak pernah dikirimkan kepada keluarga di kampung. Malah pada masa kontrak kerja pertama dia sempat pulang ke Rancabolang walapun tidak membawa uang. “Dia kemudian kembali lagi ke Singapur, pada saat pulang dia hanya sebentar di rumah,” ungkap Nacem disertai ibunya Sarah (65) . Menurutnya selama empat tahun bekerja di Singapura atau ua kali kontrak kerja hanya mengirimi uang senilai Rp 4 juta kepada suaminya. Dugaan keluarga uang gajinya selama bekerja tersebut sengaja disimpannya untuk keperluan yang lebih besar yakni membangun rumah. Namun kini ternyata Darniti tidak jelas lagi kabarnya. Informasi yang diperoleh sekitar dua tahun lalu menurut Nacem, anaknya tersebut telah pulang dari Singapura, namun begitu turun di Bandara langsung ada yang menjemput dan membawanya kembali entah kemana. “Jadi nepi ka ayeua teu jelas kabarna, cenah mah aya nu ngiwat di bandara (jadi sampai dengan saat ini tidak jelas kabarnya, katanya ada yang membawa saat di bandara),” ungkap Nacem. Untuk memperoleh informasi tentang keberadaan anaknya tersebut Nacem dan kelaurganya telah beberapa kali bertanya ke dukun hingga menghabiskan biaya lebih dari Rp 2 jutaan, namun belum juga berhasil. Bahkan menurut Nacem, suaminya Rusdi (50) sekitar 4 bulan lalu meninggal setelah sakit cukup lama dan terus memikirkan nasib anaknya. Ketidak jelasan TKI juga menimpa Enes warga lainnya. Enes berangkat ke luar negeri sejak 6 tahun lalu sejak suaminya Eman meninggal. Kedua anaknya Usi (8) dan Asih (15) tidak mengetahui keberadaan ibunya, mereka kini tinggal bersama nenek dan buyutnya di pasindangan.(C-28/A-26).*** sumber:pikiran-rakyat.com/node/234608

Mahfud MD: Saya Pernah Didatangi Trio Macan2000

asatunews.com - Mahfud yang mengaku aktif di twitter walau hanya 3 hari sekali, namun untuk mengikuti twitter trio macan hampir setiap hari. "Saya mengikuti terus trio macan," ujarnya. Ditemui di Jakarta Pusat, Jumat sore (10/5), Mahfud mengakui bahwa saya termasuk orang yang diuntungkan oleh kicauan trio macan. "Dan bila kita mau ikuti substansinya, menurut saya penilaiannya sangat objektif. Artinya siapa yang bisa membantah tulisan trio macan tentang jati diri saya," ujar Mahfud. "Saya menduga trio macan merupakan suatu jaringan organisasi besar, karena mereka tahu apa pun dan dimana pun, coba anda tanya tentang kasus Gubernur Papua, dia akan tahu itu. Hampir tidak ada yang salah, saya menduga ini suatu jaringan besar serta donatur yang bertalian," ujar Mahfud. Mahfud mengakui bahwa saya pernah di datangi oleh trio macan, namun saya tidak tahu bahwa yang datang itu trio macan. Setelah bertemu, lalu dia tulis kicauannya di twiter, menurut saya cara kerja mereka hebat. Dijelaskannya kembali, itulah sebabnya saya mau undang trio macan, tapi tidak tahu alamatnya. Bahkan trio macan sampaikan, "saya kan sudah pernah ke rumah abang, selain dikasih, kolak juga dikasih martabak, bener dia ini orang yang datang ke rumah saya?," ujar Mahfud. Begini penjelasannya, suatu saat saya ditelepon oleh Gus Sholah, Pak Mahfud ada orang yang mau bertemu pak Mahfud, karena yang menelpon beliau, ya saya mau saja. Saya jawab, "iya nanti jam 5 sore, saya pulang kantor", kata Mahfud. Ternyata sudah ada tamu dua orang masih muda, saya suruh masuk, saya tanya mana Gus Sholah, dia bilang masih di jalan. "Habis itu saya ngobrol banyak tentang korupsi, pertamina dan macem-macem pada dua orang tamu itu," ungkap Mahfud. "Setelah tamu itu pulang, saya tanya Gus Sholah, Gus siapa mereka? Gus Sholah juga tidak tahu, Gus Sholah mengatakan dia minta tolong ke saya lewat SMS, lalu saya anter saja ke kamu," ujar Mahfud menirukan obrolan Gus Sholah Lalu, hasil pertemuan kami besoknya dia tulis panjang di akun twiter trio macan. Jadi saya menjadi agak ragu, bila orang menuduh orang yang didukung trio macan itu dibayar uang. Menurut saya begitu mengenalkan diri bahwa dia trio macan dia ditangkap, menurut saya mereka bekerja tanpa bayaran, dan itulah pengalaman saya dengan trio macan.

"Korelasi Jumhur 'Mafia TKI' HIdayat Dengan Cikeas Corp" by @AzanIndonesia

petugas @ImigrasiRI Kembali Arogan, Salahgunakan Kekuasaan, dan Paksa TKI Buat #KTKLN

Polda NTT Tangkap 30 Perempuan Calon TKI Ilegal

ANTARA/Henky Mohari/ip

Metrotvnews.com, Kupang: Jajaran Kepolisian Daerah Nusa Tenggara timur (NTT) menangkap 30 perempuan muda di sebuah rumah penampungan di Jalan Shopping Center, Kelurahan Nefonaek, Kota Kupang, yang diduga akan diberangkatkan ke luar negeri secara ilegal.

Penangkapan dilakukan petugas setelah mendapat laporan dari masyarakat yang mencurigai keberadaan puluhan perempuan di rumah tersebut tiga hari terakhir. Setelah menerima laporan, polisi kemudian menggerebek lokasi pada Sabtu (12/5) dan langsung membawa mereka ke Markas Polda NTT.

Polisi juga menangkap Bertholomeus, yang pemilik PT Mitra Sinergi Sejahtera, perekrut perempuan dari berbagai desa di sejumlah kabupaten di Pulau Timor dan Kabupaten Rote Ndao itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan tersebut ternyata tidak memiliki izin merekrut tenaga kerja.

Kabid Humas Polda NTT Ajun Komisaris Besar Febryn Ida Pello di Kupang, Minggu (12/5), membenarkan penangkapan calon tenaga kerja ilegal tersebut. "Kami menahan Bartolomeus untuk diperiksa lebih lanjut, sedangkan calon tenaga kerja ditampung sementara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberrdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA)," ujarnya.

Ia mengatakan jika hasil pemeriksaan mengarah kepada tindak pidana, perusahaan yang merekrut tenaga kerja itu akan diproses hukum.

Sementara itu, seorang calon tenaga kerja, Verawati, 26, mengaku selama di penampungan mereka diberlakukan secara baik. Berdasarkan janji pemilik perusahaan, ia bersama rekan-rekannya akan diberangkatkan untuk bekerja di tiga negara, yakni Malaysia, Hongkong, dan Singapura.

Adapun Bertolomeus berdalih izin operasional perusahaannya sedang dalam proses pengurusan. "Surat izin perusahaan saya dalam proses,
belum terbit," katanya. (Palce Amalo)

Editor: Patna Budi Utami

TKI Hong Kong Dilecehkan, KJRI Cegah Pindah Agensi

Korban pelecehan seksual -ILUSTRASI- (Sumber: Tribunnews)

Sudah jatuh, masih tertimpa tangga, demikianlah peribahasa yang menggambarkan situasi yang dialami Merry (bukan nama sebenarnya). Setelah Ia menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan adik majikan, kini akibat sistem online KJRI Hong Kong, Ia tidak bisa pindah agensi. Ia susah mencari majikan baru, karena ditolak oleh agen-agen di Hong Kong.
Agen-agen di Hong Kong beralasan, dia belum selesai (finish) dua tahun kontrak dan dianjurkan kembali ke agen lamanya sesuai kebijakan Sistem Online KJRI Hong Kong. Jika sistem online dianggap KJRI Hong Kong sebagai perlindungan berlapis, maka kasus Merry adalah fakta yang menunjukkan bukti sesat pikir dalam kebijakan tersebut.
“Agen sudah menelantarkan, mengapa saya harus balik ke sana?, kalau saya kembali, pasti agen memaksa saya melunasi sisa potongan dulu dan masih menyuruh saya membayar biaya pengurusan kontrak baru. Bisa-bisa saya membayar potongan gaji 7 bulan lagi. Lalu kapan saya bisa kirim uang buat keluarga?.” katanya geram.
Apa yang dituturkan Merry di atas jelas terlihat betapa kebijakan larangan pindah agensi, justru merugikan TKI. Pada kasus Merry jelas-jelas agensi sebelumnya terbukti acuh dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran dan pelecehan seksual yang dilakukan keluarga majikannya. Mengapa justru pemerintah RI yang membuat TKI terjebak dalam jerat hutang agensi?
Menurut Sringatin, juru bicara Jaringan BMI Cabut UUPPTKILN No. 39/2004, Merry adalah salah satu korban sistem online yang diterapkan Konsulat Indonesia sejak tahun 2010. Peraturan baru memaksa semua TKI yang tidak selesai (finish) kontrak kerja 2 tahun, untuk diproses oleh agen lamanya dan jika ingin pindah maka diwajibkan untuk mendapat surat ijin pindah dari PJTKI/agen lama. Umumnya, TKI harus menebus surat ijin pindah dengan biaya sebesar HK$3.000 dan masih membayar sisa potongan lamanya jika belum lunas.
“Banyak yang sudah dapat majikan lewat agen lain tetapi juga ditolak Konsulat karena tidak ada surat ijin dari PJTKI/agen lama. Padahal jelas-jelas agen lama tidak bertanggungjawab. Bahkan yang terpaksa overstay di Macau. Sistem online jadi ajang bisnis baru PJTKI/agen. Dulu Konsulat melarang kontrak mandiri, sekarang melarang pindah agen. Pemerintah sengaja menjebak kami dalam perbudakan hutang yang sistematis.” tegas Sringatin.
Sringatin mendesak Konsulat Indonesia untuk segera menghapus peraturan pelarangan pindah agen karena ini adalah hak asasi buruh migran yang tercantum di dalam Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya yang telah diratifikasi pemerintah di bulan April 2012 kemarin.
Sementara pada 8 Mei 2013 Pengadilan Tinggi Hong Kong (High Court) memang sudah menjatuhi hukuman penjara selama 7,5 tahun kepada adik majikannya yang terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap Merry. Namun saat ini, Merry sedang mengurus kasus penuntutan ganti rugi ke kantor Legal Aid Department dan Equal Opportunity Commission (EOC). Merry juga akan terus memperjuangkan untuk tetap pindah agensi.

Rieke Diah Pitaloka :Warsinem Menanti Gerakan Pemerintah SBY

Rieke Diah Pitaloka

KORANBOGOR.com,DEPOK - Anggota Komisi IX DPR RI dari PDI Perjuangan yang juga aktivis Buruh, Rieke Diah Pitaloka (RDP), mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta jajarannya perihal pidato Presiden pada konferensi ke-100 Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) di Palais des Nations, Jenewa, Swiss, Selasa , 14/6/2011 yang berbunyi
“Pemerintah RI akan mendukung Konvensi Kerja Layak bagi PRT dan memastikan bahwa sesi ke-100 ini akan mengadopsinya menjadi sebuah Konvensi. Presiden juga menegaskan bahwa konvensi ini dapat menjadi acuan bagi negara pengirim dan negara penerima guna melindungi PRT migran. Dan di Indonesia hal ini menjadi isu penting karena sebagian besar buruh migran Indonesia adalah PRT.”
“Pemerintah RI juga sudah mengambil langkah secara institusional, administratif dan juga hukum untuk melindungi dan memberdayakan buruh migran Indonesia.”
Semoga Presiden SBY masih ingat dengan ucapannya dan begitu juga para jajarannya khususnya para instansi terkait. Bila tidak, tentu bisa membuka kembali arsipnya atau mencari di internet.
Beberapa hari lalu, saya menerima laporan dari tim relawan POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) di Saudi Arabia. Ada pengaduan terkait seorang perempuan asal Jawa Tengah yang menjadi TKI dan sudah bertahun – tahun tidak dipulangkan oleh majikannya. Pihak keluarga pun sudah kami hubungi, dan mereka sudah mengatakan berbagai instansi dihubungi di daerahnya. Namun upaya yang dilakukan tidak berhasil,”jelas Rieke Diah Pitaloka.
Warsinem Binti Kasidi Sanropingi pun beberapa tahun belum diberikan gajinya. Ia berangkat 19 tahun lalu, dan selama itu pula tidak diizinkan pulang oleh majikannya. Perlakuan kasar pun acap kali diterimanya”sambungnya.
Pak SBY, Warsinem sudah 19 tahun tidak bisa pulang ke tanah air. Kalau kita jadi dirinya, pasti rindu yang sama akan kita rasakan. Informasi yang kami terima, bahwa pihak Kedutaan akan menjemputnya dengan polisi di Saudi Arabia, tetapi waktunya belum jelas dan pasti.
Pak SBY, sampai kapan ada kepastian akan nasib bagi Warsinem Binti Kasidi untuk pulang. 19 tahun bukan waktu yang sebentar, beri kepastian kapan bisa kembali ke tanah air. Sebagai seorang Presiden yang mempunyai legitimasi, saya yakin Pak SBY tinggal perintahkan para pembantu – pembantunya yang berada di Kementerian maupun BNP2TKI. Tinggal 1 tahun kepemimpinan Bapak, tetapi bukan berarti kasus – kasus seperti ini “diabaikan”. Tinggal 1 tahun kepemerintahan Bapak, bukan berarti para jajaranya tidak mengikuti intruksi Presiden. Tinggal 1 tahun Pemerintahan, bukan berarti kita disibukkan dengan urusan kemenangan Partai masing – masing,” pinta Rieke Diah Pitaloka.
Rieke Diah Pitaloka mengingatkan agar Presiden SBY masih ingat atas ucapannya dalam forum ILO. Masih ada waktu setahun untuk membuktikan pidato seorang Presiden, yang tentunya bukan sekedar untuk mendapatkan tepuk tangan. Ucapan seorang Presiden di 2 tahun lalu, sedang ditunggu pembuktiannya oleh seorang Warsinem Binti Kasidi.
Pak SBY, Warsinem menunggu pertolongan Bapak, “saving private Warsinem”. Saya beserta PDI Perjuangan bersama kawan – kawan LSM Buruh, akan mendapingin serta membantu Warsinem Binti Kasidi beserta keluarganya agar dapat diperhatikan oleh pemerintah secepatnya hingga tuntas,”tutup Rieke Diah Pitaloka.
Data Warsinem Binti Kasidi :

• Nama TKW/TKI : Warsinem Bt Kasidi Bin Sanropingi
• No.Paspor : D 547483
• Tgl Lahir : 10 Oktober 1979
• Jenis Kelamin : Perempuan
• Status : Menikah
• Alamat : Derik Wetan, Kec.Susukan, Kab. Banjarnegara, Propinsi. Jawa Tengah
• No.HP Keluarga di Indonesia : 082137826132
• Nama PPTKIS : PT.Amri Brothers
• Bekerja di Saudi sejak : September 1993
• Alamat Kerja : Kota Al Hassa, Saudi Arabia
• Nama Majikan : Roddi Ali Husen

Jagal Sadis Pembantai Tiga TKI Itu Bernama Nordan

Rumah Pelaku Jagal TKI, Nordan

KARIMUN, METRO: Guna penyidikan lebih mendalam, jajaran Polres Karimun dengan sejumlah anggota Reskrim Polda Kepri menyambangi kediaman Nordan (37) pria yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tiga TKI asal Kerinci di Teluk Terang, sekitar perairan Malaysia, serta pemerkosaan dan penganiayaan seorang TKI lainya pada 2 Mei 2013 lalu.
Selain menyambangi rumah yang terletak di RT01/RW01 Teluk Uma Laut, Kecamatan Tebing tersebut polisi juga melihat langsung boat pancung dengan mesin tempel merek Yamaha bertenaga 75 PK tersebut yang digunakan Nordan untuk membawa TKI yang dihabisinya tersebut.
Dengan membawa Nordan, polisi pun meminta Nordan untuk menunjukan langsung dimana lokasi kejadian pemerkosaan yang dilakukannya terhadap salah satu korban yang saat itu tidak dibunuhnya.
Polisi juga sempat mencurigai keberadaan mantan istrinya yang bernama Yanti. Sempat beredar kabar sebelumnya Nordan sempat akan membunuh sang istri karena di tuduhnya telah melakukan selingkuh saat ia berada dalam sel tahanan dalam kasus tragedi kecelakaan laut saat membawa TKI Ilegal sebanyak 25 orang, dimana sebanyak 11 orang selamat, 3 ditemukan tewas dan 11 lainnya tak ditemukan yang terjadi pada tahun 2009 lalu.
Namun kecurigaan polisi terjawab, setelah seorang pria yang dikenal bernama Herman mendatangi lokasi, Herman mengaku saat ini sedang merawat anak Nordan yang kini berusia 6 tahunan.
“Kami yang rawat anaknya, kami dah seperti keluarganya, sejak lahir anaknya sudah sering sama kami,” ujar Herman.
Kepada polisi juga Herman menyatakan, bahwa akan menyerahkan anak dari hasil pernikahan Nordan dan Yanti tersebut ke sang ibunya.
“Yantinya masih hidup pak, kita juga akan menyerahkan anaknya ini ke Yanti –istri NOrdan–,” ucap Herman lagi.
Herman juga mengaku, Nordan adalah tipe yang menyayangi anaknya, ia sangat akrab dengan anaknya, bahkan saat bercerai sekitar 5 bulan lalu, anaknya sempat dibawa Yanti ke Indramayu, Jawa Barat.
“Saat itu Nordan pun menjemputnya dan kembali membawa ke Karimun, saat itulah kembali kami merawatnya,” ucapnya lagi.
Terkait kelakuan Nordan yang sering tersandung hukum, Herman mengaku sudah berkali-kali memperingati NOrdan untuk berubah. Namun perkataanya tak pernah di gubris Nordan
“Sudah capek kita memperingati dia, tapi ya gitu dia tak pernah mau ikut,” tambahnya.
Bahkan tuduhan Nordan Yanti selingkuh, sempat di tepis Herman, ia merasa Yanti tak mungkin selingkuh .
“Tapi Nordan sudah menceraikannya, dan Yanti itu istri yang ketiga Nordan, istri Nordan itu cantik-cantik semua,” ucap
Dalam kasus ini Nordan di vonis bersalah selama 6 tahun 8 bulan penjara, namun Nordan hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah dipotong remisi dan fasilitas lainnya.
Namun kini Nordan kembali berurusan dengan polisi, ia ditangkap lantaran membunuh tiga pria dan memperkosa 1 wanita yang akan di bawanya dari Malaysia ke Tanjungbalai Karimun melalui Pelabuhan Tikus tak jauh dari rumahnya.
Ternyata Nordan di tengah masyarakat sekitar dikenal kurang bergaul, ia juga jarang terlihat di rumahnya. Ketua RT 01/01 Ahmad yang dikonfirmasi, menyatakan rumah Nordan memang tergolong jarang di huni.
“Jarang berpenghuni, sering kosong, bahkan selalu gelap,” ucap Ahmad singkat.
Ia juga membenarkan Nordan dikenal orang yang jarang berkomunikasi dengan warga sekitar.
“Jarang berkomunikasi sama warga sini,” tambahnya lagi.
Sementara Kapolres Karimun, AKBP Dwi Suryo Cahyono yang di konfirmasi Posmetro mengatakan, saat ini kasusnya masih dalam penyidikan pihaknya.
“Kita saat ini fokus di kasus pemerkosaanya, yang dimana tempat kejadian perkaranya di Karimun,” tegas Dwi.(ria)

Kastorius Sinaga: Ancaman Perbudakan Bayangi Nasib 20 TKI di Yeun Long Hong Kong

BNP2TKI harus proaktif turun tangan.
JAKARTA, Jaringnews.com - Dugaan kasus human trafficking kembali terkuak. Kali ini, sedikitnya 20 WNI di Hong Kong diduga menjadi korban perdagangan manusia. Kasus yang menimpa korban asal Lampung, Bangka Belitung dan Pulau Jawa ini kini ditangani Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong (KJRI-HK).

Menyikapi kasus kemanusiaan yang menyayat hati ini, sosiolog tamatan Jerman Kastorius Sinaga bersuara keras. Ia menegaskan bahwa nasib ke-20 TKI tersebut harus segera ditangani lewat kewenangan BNP2TKI dengan berkoordinasi dengan Konsul RI di Hong Kong.

"Menunda persoalan ini dengan dalih menunggu status mereka -- sebagai korban human traficking atau tidak-- sama saja menggantung nasib keselamatan jiwa dan raga mereka," tegasnya menyikapi pernyataan Konsul Kejaksaan Agus Budijarto.

Seperti telah dikabarkan sebelumnya, Agus menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil investigasi Kepolisian Indonesia atas kasus penipuan 20 WNI ini. Setelahnya, pihaknya baru akan menyatakan secara resmi ini kasus trafficking atau bukan.

"Dari kedua puluh TKI itu sudah ada yang lapor ke Konsul dan bahkan 2 orang sudah ditangkap Kepolisian HK dan membeberkan fakta kronologis bahwa mereka ditipu agensi penempatan kerja. Pelaku juga sudah teridentifikasi. Artinya, tak ada alasan untuk tidak segera menindak dan mengurus korban tersebut," tegas Caleg DPR-RI DKI 2 di urut 2 yang dapilnya mencakup dapil luar negeri tersebut.

Ia menegaskan bahwa kedua puluh WNI itu jelas korban tindak pidana human traficking yang memiliki mata rantai operasi dari hulu tempat asal TKI hingga ke hilir yaitu penampung di Yeun Long Hong Kong.

"Perdagangan manusia dengan modus penipuan merupakan jembatan emas ke praktik perbudakan. Perlindungan TKI atas praktik yang sangat menghancurkan martabat bangsa ini harus dihentikan hanya dengan cara sikap yang tegas dan cepat dari otoritas pemerintah RI dalam hal ini BNP2TKI," pungkasnya. sumber:jaringnews.com/internasional/asia/40432/kastorius-sinaga-ancaman-perbudakan-bayangi-nasib-tki-di-yeun-long-hong-kong

TKI Bermasalah di Singapura karena Tak "Mesra" dengan Majikan

SINGAPURA, KOMPAS.com — Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Andri Hadi menyatakan, sebagian besar permasalahan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia penata laksana rumah tangga (PLRT) adalah disharmoni atau ketidakcocokan dengan majikan.

Berdasarkan data dari Kedubes Indonesia untuk Singapura, pada tahun 2012, PLRT asal Indonesia yang meminta perlindungan ke KBRI sebanyak 2.058 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.871 orang mengalami disharmoni dengan majikan. Sisanya 117 orang terjerat kasus hukum dan 70 orang karena pelanggaran kontrak.

Disharmoni dengan majikan salah satunya disebabkan ketidaksiapan mental para TKI di Singapura. Kondisi itu diperparah dengan pemotongan gaji oleh agen TKI yang nominalnya sekitar 80 persen per bulan untuk penggantian biaya ongkos, akomodasi, dan lainnya saat awal penempatan kerja di Singapura. Selain itu, lanjut Andri, disharmoni antara TKI dan majikan dipicu oleh adanya ketidakpuasan majikan terhadap kinerja TKI.

"Terkadang disharmonisasi TKI dengan majikan disebabkan oleh kinerja TKI di luar ekspektasi majikan. Hal itu menyebabkan TKI dan majikan kerap berselisih," katanya saat bertemu dengan sejumlah jurnalis, termasuk Kompas.com, di kantor Kedubes Indonesia di Jalan Chatsworth 7, Singapura, Rabu (8/5/2013) malam.

Saat berselisih dengan majikan, para TKI biasanya kabur menuju kantor Kedubes dengan menggunakan taksi. Kedubes, kata Andri, sudah menyiapkan ongkos untuk biaya taksi. Namun, ada pula sopir taksi yang merasa kasihan sehingga membebaskan ongkos taksi mereka.

Di Kedubes, lanjut Andri, TKI bermasalah dibawa ke ruang penampungan. Di sana, mereka bisa menginap sekaligus ditanyai seputar persoalan perselisihan dengan majikan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pihak Kedubes kemudian mengidentifikasi permasalahan, lalu dicarikan solusi.

Andri menyebutkan ada beberapa opsi yang diberikan kepada TKI yang merasa ada ketidakcocokan dengan majikan. Pertama adalah pindah kerja. Pihak Kedubes bisa membantu cari tempat kerja baru bagi TKI yang dianggap bisa memberikan kenyamanan dalam bekerja. Pilihan kedua adalah pulang ke Tanah Air.

"Jika TKI memilih pulang, kami panggil majikannya untuk memberikan hak-hak yang belum didapat oleh TKI, mulai gaji dan lainnya," katanya.

Dia menyebutkan, penyelesaian atas persoalan para TKI yang bermasalah pada 2012 sebagian besar dipulangkan, yakni sebanyak 1.296 orang; bekerja kembali 673 orang; dan kasusnya diproses sebanyak 22 orang.

Menurutnya, proses adaptasi TKI di Singapura dengan majikan memerlukan waktu satu tahun. Setahun itu merupakan masa-masa sulit bagi TKI, terutama mereka yang belum siap mental serta minim keahlian. Terlebih lagi, pemotongan gaji untuk cicilan biaya transportasi cukup besar, yakni sekitar 80 persen. Bahkan, kata Andri, ada TKI yang per bulan hanya mendapatkan sisa gaji 10 dollar Singapura karena pemotongan oleh agen TKI. Kondisi itu bisa menyebabkan TKI stres.

"Nah, saat ini kami sudah mengubah kebijakan pemotongan. Untuk cicilan biaya transportasi, akomodasi, dan lainnya; gaji TKI yang dipotong tidak besar, yakni sekitar 50 persen. Hal itu dilakukan agar mereka bisa mendapatkan sisa gaji yang cukup besar," paparnya.

Terkait peningkatan kesejahteraan TKI, Ardi menyatakan bahwa pihaknya tiap tahun melakukan negosiasi untuk kenaikan gaji. Hal itu dilakukan saat perpanjangan kontrak yang biasanya dua tahun sekali.

Pihak Kedubes melakukan negosiasi gaji dengan majikan berdasarkan aturan organisasi internasional untuk standardisasi atau International Organization for Standardization (ISO). Rata-rata kenaikan gaji 100 dollar Singapura. Misalnya, gaji dua tahun pertama TKI adalah 350 dollar Singapura. Pihak Kedubes mengusahakan gaji naik hingga 450 dollar Singapura.

Selama tahun 2012, TKI yang melakukan perpanjangan kontrak sebanyak 20.558 orang dan pada 2013 per Maret 3.749 orang.

Andri menyebutkan, fasilitas bagi TKI di Singapura berupa Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja (P3K) dan Pelatihan Dwi Mingguan. Pelatihan ini diikuti 867 PLRT. Fasilitas lainnya adalah asuransi dan bantuan hukum.sumber:internasional.kompas.com
 

Editor :

Ana Shofiana Syatiri

Jumhur: Ada Mafia Perjualbelikan Anak TKI

Jakarta, BNP2TKI, Rabu (8/5) - Berparas ganteng dan cantik, menyebabkan banyak orang menginginkan untuk mengadopsi bayi dan anak-anak TKI. Anak-anak TKI yang datang dari luar negeri dan didata sementara di gedung Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPKTKI) Selapajang, Banten ini pada umumnya lahir dari salah satu persoalan antarar TKI dan user (majikan).
"Ada mafia yang mau memperjualbelikan anak TKI seharga Rp50 juta," ujar Kepala BNP2TKI Moh Jumhur di Jakarta, Rabu (8/5).
Jumhur menceritakan, ide awal mendirikan Rumah Peduli Anak TKI (RPATKI) disebabkan banyaknya transaksi di luar gedung BPKTKI yang memperjualbelikan anak-anak TKI yang tidak diinginkan lahir ke dunia (unwanted child) oleh orangtuanya.
Di mata Jumhur, anak tak boleh menanggung dosa dari hubungan orangtuanya. Anak TKI harus diselamatkan. Anak-anak "unwanted child" ini lahir karena kita juga mengizinkan mereka bekerja ke luar negeri daripada tinggal dengan suaminya di tanah air.
Bagi para orangtua, membawa bayi/anak dari hasil hubungan gelapnya akan menggegerkan keluarganya. Karena itu, tidak sedikit sebelum RPATKI ini berdiri anak/bayi TKI ini yang dikasih orang atau dibuang di seputar bandara demi menghindari aib dan diceraikan suami di kampung halaman.
Karena itu, ketika menjadi Kepala BNP2TKI, Jumhur segera mengambil langkah cepat dengan jalan mendirikan pelayanan bagi para TKI yang hamil dan membawa anak/bayi. Dari BPKTKI, setiap bayi/anak TKI yang tidak diinginkan oleh orangtuanya kemudian dititipkan sementara di RPATKI. Adapun bagi ibu yang hamil, dia boleh tinggal di RPATKI sampai anaknya lahir dan kemudian si ibu bisa memilih apakah akan membawa anaknya pulang atau dititipkan sementara di RPATKI.
"Kami selalu berkeinginan untuk mengintegrasikan hubungan ibu dan anak. Adopsi dilakukan melalui pertimbangan yang ketat sesuai aturan negara dan itu merupakan pilihan terakhir setelah disetujui sang ibu," ujar Jumhur.
RPATKI adalah program yang bertujuan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa (khususnya anak TKI) yang terlantar. Beroperasi di bawah bendera Gerakan Nasional Kepedulian Sosial (GNKS) bekerjasama dengan Yayasan Puri Cikeas, BNP2TKI, dan Kementerian Sosial, RPATKI menjadi "shelter" sementara sebelum bayi tersebut dikelola oleh orang tuanya kembali atau ditempatkan kepada pihak-pihak yang secara hukum bisa menjamin keselamatan dan masa depan anak tersebut. (zul/toh/b) sumber:bnp2tki.go.id

Pemerintah Dituding tidak Mampu Melindungi Buruh Migran

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dinilai belum mampu memberikan perlindungan terhadap buruh migran di luar negeri. Meski mengantongi 11 nota kesepakatan (MoU) dengan 10 negara tujuan, toh pelanggaran hak-hak buruh migran masih saja terjadi. Eksekutif Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengatakan, MoU yang ada tidak mencerminkan standar hak asasi manusia (HAM) dalam melindungi buruh migran di luar negeri. Selain itu, sejak Indonesia memiliki MoU dengan negara lain belum ada evaluasi sehingga tidak efektif. "MoU yang ada tidak mencerminkan standar HAM bagi buruh migran. Sejak Indonesia punya MoU, tidak pernah ada proses evaluasi. Sudah 10 tahun, kenapa ini dipertahankan," kata Anis dalam diskusi 'Optimalisasi Perlindungan Pekerja Migran Melalui Kesepakatan Bilateral dan Multilateral' di Senayan, Jakarta, Rabu (8/5). Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kerja Sama Internasional Penempatan Kerja Luar Negeri (PTKLN) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Nyoman Darmanta, mengaku saat ini pemerintah memiliki 11 MoU dengan 10 negara penempatan buruh migran. "Kita ada 11 MoU dengan 10 negara lain. Di mana ada dua MoU dengan Malaysia yakni informal dan formal," ungkap Nyoman. Meski demikian, menurut Anis, masih banyak pelanggaran hak pekerja Indonesia yang dilanggar. Di antaranya gaji tidak dibayar, tidak ada hak cuti, dipancung, dan ditembak. "Selain itu, paspor dipegang sang majikan. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa," lanjutnya. Menanggapi hal ini, Nyoman mengaku pemerintah perlu mereview agar pelaksanaan MoU kedepan lebih baik. "Kita jujur dalam proses memperjuangkan hak-hak tenaga kerja di luar negeri, perlu review terus menerus. Ada dua kepentingan dari negara yang berbeda. Kita bisa mendorong agar terlaksana dengan baik," ujar Nyoman. Editor: Ichoel

KBRI Singapura terapkan ISO lindungi TKI

Singapura (ANTARA News) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura menerapkan aturan dari organisasi internasional untuk standarisasi (International Organization for Standarisation/ISO) 9001:2008 untuk melindungi tenaga kerja Indonesia (TKI), kata Duta Besar RI di Singapura, Andri Hadi. "Kita sudah terapkan sejak 2012, dan hasilnya setahun ini terlihat sangat menguntungkan bagi TKI, terutama PLRT yang membutuhkan perlindungan dalam bekerja," ujarnya kepada wartawan Indonesia di kediaman dinasnya, Singapura, Rabu malam. Penata laksana rumah tangga (PLRT) di Singapura, menurut dia, mencapai sekira 11.000 yang termasuk kategori TKI di sektor jasa. Adapun total WNI di Singapura tercatat 198.310 jiwa, terdiri atas 105.000 TKI informal, 21.000 pelaut, 24.000 pelajar dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, 8.000 profesional, 29.000 di sektor lainnya. Adapun ISO 9001:2008, dikemukakannya menyangkut pelayanan perpanjangan kontrak kerja, pelayanan paspor, pembuatan visa, izin naik turun kapal bagi pelaut, dan berbagai kasus menyangkut PLRT berkaitan dengan memperjuangkan kenaikan gaji per dua tahun maupun hari libur kerja. "Saat ini saja di rumah penampungan KBRI masih ada 70-an TKI yang perlu mendapatkan perlindungan kerja terkait disharmoni dengan majikannya. Kami masih dalam tahap membantu penyelesaian," kata mantan Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri RI itu. Ia mengemukakan, secara umum kasus yang dihadapi PLRT di Singapura menyangkut pelecehan, pemberian gaji, dan disharmoni oleh majikan. "Kalau pelecehan diselesaikan secara hukum ke polisi, bila menyangkut gaji dan disharmoni akan dibantu KBRI untuk penyelesaiannya. Dalam kasus gaji dan disharmoni biasannya paling lama sebulan terselesaikan," ujarnya. Andri menyatakan, KBRI Singapura juga mampu menekankan kepada majikan agar memberikan hari libur minimal sehari dalam seminggu, dan menerapkan kenaikan gaji PLRT setiap dua tahun. "Ini bukan hal mudah, tetapi bisa kami lakukan, antara lain karena aturan ketenagakerjaan di Singapura sangat memadai. Banyak majikan dan agen tenaga kerja di sini yang sangat takut menghadapi gugatan, apalagi putusan hukum bila melakukan tindakan tidak semestinya kepada PLRT," katanya. KBRI Singapura mencatat, pada 2012 ada 2.058 PLRT meminta perlindungan atas 117 kasus hukum, 70 pelanggaran kontrak, dan 1.871 disharmoni dengan majikan. KBRI memfasilitasi perpanjangan kontrak kerja sebanyak 20.558 pada 2012, dan 3.749 pada 2013 hingga Maret. Selain itu, KBRI Singapura pada 2012 menyelesaikan kasus dengan memulangkan 1.296 TKI, dan 673 dapat bekerja kembali, serta 22 orang diproses kasusnya. Adapun jumlah PLRT yang berada di penampungan KBRI Singapura dalam periode Januari-April 2013 sebanyak 419 orang. Dalam periode yang sama, KBRI juga menyelesaikan kasus dengan memulangkan 199 TKI, dan 144 orang dapat bekerja kembali di Singapura.(*) Editor: Ruslan Burhani

Polisi Bekuk Pembunuh dan Pemerkosa TKI Asal Kerinci

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Edi Januar
TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Pria yang diduga sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berasal dari Desa Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, berhasil diamankan polisi.
Pelaku pembunuhan tiga TKI tersebut, diamankan oleh Satpolair Polres Karimun, saat berada di rumahnya. "Ya, memang benar sudah ditangkap. Hanya saja bagaimana proses penangkapannya saya belum mendapat laporan, karena sekarang sedang berada di Batam," ujar Kapolres Karimun AKBP Suryo Dwi Cahyono saat dihubungi Tribun, Selasa (7/5/2013) malam.
Untuk penangkapan sendiri katanya, dipimpin oleh Kasatpolair. "Saya masih menunggu laporan, nanti saya kabari lagi," katanya. Informasi yang didapat Tribun, pelaku pembunuhan tersebut atas nama Nurdin Alias J (40).
Dia ditangkap sekitar pukul 16.30 WIB sore, di Desa Pamak, Kecamatan Tebing. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 5 unit HP.
Selain itu, dari tangan tersangka juga disita 1 buah tas hitam berlis warna pink dengan tulisan Hiiker. Juga disita dua pasang sepatu dan satu pasang sandal, satu buah parang dan satu buah samurai, satu tali pinggang dan satu helai baju lengen pendek bertuliskan the man the legend, satu lembar celana pendek warna biru.
Saat ditangkap, Nurdin tidak memberikan perlawanan kepada petugas. Bahkan, saat diinterogasi oleh polisi, pelaku sudah mengakui perbuatannya membunuh tiga TKI yang berasal dari Kabupaten Kerinci tersebut.
Dilakukannya penangkapan terhadap pelaku pembunuhan dan pemerkosaan terhadap TKI Kerinci, juga diungkapkan oleh Kapolres Kerinci, AKBP Ismail. Dia mengatakan, diamankannya pelaku pembunuhan TKI tersebut, setelah Polda Jambi melakukan koordinasi dengan Polda Riau.
"Pelakunya sudah ditangkap hari ini. Setelah mendapatkan informasi, kita langsung mengirimkan foto dan ciri-ciri pelaku ke petugas di sana, sehingga mereka langsung mengidentivikasi keberadaan pelaku, dan melakukan penangkapan," kata Kapolres Kerinci, saat dihubungi Tribun via telepon, Selasa (7/5/2013).
Selain itu, polisi di sana juga tidak menemui kesulitan yang berarti, untuk mengetahui pelaku, karena selama ini Nurdin juga dikenal sebagai tekong.
"Kalau tekong di sana tidak terlalu sulit dikenali," jelasnya. Dia mengatakan,  Selasa malam, korban SJ yang didampingi oleh Kepala Desa Sungai Abu, akan diberangkatkan ke Jambi, dan selanjutnya akan diterbangkan ke Batam, untuk membuat laporan di Polda Kepri.
"TKP pemerkosaannya kan di Tanjung Balai Karimun, sehingga semua pemberkasan dan penyidikannya akan dilakukan di sana. Untuk kepentingan pengungkapan kasus ini, korban kita terbangkan ke sana," katanya.
Kasat Reskrim Polres Kerinci, AKP Agus Saleh, diminta komentarnya mengaku dua orang petugas polisi, akan ikut mendampingi kades dan korban ke Batam. "Satu orang dari polres kerinci dan satu orang dari Polda Jambi," jelasnya.
Untuk pendanaannya, selain ditanggung oleh Polda Jambi dan Polres Kerinci, juga menggunakan dana pribadi Kapolres. "Untuk memberangkatkan anggota dan saksi kesana butuh dana yang cukup besar," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Senin (6/5/2013) lalu, pelaku sempat menghubungi SJ, korban yang diperkosanya, yang masih berada di ruangan perawatan kebidanan, Rumah Sakit Umum Mayjend HA Thalib Kerinci.
"Ya, hari ini dia (Pelaku.red), menghubungi saya melalui telepon. Dia minta saya datang menemui dia di Tanjung Balai. Katanya dia menunggu saya di pantai," ujar SJ, yang didampingi penyidik Polres Kerinci, kepada Bupati Kerinci, H Murasman, yang datang berkunjung ke rumah sakit.
Untuk informasi, tiga TKI asal Kabupaten Kerinci tewas dibunuh pelaku di Kukup, Malaysia, saat akan pulang ke Indonesia. Ketiga TKI tersebut adalah Mat Diam (35), Dazar (35), dan Saprudin (20). Sedangkan satu korban lainnya, yakni SJ (35) diperkosa oleh pelaku.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Syahrasaddin  prihatin kasus tewasnya tiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kerinci yang bekerja di Malaysia. "Kita sangat prihatin dengan kejadian ini," ujarnya.
Sekda dengan tegas juga mengutuk keras atas tewasnya tiga TKI itu. "Yang pasti kita mengutuk keras, apalagi masih berkeliaran," kata Syahrasaddin. Menurutnya pemerintah Provinsi masih akan berkoordinasi untuk langkah lebih lanjut, termasuk juga di antaranya dengan pemerintah pusat yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Petisi BMI Hong Kong dan Macau Untuk SBY

Aroma May Day yang belum meruap, masih mengingatkan kita tentang perjuangan-perjuangan kaum buruh di berbagai negara. Salah satunya adalah peringatan May day yang berlangsung di Hong Kong dan Macau. Sebagai upaya perjuangannya, BMI Hong Kong mengirimkan tuntutan pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut adalah bunyi tuntutan mendesak yang digalang oleh BMI Hong Kong dan Macau:
Kami, organisasi dan aliansi Buruh Migran Indonesia (BMI), lembaga dan individu pendukung buruh migran, bertandatangan di bawah ini menyampaikan keprihatinan kami atas dikeluarkannya beberapa peraturan yang semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan dan merendahkan martabat BMI di Hong Kong dan Macau. Peraturan tersebut yaitu Mandatory KTKLN dan Asuransi TKI, Sistem Online yang melarang BMI
pindah PPTKIS/agen dan menghapuskan kebebasan mengurus kontrak sendiri.
Pada peringatan Hari Buruh Internasional kali ini, kami dengan ini mendesak Bapak Presiden untuk segera memenuhi tuntutan kami sebagai berikut:

1. Segera menghapus KTKLN dan mandatory Asuransi TKI. KTKLN diterapkan sebagai mandat UUPPTKILN No. 39/2004 namun mengandung banyak unsur pemerasan. KTKLN melegalisasikan pemerasan atas nama biaya Asuransi TKI padahal BMI sudah diasuransikan majikan diluar negeri. KTKLN memeras BMI melalui biaya pembuatannya seperti, biaya medical, transportasi, penginapan, makanan, fotokopi dan biaya-biaya lainnya. KTKLN menakuti BMI untuk cuti pulang dan bahkan merampas hak BMI untuk menikmati masa cuti pendek bersama keluarga. KTKLN menjebak BMI ke dalam penipuan para calo/PPTKIS/agen didalam dan diluar negeri yang sengaja memanfaatkan keberadaan kartu ini untuk meraup keuntungan pribadi. KTKLN menghalangi dan merampas hak BMI untuk bekerja kembali keluar negeri, diperlakukan tidak manusiawi dan dijadikan korban pemerasan petugas bandara jika tidak mampu menunjukan kartu ini. KTKLN tidak mampu melindungi BMI ketika diperas PPTKIS, agen luar negeri atau diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan. KTKLN tidak punya faedah kongkret dan justru menimbulkan kekacauan, pelanggaran hak asasi manusia dan kerentanan terhadap BMI dan keluarganya.
2. Segera menghapus pelarangan pindah agen dan Sistem Online. Kontrak mandiri telah ditiadakan oleh pemerintah Indonesia sehingga kami terpaksa bergantung kepada PPTKIS. Namun di Hong Kong, Konsulat RI juga mencabut kebebasan BMI untuk pindah PPTKIS dan agen dengan menerapkan Sistem Online. Jika ingin pindah maka BMI diwajibkan untuk mendapat surat ijin pindah dari PPTKIS lamanya sebagai syarat pengesahan kontrak kerja baru. Sejak diberlakukannya sistem online, beban BMI yang sudah besar semakin berat. Jika BMI di-PHK dan tidak pindah agen maka tetap akan diharuskan melunasi sisa potongan dan masih ditambah potongan gaji baru sebagai biaya jasa pengurusan majikan baru. Jika pindah agen maka tetap akan dikenakan biaya mahal dan potongan gaji lagi (meski lebih murah) tetapi kini ditambah biaya pindah PPTKIS sebesar HK$3.000. Sistem Online semakin menjerumuskan BMI ke dalam lingkaran perbudakan hutang yang tidak ada hentinya sehingga BMI tidak sempat berkirim uang untuk keluarganya padahal itulah tujuan utama keluar negeri.
3. Sediakan layanan pengaduan kasus bagi BMI di Macau. Pemerintah tidak mengakui Macau sebagai Negara tujuan tetapi membiarkan pengiriman TKI terus dilakukan. Akibatkan BMI dijadikan bulan-bulanan pemerasan oleh PJTKI, agen, majikan bahkan pemerintah Macau. Kasus marak tetapi tidak tahu kemana mengadu. KJRI hanya menyediakan konter pembuatan paspor tetapi penanganan kasus diwajibkan melapor ke Hong Kong. Akibatnya BMI di Macau terlunta-lunta.
4. Segera ciptakan Undang-Undang Perlindungan Sejati bagi BMI dan Keluarganya. Kami menilai UUPPTKILN No. 39/2004 sebagai undang-undang yang melindungi buruh migran dan keluarganya. Tetapi justru sarat dengan berbagai jenis pemerasan dan hanya mengutamakan keuntungan dibanding kepentingan BMI itu sendiri. Pembaharuan UU pengganti di dalam proses revisi kali inipun hampir tidak ada bedanya secara esensi dengan UUPPTKILN No. 39/2004. Kami ingin perlindungan sejati yang memihak buruh migran dan keluarganya. Hal ini hanya terwujud jika UU baru mencakup pokok-pokok penting antara lain: mengakui akar migrasi terpaksa rakyat Indonesia, menjamin kontrak kerja standar bagi seluruh BMI di seluruh negara penempatan, menghormati hak BMI untuk memilih apakah mengurusi kontraknya melalui jasa PPTKIS/agen atau kontrak mandiri, menetapkan komisi PPTKIS maksimal hanya 1 bulan gaji dan transparan serta adil dalam menetapkan biaya-biaya yang dikenakan terhadap BMI, menghormati hak perempuan untuk mandiri, tidak mengswastanisasikan perlindungan, menetapkan saksi kriminal kepada PPTKIS dan mitra kerja (agen) yang melanggar hak-hak BMI dan menciptakan mekanisme penuntutan kompensasi bagi BMI dan keluarga yang dirugikan, mengakui dan melindungi buruh migran tidak berdokumen, mengakui hak BMI untuk berorganisasi/berserikat dan melibatkannya secara demokratis di dalam pembuatan kebijakan yang berdampak kepada BMI dan keluarganya.

Undang-Undang baru tersebut harus berpegang pada prinsip Konvensi tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya yang telah diratifikasi pemerintah di tahun 2012 kemarin.
Demikian tuntutan kami sampaikan. Kami memohon dengan sangat agar Bapak dan seluruh pejabat pemerintah Indonesia mempertimbangkan dan segera memenuhi tuntutan kami demi meningkatnya perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia dan Keluarganya.

Aktivis BMI Cirebon Ragukan Jawaban Kemenakertrans

Terkait jawaban atas permintaan informasi yang dilayangkan oleh Jingga Media kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), beberapa aktivis Buruh Migran meragukan jawaban yang telah diberikan. Beberapa pertanyaan yang dilayangkan oleh Jingga Media juga dijawab cukup singkat dan tidak mendetail.
Manajer Program Women Crisis Center, Mawar Balqis Sri Sunani mengaku masih ragu terhadap jawaban dari Kemenakertrans terkait pertanyaan kepemilikan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) oleh anggota DPR RI dan DPRD. Menurut Sunani, pertanyaan tersebut memang sengaja dititipkan olehnya kepada pegiat Jingga Media untuk dimasukkan dalam draft permintaan informasi yang akan dilayangkan pada Kemenakertrans. Pertanyaan tersebut timbul karena dirinya merasa yakin ada anggota DPR RI ataupun DPRD yang memiliki PPTKIS.
“Saya ragu dengan jawaban yang diberikan oleh Kemenakertrans pada tim Jingga Media tentang Kepemilikan PPTKIS oleh anggota Dewan. Saya yakin ada anggota Dewan atau kerabat dari staf Kemenakertras yang memiliki PPTKIS,” ujar Sri.
Ia juga menambahkan, pertanyaan seperti ini perlu disampaikan karena banyak PPTKIS yang seakan-akan kebal hukum. Padahal banyak kegiatan yang melanggar hukum dan merugikan buruh migran itu sendiri.
“Kalau yang memilikinya punya kedudukan, sering sekali banyak kasus yang tidak dibeberkan. Kalau saja data kepemilikan itu kita terima, kita akan lebih tahu siapa dibalik pemilik PPTKIS tersebut,” pungkas Sri. sumber:buruhmigran.or.id

Sudah 45 Tahun Rohingya Hidup Damai di Arab Saudi

VIVAnews - Tidak diakui Bangladesh dan Myanmar, orang-orang Rohingya juga tidak diterima di beberapa negara. Mereka terpaksa hidup sebagai imigran gelap, dipenjara dan dihinakan. Ini memang lebih baik ketimbang tetap di Myanmar, jadi sasaran kekerasan dan perkosaan.

Namun hal berbeda dialami oleh para pengungsi Rohingya di Arab Saudi. Etnis Rohingya sudah mengungsi ke negara ini sejak 45 tahun lalu, kebanyakan di kota Mekkah. Raja Abdul Aziz saat itu justru menawari etnis Rohingya untuk berlindung di negaranya.

Sejak itulah mereka mendapatkan kewarganegaraan sementara. Kegembiraan ratusan ribu orang Rohingya di Saudi semakin lengkap saat pada Maret lalu Saudi memberikan status kewarganegaraan gratis pada 250.000 orang Rohingya.

Berarti, kini mereka berhak atas fasilitas kesehatan, pendidikan dan pekerjaan yang setara dengan warga setempat.

"Dunia baru menyadari penderitaan Rohingya di Burma kurang dari setahun lalu. Tapi Arab Saudi adalah negara satu-satunya yang peduli penderitaan mereka sejak lama," kata Abdullah Marouf, sekretaris jenderal komunitas BUrma dan kepala Global Rohingya Center di Jeddah, dilansir Arab News.

"Arab Saudi telah mendukung kami Rohingya tahun 1968, saat Raja Abdul Aziz menerima imigran pertama imigran Burma. Izin tinggal tetap telah dikeluarkan untuk Rohingya tahun 1980 saat pemerintah Raja Saud," lanjut Marouf lagi saat berbicara pada forum Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah.

Selain itu, Rohingya juga telah melebur bersama warga Saudi. Ibrahim adalah salah satu orang Rohingya yang berhasil menyatu di Mekkah. "Alhamdulillah kami belajar bahasa Arab di sini, tumbuh di sini. Namun kami tidak melupakan bahasa asli kami, termasuk bahasa Rohingya," kata Ibrahim, dilansir Al Arabiya, Rabu 8 Mei 2013.

"Adik perempuanku menikah dengan orang Saudi. Dan saya, Alhamdulillah, telah tunangan dengan wanita Saudi," ujar pemuda ini lagi.

Pemerintah Saudi telah memasukkan komunitas Rohingya sebagai pendatang yang harus dilindungi negara. Artinya, Rohingya kebal beberapa hukum dan peraturan kependudukan dan tidak ada yang boleh menyakitinya.

Tidak hanya melindungi Rohingya di negaranya, pemerintah Saudi memberikan bantuan kepada etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Agustus tahun lalu, atas perintah Raja Abdullah, Saudi menggelontorkan bantuan sebesar US$50 juta (Rp486 miliar) kepada Rohingya yang terkena konflik di Rakhine.

Pemilu Malaysia & Ketenangan Semu TKI Undocument

Anwar Ibrahim menyatakan telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum di Malaysia dan meminta Komisi Pemilu memeriksa kemungkinan terjadinya kecurangan.

Komisi Pemilu Malaysia hari Minggu (05/05) menerangkan, Koalisi Pemerintahan Barisan Nasional (BN) memenangkan 133 dari seluruhnya 222 kursi di parlemen.

Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyerukan kepada semua warga Malaysia agar menerima hasil pemilu. ”Kita telah menunjukkan kepada dunia, bahwa kita merupakan demokrasi yang matang”, katanya dalam sebuah konferensi pers.

Apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim relevan dengan informasi yang kami terima dari Buruh Migran atau TKI yang ada di Malaysia, maka bisa jadi kecurangan itu memang benar-benar terjadi.

Berdasarkan kesaksian dan informasi dari kawan-kawan Buruh Migran atau TKI Malaysia, mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan ketika menjelang pemilihan umum di Malaysia, Pemerintah Malaysia menerbitkan ID Card (sejenis KTP) untuk TKI Undocumen. Terang saja penerbitan ini amat membahagiakan TKI yang selama ini tidak berdokumen. Dengan ID itu TKI kemudian bisa memilih, BarNas pun menang telak.

Namun paska pemilihan tersebut, Pemerintah Malaysia menghembuskan bahwa ID yang telah diterbitkan tersebut adalah palsu, sehingga kapanpun para TKI bisa di razia oleh Polisi Diraja Malaysia, Majikan-Majikan tersenyum karena kewajiban pembayaran gajinya gugur, dan derita, eksploitasi TKI kembali terjadi.

SBY berkata “Tidak Boleh Satu WNI pun yang Tidak Terlindungi”.
SUMBER:kompasiana.com

Membantai Umat Islam Rohingya, Presiden Myanmar Halal Darahnya

Jakarta (SI ONLINE) - Pembantaian terhadap Muslim Rohingya oleh junta militer Myanmar dan kaum Budha memang di luar nilai kemanusiaan, keji dan biadab. Karenanya, untuk membantu umat Islam di sana tidak ada jalan lain kecuali bersama-sama membangkitkan semangat jihad kaum Muslimin untuk melawan golongan yang telah membantai umat Islam.

Demikian dikatakan Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Muhammad Rizieq Syihab di hadapan ribuan umat Islam dalam aksi solidaritas Muslim Rohingya di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat siang (3/5/2013).

"Maka itu siapapun Muslim, di manapun mereka berada, yang diberi kesempatan oleh Allah untuk membuniuh Presiden Myanmar, bunuh, halal darahnya," seru Habib Rizieq disambut pekik takbir ribuan umat Islam.

Demikian halnya dengan biksu-biksu Budha yang terlibat langsung dalam pembantaian umat Islam di Myanmar, Habib Rizieq juga menyerukan untuk melawan mereka.

"Bagi mereka yang punya kesempatan untuk membunuh biksu-biksu Budha yang terlibat langsung di Myanmar, membakar perkampungan umat Islam, membantai umat Islam, maka habisi mereka, bunuh mereka, tumpahkan darah mereka," serunya.

Dalam kesempatan itu Habib Rizieq mengajak umat Islam untuk berjuang membela umat Islam di Myanmar dengan beragam cara. Bagi yang bisa berdoa, diminta untuk berdoa, bagi yang bisa memberi bantuan makanan dan minuman diseru untuk menyalurkannya. "Yang bisa memberi bantuan jiwa dan raga mari kita berangkat jihad ke Myanmar," tandasnya.

Untuk aksi solidaritas umat Islam, Habib Rizieq tetap menyerukan supaya berlangsung dengan tertib dan damai, tetapi dengan penuh semangat jihad. "Kita sepakat aksi dengan akhlak karimah dengan semangat jihad berkobar," katanya.
sumber:.suara-islam.com
red: shodiq ramadhan

TKI Bisa Digaji sampai Rp 20 Juta di Korsel

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro, mengatakan, TKI yang bekerja di Korea Selatan bisa mendapatkan penghasilan mencapai sekitar Rp 20 juta per bulan. Sebab, kata dia, saat ini upah minimal di sana sekitar 1 juta won atau sekitar Rp 9 juta.

"Jika ditambah uang dari kelebihan jam kerja, TKI di sana bisa mendapat gaji lebih dari 2 juta won atau sekitar Rp 20 juta," kata Agusdin saat memberikan sambutan dan arahan dalam pelepasan 134 orang TKI ke Korea Selatan, di gedung Korea-Indonesia Technical and Cultural Coorporation Center, Jakarta, Senin, 6 Mei 2013.

Untuk bidang manufaktur, kata Agusdian, rata-rata bisa mendapat sekitar 1,4 juta won atau sekitar Rp 13 juta. Besarnya gaji tersebut menjadi daya tarik tingginya minat bekerja di Korea Selatan. "Dari 2009, TKI ke Korea terus bertambah," kata dia. (Baca: Minat TKI Bekerja di Korea Selatan Tetap Tinggi)

Dengan penghasilan sebesar itu, Agusdin berharap, sepulang dari Korea Selatan, TKI bisa membangun usaha di Indonesia dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lain. Dia mengatakan, jika minimal dalam lima tahun mereka bisa menyimpan 10 juta per bulan, mereka bisa membawa pulang uang Rp 600 juta. "Saya berharap Anda tidak membangun Korea terus, setelah pulang bangunlah Indonesia," ujar Agusdian.

Agusdian juga berpesan kepada TKI agar tidak berperilaku buruk di Korea Selatan nanti. Sebab, kata dia, TKI yang tidak taat atau melanggar hukum akan di-blacklist dan dideportasi. "Pokoknya di sana kalian jangan neko neko," kata Agusdin.

Perihal ada ancaman keamanan terkait rencana Korea Utara yang sedang gencar membangun senjata nuklir dan tidak harmonisnya hubungan kedua negara semenanjung Korea itu tidak perlu ditakuti para TKI. Min Kyung-il selaku Direktur EPS HRD Korea untuk Jakarta mengatakan, saat ini kondisi di sana aman-aman saja.

Bupati Kerinci Lapor Menteri Soal Pembunuhan TKI

TRIBUNNEWS.COM, KERINCI - Bupati Kerinci Murasman mengaku sangat prihatin dengan pembunuhan dan pemerkosaan, yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur. Usai mengunjungi SJ (35), satu-satunya korban yang berhasil selamat dari peristiwa tersebut, Murasman mengatakan pihaknya segera menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Tenaga Kerja di Jakarta, agar meneruskannya kepada Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia. ”Secara pemerintahan, tentunya kami punya jalur tersendiri dalam menangani kasus ini. Nanti saya panggil Kadis Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, untuk berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja,” ujar Murasman, ditemui Tribun Jambi (Tribunnews.com Network) di Rumah Sakit Umum Mayjend HA Thalib Kerinci, kemarin. Pembunuhan dan pemerkosaan ini, lanjutnya, sudah menjadi isu nasional, sehingga harus ikut ditangani pemerintah pusat. Apalagi, pembunuhan terjadi ketika korban masih berada di Malaysia. ”Semua kita tentunya berharap pelaku segera ditangkap, dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Hanya, semua ada proses dan prosedurnya masing-masing. Secara pemerintahan akan kami lakukan, sedangkan penindakan hukum kami serahkan kepada pihak kepolisian,” tuturnya. Murasman juga mengharapkan korban yang selamat, serta keluarga korban yang meninggal, bisa bersabar menerima cobaan yang sangat berat ini, dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, apalagi sampai main hakim sendiri. ”Saya minta kepada pihak rumah sakit segera melakukan visum, sesuai permintaan pihak kepolisian untuk proses penyelidikan. Biaya rumah sakit bagi korban yang menjalani perawatan, semuanya akan diurus,” tegasnya. Kapolres Kerinci AKBP Ismail melalui Wakapolres Kompol Kristian Adiwinata, saat diminta keterangannya terkait perkembangan penanganan kasus ini, menyatakan masih menunggu hasil visum dan keterangan saksi-saksi. ”Saksi lain seperti tekong yang membawa SJ pulang, juga harus dimintai keterangan. Hasil visum dari pihak rumah sakit juga sangat dibutuhkan, untuk menguatkan dugaan korban mengalami pemerkosaan atau tidak,” paparnya. Untuk upaya penangkapan pelaku, Wakapolres Kerinci mengatakan Kapolres sudah berkoordinasi dengan Polda Jambi, untuk berkoordinasi dengan Polda Kepri, demikian juga soal kerja sama dengan interpol, mengingat kasus ini terjadi di dua negara. ”Kapolres yang didampingi Kasatreskrim, hari ini berada di Jambi untuk menyampaikan laporan dan koordinasi dengan Polda Jambi. Termasuk, soal penanganan oleh interpol, juga sedang dikoordinasikan,” bebernya, kemarin. (*)

Kasus Buruh Kuali Tampar Muka Pemerintah

JAKARTA - Lokasi kasus perbudakan buruh yang berada di Kampung Bayur Kopak, Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang menampar wajah pemerintah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan kasus buruh kuali menunjukan lemahnya pengawasan perburuhan yang nampaknya masih marak di Republik ini. Terlebih kasus tersebut terjadi dekat dengan pusat kekuasaan. "Bisa dipastikan masih banyak kasus serupa di banyak tempat, di mana upah buruh dibayar UMP/K, outsourcing dan jam kerja panjang," ujarnya dalam pesan singkat yang diterima Okezone, Senin (6/5/2013). Dengan adanya kasus ini dia pun mendesak agar Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat dicopot dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk segera turun ke lokasi. "KSPI mendukung keputusan MA yang menghukum penjara bagi pengusaha yang membayar upah dibawah UMP/K sebagai perlindungan bagi buruh," tegasnya. sumber:jakarta.okezone.com

Pemerintah Jangan Diam 3 TKI Dubunuh dan Diperkosa

JAKARTA –Sedih memang kalau memikirkan nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Apalagi, negara seolah tutup mata dengan penderitaan mereka. Migrant Care berharap kasus pembunuhan terhadap tiga TKI dan pemerkosaan pada Kamis (2/5) lalu membuat pemerintah Indonesia membuka mata dan berempati terhadap penderitaan TKI. Migrant Care mendesak pemerintah mengungkap kasus ini agar peristiwa-peristiwa serupa tak terjadi lagi. “Pemerintah jangan diam melihat penderitaan TKI di luar negeri,” tegas Ketua Migrant Care Anis Hidayah pada Harian Terbit Senin (6/5). Kamis (2/5) kemarin tiga TKI asal Desa Sungai Abu, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci meninggal dunia. Ketiganya diduga menjadi korban pembunuhan di Malaysia, dan saat ini jenazahnya dalam proses pemulangan ke Indonesia. Ketiga korban adalah MD (35), NZ (35), dan SP (20). Satu korban lainnya, yakni SJ (35) istri MD, berhasil selamat dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit umum Mayjend HA Thalib Sungaipenuh. Pembunuhan itu tergolong sadis. Selain korban dibunuh satu per satu oleh pelaku yang hanya satu orang, istri SJ juga diperkosa dan disuruh mencium jenazah suaminya. Informasi yang himpun Harian Terbit hingga Senin (6/5) menyebutkan pada Kamis naas itu keempat korban tengah akan pulang ke Indonesia melalui jalur Johor Baru-Tanjung Balai Karimun, menuju Tungkal. Belum sempat menyeberang mereka dirampok dan dibantai oleh orang-orang yang diduga akan menyebrangkan mereka ke Indonesia. SJ, korban selamat, sempat diperkosa pelaku dan dibawa ke Tanjung Balai Karimun. SJ disekap di dalam rumah selama sehari. Sementara, korban yang tewas, satu orang ditinggalkan di pantai, dan lainnya diseret ke tengah laut lalu ditinggalkan begitu saja. “Kejadian ini sangat menghebohkan warga, apalagi korban yang meninggal jumlahnya cukup banyak,” ujar warga Sungai Abu, yang namanya enggan disebutkan. Dari pengakuan SJ kepada warga, awalnya mereka ingin pulang dari Malaysia lewat jalur resmi, melalui seorang tekong berinisial D, yang juga warga Desa Sungai Abu. Namun, setelah membayar uang, ternyata mereka dibawa pulang lewat jalur belakang (selundup). “Karena sudah terlanjur membayar, mereka terpaksa pulang lewat jalur belakang, sehingga pembunuhan terjadi,” jelas SJ. Untuk menangkap pelaku, keluarga didampingi Kepala Desa Sungai Abu, sudah menemui pihak Polres Kerinci, untuk menyampaikan laporan. Hingga kini, belum ada informasi soal laporan tersebut. Atas peristiwa ini Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, meminta pemerintah segera turun tangan dan mengungkap pelakunya. Sebab selama ini para TKI hanya jadi korban. “Kami minta pemerintah segera turun tangan dan mengunkap pelakunya,” kata dia. Selama ini kata dia, pemerintah Malaysia kerap bertindak sewenang-wenang. Tidak hanya eksploitasi, kerap juga terjadi kasus pembunuhan dan dibiarkan, pemerkosaan, dan perdagangan TKI. Migrant Care mencatat, ada puluhan TKI yang ditembak mati polisi Malaysia dengan alasan pelaku kriminal. Namun, pemerintah Indonesia tidak melakukan langkah tegas dan cenderung membiarkan. Menurut dia, dugaan trafficking semakin tak terbantahkan ketika ditemukan praktek penyekapan terhadap ratusan buruh migran perempuan asal Indonesia. Padahal Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB untuk perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarga melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012. Namun Anis menilai hal itu tidak ditindaklanjuti dengan langkah harmonisasi. “Ratifikasi instrumen internasional ini seharusnya juga menjadi sumber daya diplomasi perlindungan TKI,” kata Anis. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, jumlah warga Indonesia yang bekerja di luar negeri mencapai 3,99 juta orang. Tiga negara utama tujuan para TKI adalah Arab Saudi (1,4 juta orang), Malaysia (1,05 juta orang), dan Taiwan (381.588 orang). “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlalu manis ketika berhadapan dengan pemerintah Malaysia,” katanya. Editor — Maghfur Ghazali sumber=harianterbit.com