Tersangka Penyalur TKI Ilegal Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Ting Ping Kie dikenakan pasal 4 Undang- undang RI Nomor 21 Tahun 2007 masalah perdagangan orang dengan anaman maksimal 15 tahun penjara dan Mat Jidi Nawani dikenakan pasal 10 UU yang sama dan ancaman yang sama. Sejumlah barang bukti juga diamankan polisi atas kasus keduanya, yaitu 25 paspor milik calon tenaga kerja dan tersangka, satu unit laptop, satu ponsel, uang tunai Rp 10 juta, 105 Ringgit Malaysia, 5 dolar Singapura, 6 dolar Amerika Serikat dan 5 dolar Brunei. "Sebelumnya pelaku juga memberikan pinjaman kepada calon TKI masing masing 200 Ringgit Malaysia atau Rp 650ribu," kata Kasat Reskrim Polres Sambas, AKP Jajang, Kamis (24/10/2013). Jajang mengimbau agar warga yang hendak bekerja ke Malaysia untuk berhati-hati, karena saat ini pemerintah Malaysia sedang gencarnya melakukan deportasi TKI yang masuknya tidak secara resmi. Serta jangan tergiur dengan iming-iming gaji yang besar. Sebelumnya diberitakan, Satuan Reskrim Polres Sambas mengamankan Ting Ping Kie (36), warga Kampung Sungai Bakong 96500 Bintangor, Sarawak, Malaysia Timur dan Mat Jidi Nawani (41), warga Sentebang, Jawai Selatan karena berencana membawa pencari kerja ke luar negeri tanpa izin resmi.

Selamatkan Ibu (TKI) Kita

Membaca tajuk yang
dimuat Beritasatu.com
pada Kamis, 27
September 2013
dengan judul Setop
Ekspor PRT, menarik
untuk dikaji. Pertama,
Indonesia merupakan salah satu negara
yang penduduknya “hobi” merantau. Entah
itu dalam kota, luar kota bahkan tak jarang
merantau ke luar negeri yang selanjutnya
dikenal dengan istilah tenaga kerja
Indonesia (TKI).
Kedua, keberadaan TKI selain sebagai
penyumbang devisa, kerap menjadi
masalah bahkan cenderung merendahkan
martabat bangsa Indonesia di mata
internasional. Kepala Badan Nasional
Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia (BNP2TKI), mengatakan
setidaknya ada 6,5 juta jumlah TKI di luar
negeri. Jumlah tersebut tersebar di 142
negara, mulai dari Malaysia, Singapure,
Korea, Jepang, dan banyak negara di Timur
Tengah. Angka tersebut masih belum
termasuk TKI yang illegal, sehingga potensi
jumlah TKI di luar negeri bisa jauh lebih
besar dari data tersebut.
Sebagian besar TKI kita adalah bekerja
sebagai buruh kasar, baik sebagai buruh
bangunan, buruh perkebunan dan
pembantu rumah tangga. Hal ini terjadi
karena kualifikasi pendidikan TKI kita masih
sangat rendah. Rata-rata pendidikan
mereka hanyalah SD, SMP, dan sedikit
sekali yang sudah tamat SMA atau sekolah
sederajat. Kondisi ini tentu sangat rentan
untuk mendapatkan perlakuan tidak adil
dari majikan, di mana TKI tersebut bekerja.
Kasus Wilfrida Soik (20), TKI asal NTT yang
terancam hukuman mati di Kelantan
Malaysia, hanyalah ibarat sebuah puncak
gunung es. Masih banyak TKI di tempat lain
yang diperlakukan seperti budak oleh
majikannya. Mereka hanya diperas
tenaganya, namun tidak mendapatkan
upah yang layak. Belum lagi perlakuan
dehumanisasi lainnya yang diterima oleh
TKI kita, seperti halnya pemerkosaan,
pelecehan seksual dan tindakan asusila
lainnya. Akibatnya dengan alibi
mempertahankan diri, muncul TKI yang
membunuh majikannya, atau bunuh diri
hanya sekedar untuk melarikan diri dari
masalah yang mereka hadapi.
Buah Simalakama
Terbatasnya kesempatan kerja di dalam
negeri merupakan pemicu utama tingginya
animo masyarakat untuk bekerja di luar
negeri. Kalaupun tersedia lapangan kerja,
jumlah pendapatan yang diterima masih
belum sebanding dengan biaya hidup yang
diperlukan. Selain untuk memenuhi
kebutuhan sandang pangan dan papan,
mereka juga harus membiayai pendidikan
anak yang semakin mahal. Kondisi ini tentu
semakin memperlebar jarak antara mimpi
hidup ideal dengan kenyataan. Berangkat
dari persoalan tersebut masyarakat memilih
jalan untuk menjadi TKI untuk menggapai
mimpi mereka.
Pilihan masyarakat menjadi TKI, bagi negara
menimbulkan dampak positif dan negatif.
Dampak positifnya, keberadaan TKI ini
selain dapat menekan angka pengangguran
juga dapat meningkatkan devisa Negara.
Oleh karena itu para TKI ini sering kali
mendapat julukan "Pahlawan Devisa".
Bahkan pada 2012, TKI menyumbang
devisa kepada negara sebesar 6,9 juta US
dolar atau setara Rp 66,6 trilun.
Namun di balik dampak positif tersebut,
dampak negatifnya juga sangat besar.
Selain memperkuat stigma bangsa
Indonesia sebagai bangsa buruh di mata
internasional, banyaknya masalah hukum
yang dihadapi TKI juga menjadi beban
politik baik di dalam negeri ataupun di luar
negeri. Tak jarang pemerintah menjadi
sasaran kritik dan demo dari masyarakat
ketika terjadi masalah hukum yang
menimpa TKI kita di luar negeri. Juga
pemerintah dipaksa “kikuk’’ di hadapan
bangsa lain untuk memperjuangkan
pembebasan hukuman bagi TKI kita.
Dari pengamatan penulis yang tinggal di
daerah di mana masyarakatnya banyak
menjadi TKI, dampak negatif yang paling
besar justru pada kehidupan sosial
bermasyarakat. Jika dilihat dari komposisi
gender, 78 persen dari jumlah TKI yang ada
merupakan kaum perempuan. Di dalamnya
banyak terdapat ibu-ibu rumah tangga.
Kondisi ini merupakan titik awal terjadinya
permasalahan sosial. Banyak anak-anak
yang mestinya tumbuh dan berkembang
dalam asuhan seorang ibu, justru
tertelantarkan. Begitu juga suami yang
terpaksa harus berjauhan dengan sang istri.
Tak jarang hubungan keluarga seperti ini
berujung pada perceraian.
Akibatnya dari kondisi ini banyak anak-
anak yang merupakan harapan bangsa
tumbuh dan berkembang dilingkungan
yang tidak sehat. Banyak anak-anak yang
terjerat pada kenakalan remaja. Jika kondisi
ini terjadi secara terus menerus maka
sebenarnya kita berkontribusi untuk
menyiapkan masa depan yang suram bagi
bangsa Indonesia.
Ciptakan Lapangan Kerja
Tidak ada kata lain, setop ekspor TKI kasar
dan ciptakan lapangan kerja! Itulah yang
mutlak harus kita lakukan, tidak cukup kita
menghentikan pengiriman TKI namun tidak
menciptakan lapangan kerja. Karena sama
saja kita menciptakan kekacauan sosial
baru.
Resepnya sebenarnya sederhana,
meneguhkan komitmen semua komponen
anak bangsa untuk berkontribusi
membangun bangsa, terutama pemerintah
harus mampu menjadi katalisator
pertumbuhan ekonomi. Banyak yang bisa
dimainkan pemerintah untuk bisa menjadi
‘’invisible hand’’ dalam pertumbuhan
ekonomi Negara kita. Mulai dari
menyiapkan infra struktur, pelatihan dan
juga membangun relasi pasar dan
produsen. Kuncinya aparatur pemerintah
harus bekerja on the track dan tidak mejadi
pemburu rente di balik jabatan mereka.
Kondisi ini penulis coba lakukan selama
menjadi pendamping petani. Berbekal
program yang dimiliki oleh pemerintah,
penulis melakukan pemetaan potensi dan
masalah yang ada di masyarakat. Alhasil
penulis melihat potensi ibu-ibu rumah
tangga yang begitu luar biasa, juga potensi
pekarangan yang banyak ditelantarkan. Jika
potensi tersebut digarap serius akan
menjadi kekuatan ekonomi baru yang
menjanjikan.
Ibu-ibu yang semula menganggur
selanjutnya dibekali keterampilan usaha
tani. Dan pekarangan yang semula hanya
lahan tidur kini menjadi lebih produktif.
Alhasil pekarangan kini menjadi lahan
pepaya california, budi daya ternak unggas
dan ikan lele yang bernilai ekonomis cukup
tinggi. Tinggal Pekerjaan Rumah kita adalah
menjembatani dengan pelaku pasar,
menjaga kontinuitas produksi yang
merupakan syarat utama sebuah kegiatan
usaha.
Kasus di atas hanyalah satu dari sekian
banyak model yang masih bisa
dikembangkan. Tinggal membangun team
work dan networking yang kuat, jika
kondisi ini terwujud betapa banyaknya ibu-
ibu yang bisa kita selamatkan untuk tidak
menjadi TKI di luar negeri. Menyelamatkan
ibu-ibu merupakan pangkal dari menjaga
harga diri bangsa Indonesia.

Pendidikan imigran berbeda di tiap negara

Tujuan negara imigran ternyata berpengaruh terhadap keberhasilan anak-anak mereka dalam pendidikan.
Sebuah penelitian terbaru menunjukan bagaimana anak-anak imigran mencapai pendidikan dengan baik, ternyata tergantung pada ke negara yang mereka tuju.
Penelitian, yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), berdasarkan pada skor tes membaca pada anak-anak berusia 15 tahun.
Anak-anak dari latar belakang yang sama dapat mencapai standar yang berbeda.
Peneliti mengatakan dalam sejumlah kasus ini sepadan dengan masa sekolah.
Anak-anak yang keluarganya pergi dari Rusia dapat mencapai standar pendidikan yang lebih baik jika mereka pergi ke Israel, Finlandia atau Jerman dan jika mereka ke Yunani atau Republik Czech, menurut OECD.
Dan anak-anak dari bekas negara Yugoslavia dapat menjalani tes lebih baik jika mereka pergi ke Denmark atau Swiss dibandingkan ke Luxembourg atau Austria.
Peningkatan
Para peneliti juga memantau bagaimana kemampuan membaca siswa-siswa ini mendekati rata-rata di negara-negara OECD berada- organisasi ini memiliki 34 anggota termasuk negara -negara maju.
Data menyebutkan antara tahun 2000 dan 2009, diseluruh negara OECD, proporsi anak-anak imigran berusia 15 tahun meningkat dari 8% menjadi 10%.
Dan mereka menyimpulkan bahwa anak-anak imigran dapat menyesuaikan dengan sistem sekolah dengan lebih baik jika mereka berasal dari kelompok imigran berjumlah besar.
Penelitian ini juga mengatakan di Australia, Kanada, Israel dan AS, satu dari empat atau lima anak sekolah memilki latar belakang imigran.
Para peneliti menambahkan: "Sejumlah sistem pendidikan menunjukan dapat memfasilitasi siswa yang berasal dari keluarga imigran untuk berintegrasi"
www.bbc.co.uk/indonesia/majalah/2013/10/131025_pendidikan_anakimigran

Raja Bali Sebut Nasibnya Bak Orang Hutan

DENPASAR- Raja Puri Kesiman di Denpasar, Bali, Anak Agung Ngurah Kusumawardhana, melontarkan keluhan atas ketidakpedulian pemerintah terhadap masa depan seni budaya dan kerajaan di Pulau Dewata. Bahkan, dia menyebut nasib raja seperti dirinya, bak orang hutan yang terusir dari tanah kelahirannya sendiri.
Kusumawardhana menyampaikan uneg-unegnya itu, karena memandang pemerintah kurang peduli terhadap bidang kesenian di Bali, termasuk perhatian atas peninggalan sejarah kerajaan seperti di Puri Kesiman.
Di pihak lain, yang membuatnya terharu, justru perhatian itu diberikan dari masyarakat Jepang yang secara khusus menggandeng Puri Kesiman untuk menggelar pemeran lukisan di Art Center Bali.
"Pemerintah justru tidak menghormati mereka yang telah turut berjuang melawan penjajah, saya terharu justru penghormatan datang dari Jepang," tutur Kusumawardana usai pembukaan pameran lukisan di Art Center Jalan Nusa Indah, Denpasar, Jumat (25/10/2013).
Dia menuturkan, berdirinya Taman Budaya juga tak lepas dari peran dan jasa kerajaan di Kesiman, Denpasar. Mulai tanah hingga pengurbanan kerajaan untuk menghidupkan seni budaya Bali agar tetap lestari sampai sekarang.
Karena itu, dia prihatin, sebab semua pengurbanan kerajaan seperti dari Raja Kesiman, sekarang seolah tidak berarti.
Pemerintah tidak lagi peduli terhadap nasib kerajaan, bahkan beberapa kali kegiatan besar seperti Pesta Kesenian Bali (PKB), sama sekali tidak pernah mengundang atau melibatkan mereka.
"Apa maunya sekarang pemerintah, tanah Taman Budaya ini milik puri yang harus dipertanggungjawabkan, kalau tidak bisa menghidupkan seni budaya dan tidak menganggap kami, bubarkan saja," cetusnya.
Ia merasa terharu, justru penghormatan terhadap kehidupan seni budaya datang dari Jepang. Justru, masyarakat Jepang lebih bisa menghargai peran dan jasa-jasa kerajaan di Bali.
Sebagai anak pejuang, telah banyak mengurbankan semua yang dimiliki demi keberlangsungan Bali termasuk dalam bidang kesenian. Tak heran, keturunan Raja Kesiman itu mengaku telah kehilangan tanahnya di Bali sejak tahun 1906 yang dirampas oleh penjajah. "Saya ini orang Bali yang kehilangan Bali, Nasib saya seperti orang hutan, orang Bali dianggap hama seperti orang hutan,” tukasnya serius.
Meskipun, telah kehilangan negeri sejak tahun 1906, kata dia, jiwa dan semangat mereka tetap tumbuh. Jiwa seperti matahari akan terus didorong untuk memberikan semangat kepada anak-anak generasi mendatang. "Terima kasih atas kerja sama antar budaya Bali dan Jepang, kita akan bangkitkan kekuatan baru dari timur," tutupnya.
Dalam pameran lukisan yang diprakarsai Japannation sebanyak 37 pelukis Jepang dan Bali berkolaborasi berkarya di atas kanvas menuangkan gagasan dan kreasinya dalam karya lukisan yang berlangsung 25-28 Oktober 2013. Menurut Chief Executive Officer Japannation Yoshitaka Kobayashi, pemeran bertujuan sebagai jembatan pertukaran budaya seni lukis Jepang dan Bali.
(ful)

Polres Pamekasan Patroli ke Lokasi Pengeboman

PAMEKASAN -- Jajaran Polres Pamekasan di Pulau Madura, Jawa Timur, melakukan patroli ke lokasi pelemparan bom di Dusun Konkokon, Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, guna menjaga keamanan wilayah sekitar.
"Yang melakukan patroli langsung ke Dusun Konkokon itu Kasat Reskrim, karena kasus pelemparan bom oleh pencuri sapi tersebut menjadi perhatian polisi," kata Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Mariatun, Jumat (25/10).
Selain untuk mengamankan wilayah sekitar, aparat Polres Pamekasan terjun langsung ke Desa Kertega Tengah, Kecamatan Kadur, karena hingga kini situasi dan keamanan masih belum pulih, bahkan masih terkesan mencekam. Pada malam hari warga takut keluar rumah, karena khawatir kawanan penjahat masih berkeliaran melakukan pengintaian untuk mencuri lagi.
Kasus pelemparan bom di Desa Kertagena Tengah, Kecamatan Kadur, Pamekasan itu dilakukan oleh kawanan penjahat saat hendak mencuri sapi milik warga. Aksi pencurian hewan ternak itu diketahui oleh pemiliknya Armuji, yang kemudian dilempar bom hingga menyebabkan tangannya nyaris putus.
"Bom yang dilempar itu berdaya ledak rendah atau yang sering disebut petasan," kata Kasubag Humas Polres Pamekasan AKP Mariyatun.
Armuji dilempar bom hingga tangannya nyaris putus saat dia hendak menyelamatkan dua ternak sapinya yang hendak dicuri. Saat itu, Armuji sedang tidur di kamar rumahnya. Tiba-tiba mendengar suara mencurigakan dari kandang sapi miliknya. Ia lalu keluar dengan membawa lampu penerangan.
Namun, saat hendak masuk ke kandang sapi miliknya, tiba-tiba si pencuri itu melempari dirinya dengan bondet atau bom rakitan berdaya ledak rendah. Saat bom meledak pencuri langsung kabur. Namun pelaku diduga juga terkena ledakan bondet, berdasarkan ceceran darah di sepanjang jalan yang dilalui penjahat itu.
Menurut catatan polisi, kasus pencurian di Kabupaten Pamekasan marak, setelah Hari Raya Idul Adha 1434 Hijriah. Maraknya pencurian ini, tidak hanya di desa saja, akan tetapi juga di perkotaan.
Red:Dewi Mardiani
Sumber:Antara

Jumhur: Pemerintah Zalim Jika Tak Memuliakan TKI

JAKARTA- Jasa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri terhadap negara ini jauh lebih besar dibanding imbalannya. Bahkan, pemerintah masih nol dalam mensubsidi TKI. Uang kiriman TKI (remitansi) yang mengalir ke tanah air per tahunnya mencapai sekitar Rp120 triliun, namun sebaliknya subsidi dari pemerintah terhadap TKI masih nol.
"Sebab itu, pemerintah maupun Negara zalim jika sampai tidak memuliakan TKI," ujar Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di depan ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Jumat (25/10/2013).
Kehadirannya ke Unibraw dalam rangka memberikan Kuliah Tamu mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
Pernyataan Jumhur tersebut menjawab pertanyaan pemandu Kuliah Tamu, Ummu Hilmi yang juga dosen Mata Kuliah Perburuhan dan Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Unibraw. Ummu Hilmi menanyakan mengenai peran pemerintah dalam mengadvokasi para TKI yang bekerja di luar negeri, mengingat banyak TKI bermasalah.
Menurut Jumhur, pemerintah melalui perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) telah mengupayakan adanya pendamping hukum (advokat) untuk melakukan pendampingan hukum terhadap para TKI bermasalah di luar negeri.
"Negara dan Pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum kepada warganya yang bernasalah hukum di luar negeri. Apalagi terhadap TKI yang banyak berjasa bagi negeri ini," jelas dia.
Dia menjelaskan, saat ini jumlah TKI yang bekerja di berbagai negara di luar negeri kurang lebih 6,5 juta. Keberadaan TKI ini secara tidak langsung telah berjasa kepada Negara dan Pemerintah didalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di dalam negeri. Dengan sekitar 6,5 juta TKI yang bekerja di luar negeri, berarti terjadi pengurangan angka pengangguran di dalam negeri sebanyak 6,5 juta.
Dikatakannya, dari 6,5 juta TKI tersebut setiap satu TKI setidaknya mampu menghidupi 4 sampai 5 orang didalam keluarganya. Ini artinya dengan adanya 6,5 juta TKI yang bekerja di luar negeri itu terdapat kurang lebih 25-30 juta warga masyarakat yang tidak sampai jatuh miskin.
"Inilah jasa terbesar dari TKI kepada Pemerintah dan Negara. Karena mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan yang merupakan program Pemerintah dan Negara, dan itu telah dilakukan TKI," kata dia.
Pemerintah dan Negara kata dia, zalim jika sampai tidak memuliakan keberadaan TKI. Menurutnya, sejauh ini subsidi pemerintah dan negara kepada TKI belum ada sama sekali.
(hol)

88 Calon PRT Disekap, DPR Harus Tuntaskan RUU Perlindungan PRT

KBR68H, Jakarta – Partai Golkar mendesak pimpinan Panitia Kerja (Panja) segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)yang terkesan lambat.
“Adanya kasus penyekapan 88 calon pembantu rumah tangga dan pengasuh bayi di Tangerang beberapa hari lalu seharusnya menjadi lecutan bagi Panja segera merampungkan RUU itu,” ujar anggota Panja RUU Perlindungan PRT dari Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh di Jakarta, Kamis (24/10) dalam keterangan pers yang diterima KBR68H, Kamis (24/10).
PT Citra Kartini Mandiri, perusahaan penyalur pembantu rumah tangga (PRT), yang beralamat di Jalan Kucica JF 18 Nomor 17, Bintaro, Tangerang Selatan (18/10) milik Wahyu Edi Wibowo digerebek Kepolisian Resor Kota Tangerang. Perusahaan itu diduga menyekap 88 orang wanita muda yang kebanyakan masih di bawah umur.
Terkait hal ini, Poempida mengatakan, di dalam draf RUU PPRT yang saat ini masih dibahas, disebutkan pemberi kerja dan penyedia jasa PRT dilarang merekrut calon PRT di bawah usia 15 tahun. Selain itu, lanjut Poempida, pemberi kerja dan penyedia jasa PRT yang merekrut PRT berusia antara 15 sampai dengan 17 tahun harus mendapat izin tertulis dari orang tua/wali.
“Dalam kasus ini, apakah manajemen PT Citra Kartini Mandiri memiliki bukti surat izin orang tua/wali calon PRT yang disekap? Jika tidak, pemilik PT bisa dikenakan sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin usaha," kata Poempida.
Dijelaskan Poempida, kasus penyekapan itu menambah deretan fakta bahwa PRT sering mendapat perlakuan tidak adil dari berbagai pihak dan tidak pernah terlindungi secara optimal oleh peraturan formal.
Karena itu, menurut Poempida, perlu jaminan pengakuan terhadap eksistensi dan kontribusi tenaga kerja di lingkungan rumah tangga dalam pembangunan sosial dan produktivitas ekonomi keluarga dan negara.
back to top
PortalKBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!
By www.portalkbr.com/berita/nasional/2991977_4202.html

Adik Tebas Leher Kakak hingga Nyaris Putus

MEDAN -Seorang adik di Medan, Sumatera Utara tega membacok leher kakak kandungnya hingga nyaris putus. Belum diketahui pemicu aksi tersebut, namun kakak beradik itu sama-sama berjualan air kelapa dan jagung bakar di kawasan Jalan Gagak Hitam, Kecamatan Medan Sunggal.
Berdasarkan data yang dihimpunOkezone, awalnya korban Herbet Tambunan bersama karyawannya bernama Yola, sedang santap siang di kedainya. Tiba-tiba Agus Tambunan datang dan langsung mengarahkan parang yang dibawanya ke Yola. Perempuan itu dapat mengelak dan langsung melarikan diri.
"Dia (Agus) datang langsung membacok Yola. Beruntung dia mengelak dan langsung kabur, tapi kemarahannya langsung diarahkan kepada Herbet abangnya yang juga ada di situ (kedai)," cerita Hendrik saksi mata, Jumat (25/10/2013).
Hendrik melanjutkan, parang yang dilayangkan Agus semula berhasil ditangkis oleh Herbet menggunakan tangan kanan dan kirinya. Namun Agus terus menyerang hingga akhirnya benda tajam itu menebas leher Herbet hingga nyarus putus. Melihat Herbet terjatuh bersimbah darah, Agus langsung pergi turut membawa parangnya.
Hendrik yang bekerja sebagai penarik becak motor mengaku, langsung menghampiri Herbet dan membawanya ke RSU Bina Kasih Medan. "Saya langsung bawa korban ke rumah sakit, samapi saat ini belum tau apakah korban bisa di selamatkan atau tidak," ucapnya.
Sementara itu, Kapolsek Medan Sunggal AKP Eko Hartanto, belum bisa menjelaskan motif kekerasan tersebut. Pihaknya masih melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku. "Kami belum tahu motifnya, pastinya kasus ini masih diselidiki," akun Eko.
Agus Tambunan merupakan warga Jalan Pasar III Kampung Batak, Kecamatan Medan Sunggal, sementara Herbet adalah warga Jalan Balam, Kecamatan Medan Sunggal. Mereka sama-sama memiliki warung di kawasan yang biasa disebut Ringroad tersebut, yang jaraknya hanya terpaut 50 meter.
By www.okezone.com/read/2013/10/25/340/886996

Identitas Mayat Terikat Barbel di Depok Belum Terungkap

Sudah hampir sepekan, aparat kepolisian Resor Kota Depok belum berhasil mengungkap identitas pria yang diduga korban pembunuhan yang mayatnya dibuang dengan kondisi mengenaskan di kali kawasan Desa Sasak Panjang, Bojonggede, Munggu, 18 Oktober 2013.
Belum terungkapnya identitas korban membuat polisi kesulitan untuk mengungkap motif dan pelaku pembunuhan ini. Kapolresta Depok Komisaris Besar Achmad Kartiko mengakui, penyidik masih kesulitan untuk mengusut kasus ini. Selain tidak ada petunjuk mengenai identitas korban, informasi dari masyarakat mengenai siapa korban juga belum diterima hingga hari ini.
"Sampai sekarang identitasnya belum diketahui. Kami masih melakukan pengembangan," kata Kartiko kepadaVIVAnews,Jumat 25 Oktober 2013.
Seperti diketahui, korban ditemukan tewas dengan kondisi wajah penuh luka-luka akibat penganiayaan. Saat ditemukan, leher korban terikat barbel besi seberat 5 kilogram. Tubuhnya mulai membengkak dan terbungkus kain karpet biru.
Korban mengenakan kemeja lengan panjang motif garis-garis hitam putih merek Ricciman ukuran L, celana jeans hitam merek Useed ukuran 32 saat ditemukan. Selain itu, korban juga mengenakan jam tangan merek Expedition dengan tali kulit hitam, dan mengenakan sabuk celana merk Levis dari kulit berwarna coklat dan kaos kaki warna hitam. (eh)
© VIVA.co.id by www.news.viva.co.id/news/read/453959-identitas-mayat-terikat-barbel-di-depok-belum-terungkap

Perahu Nelayan Indonesia Dimusnahkan di Darwin

DARWIN -- Tiga buah perahu yang digunakan nelayan asal Indonesia menangkap ikan di wilayah perairan Australia dan ditangkap pihak Bea Cukai dan Angkatan Laut Australia bulan Oktober ini, dimusnahkan di Kota Darwin, Northern Territory, Rabu (23/10). Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar.
Sejak bulan Juli lalu, sudah empat buah perahu nelayan asal Indonesia yang dimusnahkan di Australia, dan para awak kapalnya ditahan untuk diproses hukum lebih lanjut.
Menurut John Marrington dari Otorita Pengelola Perikanan Australia, perahu-perahu tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. "Perahu-perahu itu dimusnahkan karena dianggap mengancam lingkungan," katanya, "Perahu ini juga tidak layak berlayar". Dakwaan akan diajukan pekan depan terhadap sekitar 20 nelayan Indonesia yang kini ditahan di Darwin.
Pihak Otorita sebelumnya juga telah memusnahkan sejumlah perahu milik nelayan Indonesia yang tertangkap melakukan pengeboman ikan di perairan utara Australia, October tahun lalu.
Sumber: www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/13/10/25/mv3pwe-perahu-nelayan-indonesia-dimusnahkan-di-darwin

149 Jemaah Haji Asal Indonesia Meninggal di Arab Saudi

Laporan Wartawan War takotalive.com Leonard A.L Cahyoputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 149 orang jemaah haji asal Indonesia tahun 2013, meninggal dunia saat menunaikan ibadah di Arab Saudi.
"Rinciannya, 3 orang jemaah meninggal dunia di Jeddah, 13 orang di Madinah, 113 orang di Mekkah, 9 orang di Arafah, dan 11 orang di Mina," kata Menteri Agama Suryadharma Ali,
dalam konfrensi pers di VVIP Room Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten,Kamis (24/10/2013) malam.
Sementara jemaah yang masih dirawat di rumah sakit Arab Saudi, Suryadharma mengungkapkan kekinian ada 132 orang.
Politisi dari PPP ini juga mengatakan, jumlah jemaah meninggal untuk tahun ini jauh menurun dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. "Pada tahun 2012, kata dia, jumlah jemaah yang wafat ada 282 orang," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, puluhan ribu jemaah haji asal Indonesia sudah tiba di tanah air pada masa pemulangan Ibadah Haji 1434H/2013.
Kementerian Agama (Kemenag) mencatat, sampai Kamis (24/10/2013) sekitar pada pukul 07.00 wib, sudah ada 20.140 jemaah haji yang tiba di tanah air.
Rinciaannya adalah, 17.734 orang dari jemaah haji reguler yang terbagi dalam 43 kloter. Sedangkan 2.406 orang lainnya berasal dari jemaah haji khusus, yang pemulangannya dilakukan oleh 33 Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)
By www.id.berita.yahoo.com/149-jemaah-haji-asal-indonesia-meninggal-di-arab-184909932.html

Dihantam Bom, Ibu Kota Suriah Gelap Gulita

TEMPO.CO, Damaskus - Ibu Kota Suriah, Damaskus, pada Rabu, 23 Oktober 2013, gelap gulita beberapa saat setelah sebuah ledakan berlangsung di dekat bandar udara internasional.
"Seluruh pelosok di Ibu Kota gelap gulita," kata seorang warga yang tinggal di pusat kota dan meminta namanya dirahasiakan.
Dia mengatakan, dirinya melihat sebuah cahaya api besar dekat lapangan terbang dan suara tembakan dari senjata berat.
Kelompok hak asasi manusia berbasis di London, Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), melaporkan, telah terjadi pelanggaran dari kedua belah pihak baik dilakukan oleh pasukan rezim mapun pejuang.
SOHR menerangkan, ledakan tersebut bersumber dari tembakan artileri pemberontak yang menghantam jalur pipa gas di dekat lapangan terbang. Namun begitu jelas, mengapa aliran listrik menuju kota dipotong.
Observatory mengatakan, para pemberontak menembakkan senjata artileri ke Kota Ghasula, beberapa kilometer dari lapangan terbang.
Para pemberontak berusaha keras menekan Ibu Kota, daerah kekuasaan Presiden Bashar al-Assad yang dikuasai keluarganya selama empat dekade. Lebih dari 100 ribu orang tewas semenjak kelompok pro-demokrasi melakukan perlawanan yang dimulai pada Maret 2011.
AL ARABIYA | CHOIRUL
By www.id.berita.yahoo.com/dihantam-bom-ibu-kota-suriah-gelap-gulita-082613757.html

Perusahaan Asal Malaysia Rekrut 700 Pekerja Lokal di Dumai

Upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai memaksimalkan peluang kerja terus membuahkan hasil. Giliran perusahaan asal Malaysia yang merekrut 700 pekerja lokal.
Riauterkini-DUMAI-Monitoring dan koordinasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnekertrans) Kota Dumai di sejumlah perusahaan, kembali membuahkan hasil cukup baik.
Hal ini terlihat jelas, dimana beberapa perusahaan yang ada di Kota Dumai telah membuka kesempatan bagi putra-putri tempatan untuk bekerja di perusahaan industri pengolah minyak mentah kelapa sawit tersebut.
Perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan kelapa sawit, PT Kuala Lumpur Kepong (KLK) akan melakukan tes sebanyak 700 pelamar kerja baru bertempat di Aula SMKN 2 Dumai kelurahan Bumi Ayu, Minggu (27/10/13) depan.
Tes pencari kerja ini akan dilakukan bertahap dan lansung diumumkan hasil tes, mencari 90 karyawan terbaik hasil dari tes tersebut. Lamaran akan terus diterima perusahaan hingga hari ini, Kamis, (24/10/13).
Pimpinan Human Resource Development, Anthony menjelaskan bahwa tes dilakukan diantaranya, tes psikologi kemampuan berpikir, tes analisa, tes pengetahuan umum industri kelapa sawit, sejarah kelapa sawit, pemanfaat dan hasil olahan kelapa sawit.
Mekanisme tes dilakukan dua gelombang, yaitu Gelombang I sekitar pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB dan Gelombang II pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB serta hasil akan diumumkan pukul 17.00 WIB.
"Bagi yang lulus akan melanjutkan ke tahap tes wawancara, direncanakan dilaksanakan bulan November-Desember 2013. Setelah itu baru dilakukan tes medical cek up dan melakukan perjanjian kerja dilaksanakan bulan Desember 2013 atau Januari 2014 mendatang," ungkap Anthony.
Langkah PT KL tersebut mengikuti langkah perusahaan yang ada di Dumai. Dimana PT KLK membuka peluang dan akan mengrekrut anak tempatan untuk menjadi karyawan baru di Perusaaan mereka dalam waktu dekat ini.
"Ternyata upaya dan monitoring yang dilakukan Disnakertrans betul-betul direspon dengan baik oleh pihak perusahaan dan mereka telah datang untuk menginformasikan akan merekrut karyawan baru dalam waktu dekat ini," demikian Kadisnekertrans Dumai H. Amiruddin.
Lanjutnya, jumlah karyawan baru yang dibutuhkan PT KLK lebih kurang sebanyak 90 orang, dengan syarat pendidikan minimal tamatan SMA sederajat, Diploma III dan sarjana. Para pencari kerja (Pencaker) diberi kesempatan untuk melengkapkan persyaratan dan mengajukan lamaran keperusahaan PT KLK yang beralamat di kawasan Pelindo I Dumai.
Setelah itu para Pencaker yang telah memasukkan lamarannya akan diseleksi dan mengikuti test tertulis. Dia berharap, agar anak-anak Dumai bisa bersaing semaksimal mungkin untuk mendapatkan peluang kerja yang telah dibuka oleh PT KLK itu.
Ia menegaskan kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Dumai agar mengrekrut tenaga kerja lebih memprioritaskan anak tempatan dan memprioritaskan calon pencari kerja yang sudah lulus seleksi dan yang telah mengikuti tes.
"Saya minta pihak perusahaan agar mengutamakan anak yang memiliki KTP Dumai. Jika ada KTP luar Dumai, mohon untuk dicoret dulu. Upaya ini guna mendukung program pemerintah kota Dumai dalam pengetasan angka pengangguran yang ada," sebutnya.***(had)
Sumber www.riauterkini.com/usaha.php?arr=65829

Waspadai Kejahatan Perbankan

JAKARTA- Pemerintah dan Bank Indonesia diminta mewaspadai tindak kejahatan perbankan yang melibatkan karyawan. Pasalnya angka kejatahan seperti pembobolan dan asset nasabah menunjukkan peningkatan.
Himbauan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR, Harry Azhar Azis, Kamis (24/10/2013). Fenomena ini, menurutnya, tidak lepas dari lemahnya pengawasan Bank Indonesia.
Selain itu,lanjut dia, jika fungsi mediasi BI bisa dimaksimalkan, mestinya kasus fraud tidak harus berlanjut ke meja hijau, yang kerap merugikan nasabah, karena prosesnya lama dan berbelit-belit.
Kasus terbaru adalah dugaan pemalsuan emas milik Ratna Dewi seberat 59 kilogram. Emas tersebut digadaikan di BRI. Polisi telah menetapkan 7 karyawan BRI sebagai tersangka.
Dalam gugatan perdatanya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memutuskan BRI terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas sengketa jaminan kredit berupa logam mulia 59 Kilogram.
Menurut Harry, jika ada kasus seperti itu manajemen bank mestinya langsung mengganti kerugian nasabahnya, setelah itu baru mempidanakan pelakunya.
Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Bahrain mengaku prihatin dengan lemahnya pelaksanaan risk management perbankan nasional.
“Hampir seluruh bank nasional pernah mengalami fraud. Baik bank swasta maupun BUMN. Ini menunjukan lemahnya penerapan manajemen risiko dan perlindungan terhadap nasabah bank,” ujarnya. (trk) by www.okezone.com/read/2013/10/24/339/886445

Bandar Narkoba Manfaatkan Kepolosan TKW Selundupkan Sabu

Jakarta - Tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri masih menjadi sasaran empuk bagi para bandar narkoba untuk menyelundupkan barang haramnya ke Indonesia. Wanti, 28, seorang tenaga kerja wanita (TKW) di Makau, Tiongkok pun diduga menjadi korbannya. Berniat pulang ke kampung halaman setelah menghabiskan masa kontrak kerja di Macau, Wanti justru dibekuk aparat Badan Narkotika Nasional (BNN) di sebuah hotel di Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (20/10). Wanita asal Jawa Tengah itu kedapatan BNN menyelundupkan narkoba jenis sabu seberat 1.562,7 gram. Diinterogasi, Wanti mengklaim tak tahu jika bungkusan-bungkusan dalam sereal instan yang memenuhi tasnya adalah narkotika. Dituturkan, tas itu dititipkan oleh seorang pria tua asal Indonesia yang tidak dikenalnya di Bandara Taiwan, saat transit untuk kembali ke kampung halamannya. Karena iba, akhirnya Wanti bersedia menerima tas itu untuk dibawa bersamanya ke Indonesia. "Waktu saya lagi transit di Taiwan ada bapak-bapak yang dekati saya. Dia minta tolong sambil nangis. Dia cuma minta memberitahu posisi saya setiba di Surabaya. Saya nggak tahu isinya ternyata narkoba karena yang saya tahu bungkusnya makanan sereal instan yang biasa saya makan di Makau," kata Wanti di kantor BNN, Rabu (23/10). Begitu tiba di Surabaya, dan menginap di sebuah hotel, Wanti dihubungi seorang pria yang diketahui bernama Dori. Ia pun langsung menyerahkan tas berisi narkoba tersebut kepada Dori. Transaksi itu tercium petugas BNN hingga akhirnya Wanti dan Dori dibekuk, beserta barang buktinya. "Kalau saya tahu itu narkoba, saya pasti tidak mau. Saya juga tidak terima uang dari dia," tegas Wanti. Akan tetapi, BNN tak lantas mempercayai cerita Wanti meski begitu runut. Seorang penyidik BNN mencurigai rangkaian cerita Wanti sebagai pola lama, yang sering digunakan sindikat narkotika Internasional. Hal senada dikatakan Kabag Humas BNN, Sumirat Dwiyanto. Saat ini, ujarnya, BNN sedang menyelidiki rekam perjalanan Wanti selama ini. Jika ditemukan rekam perjalanan serupa sebelumnya, pengakuan Wanti akan terbantahkan. "Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi. Nanti kami akan tahu rekam perjalanan yang bersangkutan," tegasnya. Sumirat menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, 1,5 kilogram sabu yang disita dari kedua tersangka merupakan kualitas terbaik. Narkoba itu sama seperti hasil pengungkapan BNN sebelumnya. "Mirip barang yang dibawa dari Malaysia ke Surabaya juga. Sudah 6 kali barangnya mirip bentuknya kristal, besar, bening. Ada kemungkinan satu sumber. Ini yang sedang kami dalami," ungkapnya. Sumirat menyatakan, tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri masih kerap dimanfaatkan sindikat narkotika internasional untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Dalam tiga bulan terakhir, sebanyak tujuh TKI yang pulang dari luar negeri ditangkap karena diduga terlibat dengan narkoba. Kondisi ekonomi dan psikologis TKI menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sindikat. Untuk itu, BNN terus berupaya mensosialisasikan kepada para TKI yang ada di luar negeri terkait modus-modus tersebut. "Sosialisasi ini kami lakukan ke beberapa negara. Sebelumnya kami sudah ke Hongkong, Malaysia, Singapura dan beberapa negara lainnya. Sampai saat ini sosialisasi serupa juga masih menjadi program kami," jelas Sumirat. Penulis: F-5/ARD Sumber: www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/146282-bandar-narkoba-manfaatkan-kepolosan-tkw-selundupkan-sabu.html

Imigran Gelap Myanmar Punya KTP Indonesia

KUPANG, KOMPAS.com — Empat imigran gelap asal Myanmar yang menghuni Rumah Detensi Imigrasi Kupang memiliki kartu tanda penduduk Indonesia. KTP itu dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Kota Medan, Sumatera Utara. Keempat imigran gelap tersebut ditangkap petugas Bandar Udara El Tari, Kupang, saat hendak berangkat ke Jakarta, Selasa (22/10). Kepala Kantor Imigrasi Kupang Silvester Sili Laba, di Kupang, Rabu, mengatakan, keempat warga Myanmar itu sudah diserahkan kepada pihak imigrasi. ”Saat itu, petugas yang menangani tiket penerbangan minta kartu identitas atau KTP. Keempat warga asing itu mengeluarkan kartu penduduk Indonesia sekaligus menunjukkan paspor warga negara asing. Petugas di tempat check in pun langsung meminta informasi lebih lanjut. Ternyata mereka melakukan pemalsuan dokumen kependudukan secara ilegal,” kata Silvester. Keempat warga Myanmar yang selama ini menghuni Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kupang itu telah diserahkan ke Imigrasi Kupang. Setelah diselidiki, mereka mendapatkan KTP Indonesia melalui calo. Modusnya sama dengan pembuatan KTP untuk tenaga kerja Indonesia yang selama ini berlangsung di Kupang. Satu KTP dihargai Rp 300.000-Rp 500.000. Rudenim Kupang memiliki sekitar 220 imigran gelap dari Myanmar, Afganistan, Turki, dan Arab Saudi. Padahal, kapasitas rudenim itu hanya untuk sekitar 170 orang. Mereka ditangkap saat hendak berusaha memasuki perairan Australia dengan bantuan nelayan lokal. Mereka menghuni rudenim itu 2-5 tahun. Beberapa di antara mereka sudah fasih berbahasa Indonesia dan paham sejumlah jalan dan nama-nama tempat di Kota Kupang. Mereka umumnya diberi kesempatan keluar rudenim, misalnya untuk berobat, tetapi dalam pengawasan petugas Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan petugas keimigrasian. Kepala Bidang Humas Polda NTT Ajun Komisaris Besar Okto George Riwu mengatakan belum menerima empat warga Myanmar yang ditangkap di Bandara El Tari itu. Mereka jelas melanggar dokumen keimigrasian dan memalsukan dokumen kewarganegaraan. ”Mereka bisa menyalahgunakan KTP untuk berbagai kepentingan, seperti mendapatkan dana bantuan langsung tunai, dan hak-hak lain. Penyalahgunaan KTP Indonesia oleh warga asing itu harus diproses,” kata Riwu. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Daud Djira mengatakan, warga negara asing bisa saja memiliki KTP Indonesia asal mendapatkan kartu izin tinggal tetap dari imigrasi setempat. (kor) Editor: Kistyarini Sumber: www.regional.kompas.com/read/2013/10/24/1127496/Imigran.Gelap.Myanmar.Punya.KTP.Indonesia

Pengusaha Turki Buka Toko Seks ‘Halal’ Pertama

Toko seks daring ini menawarkan produk-produk seks dan saran mengenai praktik seks yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam.
Seorang pengusaha Turki telah membuka apa yang ia sebut sebagai toko seks pertama bagi Muslim di Internet, yang menjual barang-barang mulai dari pelumas sampai obat kuat herbal serta menawarkan saran mengenai seks secara halal.
Haluk Murat Demirel, 38, mengatakan ia terinspirasi meluncurkan laman tersebut ( www.bayan.helalsexshop.com) berkat teman-temannya yang ingin mendapatkan saran dan produk terkait seks, namun merasa konten di laman-laman dan toko spesialis terlalu vulgar.
“Toko seks daring biasanya memiliki foto-foto porno, yang membuat para Muslim tidak nyaman. Kami tidak menjual vibrator, misalnya, karena tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam,” ujar Demirel.
Isu seks sering menyulut perdebatan di negara mayoritas Muslim namun secara konstitusional sekuler tersebut. Toko seks relatif sedikit, bahkan di kota-kota besar, meski di beberapa bagian Istanbul, toko-toko semacam itu mengiklankan diri secara mencolok.
Para pengkritik Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan, yang berakar pada politik Islam, seringkali dituduh puritan dan mencampuri kehidupan pribadi, dari mulai nasihatnya kepada perempuan mengenai jumlah anak yang harus dimiliki sampai pandangannya mengenai aborsi.
Demirel mengatakan laman tersebut, yang menawarkan saran-saran mengenai praktik seks mana yang dilarang dan diperbolehkan dalam Islam, cukup populer sejak diluncurkan pekan lalu, dengan 33.000 pengunjung pada Minggu (20/10) saja. (Reuters)

Dibuka, Pengurusan Dokumen TKI Ilegal di Malaysia

JAKARTA, (PRLM).- Pemerintah Indonesia dan Malaysia memberi kesempatan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal untuk mengurus dokumennya agar statusnya menjadi legal. Program Khas Pengurusan PATI/ Pekerja Asing Tanpa Izin (PKPP) ini berlangsung selama 3 bulan, mulai 21 Oktober 2013 hingga 20 Januari 2014. "Melalui program PKPP ini, kedua negara sepakat memberikan kesempatan kepada TKI dan majikan untuk melakukan penyempurnan dokumen untuk meningkatkan status ketenagakerjaan TKI menjadi legal," kata Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga kerja Kemnakertrans Reyna Usman di Jakarta, Selasa (22/10/2013). Saat ini terdapat WNI/TKI ilegal yang dikenal dengan istilah Pendatang Asing Tanpa Izin yang telah mendaftarkan diri ke perwakilan RI sebanyak 348.301 orang. Dari jumlah itu yang telah diberikan pemutihan oleh pemerintah Malaysia sebanyak 201.237 orang sedangkan sisanya sebanyak 147.064 orang belum mendapatkan pemutihan karena harus melengkapi dokumen kerjanya. Dikatakan, ini juga menjadi kesempatan bagi majikan dan TKI untuk melengkapi dokumen kerjanya. Dengan demikian, kesempatan ini patut dimanfaatkan secara optimal bagi TKI ilegal yang bekerja di Malaysia. Program PKPP ini merupakan salah satu hasil pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi di Putrajaya, Malaysia, bulan lalu. Reyna mengatakan, program PKPP ini merupakan solusi atas kebijakan 6P atau Program Penyelesaian Menyeluruh Pekerja Asing dan Pendatang yang dilakukan dengan 1) Pendaftaran 2) Pemutihan 3) Pengampunan 4) Pemantauan 5) Penguatkuasaan dan 6) Pengusiran, yang telah dijalankan Malaysia. Kedua pemerintahan telah sepakat untuk bersama- sama mencari solusi memperbaiki sistem penempatan dan perlindungan TKI. "Berdasarkan laporan, KBRI Kuala Lumpur telah membuka layanan dgn menyiapkan ruang aula berkapasitas 400 orang untuk memberi layanan kepada PATI dalam pengurusan dokumen. "Namun sayangnya dari kemarin sampai pagi ini belum ada satupun PATI Indonesia yg memanfaatkan kesempatan tersebut," kata Reyna.
Sumber www.pikiran-rakyat.com/node/255844

Waktu Amnesti Sudah Dekat, RI Minta Imigrasi Saudi Kerja Cepat

Pemerintah Indonesia mengharapkan pelayanan imigrasi yang diberikan Pemerintah Arab Saudi dapat dipercepat, mengingat tenggat waktu berakhirnya masa amnesti semakin dekat. Hingga saat ini sudah terdapat sekitar 91 ribu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memperoleh Surat Perjalanan Laksana Paspor, sementara baru 20 persen atau 18.200 orang yang mendapatkan izin kerja.
Demikian ungkap Direktur Perlindungan WNI dan BHI di Kementerian Luar Negeri RI, Tatang Budi Utama Razak, yang dihubungiVIVAnewsmelalui sambungan telepon pada Rabu, 23 Oktober 2013. Tatang mengaku sadar betul tenggat waktu berakhirnya masa amnesti kian dekat, yakni 3 November mendatang.
Karena itu, pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, masih terus memfasilitasi pengurusan dokumen bagi para TKI ilegal di Arab Saudi. Bahkan, demi memaksimalkan pelayanan yang diberikan, pihak KJRI tetap buka pada hari libur dan tutup operasi hingga dini hari.
"Sejak awal kebijakan amnesti ini diberlakukan di Arab Saudi, Pemerintah Indonesia sudah melakukan berbagai cara untuk membantu WNI. Hal itu termasuk melakukan perundingan dengan Arab Saudi agar mempercepat proses layanan imigrasi mereka," ungkap Tatang.
Percepatan layanan, imbuh Tatang, perlu dilakukan, karena pihak Arab Saudi hanya memberikan kesempatan sekali dalam seminggu kepada Indonesia untuk mengurus 200 dokumen yang masuk. Apabila dihitung dengan logika dengan jumlah dokumen yang diurus hanya mencapai 200 buah per minggu, sementra jumlah dokumen TKI yang belum diproses mencapai 72.800. Karena itu mustahil target itu akan dikejar pada 3 November mendatang.
"Tapi kan kantor imigrasi ada di beberapa tempat, seperti Jeddah, Medinah dan Mekkah, sehingga kami harapkan hal itu dapat mempercepat proses pengurusan dokumen," kata dia.
Tatang menambahkan kekhawatiran, tidak hanya dirasakan oleh Pemerintah Indonesia saja, karena masalah serupa turut merundung pemerintah dari negara lain seperti Filipina dan Bangladesh. Pasalnya mereka juga memiliki tenaga kerja ilegal dalam jumlah besar.
Jatah waktu pengurusan dokumen di kantor imigrasi di Arab Saudi pun, kata Tatang, sama untuk tiap negara yakni hanya seminggu sekali dan 200 dokumen saja.
Ditanya soal kemungkinan Pemerintah Indonesia kembali meminta perpanjangan waktu kepada Pemerintah Arab Saudi, Tatang mengaku belum ada niatan seperti itu. Namun dia berharap Pemerintah Saudi tidak akan mengeluarkan kebijakan yang dapat menimbulkan kekisruhan.
"Saya kira Pemerintah Saudi bisa menilai secara objektif kondisi di lapangan saat ini seperti apa. Permasalahan ini kan juga dialami oleh negara lain, tidak hanya TKI saja," kata Tatang.
Dalam kesempatan itu, dia menghimbau kepada para TKI di Saudi untuk memanfaatkan 11 hari waktu yang tersisa agar secepatnya mengurus dokumen. Tatang meminta jangan tiba-tiba menjelang hari terakhir pengurusan, mereka baru muncul dalam jumlah besar.
"Kapasitas personil kami tidak bisa membantu mereka secara optimal apabila para TKI muncul dalam jumlah rombongan," tuturnya.
Jangan Percaya Isu
Dia pun meminta kepada para TKI di Arab Saudi agar tidak mudah percaya kepada berita yang isinya simpang siur. Hal ini demi mencegah terjadinya tragedi di depan KJRI Jeddah pada 9 Juni lalu terulang kembali.
Menurut Tatang, jumlah TKI yang datang pada tanggal 8 Juni tiba-tiba membludak menjadi 12 ribu orang. Sementara jumlah tim di KJRI hanya mampu menangani sekitar enam ribu orang saja.
"Saya menggarisbawahi, tolong yang dipercayai hanya berita-berita yang dirilis oleh pihak KBRI atau KJRI. Hal ini untuk mencegah peristiwa yang lalu terulang kembali," ujar Tatang.
Pihaknya pun mengaku telah mengantisipasi menghadapi hari terakhir masa amnesti pada 3 November mendatang. "Kemlu akan mengerahkan dan bekerja sama dengan beberap pihak seperti imigrasi dan kepolisian dalam membantu mengatasi kondisi di lapangan," kata dia. (ren)
sumber www.news.viva.co.id/news/read/453438-waktu-amnesti-sudah-dekat--ri-minta-imigrasi-saudi-kerja-cepat © VIVA.co.id

Bos Facebook Dapat Gaji Rp 23 Triliun, Bos Apple Hanya Rp 1,4 Triliun

Washington- Bos sekaligus pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, mencatat rekor gaji dan kompensasi tertinggi yaitu sebesar US$ 2,278 miliar atau sekitar Rp 23 triliun. Bayaran tersebut termasuk gaji, bonus dan saham perusahaan.
Angka tersebut diketahui dari survey yang dilakukan GMI Ratings terhadap gaji dan kompensasi 2012, seperti dikutip AFP, Kamis (24/10/2013). Hasil survey menunjukkan Zuckerberg dapat gaji US$ 503.000 (Rp 5 miliar), bonus US$ 266.000 (Rp 2,6 miliar) dan yang paling besar adalah opsi saham senilai US$ 2,27 miliar.
Ini merupakan pertama kalinya seorang chief executive mendapatkan bayaran lebih dari US$ 1 miliar, kata laporan GMI tersebut. Zuckerberg tidak sendirian, ada CEO lain yang juga masuk daftar ini.
Ia adalah bos dari raksasa energi Kinder Morgan, Richard Kinder. Ia dapat gaji hanya US$ 1 (Rp 10.000) tapi diberi saham perusahan senilai lebih dari US$ 1,1 miliar (Rp 11 triliun).
Keduanya berada jauh di atas CEO yang ada di urutan ketiga dengan bayaran hanya US$ 225 juta (Rp 2,2 triliun, yaitu CEO Sirius XM Radio, Mel Karmazin. Di bawahnya lagi ada CEO Liberty Media, Gregory Maffei (US$ 254 juta), dan CEO Apple, Tim Cook (US$ 143 juta).