Waspada Pungli Tes Medis Calon TKI Korea Selatan

Ilustrasi Tes Medis




Firman heran mengetahui hasil tes medis yang menyatakan bahwa ia kurang darah. Pemuda asal Sulawesi Selatan yang kala itu merupakan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Korea Selatan ini masih tak percaya bahwa ia dinyatakan unfit dalam tes medis.
Suatu malam di tahun 2012 Firman berangkat ke Jakarta dari kota domisilinya Cilacap untuk mengikuti Preliminary Training di BP3TKI Ciracas. Pagi hari ia baru sampai di tempat diselenggarakannya Preliminary. Oleh petugas, ia bersama kawan-kawan CTKI lain yang sudah berada di sana langsung digiring ke sebuah bus untuk menempuh perjalanan ke tempat tes medis akan dilangsungkan.
“Ada dua tempat tes medis waktu itu dan saya kebagian di Insani Medical Centre Jakarta Timur,” ujar Firman.
Sampai di Insani Medical Centre, ia dan kawan-kawannya masih harus menunggu kurang lebih dua jam di tempat yang tidak nyaman. Tes medis berlangsung, lelaki yang telah menjadi TKI Korea selatan ini bercerita bahwa tes medis meliputi tes urin dan sampel darah. Selain itu ia disuruh untuk masuk ke sebuah ruangan dan disuruh telanjang untuk diukur tinggi serta berat badan.
Selesai pemeriksaan, Firman dan ketiga calon buruh migran lain ditahan oleh petugas Insani Medical Centre. Petugas berkata bahwa keempat orang tersebut dinyatakan unfit sesuai hasil tes medis. Satu orang terkena gangguan mata dan tiga orang kurang darah. Petugas Insani Medical Centre kemudian menawarkan obat penambah darah dengan harga 50 ribu.
“Mereka seperti mengasihani kami kalau tak lolos tes medis setelah Preliminary akan ke-pending datanya dan bisa makan biaya lebih banyak lagi jika mengurus di BP3TKI Ciracas. Kata petugas Insani, obat penambah darah itu bisa beli di luar, tetapi kalau beli di mereka jauh lebih murah dibanding beli di luar,” ungkap Firman pada Redaksi Buruh Migran.
Lelaki yang bekerja pada sebuah pabrik di Korea Selatan ini menyadari bahwa sebenarnya ia hanya kurang istirahat saja sehingga ketika diperiksa dianggap kurang darah. Pasalnya sebelum dan sesudah Preliminary ia sempat melakuka tes kesehatan dan hasilnya dinyatakan fit. Firman dengan terpaksa membeli tawaran obat dari pegawai Insani Medical Centre karena takut datanya di pending. Menurut Firman pungutan-pungutan ketika tes medis dinyatakan unfit itu kerap terjadi dan menimpa buruh migran yang akan berangkat ke Korea Selatan.
“Banyak teman-teman yang terkena unfit, padahal ketika tes medis ditempat lain dinyatakan fit. Mereka yang terkena unfit disuruh bayar untuk merubah hasil tes menjadi fit agar datanya tidak di pending,”kata Firman.
Cerita lainnya ketika Preliminary, calon TKI yang mempunyai rambut gondrong harus dipotong pendek sebelum diberangkatkan. Waktu itu ada pengumuman dan himbauan bagi TKI yang berambut panjang harus dipotong. Untuk potong rambut di tempat Preliminary tersebut calon TKI harus membayar 10 ribu. Selain itu di hari terakhir Preliminary ada permintaan untuk infaq yang katanya digunakan untuk pengajian dengan minimal 30 ribu rupiah. Buruh Migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan merupakan mereka yang ikut program penempatan G to G.

Berita terkait :

Penipuan Tes Medis Bermodus KTKLN




BMI Korea Mendirikan Masjid di Kota Ansan




Seluk Beluk Program Penempatan TKI G to G ke Korea Selatan


By > http://buruhmigran.or.id

Tertipu hadiah atas nama BRI lewat SMS, Wati tekor Rp 19,9 juta

Gara-gara dapat pesan singkat (SMS) tipu-tipu yang mengabarkan dirinya mendapat hadiah dari Bank BRI, Risbowati (49) warga Jalan Pucang Asri IX, Perum Pucang Gading, Kelurahan Batursari, Mranggen, Demak, Jawa Tengah harus kehilangan uang senilai Rp 19,9 juta rupiah. Risbowati yang berprofesi sebagai Ibu rumah mengaku kena tipu ketika dirinya mendapatkan pesan singkat yang mengabarkan bahwa dirinya mendapat hadiah uang Rp 27 juta dari Bank BRI. "Karena saya menabung di bank itu, jadi saat diterima SMS saya percaya," Kata Risbowati kepada wartawan, saat melapor di SPKT Mapolrestabes Semarang, Jawa Tengah Senin (11/8). Karena senang mendapatkan kabar gembira, korban langsung menghubungi pengirim pesan singkat dengan nomor 085694253264. Risbowati mengaku menghubungi pelaku untuk mengkonfirmasi tentang hadiah yang dia terima. "Saat telepon yang menerima seorang pria mengaku bernama Gunawan Siregar, dari BRI Pusat di Jakarta," ungkapnya. Saat dihubungi, Korban pun diminta untuk mengirim uang melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dengan panduan Gunawan Siregar. Dia diminta mengirimkan uang berjumlah Rp 19,9 juta untuk biaya administrasi. Karena percaya, pelapor pun mentransfer uang yang diminta melalui mesin ATM BRI di Jalan Gajah, Semarang pada pukul 14.00 WIB Sabtu (9/8). "Totalnya Rp 19,9 juta uang yang saya kirim," jelasnya. Selain karena jumlah hadiah yang besar, korban mengaku makin percaya janji penipu tersebut lantaran korban akan mengirimkan hadiahnya setelah uang administrasi diterima pelaku. Ternyata, omongan manis pria yang mengaku bernama Gunawan Siregar hanya bohong belaka, buktinya hingga hari yang disepakati uang hadiah belum juga diterima oleh pelapor. Parahnya, saat dihubungi kembali melalui telepon, si Gunawan hilang tanpa kabar bahkan nomor ponsel yang sebelumnya digunakan untuk komunikasi sudah tidak bisa dihubungi. SMS tipu-tipu yang mengabarkan penerima mendapat hadiah, diperkirakan telah membuat puluhan orang harus kehilangan uang hingga puluhan juta. Namun begitu, kasus multi yang melibatkan sarana komunikasi itu belum juga terungkap. Hingga saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan Satreskrim Polrestabes Semarang.
By MERDEKA.COM

IPW: Ancaman Penculikan Ketua KPU Kejahatan Politik Tingkat Tinggi

JAKARTA -Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan ancaman penculikan Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Husni Kamil Malik oleh Ketua DPD Gerindra Jakarta Muhammad Taufik tidak bisa di bisa dianggap sepele, mengingat kasus penculikan masi merupakan sebuah kejahatan yang menakutkan di Indonesia. "Ancaman ini jangan dilihat hanya sebagai sekedar gertakan sambal, tapi harus dilihat sebagai sebuah aksi kriminal politik yang tidak hanya mengancam sistem demokratisasi," ujar Neta kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/8/2014). Neta menuturkan, kasus-kasus penculikan yang bersifat kriminal murni masih kerap terjadi di tanah air. Sementara kejahatan penculikan yang bernuansa politik masih menjadi trauma tersendiri bagi bangsa indonesia, mengingat masih banyak aktivis yang diculik pada 1998 hingga kini belum kembali dan masih hilang. "Sebab itu ancaman penculikan yang dilakukan Ketua Gerindra Jakarta itu adalah sebuah kejahatan politik tingkat tinggi," katanya. Menurutnya, ancaman itu sebuah sinyal bahwa ada pihak-pihak yang sedang berupaya membangkitkan kekuatan masa lalu dengan aksi penculikan yang pernah mereka lakukan terhadap para aktivis politik. "Sehingga ancaman itu dalam rangka membangkitkan trauma politik masa lalu yang bisa mengganggu proses Pilpres 2014," tegasnya.

Berita Terkait↓

KPU Datangkan Puluhan Kontainer Box Dari 14 Provinsi ke MK
Lalu Lintas didepan Gedung MK Ramai Lancar
Anggota KPU Kabupaten Jember Tegaskan Tidak Ada Money Politics
KPU Jember Tak Pernah Izinkan Pemilih Memilih di LuarDomisili KTP
KPU Surabaya: Data Prabowo-Hatta Banyak Tak Sesuai di Lapangan
By ↓
http://tribunnews.com

7 Kesalahan Yang Sering Dilakukan Pria Ketika Sedang Berhubungan Seks

Bercintamerupakan salah satu aktivitas yang paling di sukai banyak orang. Namun, saat bercinta bukan berarti selalu menyenangkan ya. Ada banyak sekali kesalahan yang di lakukan saat berhubungan seks, dan membuat hubungan seks tersebut menjadi tak menyenangkan. Mungkin bagi banyak orang bercintadengan pasangan merupakan hal yang sangat menyenangkan. Itu memang benar, tapi terkadang ada beberapa kesalahan yang dilakukan saat bercinta yang tanpa di sadari akan membuat hubungan seks tersebut menjadi tak menyenangkan. Terutama pada pria, pria sering kali melakukan kesalahan saat berhubungan seks, sehingga membuat pasangan wanitanya merasa tidak puas dan tak nyaman. Nah, mau tau apa saja kesalahan yang sering dilakukan oleh pria saat berhubungan seks? Yuk, langsung saja kita simak ulasannya yang berikut ini, seperti dilansir Merdeka.com.

1. Mengira seks bermula dari kamar tidur

Kebanyakan pria berpikir bahwa seks akan mulai saat mereka berada di kamar tidur. Padahal, pria bisa saja memulai seks dari tempat mana pun. Pria bisa memulai membelai pasangan wanitanya di mana pun sebelum ke tempat tidur untuk bercinta.

2. Merasa mengerti apa yang di inginkan wanita

Saat bercinta kesalahan yang sering di lakukan oleh pria adalah sok mengerti tentang bagaimana cara mememuaskan wanita di atas ranjang. Padahal, nyatanya banyak wanita yang mengaku memalsukan orgasme saat bercinta dan itu tanpa sepengetahuan pasangannya. Ia mungkin ini di akibatkan karena pria terlalu sok mengerti keinginan wanita, sehingga mereka tidak mau menanyakan apa yang diinginkan wanita sebenarnya saat berhubungan seks. Padahal, komunikasi dengan baik sangat penting di lakukan untuk membuat seks semakin nikmat.

3. Tak ada improvisasi

Pria sering kali malas untuk melakukan improvisasi dalam hubungan seks mereka. Sering kali pria bersikap egois dengan mementingkan kenyamanan diri sendiri tanpa harus memikirkan kenyamanan pasangannya.

4. Terlalu fokus pada fisik

Pria sering kali terlalu fokus pada apa yang ia lihat, karena pria bisa bergairah dengan apa yang ia lihat. Sedangkan wanita bisa bergairah dengan apa yang menyentuh tubuhnya. Oleh karena itu, sebaiknya pria harus bisa membuat foreplay yang bagus sehingga wanita mudah bergairah untuk bercinta.

5. Mengira orgasme wanita sangat mudah

Banyak pria yang mengira bahwa wanita sangat mudah untuk orgasme, dengan melakukan penetrasi saja wanita sudah bisa orgasme. Padahal, kebanyakan wanita mengaku sangat sulit untuk merasakan orgasme, sehingga banyak sekali di antara mereka memalsukan orgasme. Tapi, pria bisa membuat wanita mudah berorgasme seperti dengan membiarkan wanita berada di atas. Karena di atas wanita lebih mudah untuk orgasme.

6. Tidak menggoda wanita

Pria sering kali melupakan keinginan wanita untuk di goda sebelum melakukan hubungan seksual. Seharusnya pria terlebih dahulu menggoda wanita dan membuatnya merasa sangat di inginkan. Dengan begitu hubungan seks tersebut akan terasa lebih menyenangkan.

7. Tidak paham klitoris

Kesalahan pria yang terakhir adalah tidak paham dengan klitoris. Pria sering kali tak paham jika wanita butuh rangsangan pada klitoris agar mencapai orgasme. Oleh sebab itulah wanita lebih sulit untuk merasakan orgasme saat berhubungan seks.
Itulah dia ke tujuh kesalahan yang sering dilakukan oleh pria saat berhubungan seksual.
Via palingseru.com

Malaysia Pertimbangkan Blokir Facebook

Kuala Lumpur - Pemerintah Malaysia akan mempelajari perlu-tidaknya pemblokiran terhadap Facebook setelah terjadi kasus pelecehan yang melibatkan situs jejaring sosial itu. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek, pihaknya sedang melakukan studi untuk mengumpulkan pandangan publik tentang masalah tersebut. "Jika orang-orang berpendapat bahwa Facebook harus ditutup, kami siap untuk itu, meski hal ini merupakan pendekatan radikal," katanya kepada wartawan setelah menutup Cheras Wanita Umno Delegates Meeting pada Sabtu lalu. Meski demikian, Ahmad Shabery, yang juga anggota Dewan Tertinggi UMNO, mengatakan sangat mustahil memblokir media sosial itu. Sebab, dari 15 juta warga Malaysia yang memiliki akun Facebook, hanya 2.000 orang yang melaporkan penyalahgunaan situs untuk tujuan yang tak benar. (Baca: Facebook Mulai Ditinggalkan Kamu Muda) "Banyak pebisnis yang juga menggunakan Facebook, banyak juga yang memanfaatkannya untuk menjalin ikatan keluarga dan tidak ada hubungannya dengan politik ... dan pengaduan yang diterima adalah sekitar 2.000 saja. Kita perlu melihatnya lagi," katanya. (Baca: Redam Demonstran, Thailand Blokir Facebook Mengomentari aksi individu yang menghina Yang Dipertuan Agung Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah di situs Facebook, Ahmad Shabery mengatakan Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan kepolisian masih melakukan pelacakan. Sebelumnya, seseorang yang tidak bertanggung jawab sengaja menghina Tuanku Abdul Halim dengan mengunggah gambar kecelakaan berdarah dengan wajah Raja di akun Facebook-nya baru-baru ini
Via INDAH P.

TKI Diperas Aparat? Lapor LPSK!

Jakarta- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) turut mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pemberantasan praktik pemerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Untuk pengungkapan kasus tersebut diharapkan adanya kerjasama semua pihak untuk melaporkan kepada pihak berwajib. “Keterangan dari saksi akan menjadi masukan berharga bagi aparat penegak hukum dalam mengungkapkan kasus," ujar Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/8/2014). Menurutnya, potensi ancaman terhadap saksi pelapor tinggi dalam kasus ini, karena diduga melibatkan aparat penegak hukum maupun pejabat publik. Namun pihaknya memastikan tidak akan tinggal diam jika ada saksi pelapor yang nantinya menerima ancaman. “Untuk itu LPSK ada, maka masyarakat yang memiliki keterangan terkait pemerasan TKI dimohon agar tidak takut dan tetap melapor," jelasnya. LPSK sendiri telah memiliki kerjasama dengan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya melindungi hak-hak saksi dan korban termasuk diantaranya kepolisian dan KPK yang saat ini sedang menangani kasus tersebut. LPSK akan segera memproses perlindungan mereka jika saksi pelapor telah memasukan laporan ke aparat penegak hukum dan LPSK. “Itu semua dalam rangka menjamin keselamatan saksi dan korban serta dalam rangka membantu terungkapnya sebuah tindak pidana," kata Lili. Dirinya juga mengimbau agar para TKI yang mengalami pemerasan untuk mencatat dan mengidentifikasi oknum aparat yang memeras mereka. “Catat nama, institusi dan ciri-ciri pelaku atau bahkan pakaian yang dikenakan agar mempermudah melaporkan”, kata dia. Pada 25 Juli lalu KPK, UKP4, Angkasa Pura dan Polri menggelar sidak di terminal khusus TKI Bandara Soekarno Hatta. Di sana diduga terjadi tindak pidana pemerasan dan pungli terhadap TKI yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Dalam sidak tersebut KPK mengamankan belasan orang dimana 3 diantaranya oknum aparat.
Via Rini Friastuti- detikNews

Hindari Pemerasan, TKI Sembunyikan Uang di Celana Dalam Tapi Masih Ketahuan

Jakarta- Cerita tentang pemerasan TKI memang tak ada habisnya. Sejumlah cara sudah dilakukan para pekerja agar terhindar dari 'tekanan' petugas, salah satunya dengan menyimpan uang di celana dalam, tapi masih saja ketahuan. Desi, pernah bekerja di Arab Saudi pada tahun 2008-2010. Tanggal 23 Juli 2010, dia pulang ke Indonesia. Selama dua tahun bekerja, dia menyimpan gajinya dan membawa tunai ke Indonesia dalam mata uang riyal Saudi. Kala itu dia membawa 19.200 riyal dengan kurs Rp 2.300 per riyal. "Saya sengaja menyimpan uang di dalam celana dalam yang sudah dijahit dan dilapisi plastik," tutur Desi kepada detikcom lewat surat elektronik, Jumat (8/8/2014). Setibanya di bandara, Desi digiring ke terminal khusus TKI . Dia disuruh naik bus, lalu hingga terminal berikutnya diminta turun dan dimintai uang. "Lalu kita disuruh beli tiket Elf tujuan Sukabumi dengan harga Rp 350 ribu. Tidak sampai di situ, saya didatangi petugas money changer dipaksa menukarkan uang," tambahnya. Dia sempat berbohong tak membawa uang, namun mereka tak percaya. Lalu, Desi dibawa ke kantor dan diminta untuk lepas baju oleh staf perempuan. Persembunyian uang Desi pun ketahuan. "Yang saya heran kenapa mereka bisa tahu kalau saya nyimpan uang di dalam CD (celana dalam-keluhnya. Agus, TKI lain, menceritakan hal yang sama. Dia pernah merasakan sendiri hal tersebut pada tahun 2007. Kala itu, dia hendak menjemput istrinya yang baru pulang bekerja dari Taiwan . "Saat saya mau ketemu tidak bisa. Dia dipaksa menunggu di pemberangkatan haji. Saya dapat ketemu setelah saya bayar Rp 50 ribu pada oknum TNI," terangnya. Setelah itu, dia mengajak istrinya pulang ke Karawaci, Tangerang. Namun dilarang oleh petugas berseragam dan meminta agar istrinya diantar ke alamat sesuai paspor di Banyuwangi , Jatim. Padahal saat itu Agus sudah menjelaskan datang sebagai suami. Bahkan dia membawa KTP dan surat nikah, lalu surat pindah rumah di Karawaci, Tangerang. Sempat berdebat lama dengan para oknum TNI, akhirnya petugas setuju istrinya diantar ke Tangerang, namun dengan syarat naik travel yang sudah disediakan bertarif Rp 150 ribu. Padahal Agus sudah bawa kendaraan sendiri. Bahkan naik taksi pun, kata Agus, ongkosnya tak sampai semahal itu. "Sampai di rumah, sopir pun masih minta ongkos antar lagi," terangnya. Anda sebagai TKI punya cerita lain atau yang sama dengan korban di atas? Kirim informasinya ke redaksi@detik.com .
DETIK/

Ini Nenek Maryam yang Mengasuh Wenni Korban Tsunami Bak Cucu Sendiri

10 Tahun Terpisah karena Tsunami

Banda Aceh- Wajahnya keriput. Tapi semangatnya masih membara. Dengan segala usaha, dia merawat dan mengasuh Wenni (14) bertahun-tahun. "Dia sudah saya anggap sebagai cucu sendiri," kata Maryam kepada wartawan, Kamis (7/8/2014). Maryam merupakan warga Desa Pulo Kayu, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya. Dia mulai merawat Wenni setelah anaknya, Bustamil, pergi bekerja ke Batam. Bustamil adalah nelayan yang menemukan Wenni terdampar di pulau Banyak, Aceh Singkil, pada Desember 2004 silam. Oleh Maryam, Wenni disebut sebagai yatim piatu korban tsunami. Karena itu, ia merasa berkewajiban merawatnya sebisa mungkin. Sesulit apapun kondisinya, ia tetap menghidupi bocah yang saat ditemukan berusia 4 tahun itu. Di luar dugaan, keluarga Wenni ternyata masih hidup. Rabu (6/8) kemarin, Wenni dijemput orangtuanya. Maryam mengaku ikhlas. "Dia anak rajin dan penurut," tutur Maryam.
detik.com

Ini Saran Polisi Bandara Soekarno-Hatta Agar TKI Tak Terjebak Taksi Gelap

Tragedi Pemerasan TKI

Jakarta - Tak sedikit TKI yang terjebak ongkos mahal karena menumpang taksi gelap. Maklum saja, kadang begitu turun dari pesawat di Bandara Soekarno- Hatta para TKI langsung diarahkan para calo untuk naik taksi gelap ke kampung halaman. Begitu naik, para TKI ini langsung dipalak dengan ongkos super mahal. Kapolres Bandara Soekarno- Hatta Kombes CH Pattopoi memberikan saran untuk menghindari TKI 'tersandera' taksi gelap. Soal ongkos taksi ini juga yang kerap disebut sebagai sindikat pemerasan di bandara. "Saya mengusulkan, yang pertama harus ada petunjuk saat turun di bandara ada informasi soal transportasi bagi TKI untuk mencari angkutan seperti apa," terang Pattopoi, Kamis (7/8/2014). Menurut dia, informasi itu bisa disampaikan lewat papan petunjuk atau ada konter khusus. Ditampilkan juga harga resmi misalnya ke Sukabumi dan Cianjur berapa. Jadi sudah jelas tarif perjalanan, menghindari harga yang ditembak. Pattopoi sudah menyampaikan ini dalam rapat koordinasi dengan pihak Angkasa Pura 2. "Nanti bisa saja Angkasa Pura bersama BNP2TKI menyediakan konter angkutan resmi di dalam dengan petunjuk dan tarif terpampang. Jadi ini jelas TKI bisa milih. Konter juga di dalam, jangan di luar," tegas dia. Memang persoalan yang dihadapi penyewaan konter di dalam yang mahal. Kemudian perlu dicegah juga jangan sampai ada pemaksaan TKI naik kendaraan, semua dipersilakan tanpa ada paksaan. Bila ada yang konter taksi yang memaksa agar menggunakan jasanya bisa langsung disanksi. Yang terutama tadi itu informasi mengenai tarif taksi. "Untuk mencegah penyimpangan dan calo, kita juga bikin tim gabungan dengan AP 2, kita akan menindak orang yang tidak ada izin atau tiket di arel conveyor," tuturnya. Mereka yang tak patuh, berada di areal conveyor tanpa izin akan dikenai pidana UU Penerbangan yang ancamannya 1 tahun penjara. Selain itu juga Pattopoi menerangkan soal TKI di mana dibagi dalam dua tipe. Yang pertama TKI mandiri, yakni pulang sendiri seperti penumpang lainnya, dan yang kedua TKI yang didata BNP2TKI. "Jadi TKI itu ada yang didata BNP2TKI di ruang khusus kemudian dibawa ke kantor BNP2TKI di Selapanjang untuk kepulangan, dan dinaikkan ke elf yang membawa TKI ke daerah. Itu ada 300-an elf yang mengantar TKI, itu wilayah di luar bandara," tutup Pattopoi menjelaskan soal TKI yang diatur kepulangannya oleh BNP2TKI. DETIK.COM

Cerita Kepala BNP2TKI Saat Nyamar di Bandara: Pemerasan Memang Sistematis

Komplotan PNS Pemeras

Jakarta - Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdul Mansyur mengakui adanya upaya pemerasan yang sistematis terhadap TKI di Bandara Soekarno-Hatta. Dia melihat sendiri praktik ini saat sidak sambil menyamar di Bandara Soekarno-Hatta. Gatot menjabat sebagai kepala BNP2TKI menggantikan Jumhur Hidayat sejak 19 Maret 2014 lalu. Tak lama setelah itu, dia mengaku langsung sidak ke bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di terminal umum, untuk mengecek kabar pemerasan terhadap TKI. Di sidak perdana, dia menyamar sebagai penumpang biasa. "14 April saya sidak menyamar, mau cek gimana pola pemerasan dari mana dan bagaimana. Ternyata memang, tidak salah kalau disebut sistematis," kata Gatot saat berbincang dengan detikcom, Kamis (7/8/2014). KPK sebelumnya menyebut pemerasan TKI di Bandara sistematis, masif dan terstruktur. Dia menyaksikan sejumlah TKI yang digiring orang-orang berseragam sejak turun dari belalai pesawat. Dia tak bisa memastikan dari instansi mana pria berseragam tersebut, yang jelas bukan dari anak buahnya. "Yang pasti punya otoritas masuk ke dalam, dan atas izin otoritas penerbangan. Bajunya dari mana saya nggak tahu," tegasnya. Setelah itu, Gatot melihat TKI tersebut melewati berbagai pemeriksaan, dari mulai Imigrasi, Bea Cukai, bahkan ada polisi dan anggota TNI. Belum selesai sampai di situ, para TKI juga kemudian 'diperas' oleh para porter pembawa barang, hingga di luar bandara dicecar oleh calo-calo taksi gelap. "Banyak sekali orang-orangnya, mungkin ada yang membantu, tapi salah satu salah duanya pasti meras," ungkapnya. Temuan itu kemudian dia sampaikan pada Dirut Angkasa Pura 29 April 2014. Dia menceritakan semuanya dan direspons oleh para direktur Angkasa Pura dengan mengatakan sudah ada langkah penindakan hingga pemecatan. Bahkan AP mengaku sudah memasang 820 CCTV di lokasi untuk mencegah praktik tersebut. Setelah itu, Gatot juga mengadukan hal tersebut ke Kapolres Bandara Soekarno- Hatta dan Tangerang Selatan. Semua instansi lain pun dia hubungi. Namun ternyata praktik itu memang tak bisa dibasmi secara tuntas, termasuk saat KPK, Mabes Polri dan UKP4 menggelar sidak. Khusus di jalur TKI, Gatot berjanji akan melakukan sejumlah perbaikan. Yang paling dekat adalah menggelar lelang ulang bagi money changer dan travel yang bekerjasama di jalur tersebut. Kontrak para penyewa saat ini tidak akan diperpanjang lagi, sebelum digelar lelang baru. "Nanti kontrak mereka habis 31 Desember, tidak akan saya perpanjang. Saya tutup dulu, sampai lelang lagi," tegasnya. DETIK.COM

Migrant Care Beberkan 10 Modus Pemerasan TKI di Bandara

JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care, yang khusus menangani buruh migrant, membeberkan 10 modus pemerasan yang kerap dialami Tenaga Kerja Indonesia( TKI) di bandara. Direktur Migrant Care, Anis Hidayah mengaku sudah melaporkan 10 modus yang dilakukan oknum petugas bandara dari berbagai institusi itu ke KPK. "Ada manipulasi penukaran uang, tarif angkutan ke daerah asal, pungli porter barang, pembelian voucher pulsa secara paksa, pengiriman barang via cargo," kata Anis di KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2014). Lima modus pemerasan tersebut menurut Anis, biasanya dilakukan dengan paksa oleh petugas di terminal khusus TKI Bandara Soekarno-Hatta. "Ada juga pencairan asuransi, pencairan cek, pungutan untuk kepulangan mandiri lewat terminal 2, angkutan gelap, serta memperlama tinggal di bandara," kata Anis. Praktik seperti ini menurut catatan Migrant Care, sudah terjadi sejak 1986. "Buruh migrant selama ini hanya dijadikan objek," tegasnya. Karena itu, Anis dan TKI berharap pada KPK untuk bisa menindak serta memberikan efek jera pada para oknum pemeras pahlawan devisa. "Kami sudah melakukan advokasi ke berbagai lembaga terkait, namun tidak ada perubahan sampai saat ini," ujarnya.
https://id.berita.yahoo.com/migrant-care-beberkan-10-modus-pemerasan-tki-di-103323596.html

Migrant Care Laporkan Enam Anggota DPR Pemilik PJTKI

Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat yang menangani buruh migran, Migrant Care, menyampaikan data mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan ada enam anggota DPR yang mempunyai PJTKI. "Saya kira mereka melakukan pola-pola abuse of power yang lebih sistemik dan terstruktur," ujar Anis di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 6 Agustus 2014. Sayangnya, dia tidak mau menyebutkan nama enam anggota legislatif itu. (Baca: Migrant Care Laporkan Data Pemerasan TKI ke KPK Menurut dia, kepemilikan PJTKI tersebut bisa menghambat reformasi birokrasi dalam hal penempatan dan perlindungan TKI. Selain itu, kata Anis, tugas anggota DPR selaku pembuat regulasi bisa saja terpengaruh. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan anggota DPR itu tak hanya punya PJTKI, tapi beberapa ada juga yang memiliki perusahaan travel pemulangan TKI. "Harapannya kan agar mereka bisa menyampaikan aspirasi para TKI," ujarnya. Padahal, melalui perusahaan travel inilah pemerasan TKI terjadi. Para pahlawan devisa ini dikenai tarif yang sangat mahal. Untuk membenahi pelayanan terhadap buruh migran, Adnan mengatakan, KPK akan memanggil lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, anggota DPR, dan pemangku kepentingan lainnya. "Kalau DPR, nanti kita minta penjelasannya dulu," ujar Adnan. (Baca: Pemerasan TKI Bentuk Perbudakan Modern Migrant Care bersama enam TKI korban pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta mengadu ke KPK. Aduan ini merupakan tindak lanjut atas inspeksi mendadak KPK bersama Bareskrim Polri, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Angkasa Pura di Terminal 2D Soekarno- Hatta pada 26 Juli lalu. Tim gabungan ini mencokok dua anggota polisi, satu anggota Pomdan Jaya, dan 15 preman yang diduga selama ini menjadi calo serta pemeras TKI.
LINDA TRIANITA Tempo.co

KPK akan Kirim Rekomendasi ke Presiden, Minta Evaluasi Kinerja BNP2TKI

Jakarta - Keberadaan BNP2TKI diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan TKI. Nyatanya, setelah sekian lama dibentuk, BNP2TKI belum bisa mengurai ruwetnya manajemen pengelolaan TKI. Setelah melakukan sidak dan melakukan kajian, KPK akan segera mengirimkan rekomendasi ke presiden. Isinya, evaluasi soal keberadaan dan kinerja BNP2TKI. "Kami terima informasi menarik, bahwa sebenarnya menurut kajian ini adalah pola perbudakan modern yang menempatkan kita setara negara-negara yang memperlakukan tenaga kerja tidak manusiawi. Jadi, rekomendasi KPK kepada presiden dan nantinya bisa diteruskan presiden terpilih terkait keberadaan BNP2TKI," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2014). Menurut Pandu, ada beberapa opsi yang akan direkomendasikan. Salah satu opsi adalah mengambil alih BNP2TKI karena dianggap tidak efektif keberadaannya. "Ada opsi apakah dilikuidasi atau diubah bentuknya," jelas Pandu. Dalam waktu dekat, KPK akan memanggil pihak Kemenakertrans dan BNP2TKI. Pemanggilan itu terkait dengan adanya laporan bahwa Kemenakertrans dan BNP2TKI yang tidak mengindahkan rekomendasi beberapa pihak untuk perbaikan manajemen pengelolaan TKI. "Bahasa halusnya jangan memeriksa, tapi berkoordinasi. Nanti kita kirimkan surat untuk berkoordinasi," tutur Pandu. Sebelumnya, Pandu menyebut bahwa telah terjadi pembiaran yang dilakukan pihak yang berwenang mengelola TKI, yakni Kemenakertrans dan BNP2TKI. Akibat pembiaran itu, aksi pemerasan terhadap TKI hingga saat ini masih jamak terjadi. "Permasalahan kesemrawutan tata kelola TKI tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada pembiaran. Anda sendiri tahu, praktik itu bisa berjalan selama ini karena ada pembiaran," ungkapnya.
DETIK

Hasil Temuan KPK: Ada Anggota DPR Punya PJTKI dan Perusahaan Travel TKI

Jakarta - Pihak KPK telah menerima berbagai data dan telah dikaji terkait karut marut pengelolaan TKI. Berdasarkan hasil temuan KPK, ada beberapa anggota DPR yang mempunyai perusahaan PJTKI dan travel yang biasa melayani TKI saat pulang dari bekerja. "Ada beberapa anggota DPR yang mempunyai PJTKI dan perusahaan travel," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2014). Namun, Pandu belum mau membuka identitas para anggota DPR yang mempunyai PJTKI itu. KPK akan mendalami ada tidaknya peran para PJTKI dan perusahaan travel milik anggota DPR dalam proses penyimpangan pengelolaan TKI. "Nanti kami dalami dulu, nama- namanya sudah ada," jelas Pandu. Sementara itu, Direktur Migrant Care, Anis Hidayah juga mengaku mengantongi nama- nama anggota DPR yang bermain di jasa penyaluran TKI. Bahkan, data detail juga sudah diserahkan ke KPK. "Ada 6 anggota DPR yang punya PJTKI. Datanya lengkap mulai dari nama dan asal partai. Kami sudah serahkan ke KPK agar bisa dinilai apakah itu abuse of power dengan pola terstruktur dan masif jadi bukan hanya menghambat reformasi birokrasi pengelolaan TKI, tapi juga masalah perundangan terkait TKI," jelas Anis.
DETIK

Derita TKI di Bandara Cengkareng, Dipaksa Telanjang untuk Tukarkan Uang

Mukmainah di KPK (Foto: Nadia/detikcom)

Jakarta - Kisah pilu TKI hampir tidak ada habisnya. Seperti yang dialami Mukmainah, salah seorang TKI asal Tegal yang harus menerima perlakuan tidak menyenangkan saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Mukmainah yang menjadi TKI di Taiwan ini mendapat perlakuan keji saat dirinya pulang ke Indonesia. Ia mengaku pernah disuruh telanjang oleh oknum bandara lantaran dirinya tak mau menukar uang asing yang dimiliki pada tahun 2011 dan 2012 lalu. "Iya, suruh dibuka baju semuanya, sampai dibawa ke kamar mandi disuruh ikut, cari duit mata uang asing itu," ujar Mukmainah kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/8/2014). Mukmainah datang ke KPK bersama dengan Migrant Care untuk menyampaikan masalah yang menimpanya. Hal ini dilakukan pasca sidak yang dilakukan oleh KPK terhadap maraknya pemerasan TKI di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (25/7/2014) lalu. Mukmainah bercerita dirinya pernah dipaksa dan digiring ke sebuah ruangan, dia dimintai sejumlah uang sebelum diantar pulang ke rumahnya di kampung. Mukmainah menganggap pihak bandara terlibat dalam aksi tersebut. "Di bandara itu rasanya ada pekerja (menyebutkan lembaga pengurus TKI, red), di situ juga ada yang pakai seragam aparat juga lagi. Trus di situ misal kita diantar sampai ke rumah lalu kita pas mau turun jarak sekitar satu kilometer yang kira-kira mau turun itu disuruh bayar ke sopir. Kami kasih Rp 100 ribu mereka tidak terima, mereka mintanya lebih," ceritanya. Atas kejadian tersebut, Mukmainah langsung melaporkan ke Migrant Care untuk ditindak lebih lanjut. Sebelumnya KPK, UKP4, dan Bareskrim Polri melakukan sidak di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pasca sidak, terjadi penurunan praktik calo dan pemerasan. "Angkasa Pura 2, pengelola bandara juga akan segera membuat Posko untuk menampung pengaduan dan menindaklanjuti serta menghubungi Tim Sidak bila ditemukan ada praktek pemerasan lagi," kata Bambang, Senin (28/7/2014).
Sumber

Massa Prabowo Bentrok dengan Polisi di KPU Jatim

Surabaya - Massa pendukung Prabowo-Hatta yang menggelar aksi mengawal gugatan sengketa pemilihan presiden 2014 di sekitar kantor KPU Jawa Timur sempat terlibat bentrok dengan petugas kepolisian, Rabu, 6 Agustus 2014. "Ayo-ayo, maju ke depan, kawan-kawan relawan," aba-aba koordinator aksi di atas truk, Soepriyatno. (Baca: Pendukung Prabowo Bergerak ke Gedung DPR
Mereka pun mendesak polisi mundur. "Ayo, polisi mundur di belakang barikade," kata salah satu polisi memberi komando, yang kemudian membuat polisi langsung berpindah di balik barikade kawat berduri. Mobil water cannon maju beberapa meter untuk mengantisipasi adanya aksi anarkis dari para pengunjuk rasa. Tidak lama berselang, truk yang digunakan untuk orasi menabrak barikade kawat berduri dan mobil water cannon beberapa kali. Karena didorong oleh massa hingga akhirnya saling menabrak sampai terdengar bunyi "brak" sangat keras, bagian belakang truk rusak parah. Dua water cannon menyemprotkan air ke arah massa. Mereka bubar, lari kocar- kacir. Satu pendukung Prabowo tampak berdarah dan ditolong polisi untuk diobati. "Ayo, minggir-minggir, jangan dipukuli," kata salah satu Provos Polisi yang berusaha melindungi orang yang terluka tersebut dari pukulan kayu para polisi yang berjaga. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Polisi Setija Junianta yang hadir di lokasi kejadian langsung menggelar perundingan di kantor KPU Jawa Timur, yang melibatkan Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Timur Faf Adisiswo dan Sekretaris KPU Jatim Jonathan Judianto. "Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak Faf dan Pak Jonathan. Kita akan beri waktu berorasi selama satu jam di depan KPU. Nanti anggota saya kita atur," tutur Setija meredakan bentrokan.
EDWIN FAJERIAL id.berita.yahoo

Hakim MK Minta Tim Prabowo-Hatta Gunakan Argumen Konkret

Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendalami gugatan Tim Prabowo-Hatta. Salah satu Hakim MK, Prof. Dr. Aswanto menyarankan penggugat menggunakan kalimat jelas agar lebih mudah dipahami. Aswanto juga meminta penggugat membuat kalimat yang tidak kontradiktif dengan apa yang dimohonkan kepada MK. "Butuh argumen konkeret, contoh, saudara (penggugat- red) menggunakan kalimat 'ada indikasi money politics', tentu kalau kita bicara indikasi, tidak sinkron dengan permintaan anda, anda meminta konkret tapi anda menyuguhi kami indikasi," ujar Aswanti dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014). Tak hanya itu, penggugat juga diminta menggunakan kalimat tak bersayap. "Gunakan yang konkret sehingga kami tidak kesulitan mereka-reka apa yang saudara inginkan. Mungkin bisa menggunakan (kalimat) bermakna tunggal agar kami tidak kesulitan," tambahnya. (OJE)

Berita Terkait ↓

Prabowo: Sebagai Calon yang Didukung 7 Partai Saya Tersakiti

Massa Pendukung Prabowo-Hatta Longmars ke Gedung MK

Demonstran Terus Bertambah,Jalan Merdeka Barat Ditutup

Prabowo Bacakan Sambutan, Ketua MK: Pak, Bisa Dipersingkat?

metrotvnews.com

Ini Lho yang Prabowo-Hatta Gugat

Jakarta: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Agendanya membahas soal permohonan yang diajukan pasangan nomor urut satu itu. Secara garis besar, dalam permohonannya, Prabowo- Hatta menduga adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada hampir seluruh provinsi di Indonesia kala Pemilu Presiden 9 Juli lalu. Setidaknya ada empat jenis kecurangan disebut terjadi saat itu. Pertama, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Lalu, jumlah surat suara yang gunakan juga tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Selain itu, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dari suatu tempat pemungutan suara (TPS) lain, jauh lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb. Terakhir, pemilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) juga lebih besar dari yang tercantum dalam DPKTb. Kecurangan ini disebut terjadi pada 55.485 TPS di seluruh Indonesia. Ini mengakibatkan sebesar 22.543.811 suara menjadi bermasalah. Sebanyak 1.596.277 terjadi di 12 Kabupaten di Papua yang menggunakan sistem Noken. "Akibat pelanggaran besar tersebut, secara signifikan sangat merugikan pihak pemohon," tulis kubu Prabowo- Hatta dalam permohonannya. Mereka juga memaparkan jumlah perolehan suara yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak benar. KPU menetapkan perolehan suara Prabowo-Hatta sebesar 62.576.444 (46,85%) sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebesar 70.997.833 (53,15%) dengan jumlah keseluruhan suara 133.574.277. Menurut hitungan tim pasangan nomor urut 1, jumlah sebenarnya kubu Prabowo- Hatta adalah 67.139.153 (50,25%). Sementara Jokowi-JK memperoleh 66.435.124 (49,47%) suara. Total seluruh suara sebesar 133.574.277. Ada selisih 8.424.389 suara yang akan mereka tunjukan kebenarannya di persidangan. Selanjutnya, Prabowo-Hatta juga menjelaskan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon KPU dan pihak terkait pasangan nomor urut dua di hampir seluruh provinsi. Mereka meyakini ada mobilisasi pemilih melalui DPTb dan DPKTb, pengkondisian hasil perhitungan yang dilakukan KPU, politik uang. Kemudian, KPU disebut tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pencoblosan dilakukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara massal, dan terakhir pencoblosam dilakukan dua kali oleh orang yang sama. Atas dasar inilah, kubu Prabowo-Hatta meminta MK mengabulkan seluruh permohonannya. Mereka juga memohon agar MK menyatakan Surat Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang penetapan dan pengumuman rekap hasil penghitungan suara pilpres 2014 tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap. MK pun diminta menyatakan perolah suara yang sah ada suara versi mereka. Terakhir, kubu Prabowo-Hatta memohon MK untuk memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan serta penghitungan suara ulang di beberapa TPS di seluruh Indonesia. (BOB) metrotvnews.com

Sidang Perdana Sengketa Pilpres Resmi Digelar

Jakarta: Sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) resmi digelar di Mahkamah Konstitusi. Sidang digelar sekitar pukul 09.50 WIB. Ketua MK Hamdan Zoelva membuka sidang dengan menjelaskan mekanisme sidang. Hamdan menyebut, alokasi waktu yang diberikan kepada MK sangat singkat. "Sidang ini dilaksanakan secara cepat karena hanya diberi waktu 15 hari kerja. Kita manfaatkan waktu ini sebaik- baiknya," ujar Hamdan, Rabu (6/8/2014). MK juga akan mengambil kebijakan pembatasan jumlah saksi sesuai alokasi waktu. Sementara sidang dilaksanakan dengan runtutan yang sudah ditentukan. "Sidang pendahuluan, selanjutnya mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu dan pembuktian pada 8 Agustus. Waktu sidang pembuktian kita jadwalkan sampai 15 Agustus. Selanjutnya dimanfaatkan hakim mempelajari dan menganalisis sehingga batas akhir pada 21 Agustus harus dibacakan putusan penyelesaian perkara ini," jelas Hamdan. Sidang akan dibagi dalam beberapa sesi, yakni sidang sesi pagi, siang, dan malam (jika dibutuhkan dan memungkinkan). (OJE)
metrotvnews.com

MK Gelar Sidang Gugatan Hasil Pilres Prabowo-Hatta Hari Ini

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) siap memulai rangkaian sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden 2014, Rabu (6/8/2014). Sidang perdana perkara 01/ PHPU.PRES/XII/2014 itu akan dibuka pukul 09.30 WIB dengan agenda pemeriksaan perkara. Ruang sidang plano lantai dua gedung MK akan menjadi lokasi tempat persidangan digelar. Nantinya, Hakim MK akan mengulik kelengkapan dan penjelasan permohonan dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Besok (6/8/2014) itu, seperti biasa dalam sidang pertama untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan dari pemohon tentang materi gugatan yang diajukan. Setelah itu MK, akan memberikan nasehat-nasehat. Diberikan oleh hakim mana tahu dalam permohonan secara formal ada yang harus diperbaiki," ujar Ketua MK, Hamdan Zoelva, usai halal bi halal di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014) kemarin. Dari nasihat yang diberikan hakim, lanjut Hamdan, pemohon akan diminta memperbaiki permohonannya. Kubu Prabowo-Hatta wajib menyampaikan perbaikan permohonan kepada panitera MK pada Kamis (7/8/2014) sampai pukul 10.00 WIB. Diketahui, kubu Prabowo-Hatta mengajukan gugatan PHPU ke MK pada Jumat (22/7/2014) lalu. Dalam perkara itu, kubu Prabowo-Hatta bertindak sebagai pemohon. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam posisi termohon. Gugatan dilayangkan pasangan calon presiden nomor urut satu itu lantaran adanya indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif pada pemilu presiden 9 Juli lalu. (JCO)
metrotvnews.com