Migrant Care Beberkan 10 Modus Pemerasan TKI di Bandara

JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care, yang khusus menangani buruh migrant, membeberkan 10 modus pemerasan yang kerap dialami Tenaga Kerja Indonesia( TKI) di bandara. Direktur Migrant Care, Anis Hidayah mengaku sudah melaporkan 10 modus yang dilakukan oknum petugas bandara dari berbagai institusi itu ke KPK. "Ada manipulasi penukaran uang, tarif angkutan ke daerah asal, pungli porter barang, pembelian voucher pulsa secara paksa, pengiriman barang via cargo," kata Anis di KPK, Jakarta, Rabu (6/8/2014). Lima modus pemerasan tersebut menurut Anis, biasanya dilakukan dengan paksa oleh petugas di terminal khusus TKI Bandara Soekarno-Hatta. "Ada juga pencairan asuransi, pencairan cek, pungutan untuk kepulangan mandiri lewat terminal 2, angkutan gelap, serta memperlama tinggal di bandara," kata Anis. Praktik seperti ini menurut catatan Migrant Care, sudah terjadi sejak 1986. "Buruh migrant selama ini hanya dijadikan objek," tegasnya. Karena itu, Anis dan TKI berharap pada KPK untuk bisa menindak serta memberikan efek jera pada para oknum pemeras pahlawan devisa. "Kami sudah melakukan advokasi ke berbagai lembaga terkait, namun tidak ada perubahan sampai saat ini," ujarnya.
https://id.berita.yahoo.com/migrant-care-beberkan-10-modus-pemerasan-tki-di-103323596.html

Migrant Care Laporkan Enam Anggota DPR Pemilik PJTKI

Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat yang menangani buruh migran, Migrant Care, menyampaikan data mengenai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mempunyai perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengatakan ada enam anggota DPR yang mempunyai PJTKI. "Saya kira mereka melakukan pola-pola abuse of power yang lebih sistemik dan terstruktur," ujar Anis di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 6 Agustus 2014. Sayangnya, dia tidak mau menyebutkan nama enam anggota legislatif itu. (Baca: Migrant Care Laporkan Data Pemerasan TKI ke KPK Menurut dia, kepemilikan PJTKI tersebut bisa menghambat reformasi birokrasi dalam hal penempatan dan perlindungan TKI. Selain itu, kata Anis, tugas anggota DPR selaku pembuat regulasi bisa saja terpengaruh. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan anggota DPR itu tak hanya punya PJTKI, tapi beberapa ada juga yang memiliki perusahaan travel pemulangan TKI. "Harapannya kan agar mereka bisa menyampaikan aspirasi para TKI," ujarnya. Padahal, melalui perusahaan travel inilah pemerasan TKI terjadi. Para pahlawan devisa ini dikenai tarif yang sangat mahal. Untuk membenahi pelayanan terhadap buruh migran, Adnan mengatakan, KPK akan memanggil lembaga terkait, seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, anggota DPR, dan pemangku kepentingan lainnya. "Kalau DPR, nanti kita minta penjelasannya dulu," ujar Adnan. (Baca: Pemerasan TKI Bentuk Perbudakan Modern Migrant Care bersama enam TKI korban pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta mengadu ke KPK. Aduan ini merupakan tindak lanjut atas inspeksi mendadak KPK bersama Bareskrim Polri, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta Angkasa Pura di Terminal 2D Soekarno- Hatta pada 26 Juli lalu. Tim gabungan ini mencokok dua anggota polisi, satu anggota Pomdan Jaya, dan 15 preman yang diduga selama ini menjadi calo serta pemeras TKI.
LINDA TRIANITA Tempo.co

KPK akan Kirim Rekomendasi ke Presiden, Minta Evaluasi Kinerja BNP2TKI

Jakarta - Keberadaan BNP2TKI diharapkan bisa menjadi solusi permasalahan TKI. Nyatanya, setelah sekian lama dibentuk, BNP2TKI belum bisa mengurai ruwetnya manajemen pengelolaan TKI. Setelah melakukan sidak dan melakukan kajian, KPK akan segera mengirimkan rekomendasi ke presiden. Isinya, evaluasi soal keberadaan dan kinerja BNP2TKI. "Kami terima informasi menarik, bahwa sebenarnya menurut kajian ini adalah pola perbudakan modern yang menempatkan kita setara negara-negara yang memperlakukan tenaga kerja tidak manusiawi. Jadi, rekomendasi KPK kepada presiden dan nantinya bisa diteruskan presiden terpilih terkait keberadaan BNP2TKI," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2014). Menurut Pandu, ada beberapa opsi yang akan direkomendasikan. Salah satu opsi adalah mengambil alih BNP2TKI karena dianggap tidak efektif keberadaannya. "Ada opsi apakah dilikuidasi atau diubah bentuknya," jelas Pandu. Dalam waktu dekat, KPK akan memanggil pihak Kemenakertrans dan BNP2TKI. Pemanggilan itu terkait dengan adanya laporan bahwa Kemenakertrans dan BNP2TKI yang tidak mengindahkan rekomendasi beberapa pihak untuk perbaikan manajemen pengelolaan TKI. "Bahasa halusnya jangan memeriksa, tapi berkoordinasi. Nanti kita kirimkan surat untuk berkoordinasi," tutur Pandu. Sebelumnya, Pandu menyebut bahwa telah terjadi pembiaran yang dilakukan pihak yang berwenang mengelola TKI, yakni Kemenakertrans dan BNP2TKI. Akibat pembiaran itu, aksi pemerasan terhadap TKI hingga saat ini masih jamak terjadi. "Permasalahan kesemrawutan tata kelola TKI tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada pembiaran. Anda sendiri tahu, praktik itu bisa berjalan selama ini karena ada pembiaran," ungkapnya.
DETIK

Hasil Temuan KPK: Ada Anggota DPR Punya PJTKI dan Perusahaan Travel TKI

Jakarta - Pihak KPK telah menerima berbagai data dan telah dikaji terkait karut marut pengelolaan TKI. Berdasarkan hasil temuan KPK, ada beberapa anggota DPR yang mempunyai perusahaan PJTKI dan travel yang biasa melayani TKI saat pulang dari bekerja. "Ada beberapa anggota DPR yang mempunyai PJTKI dan perusahaan travel," kata Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2014). Namun, Pandu belum mau membuka identitas para anggota DPR yang mempunyai PJTKI itu. KPK akan mendalami ada tidaknya peran para PJTKI dan perusahaan travel milik anggota DPR dalam proses penyimpangan pengelolaan TKI. "Nanti kami dalami dulu, nama- namanya sudah ada," jelas Pandu. Sementara itu, Direktur Migrant Care, Anis Hidayah juga mengaku mengantongi nama- nama anggota DPR yang bermain di jasa penyaluran TKI. Bahkan, data detail juga sudah diserahkan ke KPK. "Ada 6 anggota DPR yang punya PJTKI. Datanya lengkap mulai dari nama dan asal partai. Kami sudah serahkan ke KPK agar bisa dinilai apakah itu abuse of power dengan pola terstruktur dan masif jadi bukan hanya menghambat reformasi birokrasi pengelolaan TKI, tapi juga masalah perundangan terkait TKI," jelas Anis.
DETIK

Derita TKI di Bandara Cengkareng, Dipaksa Telanjang untuk Tukarkan Uang

Mukmainah di KPK (Foto: Nadia/detikcom)

Jakarta - Kisah pilu TKI hampir tidak ada habisnya. Seperti yang dialami Mukmainah, salah seorang TKI asal Tegal yang harus menerima perlakuan tidak menyenangkan saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Mukmainah yang menjadi TKI di Taiwan ini mendapat perlakuan keji saat dirinya pulang ke Indonesia. Ia mengaku pernah disuruh telanjang oleh oknum bandara lantaran dirinya tak mau menukar uang asing yang dimiliki pada tahun 2011 dan 2012 lalu. "Iya, suruh dibuka baju semuanya, sampai dibawa ke kamar mandi disuruh ikut, cari duit mata uang asing itu," ujar Mukmainah kepada wartawan di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Sahid, Kuningan, Jakarta, Rabu (6/8/2014). Mukmainah datang ke KPK bersama dengan Migrant Care untuk menyampaikan masalah yang menimpanya. Hal ini dilakukan pasca sidak yang dilakukan oleh KPK terhadap maraknya pemerasan TKI di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (25/7/2014) lalu. Mukmainah bercerita dirinya pernah dipaksa dan digiring ke sebuah ruangan, dia dimintai sejumlah uang sebelum diantar pulang ke rumahnya di kampung. Mukmainah menganggap pihak bandara terlibat dalam aksi tersebut. "Di bandara itu rasanya ada pekerja (menyebutkan lembaga pengurus TKI, red), di situ juga ada yang pakai seragam aparat juga lagi. Trus di situ misal kita diantar sampai ke rumah lalu kita pas mau turun jarak sekitar satu kilometer yang kira-kira mau turun itu disuruh bayar ke sopir. Kami kasih Rp 100 ribu mereka tidak terima, mereka mintanya lebih," ceritanya. Atas kejadian tersebut, Mukmainah langsung melaporkan ke Migrant Care untuk ditindak lebih lanjut. Sebelumnya KPK, UKP4, dan Bareskrim Polri melakukan sidak di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pasca sidak, terjadi penurunan praktik calo dan pemerasan. "Angkasa Pura 2, pengelola bandara juga akan segera membuat Posko untuk menampung pengaduan dan menindaklanjuti serta menghubungi Tim Sidak bila ditemukan ada praktek pemerasan lagi," kata Bambang, Senin (28/7/2014).
Sumber

Massa Prabowo Bentrok dengan Polisi di KPU Jatim

Surabaya - Massa pendukung Prabowo-Hatta yang menggelar aksi mengawal gugatan sengketa pemilihan presiden 2014 di sekitar kantor KPU Jawa Timur sempat terlibat bentrok dengan petugas kepolisian, Rabu, 6 Agustus 2014. "Ayo-ayo, maju ke depan, kawan-kawan relawan," aba-aba koordinator aksi di atas truk, Soepriyatno. (Baca: Pendukung Prabowo Bergerak ke Gedung DPR
Mereka pun mendesak polisi mundur. "Ayo, polisi mundur di belakang barikade," kata salah satu polisi memberi komando, yang kemudian membuat polisi langsung berpindah di balik barikade kawat berduri. Mobil water cannon maju beberapa meter untuk mengantisipasi adanya aksi anarkis dari para pengunjuk rasa. Tidak lama berselang, truk yang digunakan untuk orasi menabrak barikade kawat berduri dan mobil water cannon beberapa kali. Karena didorong oleh massa hingga akhirnya saling menabrak sampai terdengar bunyi "brak" sangat keras, bagian belakang truk rusak parah. Dua water cannon menyemprotkan air ke arah massa. Mereka bubar, lari kocar- kacir. Satu pendukung Prabowo tampak berdarah dan ditolong polisi untuk diobati. "Ayo, minggir-minggir, jangan dipukuli," kata salah satu Provos Polisi yang berusaha melindungi orang yang terluka tersebut dari pukulan kayu para polisi yang berjaga. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Polisi Setija Junianta yang hadir di lokasi kejadian langsung menggelar perundingan di kantor KPU Jawa Timur, yang melibatkan Sekretaris DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jawa Timur Faf Adisiswo dan Sekretaris KPU Jatim Jonathan Judianto. "Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak Faf dan Pak Jonathan. Kita akan beri waktu berorasi selama satu jam di depan KPU. Nanti anggota saya kita atur," tutur Setija meredakan bentrokan.
EDWIN FAJERIAL id.berita.yahoo

Hakim MK Minta Tim Prabowo-Hatta Gunakan Argumen Konkret

Jakarta: Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mendalami gugatan Tim Prabowo-Hatta. Salah satu Hakim MK, Prof. Dr. Aswanto menyarankan penggugat menggunakan kalimat jelas agar lebih mudah dipahami. Aswanto juga meminta penggugat membuat kalimat yang tidak kontradiktif dengan apa yang dimohonkan kepada MK. "Butuh argumen konkeret, contoh, saudara (penggugat- red) menggunakan kalimat 'ada indikasi money politics', tentu kalau kita bicara indikasi, tidak sinkron dengan permintaan anda, anda meminta konkret tapi anda menyuguhi kami indikasi," ujar Aswanti dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/8/2014). Tak hanya itu, penggugat juga diminta menggunakan kalimat tak bersayap. "Gunakan yang konkret sehingga kami tidak kesulitan mereka-reka apa yang saudara inginkan. Mungkin bisa menggunakan (kalimat) bermakna tunggal agar kami tidak kesulitan," tambahnya. (OJE)

Berita Terkait ↓

Prabowo: Sebagai Calon yang Didukung 7 Partai Saya Tersakiti

Massa Pendukung Prabowo-Hatta Longmars ke Gedung MK

Demonstran Terus Bertambah,Jalan Merdeka Barat Ditutup

Prabowo Bacakan Sambutan, Ketua MK: Pak, Bisa Dipersingkat?

metrotvnews.com

Ini Lho yang Prabowo-Hatta Gugat

Jakarta: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Agendanya membahas soal permohonan yang diajukan pasangan nomor urut satu itu. Secara garis besar, dalam permohonannya, Prabowo- Hatta menduga adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada hampir seluruh provinsi di Indonesia kala Pemilu Presiden 9 Juli lalu. Setidaknya ada empat jenis kecurangan disebut terjadi saat itu. Pertama, jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah. Lalu, jumlah surat suara yang gunakan juga tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Selain itu, pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) dari suatu tempat pemungutan suara (TPS) lain, jauh lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam DPTb. Terakhir, pemilih dalam daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) juga lebih besar dari yang tercantum dalam DPKTb. Kecurangan ini disebut terjadi pada 55.485 TPS di seluruh Indonesia. Ini mengakibatkan sebesar 22.543.811 suara menjadi bermasalah. Sebanyak 1.596.277 terjadi di 12 Kabupaten di Papua yang menggunakan sistem Noken. "Akibat pelanggaran besar tersebut, secara signifikan sangat merugikan pihak pemohon," tulis kubu Prabowo- Hatta dalam permohonannya. Mereka juga memaparkan jumlah perolehan suara yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak benar. KPU menetapkan perolehan suara Prabowo-Hatta sebesar 62.576.444 (46,85%) sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebesar 70.997.833 (53,15%) dengan jumlah keseluruhan suara 133.574.277. Menurut hitungan tim pasangan nomor urut 1, jumlah sebenarnya kubu Prabowo- Hatta adalah 67.139.153 (50,25%). Sementara Jokowi-JK memperoleh 66.435.124 (49,47%) suara. Total seluruh suara sebesar 133.574.277. Ada selisih 8.424.389 suara yang akan mereka tunjukan kebenarannya di persidangan. Selanjutnya, Prabowo-Hatta juga menjelaskan adanya kecurangan yang dilakukan oleh termohon KPU dan pihak terkait pasangan nomor urut dua di hampir seluruh provinsi. Mereka meyakini ada mobilisasi pemilih melalui DPTb dan DPKTb, pengkondisian hasil perhitungan yang dilakukan KPU, politik uang. Kemudian, KPU disebut tidak melaksanakan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), pencoblosan dilakukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara massal, dan terakhir pencoblosam dilakukan dua kali oleh orang yang sama. Atas dasar inilah, kubu Prabowo-Hatta meminta MK mengabulkan seluruh permohonannya. Mereka juga memohon agar MK menyatakan Surat Keputusan KPU Nomor 535/Kpts/KPU/ Tahun 2014 tentang penetapan dan pengumuman rekap hasil penghitungan suara pilpres 2014 tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum tetap. MK pun diminta menyatakan perolah suara yang sah ada suara versi mereka. Terakhir, kubu Prabowo-Hatta memohon MK untuk memerintahkan KPU melaksanakan pemungutan serta penghitungan suara ulang di beberapa TPS di seluruh Indonesia. (BOB) metrotvnews.com

Sidang Perdana Sengketa Pilpres Resmi Digelar

Jakarta: Sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) resmi digelar di Mahkamah Konstitusi. Sidang digelar sekitar pukul 09.50 WIB. Ketua MK Hamdan Zoelva membuka sidang dengan menjelaskan mekanisme sidang. Hamdan menyebut, alokasi waktu yang diberikan kepada MK sangat singkat. "Sidang ini dilaksanakan secara cepat karena hanya diberi waktu 15 hari kerja. Kita manfaatkan waktu ini sebaik- baiknya," ujar Hamdan, Rabu (6/8/2014). MK juga akan mengambil kebijakan pembatasan jumlah saksi sesuai alokasi waktu. Sementara sidang dilaksanakan dengan runtutan yang sudah ditentukan. "Sidang pendahuluan, selanjutnya mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu dan pembuktian pada 8 Agustus. Waktu sidang pembuktian kita jadwalkan sampai 15 Agustus. Selanjutnya dimanfaatkan hakim mempelajari dan menganalisis sehingga batas akhir pada 21 Agustus harus dibacakan putusan penyelesaian perkara ini," jelas Hamdan. Sidang akan dibagi dalam beberapa sesi, yakni sidang sesi pagi, siang, dan malam (jika dibutuhkan dan memungkinkan). (OJE)
metrotvnews.com

MK Gelar Sidang Gugatan Hasil Pilres Prabowo-Hatta Hari Ini

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) siap memulai rangkaian sidang gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden 2014, Rabu (6/8/2014). Sidang perdana perkara 01/ PHPU.PRES/XII/2014 itu akan dibuka pukul 09.30 WIB dengan agenda pemeriksaan perkara. Ruang sidang plano lantai dua gedung MK akan menjadi lokasi tempat persidangan digelar. Nantinya, Hakim MK akan mengulik kelengkapan dan penjelasan permohonan dari kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Besok (6/8/2014) itu, seperti biasa dalam sidang pertama untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan dari pemohon tentang materi gugatan yang diajukan. Setelah itu MK, akan memberikan nasehat-nasehat. Diberikan oleh hakim mana tahu dalam permohonan secara formal ada yang harus diperbaiki," ujar Ketua MK, Hamdan Zoelva, usai halal bi halal di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014) kemarin. Dari nasihat yang diberikan hakim, lanjut Hamdan, pemohon akan diminta memperbaiki permohonannya. Kubu Prabowo-Hatta wajib menyampaikan perbaikan permohonan kepada panitera MK pada Kamis (7/8/2014) sampai pukul 10.00 WIB. Diketahui, kubu Prabowo-Hatta mengajukan gugatan PHPU ke MK pada Jumat (22/7/2014) lalu. Dalam perkara itu, kubu Prabowo-Hatta bertindak sebagai pemohon. Sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam posisi termohon. Gugatan dilayangkan pasangan calon presiden nomor urut satu itu lantaran adanya indikasi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif pada pemilu presiden 9 Juli lalu. (JCO)
metrotvnews.com

Terjaring Razia Pemerasan TKI, 2 Anggota Polisi Dikenai Sanksi Disiplin

Jakarta - Polda Metro Jaya memberikan hukuman terhadap 2 oknum polisi yang terjaring razia di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta atas dugaan keterlibatan pemerasan TKI. Keduanya dikenakan sanksi indisipliner karena berada di area bandara. "Yang kita kenakan (terhadap oknum) disiplinnya saja, kenapa kamu (anggota-red) ada di situ," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (5/8/2014). Rikwanto menyebut, kedua oknum tersebut adalah anggota Polres Bandara Soekarno-Hatta. Saat terjaring razia pekan lalu, keduanya memang sedang lepas dinas. "Memang lagi lepas dinas, artinya cari tambahan di luar jam kerja dan mereka mengenakan pakaian preman," imbuhnya. Sementara soal dugaan apakah keduanya terlibat dalam pemerasan terhadap TKI yang baru pulang dari luar negeri atau tidak, Rikwanto mengungkap, sejauh ini keduanya belum terbukti melakukan tindak pidana. "Mereka hanya terjaring razia, ada di situ. Tetapi kita tidak temukan adanya tindak pidana yang dilakukan keduanya di situ," lanjutnya. Mengenai sanksi disiplin yang diberikan kepada keduanya, kata dia, bisa berupa teguran hingga kurungan sampai 30 hari. Sebelumnya, Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan razia di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu. Razia dilakukan karena adanya informasi soal pemerasan yang dilakukan oleh oknum petugas di bandara terhadap TKI/TKW yang baru pulang dari luar negeri.

DETIK

ISIS Kuasai Kota Pertama di Libanon

Arsal – Para militan dari Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) telah berhasil menjebol perbatasan Libanon dan menguasai kota pertamanya, Arsal, yang berbatasan langsung dengan Suriah. Mereka juga sudah mendirikan check-point di kota tersebut, meskipun belum secara resmi mendeklarasikan bahwa Arsal merupakan bagian dari Negara Islam. (Baca: ISIS Lebarkan Sayap ke Libanon

Mengutip laporan Telegraph, Selasa, 5 Agustus 2014, sejumlah tentara Libanon masih terus dikerahkan di Arsal, sehingga memunculkan kekhawatiran akan timbulnya perpecahan yang lebih besar. Banyak yang risau situasi ini akan mempengaruhi 40 ribu warga lokal dan 120 ribu pengungsi Suriah yang berada di sana. (Baca: ISIS Kuasai 3 Kota di Utara Irak
»Serangan terhadap martabat nasional Libanon tidak akan luput dari hukuman,” kata Perdana Menteri Libanon Tammam Salam, yang juga menyebut tindakan ISIS ini sebagai hal yang "sakit". Namun perebutan Arsal ini disebut telah mendapat dukungan dari ulama Sunni di Libanon yang tergabung dalam Jabhat al-Nusra, suatu organisasi yang berafiliasi dengan Al-Qaidah yang juga memiliki cabang di Suriah. Namun hal ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. (Baca: Ini Nama Kelompok MilisiBersenjata di Irak
Perebutan Kota Arsal dipicu oleh penangkapan Abu Ahmed Joumaa, pemimpin brigade Tentara Pembebasan Suriah yang kemudian menyatakan setia pada ISIS, pada Sabtu lalu oleh tentara Libanon. Mereka mengatakan Joumaa ditangkap karena bermaksud menyerang pos-pos militer dan menyatakan Arsal sebuah »emirat Islam”. Sementara itu, tentara Libanon juga mendapat dukungan Hizbullah, yang mengendalikan sebagian besar daerah Syiah di sana untuk merebut kembali Kota Arsal.
ANINGTIAS JATMIKA
ISIS Kuasai Kota Pertama di Libanon

Iran Persenjatai Roket ke Hamas untuk Lawan Israel

Teheran - Israel mengklaim agresi militer yang mereka lancarkan ke Gaza, Palestina merupakan upaya untuk membentengi diri dari serangan roket Hamas yang kerap dilontarkan ke Tel Aviv. Sementara menurut Sektretaris Dewan Kebijakan Pemerintah Iran Mohsen Rezaei, roket yang dilancarkan Hamas bertujuan untuk mempertahankan diri bagi warga Palestina. Mohsen juga mengungkap roket itu berasal Iran. Iran selama ini telah memberikan transfer teknologi ke Hamas untuk mengembangkan senjata roket. Meski sejumlah pengamat menilai kemampuannya masih kurang dahsyat, dan kerap dilumpuhkan Iron Dome Israel. "Roket pertahanan Palestina berasal dari teknologi yang kami transfer. Kami harus melakukan ini demi pertahanan warga Palestina, sehingga mereka bisa bertahan dari blokade Israel dan melindungi diri mereka," ujar Mohsen, seperti Liputan6.com kutip dari Al-Arabiya, Selasa (5/8/2014). Mohsen yang merupakan Mantan Komandan Angkatan Bersenjata Iran itu, juga mendesak Hamas untuk menangkap tentara Israel yang nantinya akan digunakan untuk negosiasi dengan negeri zionis. Sebelumnya, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran Ayatullah Sayyid Ali Khamenei mengimbau seluruh pihak internasional untuk membantu dengan memberikan senjata Hamas untuk mempertahankan diri dan menghadang serangan dari Israel. "Anjing rabies ini, serigala rakus ini, telah menyerang orang tak bersalah. Kemanusiaan harus menunjukkan reaksinya. Ini adalah genosida, sebuah bencana skala sejarah," kata Khamenei dalam pidato menyambut Idul Fitri, 29 Juli lalu. "Rakyat (di Gaza) terkepung di wilayah sempit, dengan perbatasan yang ditutup, tak ada jaminan mereka mendapatkan air dan listrik, harus menghadapi musuh bersenjata." Iran tak akan mengakui keberadaan negara Israel dan mendukung sejumlah kelompok militan anti-Israel, seperti Hamas Palestina dan Hizbullah Lebanon. Israel mulai melancarkan serangan yang mereka sebut "Protective Edge Operation" sejak 8 Juli lalu. Hingga kini, warga yang menjadi korban tewas di Gaza mencapai 1.834 orang. Sementara ada 67 orang Israel yang tewas, terdiri dari 64 tentara dan tiga warga sipil. Saat ini, Hamas dan Israel tengah menjalani gencatan senjata selama tiga hari tanpa syarat, mulai Selasa ini pukul 05.00 waktu setempat. Namun kesepakatan damai sejenak sebelumnya kerap dilanggar Israel. Negeri Zionis tetap melancarkan serangan saat masa gencatan senjata beberapa hari lalu. (Tnt)
http://m.liputan6.com/news/read/2086619/iran-persenjatai-roket-ke-hamas-untuk-lawan-israel

Bawa Badik ke Halal Bi Halal MK, Seorang Penyusup Diamankan

Jakarta: Seorang pria kedapatan membawa senjata tajam jenis badik ke acara halal bi halal yang digelar Mahkamah Konstitusi, Selasa (5/8/2014) pagi. Beruntung, upaya pria yang diduga penyusup itu berhasil digagalkan petugas keamanan MK. "Tadi ketahuan (bawa badik) pas tasnya di-scan," ujar seorang petugas yang tak mau disebut nama, di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2014). Akibatnya, petugas menyita identitas penyusup itu. Pada KTP diketahui pria itu bernama Syahril Mahulauw. Sementara baik di SIM A dan C, ia bernama Syahrul Mahulauw yang berdomisili di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Petugas menerangkan, kala itu penyusup berkemeja putih datang untuk mengikuti halal bi halal MK. Ia datang sendirian dan tak memiliki undangan. Pria itu mengaku datang sebagai relawan. Namun tak menyebut relawan apa dan dari mana. Saat ditanya alasannya membawa badik, ia pun tak menuturkannya secara jelas. Dengan sigap, petugas pengaman pun mengamankan penyusup itu. Setelah berkoordinasi dengan kepolisian, pria itu dibawa ke Polsek Gambir, Jakarta Pusat. (OJE)

http://m.metrotvnews.com/read/2014/08/05/273542

ISIS Resmi Dilarang di Indonesia

ISIS

Pemeritah Indonesia akhirnya mengeluarkan sikap resmi terkait keberadaan ISIS di tanah air. ISIS secara resmi dilarang berkembang di Indonesia dalam naungan NKRI (Negara Kesatuan RI) yang Bhineka Tunggal Ika. Keputusan penolakan penyebaran ideologi ISIS di Indonesia tersebut menjadi salah satu hasil rapat kabinet yang telah dilangsungkan di Jakarta pada Senin (4/8/2014) dan sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Joko Suyanto. Menurut Djoko, setiap upaya pengembangbiakan paham ISIS harus dicegah, dan Indonesia tidak boleh menjadi tempat persemaian. “Pemerintah akan mencegah berdirinya perwakilan- perwakilan dalam bentuk formal atau informal oleh semua pihak di Indonesia, oleh seluruh komponen masyarakat,” tutur Djoko. Selain itu, lanjut Djoko, masyarakt tidak terpengaruh, dan jangan mudah terprovokasi bergabung dalam ISIS. ” Kita semua peduli terhadap apa yang terjadi di negara Timur Tengah namun kepedulian kita akan jauh bermanfaat bila dilakukan dalam bantuan kemanusian,” papar Djoko. Dia menjelaskan laporan yang diterima banyak orang Islam garis keras dan moderat tidak setuju keberadaan paham ini di Indonesia. “Laporan yang saya terima anaknya Abubakar Baasyir tidak seteuju paham ini berkembang meskipun dari Bapak Abubakar ada surat yang menunjukkan dukungan,” jelasnya. Presiden SBY dalam pidato pengantarnya dalam rapat terbatas tersebut juga menyatakan, rakyat Indonesia untuk tak mudah terpancing dengan bergabung bersama kelompok militan ISIS. Sebelumnya beredar video berdurasi bertajuk ‘Join the Ranks’ yang diunggah kelompok ISI. Video itu memperlihatkan seorang pria Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS yang mengajak muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia, untuk membantu ISIS dari segi kekuatan fisik maupun finansial, SBY pun meminta masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan melihat persoalan Timur Tengah dengan jernih. “Kami memantau (kelompok) yang disebut dengan Islamic State yang menyerukan kepada siapapun yang beragama Islam untuk berjuang bersama,” kata SBY. Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan ISIS adalah organisasi berpaham radikal yang menggunakan kekerasan demi memperjuangkan keyakinannya. “Mereka ingin perjuangkan negara Islam di Irak dan Suriah,” kata dia. Menteri Hukum dam HAM, Amir Syamsuddin, mengungkapkan Pemerintah tengah mengkaji usulan mengenai pencabutan kewarganegaraan Indonesia kepada mereka yang ikut bergabung ke dalam kelompok ISIS. Sumber

Abu Muhammad al-Indonesia, Orang Di Video ISIS Jadi Buronan Polisi

Abu Muhammad al-Indonesiakini menjadi orang yang paling diburu oleh Kepolisian Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari pernyataan Abu Muhammad al-Indonesia yang termuat di video ISIS.

(Baca Juga: Profil Pemimpin ISIS)
Dalam video Youtube yang diunggah Jihadology pada 22 Juli 2014 tersebut berisi ajakan jihad. Seseorang yang menyebut dirinya Abu Muhammad al- Indonesia meminta supaya warga Indonesia mendukung perjuangan ISIS menjadi khilafah dunia. Munculnya video Warga Negara Indonesia (WNI) di Youtube yang berisi ajakan untuk bergabung dalam Negara Islam Irak dan Suriah atau Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) kontan menjadi perhatian serius dari pihak kepolisian. Dalam konfirmasinya Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan bahwa orang-orang yang menyerukan untuk bergabung dengan ISIS merupakan bagian dari kelompok teroris yang selama ini ada di Indonesia. Kepolisian mencium selama ini kelompok teror yang tergabung dalam Kelompok Mujahid Indonesia Timur pimpinan Santoso yang senantiasa melakukan ajakan tersebut. “Ada upaya mengajak masyarakat Indonesia dari kelompok ISIS ini untuk bergabung dan berjuang dengan ISIS yang ada di sana” ungkap Sutarman di Mabes Polri Jakarta Selatan, Senin (4/8/2014). Sutarman mengatakan jika orang yang mengaku bernama Abu Muhammad al-Indonesia tersebut merupakan buronan kepolisian. Ia terlibat dalam aksi teror selama ini. “Yang jelas dia adalah kelompok terorisme dan selama ini menjadi DPO kita” tambahnya. Menurut Sutarman Kepolisian terus mengikuti seluruh pergerakan teroris. Mereka terus mencari dukungan melalui berbagai cara. Pihaknya terus melakukan berbagai upaya penegakan hukum kepada orang-orang yang terlibat dalam gerakan terorisme. “Polri akan terus melakukan upaya- upaya penegakan hukum terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran- pelanggaran, terkait dengan upaya-upaya tindakan apa pun yang melanggar hukum di Indonesia nanti” pungkasnya.

Sumber

Gunakan Teknologi Canggih Untuk Pengawasan TKI

Gunakan Teknologi Canggih Untuk Pengawasan TKI
JAKARTA - Pengawasan Bandara Soekarno-Hatta akan diperketat. Sebab, pihak pengelola bandara yakni PT Angkasa Pura II tidak ingin kecolongan lagi degan ulah oknum pemeras TKI. Rencananya di pintu kedatangan TKI akan dipasang alat pengintai yang bisa mengawasi gerak-gerik oknum pemeras itu. Kepastian itu ditegaskan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Tri Sunoko kemarin (4/8). Saat ditemui di Kemenhub, Tri mengatakan sejak disidak oleh KPK dan UK4P, kini terminal kedatangan TKI dijaga ketat oleh petugas keamanan. "Sehingga tidak ada lagi preman-preman," ujarnya. Menurut dia, pihaknya juga menerapkan sistem baru. Yakni no pass no entry. Hanya orang- orang yang mempunyai kartu ID card atau tanda pengenal saja yang bisa masuk ke area itu. "Dengan cara itu kini suadh bersih dari preman," ucapnya. Tak hanya itu, pihaknya juga akan memasang alat ditektor canggih di tempat kedatangan TKI. Kamera pengawas itu, lanjutnya, akan mendeteksi setiap oknum yang berusaha memeras pahlawan devisa negara itu. "Akan kami pasang di seluruh ruangan," jelasnya. Tri menambahkan, selain meningkatkan pengawasan dengan menggunakan sistem teknologi canggih, pihaknya juga akan lebih intensif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2 TKI). Kerjasama ini dilakukan untuk menyamakan data dan persepsi mengenai sistem yang akan diterapkan. Seperti yang diberitakan, KPK, UK4P dan Bareskrim Polri pada tanggal 26 Juli lalu melakukan inspeksi mendadak (sidak) di terminal II bandara Soekarno- Hatta. Ada sekitar 14 orang yang diamankan dan tengah diinterogasi pimpinan KPK dan sejumlah petugas bandara. Mereka diduga ada dua oknum TNI/Polri dan sisanya calo. Dugaan keterlibatan oknum Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga tengah ditelisik. Satu oknum TNI berpangkat sersan. Sedangkan polisi berpangkat brigadir.
Sumber

Belum Ada TKI Korban Pemerasan Melapor ke Polisi

Belum Ada TKI Korban Pemerasan Melapor ke Polisi

JAKARTA - Polda Metro Jaya hingga kini belum menerima adanya laporan dari TKI yang menjadi korban pemerasan di Bandara Soetta beberapa waktu lalu. "Sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami soal TNI yang menjadi korban," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Heru Pranoto, Senin (4/8/2014) di Mapolda Metro Jaya. Heru melanjutkan pihaknya sudah sejak jauh-jauh hari mengimbau para TKI yang menjadi korban untuk melapor. Pasalnya pihak penyidik tidak bisa menjerat 18 orang yang terjaring razia di Bandara, karena saat terjaring tidak ada korban dan belum ada transaksi antara TKI dengan 18 orang tersebut. "Kami masih tunggu korban untuk membuat laporan. Silakan melapor ke Polda Metro ataupun Polres Bandara," kata Heru.
Sumber

TKI Ditangkap di Balikpapan Bawa Sabu Senilai Rp 3,1 M

Samarinda - Petugas Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Kalimantan Timur, menggagalkan penyelundupan 1,573 kg sabu asal Tiongkok, senilai Rp 3,14 miliar yang dibawa TKI wanita, asal EW (36), warga Blora Jawa Tengah. Kini EW meringkuk di sel tahanan. Pesawat maskapai Silk Air MI-134 rute Hong Kong- Balikpapan via Singapura yang ditumpangi EW, mendarat Sabtu (2/8/2014) lalu sekitar pukul 10.30 WITA di Bandara Sepinggan, Balikpapan. Petugas melakukan pemeriksaan intensif di Terminal Kedatangan Internasional. "Citra image X-Ray petugas Customs Narcotics Team mencurigai barang bawaan EW adalah barang terlarang. Kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mendalam," kata Kepala Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Kunawi, dalam keterangan pers di kantornya, Senin (4/8/2014). Tiga bungkus plastik yang disembunyikan di alas koper EW, berdasarkan pengujian menggunakan Narcotest, tampak barang bentuk kristal putih. Kristal putih tersebut positif mengandung Methamphetamine atau sabu dengan berat 1,573 gram netto. "Estimasi nilainya diperkirakan senilai Rp 3,14 miliar," ujar Kunawi. Petugas menjeratnya dengan Pasal 102 (e) UU No 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 114 (2) dengan ancaman hingga hukuman mati. "Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku berikut barang buktinya, kita serahkan ke Polres Balikpapan," jelasnya. Masih menurut Kunawi, EW sendiri merupakan TKI wanita asal Hong Kong. Dia membawa sabu yang didapat dari majikannya seorang WNI yang tinggal di Tiongkok. "Di Indonesia, EW asal Blora (Jawa Tengah)," tutupnya.
Sumber

Garap Serius Pemerasan TKI, KPK Tunggu Data Migrant Care

Garap Serius Pemerasan TKI, KPK Tunggu Data Migrant Care
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti pada aksi sidak saja dalam membongkar praktik pungli terhadap TKI di Bandara Soekarno Hatta. Lembaga ini sudah menunggu data dan informasi dari Migrant Care yang diakui jauh lebih bagus dibanding data yang mereka miliki. "Yang lebih lengkap ada di Migrant Care. Makanya kami ingin dengar kajian dari Migrant Care," ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto di kantornya, Jl HR HR Rasuna Said, Jaksel, Senin (4/8/2014). KPK sendiri sudah mengatur jadwal pertemuan dengan Migrant Care. Bahkan Migrant Care nantinya juga akan membawa sejumlah TKI yang mengaku pernah diperas saat tiba di Indonesia. "Nah yang menarik, nanti dari Migrant Care akan bawa orang yang pernah diperas. Jadi nanti ada testimoninya, jadi mungkin akan lebih menarik lagi," lanjut Bambang. KPK menggelar sidak di PT Angkasa Pura II Terminal II Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Jumat malam (25/7) hingga Sabtu dini hari (26/7) lalu. KPK menyoroti berbagai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan TKI yang baru pulang ke tanah air di lokasi tersebut. Sidak dilakukan KPK dibantu Bareskrim Mabes Polri dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) serta pihak Angkasa Pura II. Sidak dipimpin langsung Ketua KPK Abraham Samad bersama tiga Wakil Ketua, Bambang Widjojanto, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Tampak juga Kabareskrim Komjen Suhardi Alius beserta stafnya.
Sumber