Sunday, July 13, 2014
Sultan HB: Jangan Sebarkan Isu Pemicu Keresahan di Sosial Media
Tribun Jogja/Hasan Sakri Gazali Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memperlihatkan jari kelingking yang sudah dicelup tinta, tanda sudah memberikan hak suaranya.
YOGYAKARTA - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengimbau masyarakat yang aktif di media sosial agar tidak menyebarkan berbagai isu tidak benar terkait hasil Pemilihan Umum Presiden 2014 sehingga menimbulkan keresahan. Selain itu, Sultan juga berharap masyarakat tidak mudah terpancing oleh berbagai isu, baik sebelum maupun sesudah penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "Kami pimpinan daerah baik Polri, TNI serta tim sukses kedua pasangan capres dan cawapres sepakat bersama- sama menjaga kedamian DIY sebelum maupun pasca- pengumuman hasil resmi dari KPU RI," ujar Sri Sultan HB X saat jumpa pers seusai memimpin rapat pimpinan daerah di kantor Kepatihan, Minggu (13/07/2014) petang. Menurut Sultan, di zaman modern seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ratusan bahkan jutaan orang setiap hari membaca dan mengikuti perkembangan berita lewat media sosial. Oleh karena itu, isu pun sangat cepat menyebar ke masyarakat. "Silakan saja ber-media sosial. Itukan fungsinya untuk membangun komunikasi antar- anak bangsa. Namun jangan menyebarkan isu yang dapat menimbulkan keresahan- keresahan," tegasnya. Terkait adanya dua versi hasil quick count dari berbagai lembaga survei, Sultan menilai itu bukan hasil resmi. Masyarakat, simpatisan maupun relawan pendukung salah satu pasangan capres dan cawapres harus bersabar menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU RI. "Yang resmi kan KPU. Jadi sabar, tunggu saja hasil resminya dari KPU RI pada tanggal 22 Juli mendatang," pungkasnya. Sumber ↓
Tuntut Pemungutan Suara Tambahan, BMI di Hongkong Bikin Petisi
Ratusan warga negara
Indonesia berunjuk rasa di
Tempat Pemungutan Suara
(TPS) di Victoria Park, lapangan
rumput terbuka di Hongkong,
Minggu (6/7/2014) sore. Sekitar
500 sampai 1.000 WNI tidak
dapat mencoblos karena
keterbasan waktu.
JAKARTA - Ratusan buruh migran Indonesia (BMI) di Hongkong kecewa lantaran tak dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Presiden RI 2014. Pasalnya, BMI yang ingin mencoblos membludak hinggal empat kali lipat lebih dibanding dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) April lalu. Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong membuat petisi change.org/MemilihdiHongkong yang kini mendapat dukungan hampir 10 ribu orang. “Kami membuat petisi ini untuk mendesak agar KPU mengadakan pemungutan suara tambahan bagi mereka yang belum menggunakan hak pilihnya di Hongkong,” kata Fahmi, juru bicara Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong. Selain membuat petisi, Tim Relawan Pemantau Pemilu di Hong Kong telah resmi memasukkan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Pilpres 6 Juli 2014 kepada Panwaslu Hong Kong pada tanggal 9 Juli 2014. “Ada dua pengaduan yang disampaikan, yaitu dugaan adanya ancaman/intimidasi terhadap calon pemilih, serta pelanggaran administrasi dalam penyelenggaran pemilu. Pelanggaran ini mengakibatkan sejumlah warga kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya,” jelas Fahmi. Menurut Fahmi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Hong Kong telah menerima dan menanggapi kedua pengaduan tersebut dan akan melakukan proses investigasi selama 7 hari ke depan (sampai dengan tanggal 16 Juli 2014). Pengaduan tersebut, tambah Fahmi, didasarkan pada temuan tim relawan sebagai berikut: 1. Setelah pukul 17.15 pada saat pemungutan suara (6 Juli), masih ada antrean 50-an warga (sebagian lainnya berteduh di pinggir lapangan) yang akhirnya tidak bisa memilih karena habisnya waktu penggunaan TPS di lapangan Victoria Park; 2. Protes terjadi karena para warga yang sudah antre itu sangat kecewa tidak dapat mencoblos. Pada saat kejadian, kami berhasil mendaftar 133 warga yang belum memilih dan mereka menutut diberi kesempatan untuk mencoblos. 3. Protes semakin menjadi ricuh karena dipicu oleh pihak yang mengintimidasi dengan mensyaratkan mereka memilih capres tertentu jika ingin mencoblos. Pada lokasi kericuhan, kami mendaftar para saksi yang menandatangani surat kesaksian. “Kami juga menuntut PPLN Hong Kong untuk menuntut Panitia Pengawas Pemilu dan Pemerintah untuk menginvestigasi kasus intimidasi tersebut,” tandas Fami dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu (13/7/2014). Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengingatkan kepada KPU bahwa memilih adalah hak konstitusional warga negara yang harus dijamin. Di lapangan, KPU diimbau agar jangan terpaku pada tahapan normatif pemilu, tetapi juga diperlukan inovasi. KPU juga harus pasang badan untuk menegaskan konstitusi. “Petisi di Change.org ini diharapkan menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih buruh migran di Hongkong yang tidak terpenuhi karena ada masalah manajemen penyelenggaraan pemilu,” tutup Anis. Sumber
JAKARTA - Ratusan buruh migran Indonesia (BMI) di Hongkong kecewa lantaran tak dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Presiden RI 2014. Pasalnya, BMI yang ingin mencoblos membludak hinggal empat kali lipat lebih dibanding dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) April lalu. Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong membuat petisi change.org/MemilihdiHongkong yang kini mendapat dukungan hampir 10 ribu orang. “Kami membuat petisi ini untuk mendesak agar KPU mengadakan pemungutan suara tambahan bagi mereka yang belum menggunakan hak pilihnya di Hongkong,” kata Fahmi, juru bicara Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong. Selain membuat petisi, Tim Relawan Pemantau Pemilu di Hong Kong telah resmi memasukkan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Pilpres 6 Juli 2014 kepada Panwaslu Hong Kong pada tanggal 9 Juli 2014. “Ada dua pengaduan yang disampaikan, yaitu dugaan adanya ancaman/intimidasi terhadap calon pemilih, serta pelanggaran administrasi dalam penyelenggaran pemilu. Pelanggaran ini mengakibatkan sejumlah warga kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya,” jelas Fahmi. Menurut Fahmi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Hong Kong telah menerima dan menanggapi kedua pengaduan tersebut dan akan melakukan proses investigasi selama 7 hari ke depan (sampai dengan tanggal 16 Juli 2014). Pengaduan tersebut, tambah Fahmi, didasarkan pada temuan tim relawan sebagai berikut: 1. Setelah pukul 17.15 pada saat pemungutan suara (6 Juli), masih ada antrean 50-an warga (sebagian lainnya berteduh di pinggir lapangan) yang akhirnya tidak bisa memilih karena habisnya waktu penggunaan TPS di lapangan Victoria Park; 2. Protes terjadi karena para warga yang sudah antre itu sangat kecewa tidak dapat mencoblos. Pada saat kejadian, kami berhasil mendaftar 133 warga yang belum memilih dan mereka menutut diberi kesempatan untuk mencoblos. 3. Protes semakin menjadi ricuh karena dipicu oleh pihak yang mengintimidasi dengan mensyaratkan mereka memilih capres tertentu jika ingin mencoblos. Pada lokasi kericuhan, kami mendaftar para saksi yang menandatangani surat kesaksian. “Kami juga menuntut PPLN Hong Kong untuk menuntut Panitia Pengawas Pemilu dan Pemerintah untuk menginvestigasi kasus intimidasi tersebut,” tandas Fami dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu (13/7/2014). Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengingatkan kepada KPU bahwa memilih adalah hak konstitusional warga negara yang harus dijamin. Di lapangan, KPU diimbau agar jangan terpaku pada tahapan normatif pemilu, tetapi juga diperlukan inovasi. KPU juga harus pasang badan untuk menegaskan konstitusi. “Petisi di Change.org ini diharapkan menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih buruh migran di Hongkong yang tidak terpenuhi karena ada masalah manajemen penyelenggaraan pemilu,” tutup Anis. Sumber
Sunday, June 29, 2014
Hatta: Pengiriman TKW ke Luar Negeri Harus Dimoratorium
TKI ke luar negeri harus ber-skill, demi harkat bangsa.
Calon wakil presiden Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa saat Debat Cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/06/2014).
Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menegaskan bahwa pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia harus dimoratorium. Selain itu dia mengatakan, di masa depan WNI yang dikirimkan harus yang ber-skill. Hal ini disampaikan Hatta saat menjawab pertanyaan Jusuf Kalla soal pengiriman TKI ke luar negeri pada debat malam ini, Minggu 29 Juni 2014. Hatta menegaskan banyaknya permasalahan yang menimpa TKW di luar negeri, maka pengirimannya harus dimoratorium. "Untuk wanita sebaiknya kita moratorium karena terlalu banyak persoalan, legal case, yang ganggu harkat martabat bangsa kita," kata Hatta. Selain itu untuk meningkatkan martabat bangsa ini, pemerintah harus berhenti mengirimkan para pekerja kasar atau tanpa skill. Nantinya, pekerja yang dikirim ke luar negeri adalah mereka yang punya kemampuan tertentu. "Kita boleh kirim ke luar negeri, tapi yang ber-skill bukan tenaga murah atau kasar karena mengganggu harkat dan martabat bangsa. TKI harus punya skill tertentu, sehingga mampu bersaing," kata Hatta. Selain itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita, pemerintah harus mengembangkan program wirausaha, usaha kecil menengah koperasi. "Agar meningkatkan tenaga kerja di tanah air sehingga jadi bangsa terhormat," tegas Hatta.
Sumber news.viva.co.id
Presiden China ke Korsel, Korut Tembakkan Rudal
Pyongyang - Korea Utara (Korut) dilaporkan menembakkan rudal balistik ke laut yang terletak di timur Jepang menjelang kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Selatan (Korsel). "Kedua rudal itu mendarat di laut wilayah internasional dari pesisir pantai Korut pada Minggu pagi (tadi)," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Korsel, seperti dimuat News.com.au, Minggu (29/6/2014). Kantor berita Korsel, Yonhap melaporkan, 2 rudal tersebut adalah misil Scud jarak pendek dengan rentang jarak peluncuran sekitar 300 mil atau 500 kilometer. Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera pun membenarkan bahwa Korut telah meluncurkan rudal balistiknya. Atas hal itu, Negeri Sakura memprotes Korut melalui kedutaan besarnya di Beijing. Peluncuran rudal ini dilakukan menjelang kunjungan Xi Jinping ke Korsel pada 3-2 Juli mendatang. Lawatan pemimpin China itu ke Seoul merupakan yang kali pertama dalam 2 dekade terakhir. Sementara China dalam beberapa tahun terakhir ini diketahui sebagai sekutu Korut. Beijing mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi, pasokan energi dan makanan ke Pyongyang. Namun hubungan kedua negara tersebut dikabarkan sedikit merenggang sejak Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada Korut yang membuat negeri tersebut semakin terisolasi. Bentuk sanksi yang diterapkan PBB kepada Korut di antaranya berupa larangan bagi elite Korea Utara mengimpor barang mewah, seperti kapal pesiar, mobil balap, mobil mewah, dan sejumlah perhiasan. Negara anggota PBB juga diminta memeriksa kargo mencurigakan Korea Utara. Credits: Rizki Gunawan
Sumber liputan6.com
Seruan MUI Banyuwangi untuk Seluruh Masjid dan Musala Speeker Off Pukul 22.00
BANYUWANGI – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi mengimbau seluruh rumah makan dan restoran yang beroperasi di siang hari memasang penutup selama Ramadan. Selain itu,MUI juga telah mengirimkan edaran agar pengeras suara di masjid dan musala yang digunakan tadarus dimatikan mulai pukul 22.00. Ketua II MUI Banyuwangi, Nur Chozin mengatakan, demi menghormati umat Islam yang tengah berpuasa, rumah makan dan restoran yang beroperasi di siang hari diimbau memasang penutup. Itu perlu dilakukan agar mereka yang menyantap hidangan di dalam rumah makan atau restoran tersebut tidak terlihat dari luar. “Ini penting untuk menghormati umat yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan,” ujarnya melalui sambungan telepon kemarin (28/6). Dikatakan, MUI juga mengimbau tempat hiburan malam menghentikan aktivitasnya selama bulan suci Ramadan. Penutupan tempat hiburan malam itu perlu dilakukan agar umat Islam bisa tenang menjalankan ibadah.
Kami juga mengimbau warga untuk tidak merokok di tempat terbuka di siang hari selama bulan suci Ramadan,” imbaunya. Lebih jauh dikatakan, MUI Banyuwangi telah mengirimkan surat edaran kepada pengurus masjid dan musala yang menggelar tadarus agar mematikan pengeras suara yang dipasang di atas tiang atau di atas bangunan mulai pukul 22.00. Sedangkan sound system berukuran kecil yang dipasang di dalam masjid atau musala tetap bisa dihidupkan. “Dengan demikian, tidak mengganggu umat yang beristirahat. Sehingga umat bisa sahur tepat waktu, dan esoknya tidak telat masuk kerja,” jelasnya. Selain beberapa hal di atas, penggunaan petasan dan kembang api juga tak luput dari perhatian MUI. Menurut Nur Chozin, setiap orang yang menyalakan kembang api harus bisa mengendalikan diri, jangan sampai mengganggu masyarakat apalagi sampai membahayakan keselamatan bersama.
Ditanya mengenai masih banyaknya rumah makan yang kondisinya cenderung masih terbuka siang hari kemarin, Nur Chozin mengatakan hal itu harus dimaklumi. Sebab, sebagian umat baru akan menjalankan ibadah puasa mulai hari ini (29/6). Pemerintah pun memutuskan awal Ramadan jatuh pada hari ini. “Meskipun sebaiknya semua rumah makan dan restoran mulai memasang penutup kemarin, tetapi kalau ada yang masih terbuka, harus dimaklumi. Tetapi kami mengimbau mulai besok (hari ini) seluruh rumah makan mulai memasang penutup,” cetusnya. Dia menambahkan, perbedaan adalah rahmat. “Bahkan, pada pertemuan tokoh-tokoh agama sedunia dalam hal penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri beberapa waktu lalu, mereka sepakat untuk berbeda,” pungkasnya. Sementara itu, jamaah salat tarawih perdana di sejumlah masjid dan musala di wilayah Kecamatan Banyuwangi dan sekitarnya terpantau membeludak tadi malam. Saking membeludaknya, sebagian jamaah yang tidak kebagian tempat di dalam masjid atau musala harus bersembahyang di teras masjid atau musala tersebut. Bahkan, saking banyaknya warga yang menjalankan ibadah salat tarawih, sebagian ruas jalan di pusat Kota Penyu ini terpantau lebih lengang dibanding hari-hari biasa. Sumber RADAR
Petugas Amankan TKI Ilegal di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo
Manggarai Barat: Tim Buru Sergap Polres Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal bersama lima orang korban penyelundupan anak-anak yang masih dibawah umur di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (27/6/2014) pukul 07.00 WITA. Akibat tidak mengantongi dokumen perjalanan mereka diamankan diruangan KP3 laut lalu dibawa menuju Polres untuk dimintai keterangan. Lihat video Disini
Saturday, June 28, 2014
BNI Syariah Beri Pelatihan TKI Mengelola Keuangan secara Syariah
KOMPAS/RIZA FATHONI BNI Syariah
JAKARTA, KOMPAS.com - Bank BNI Syariah bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memberikan fasilitas layanan perbankan dan pengelolaan keuangan syariah bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI), TKI, TKI Purna dan keluarganya. “Alhamdulillah terima kasih atas kepercayaan yang diberikan BNP2TKI mengikutsertakan BNI Syariah untuk mengedukasi para TKI menggunakan layanan perbankan syariah khususnya BNI Syariah, insya Allah kami siap mengelola amanah ini,” kata Direktur Utama BNI Syariah Dinno Indiano dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat (27/6/2014). BNI Syariah juga akan memberikan edukasi pengelolaan keuangan syariah kepada Calon TKI, TKI, TKI Purna termasuk pada saat Calon TKI mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur mengatakan pihaknya menyambut gembira atas dukungan BNI Syariah bagi para TKI. Selama ini, kata dia, TKI identik dengan hal nestapa dan menyedihkan seperti deportasi, melakukan kejahatan, dan sebagainya. "Padahal banyak TKI atau purna TKI yang membawa uang ke tanah air dan dijadikan modal untuk membuka usaha di tanah air. Kami pun berharap ke depan BNI Syariah dapat juga membiayai calon tenaga kerja yang akan berangkat tentunya dengan margin pembiayaan yang terjangkau,” ujar Gatot. Dinno mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen memudahkan layanan bagi TKI. Ia menyebut saat ini nasabah BNI Syariah di luar negeri, khususnya Hong Kong yang mencapai 11.000 nasabah. Tentunya dengan dukungan ATM baik di dalam negeri/di luar negeri, internet banking atau pun sms banking, mengirim uang dari luar negeri ataupun sebaliknya akan mudah dan cepat. "TKI pun diuntungkan karena dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan terpantau dengan baik,” jelas Dinno. Penulis: Sakina Rakhma Diah Setiawan Editor: Bambang Priyo Jatmiko
By KOMPAS
Harta Dicuri saat Kebakaran, Pipik Dian Irawati Maafkan Pelaku
Jakarta Pipik Dian Irawati kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus pencurian yang ia alami ketika rumahnya terbakar pada 20 Juni lalu. Di kantor polisi, istri almarhum Ustad Jefri Al-Buchori itu sempat bicara dari hati ke hati dengan pelaku. Sepeti diberitakan, saat kediaman Pipik di Bukit Mas, Rempoa, Jakarta Selatan mengalami kebakaran pada Jumat (20/6/2014) dini hari, seorang pemuda berinisial IV (20) justru mencuri sejumlah uang di lantai dua rumah itu. Pipik baru sadar kehilangan uang setelah api padam. Beberapa hari setelah kejadian, polisi pun berhasil membengkuk pelaku dan menjebloskannya ke ruang tahanan. "Tadi sempat ketemu, kami ngobrol saja dari hati ke hati, saya nggak mau buruk sangka. Dia mengakui kesalahannya," kata Pipik. Kepada Pipik, pelaku meminta maaf dan menyatakan mencuri karena khilaf. Memaafkan si pelaku, Pipik pun menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke polisi. Sementara itu, hingga saat ini polisi masih belum mengetahui penyebab kebakaran hebat yang terjadi. Tim laboratorium forensik masih mendalami adanya dugaan bahwa kebakaran itu disebabkan kesengajaan dan ulah oknum tertentu.
Sumber liputan6
Thursday, June 26, 2014
AWAL PUASA 1 RAMADAN 2014: Sabtu atau Minggu? Sidang Isbat Jumat tak Disiarkan Langsung TV
JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat (penentuan) awal puasa 1Ramadhan 1435 H/2014 M, pada Jumat (27/6/2014).
Berbeda dengantahun-tahun sebelumnya, sidang isbat ini tidak akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi, namun hasil sidangnya akan disampaikan melalui konperensi pers secara terbuka, seusai pelaksanaan sidang.
“Banyak masukan yang datang ke kami yang menyarankan sebaiknya proses diskusi dalam sidang itsbat tidak perlu ditayangkan secara langsung melalui televisi,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, seperti dimuat laman Kemenag, Selasa (24/6/2014)
Menurutnya, pembahasan dalam proses sidang isbat itu menyangkut hal yang sangat teknis terkait penentuan awal bulan, ilmu perbintangan, dan teknis hisab-rukyat yang belum tentu bisa dipahami oleh masyarakat, apalagi jika tidak mengikutinya secara utuh. Halini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Ketidakpahaman ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karenanya banyak masukan agar proses diskusi tidak perlu ditayangkan secara langsung,” papar Menag.
Adapun hasil sidang isbat yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat, menurut Menag, tetap akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui siaran langsung televisi.
“Hasil atau kesimpulannya seperti apa, lalu keputusannya bagaimana, itu yang ditunggu masyarakat, dan karenanya pers perlu meliput itu,” ujarnya.
Lukman mengemukakan, meskipun sebelum dilakukan sidang isbat, Kemenag melakukan lokakarya yang membahas penentuan awal Ramadlan 1435H, peluang terjadinya perbedaan awal Ramadan masih akan tetap terbuka karena tidak terjadinya titik temu dalam kriteria posisi hilal (bulan).
Jika nanti setelah lokakarya masih terjadi perbedaan awal Ramadan (Muhammadiyah sudah menetukan 1 Ramadhan pada Sabtu, 28/6/2014), Menag berharap umat Islam untuk saling menghargai dan menghormati segala perbedaan. Misalnya, menurut sidang Isbat, awal Ramadan baru berlangsung Minggu (29/6/2014).
Ia mengingatkan, bahwa perbedaan penerapan Ramadan merupakan persoalan klasik karena adanya perbedaan metode yang digunakan yakni metode hisab dan rukyat.
Pemerintah sendiri, kata Menag, tetap wajib untuk menetapkan awal Ramadan sebagai bentuk tanggung jawabnegara.
Menag meminta semua pihak untuk menghormati hasil sidang isbat nanti, meski tidak ada paksaan.
"Indonesia bukan negara agama sepertiArab Saudi. Jadi Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Berbeda itu wajar," katanya lagi.
Editor : Ismail Fahmi http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140624/79/238291/awal-puasa-1-ramadan-2014-sabtu-atau-minggu-sidang-isbat-jumat-tak-disiarkan-langsung-tv
Monday, June 23, 2014
ASDP Siapkan 45 Kapal Hadapi Arus Mudik di Banyuwangi
Banyuwangi:
Jelang Bulan Puasa Ramadan
dan Lebaran, PT Angkutan
Sungai Danau dan
Penyeberangan (ASDP) cabang
Pelabuhan Ketapang, Jawa
Timur, telah menyiapkan 45
armada kapal.
Kapal tersebut siap melayani
arus mudik Lebaran 2014 di
penyeberangan Jawa-Bali
melalui jalur laut. Dari 45
armada kapal yang disiapkan,
sebanyak 36 armada kapal
akan diefektifkan untuk
melayani arus mudik.
Manager Operasional PT ASDP
Pelabuhan Ketapang, Saharudin
Koto, mengataakan pihaknya
telah menyiapkan armada kapal
yang cukup untuk menghadapi
arus mudik Lebaran.
Seluruh armada kapal yang ada
diharapkan telah melakukan
proses doking kapal, sehingga
pada waktu musim arus mudik
Lebaran, armada kapal telah
siap dan aman bagi pelayaran
dan penumpang.
Menjelang Bulan Ramdan, di
Pelabuhan Ketapang mulai
dipadati arus mudik awal bulan
puasa dari Bali menuju ke Jawa.
Mereka adalah umat Muslim
yang berada di Bali, yang ingin
menjalani awal puasa di
kampung halamannya.
Sumber ASDP Siapkan 45 Kapal Hadapi Arus Mudik di Banyuwangi
Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?
Jakarta: Bila
nantinya terpilih menjadi
Presiden RI, baik Prabowo
Subianto maupun Jokowi harus
menghadapi banyak PR yang
belum terselesaikan, salah
satunya perihal tenaga kerja
Indonesia.
Masalah tenaga kerja Indonesia
di luar negeri memang seakan
tidak ada habisnya. Setiap
tahun selalu muncul kasus baru
yang membuat warga Indonesia
merasa miris. Pada 2013 saja,
ada sejumlah kasus
penganiayaan dan
ketidakpastian hukum yang
mendera TKI. Yang paling
menyita perhatian adalah kasus
Wilfrida Soik dan Erwiana
Sulistyaningsih.
Wilfrida adalah TKI asal
Atambua, Nusa Tenggara
Timur. Ia Wilfrida dituduh
membunuh majikannya pada 7
Desember 2010. Buruh migran
itu bekerja pada Yeoh Meng
Tatt untuk menjaga orang
tuanya, Yeap Seok Pen, 60
tahun, yang mengidap penyakit
parkinson.
Dalam pengakuannya, Wilfrida
yang kala itu masih berusia 16
tahun merasa jengkel karena
sering dimarahi dan
diperlakukan secara kasar oleh
sang majikan. Oleh karena itu,
Wilfrida pun akhirnya
membunuh orang tua
majikannya tersebut. Ia
kemudian ditahan di penjara
Pangkalan Chepa, Kota Bharu,
Kelantan sebagai tersangka dan
dituntut berdasarkan Pasal 302
Kanun Keseksaan (Kitab
Undang-undang Hukum Pidana
Malaysia) dengan ancaman
hukuman mati. Setelah
terkatung-katung, pada 7 April
2014, pengadilan akhirnya
memutuskan untuk
membebaskan Wilfrida.
Kisah Wilfrida ini juga sempat
dibeberkan Prabowo dalam
debat capres pada Minggu
(23/6/2014). Dalam debat
bertema Politik Internasional
dan Pertahanan Nasional,
Prabowo sempat menceritakan
pengalamannya saat
mendampingi Wilfrida menjalani
proses hukum di negeri jiran.
Sayangnya, penjabaran
Prabowo hanyalah cerita tanpa
disertai solusi untuk ke
depannya.
Kemudian, masih ingatkah
Anda dengan TKI bernama
Erwiana Sulistyaningsih.
Kisahnya yang tragis di Hong
Kong sempat menjadi perhatian
dunia internasional. Bahkan
nama Erwiana masuk dalam
100 orang paling berpengaruh
di dunia versi Times sejajar
dengan Beyonce Knowles,
Perdana Menteri Jepang Shinzo
Abe, dan Pemimpin Korea
Utara Kim Jong Un.
Erwiana adalah TKI asal Ngawi,
Jawa Timur. Pada 2013, Erwiana
merelakan diri bekerja di negeri
orang dan meninggalkan
keluarganya. Namun, delapan
bulan kemudian, ia kembali ke
Indonesia dengan kondisi yang
memprihatinkan. Tubuhnya
penuh dengan luka, mulai dari
luka ringan, memar, sampai
luka berat hingga dirinya susah
untuk berjalan.
Erwiana telah mengalami
penyiksaan dari majikannya,
seorang ibu dua anak berusia
44 tahun. Sang majikan bahkan
sempat mengancam akan
membuhun keluarga Erwiana jia
ia tidak bekerja dengan baik.
Selain tidak digaji, Erwiana
kemudian dikirim pulang
dengan uang hanya sebesar US
$9 di tangannya. Namun,
nyatanya Erwiana enggan diam,
ia lalu membeberkan kasusnya
dan menunjuk sang majikan
yang telah memberikan siksaan
fisik dan psikis. Dengan
dukungan keluarganya, Erwiana
juga mampu mencari keadilan
dan menjadikan dirinya contoh
agar nasib nahas itu tidak
terjadi kepada warga Indonesia
lainnya.
Kisah tragis tidak hanya
menimpa TKI yang berangkat
secara tidak resmi, bahkan
Erwiana yang berangkat ke
Hong Kong melalui prosedur
dan agensi resmi tetap saja
mengalami penyiksaan. Tidak
sedikit pula TKI yang tak
mendapatkan gaji meskipun
hak itu sudah diperjanjikan
sejak awal. Belum lagi
perlakuan tak manusiawi
lainnya yang dialami sebagian
TKI.
Melihat kasus di atas, baik
Prabowo maupun Jokowi
memiliki pendapat serupa.
Keduanya sepakat bahwa inti
dari permasalahan TKI adalah
seleksi dan penempatan.
Prabowo sepaham dengan Joko
Widodo bahwa TKI harus
menjalani proses seleksi,
pelatihan, dan penempatan
sebelum dikirim ke luar negeri.
Menurut Prabowo, seleksi yang
ketat dan bekal pendidikan
merupakan modal untuk
melindungi TKI di luar negeri.
"Kita harus seleksi, didik dan
siapkan sertifikasi. Karena
banyak tenaga kerja kita yang
diselundupkan. Ini namanya
illegal human trafficking," kata
Prabowo. Dengan seleksi,
Prabowo mengatakan, TKI tidak
hanya akan bekerja sebatas
sebagai pembantu rumah
tangga atau tukang sapu. Lalu,
apakah analisis dan solusi
keduanya bisa menyelesaikan
permasalahan TKI? Kita lihat
saja nanti.(berbagai sumber Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?
Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal
Cilacap - Setiap
tahun, para pencari kerja di
tanah air bertarung di lapangan
kerja yang jumlahnya tak
seimbang antara pekerjaan
dengan para pencari kerja.
Tawaran yang diberikan
perusahaan pun tak semuanya
menjanjikan, tetapi tetap saja
antrean para pencari kerja
mengular. Sebagian dari mereka
tak punya pilihan karena harus
menghidupi keluarga. Sebagian
lainnya mencoba peruntungan di
negeri orang dengan menjadi
buruh migran.
Itu pun melalui proses yang
sangat panjang. Saat pembuatan
dokumen, mereka harus rela
berdesakan saat membuat
paspor dengan yang lainnya.
Mereka juga harus belajar
bahasa negara tempat mereka
nanti akan mencari nafkah.
Itu semua merupakan cara
menjadi Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) yang legal. Namun, di salah
satu kota di pinggiran Jawa
Tengah, yaitu Cilacap beredar
kabar miring soal praktik
perekrutan ilegal para buruh
migran.
Sponsor adalah calo atau broker
yang tugasnya mencari calon
tenaga kerja yang berminat
bekerja di luar negeri dan
terkadang mengiming-imingi
dengan janji gaji yang
menggiurkan dan majikan yang
baik.
Tak hanya itu, TKI yang
kebanyakan wanita atau yang
biasa dikenal Tenaga Kerja
Wanita (TKW), usianya masih di
bawah umur. Pemalsuan
dokumen pun jadi pilihan tepat.
Nasib para TKW yang telah
direkrutpun terkatung-katung
saat di tempat penampungan.
Bagaimana hal ini bisa terjadi?
Saksikan pada tayangan video
Sigi Investigasi SCTV, Minggu
(22/6/2014).
Sumber Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal
Sunday, June 22, 2014
11 Jenazah WNI Korban Kapal Karam di Malaysia Dipulangkan
10
Jenazah WNI korban
tenggelamnya 2 kapal di
perairan Pulau Carey, Kuala
Langat, Selangor, Malaysia telah
dipulangkan ke Tanah Air.
Sementara 1 jenazah lainnya
tengah dalam proses
pemulangan.
Kesepuluh jenazah itu
dipulangkan hari ini
menggunakan 2 maskapai.
Sebanyak 8 dari 10 jenazah itu
diterbangkan menggunakan
maskapai Garuda Indonesia
menuju Banda Aceh via Jakarta.
Sementara 2 jenazah lain
menggunakan pesawat milik
Malaysia Airlines dengan tujuan
Medan.
Dari Medan 2 jenazah itu diantar
ke Aceh menggunakan
perjalanan darat. Sementara itu,
1 jenazah asal Sumatera Utara
saat ini juga tengah dalam proses
pemulangan.
Petugas dari KBRI Kuala Lumpur
turut mendampingi pemulangan
jenazah. Sementara itu, tim SAR
Malaysia masih terus melakukan
pencarian korban tenggelamnya
dua kapal pada 18-19 Juni 2014
lalu itu.
Saat ini telah ditemukan 14
jenazah korban yang terdiri atas
11 lelaki dan tiga perempuan.
Sebanyak 11 jenazah telah
berhasil diidentifikasi. Mereka
terdiri dari 10 laki-laki dan 1
perempuan.
Sementara tiga jenazah belum
dapat dikembalikan kepada
keluarga karena belum dapat
diidentifikasi.
Hanya dalam waktu 2 hari,
sebanyak 2 kapal yang
membawa TKI tenggelam.
Kecelakaan pertama terjadi pada
Rabu lalu. Kapal pengangkut 97
TKI yang akan pulang ke Tanah
Air, tenggelam di perairan Kuala
Langat, Selangor.
Sebanyak 62 orang selamat, 10
tewas, dan selebihnya hilang.
Kecelakaan kedua terjadi 1 hari
kemudian di perairan Sepang,
Kuala Lumpur. Kapal yang
tenggelam itu membawa 27 TKI.
Hingga kini belum jelas benar
penyebab kedua kecelakaan
tersebut.
Sumber liputan6
Saturday, June 21, 2014
AS Blacklist Thailand dan Malaysia atas Human Trafficking
Washington:
Amerika Serikat memasukkan
Thailand dan Malaysia ke daftar
hitam (blacklist) atas kegagalan
mereka memenuhi standar
minimum dalam memerangi
kejahatan perdagangan
manusia alias human trafficking.
Pernyataan ini disampaikan
Menteri Luar Negeri John Kerry
dalam acara tahunan Kemenlu
AS di Washington, Jumat
(20/6/2014). Ia memaparkan
bagaimana 188 pemerintahan di
seluruh dunia berperan dalam
memerangi perdagangan
manusia dan bentuk eksploitasi
lainnya.
Sementara seperti dilansir AP,
Kemenlu AS memuji kinerja
Tiongkok, yang dinilai
berkomitmen menghapuskan
celah human trafficking via
kamp pekerja.
Sementara Thailand dan
Malaysia hanya mendapatkan
nilai rendah dari assessment AS.
Padahal, Thailand telah
berusaha sekuat tenaga untuk
tampil baik di hadapan AS,
pasar utama industri udang dan
hasil laut Thailand. Sumber Metrotvnews.com
Kapal Tenggelam, 7 Korban Tewas TKI Asal Aceh
BANDA ACEH, KOMPAS
Merujuk informasi yang
dihimpun Biro Hubungan
Masyarakat Pemerintahan
Aceh dari Malaysia, hingga
Jumat (20/6) siang, ada 14
orang yang tewas dalam
insiden tenggelamnya kapal
kayu yang mengangkut 97
tenaga kerja ilegal asal
Indonesia. Sebanyak tujuh
orang di antaranya telah
teridentifikasi berasal dari
Aceh. Pemerintah Aceh
berjanji akan segera
memulangkan para korban
tewas tersebut.
Kepala Biro Hubungan
Masyarakat (Humas)
Pemerintahan Aceh
Murthalamuddin
mengatakan, tujuh orang
yang tewas asal Aceh itu
adalah Iskandar asal
Kabupaten Pidie,
Mohammad Safry asal
Kabupaten Bireuen,
Mansurni asal Bireuen,
Mahlil Muhar asal Bireuen,
Abdorahman asal
Kabupaten Aceh Timur,
Rustam Efendi asal Banda
Aceh, dan Ibrahim asal Aceh
Utara. Kesemuanya diduga
tenaga kerja ilegal yang
paspornya telah habis masa
berlakunya. Akibatnya,
mereka menggunakan kapal
kayu untuk menyeberang ke
Indonesia.
Adapun kapal kayu itu
biasanya digunakan untuk
menangkut barang dengan
kapasitas setara 45 orang.
”Sebenarnya menggunakan
kapal penyeberangan resmi
lebih murah dan lebih aman.
Namun, karena tidak ada
dokumen resmi, mereka
akhirnya menggunakan
kapal penyeberangan ilegal,”
ujar Murthalamuddin.
Jumlah para korban yang
belum teridentifikasi, kata
Murthalamuddin, masih
terus dicari identitasnya. Hal
itu dilakukan dengan
membuka Posko Pengaduan
di Biro Humas Pemerintahan
Aceh, Kompleks Kantor
Gubernur Aceh.
Adapun masyarakat bisa
melaporkan melaui surat
elektronik
humas@acehprov.go.id atau
Twitter @humasaceh atau
Facebook https: //
www.facebook. com/
birohumas.pemerintahaceh.
Masyarakat pun bisa
melapor lewat telepon
seluler ke 081327720271
atau 085222221933.
Masyarakat juga bisa datang
langsung ke posko
pengaduan tersebut.
Hingga Jumat siang, ada 90
orang yang mengaku
keluarga penumpang kapal
itu melapor ke Posko
Pengaduan Biro Humas
Pemerintahan Aceh. Laporan
itu sebagian besar dari
masyarakat Aceh, sebagian
lagi dari Sumatera Utara,
Jambi, dan Jakarta.
”Kami segera meneruskan
laporan itu kepada para
perwakilan Pemerintah Aceh
di Malaysia, seperti Kepala
Dinas Sosial Aceh Bukhari,
Pelaksana Harian Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah Aceh Said Rasul, dan
Toko Masyarakat Aceh-
Malaysia Teuku Mansur
Usman guna mengidentifikasi
korban selamat ataupun
meninggal,” kata
Murthalamuddin.
Menurut kabar dari
Kedutaan Besar Indonesia
(KBRI) di Malaysia yang
diperoleh Pemerintah Aceh,
ada 61 warga Aceh dari total
97 penumpang kapal
tenggelam tersebut. Sisanya,
para penumpang berasal
dari sejumlah daerah, seperti
Sumatera Utara, Jambi, dan
Jakarta.
Gubernur Aceh Zaini
Abdullah mengatakan,
pihaknya terus berkoordinasi
dengan KBRI di Malaysia
untuk segera memulangkan
para korban tewas asal Aceh
dalam peristiwa tersebut.
”Kami siap menanggung
semua biaya pemulangan
korban,” ucap dia.
Zaini melanjutkan, pihaknya
pun terus berkoordinasi
dengan KBRI di Malaysia dan
Pemerintah Malaysia agar
para korban selamat asal
Aceh bisa segera
dipulangkan.
”Para korban itu memang
bersalah karena tidak
memiliki dokumen resmi dan
pulang dengan cara ilegal.
Namun, atas nama
kemanusiaan, kami minta
mereka bisa bebas dari
jeratan hukum dan segera
dipulangkan ke kampungnya
masing-masing,” ujar Zaini.
Sumber KOMPAS ACEH
Label:
BANDA ACEH,
ORANG TEWAS,
TENGGELAM,
TKI,
TKI Malaysia
Saturday, June 14, 2014
NASIB TKI : Hamil Di Luar Nikah, TKI Asal Karanganyar Dipulangkan
Calon tenaga
kerja indonesia
(TKI) asal
Kabupaten
Karanganyar
tengah
mengikuti
bimbingan teknis
prapemberangkatan di aula Dinsosnakertrans,
Kamis (13/6/2014). (JIBI/Solopos/Indah
Septiyaning W)
KARANGANYAR–Sejumlah
tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten
Karanganyar yang bekerja di sejumlah negara
terpaksa dipulangkan. Hal ini lantaran mereka
diketahui hamil diluar nikah.
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Dinsosnakertrans) Karanganyar pun meminta
para TKI kaum hawa untuk tidak pacaran di
tempat kerjanya. Demikian disampaikan Kasi
Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri
Dinsosnakertrans Karanganyar, Marsono dalam
Bimbingan Teknis Prapenempatan Tenaga Kerja
ke Luar Negeri di Dinsosnakertrans, Kamis (12/6).
Dia menyebutkan dari beberapa penyebab
kepulangan TKI wanita, dikarenakan hamil di luar
nikah. Sehingga pekerjaannya menjadi
terbengkalai.
“Karena itu sejak sebelum pemberangkatan, kami
mengingatkan untuk jangan pacaran kelewat
batas. Nanti ndak dipulangkan paksa,” katanya.
Marsono mengatakna bimbingan teknis diberikan
bagi TKI yang akan diberangkatkan. Hal ini untuk
memberikan berbagai pengetahuan nanti selama
mengadu nasib di luar negeri. Dalam kegiatan
bimbingan teknis ini, dia menyebutkan diikuti 20
calon TKI yang direkrut Formal Western Digital,
yakni sebuah perusahaan di Malaysia yang
bergerak di bidang perakitan hardisk. “Sebagian
calon merupakan karyawan baru perusahaan dan
sebagian memperpanjang kontrak yang habis
masa kerjanya,” tuturnya.
Marsono menambahkan bimbingan teknis
bertujuan membekali calon TKI agar siap secara
fisik maupun psikis menjelang keberangkatan, di
antaranya prosedur penempatan kerja, dokumen
pribadi dan aturan bekerja di perusahaan.
Seluruh komitmen wajib dipatuhi mengingat para
TKI ini bekerja di bidang formal alias bukan
tenaga kasar.
Mengenai kasus hamil di luar nikah, lanjutnya,
perusahaan tidak mau mempekerjakannya karena
akan menyulitkan kedua belah pihak, yakni
manajemen dan pekerja. Dinsosnakertran juga
khawatir TKI memutuskan untuk mengakhiri
kehamilannya demi mempertahankan kerjanya di
luar negeri. “Maka dari kami minta jangan
pacaran kebablasan. Sudah banyak kasus yang
dipulangkan,” ujarnya.
Selama ini, dia menuturkan kebanyakan calon TKI
merupakan lulusan SMA/SMK yang berusia muda.
Masing-masing menggunakan jasa agen
pengiriman tenaga kerja berbeda dalam rangka
memberangkatkannya ke Malaysia. Saat ini
jumlah TKI asal Kabupaten Karanganyar di luar
negeri pada tahun lalu terdata 257 orang. Mereka
bekerja di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura
dan Brunai Darussalam.
“Masa kerja di perusahaan berkisar dua tahun
dan dapat diperpanjang setahun berikutnya,”
tuturnya.
Sumber solopos.com
BNP2TKI Gagal Lindungi Calon TKI Tujuan Korea
PanturaNews (Brebes) - Koordinator Formigran
Indonesia, Jamalludin menilai penghargaan yang
diberikan kepada BNP2TKI dan mantan kepala
BNP2TKI, Jumhur Hidayat oleh HRD Korea sangat
Kontradiktif dengan fakta di lapangan.
Pasalnya, sejak 2007, BNP2TKI berperan sebagai
pelaksana program TKI G to G Korea dengan
menempatkan 4.303 0rang tenaga kerja (2007),
11.885 (2008), 2.202 (2009), 3.964 (2010),
6.325 (2011), dan 6.410 (2012).
“Sementara pada 2013 BNP2TKI menempatkan
9.441 yang di tempatkan pada sektor Manufaktur
(7.853), Fishing (1.520), Construction (63),
Service (3) dan Agriculture (2), dan ini di klaim
sebagai suatu keberhasilan capaian BNP2TKI
tahun 2013,” ujar Jamal kepada
PanturaNews.Com, melalui pressrealisnya, Jumat
13 Juni 2014.
Apalagi, kata Jamal, menanggapi capaian
penempatan TKI ke Korea Selatan pada tahun
2013 yang menempati posisi 1 dari 15 negara,
hanyalah dari sisi kuantitas atau mengalami
kenaikan jumlah kuota penempatan.
Faktanya, lanjut Jamal, BNP2TKI telah
mengabaikan masalah yang menimpa para TKI
Korea. Dimana, 80% TKI Korea mengalami
masalah ketika masa pra penempatan. Beberapa
masalah masalah tersebut adalah pemaksaan
harus melalui Lembaga Pendidikan Kursus/LPK.
Kemudian, penahanan dokumen dan mayoritas
para TKI yang di berangkatkan ke Korea Selatan
terkena pungutan liar atau pungli hingga 40 juta
rupiah per calon TKI. “Pungutan liarnya itu
sampai sekarang terjadi,” terangnya.
Sementara berdasarkan Keputusan Menteri
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: KEP 17/MEN/
II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 tentang biaya
Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara
Tujuan Korea adalah biaya pengurusan dokumen
keberangkatan sebesar kurang lebih Rp
3.280.000 dan deposit tiket pesawat
keberangkatan kurang lebih Rp 5.350.000.
“BNP2TKI hanya fokus pada penempatan dan
lemah dalam melakukan pengawasan serta lemah
dalam penegakan hukum, malah cenderung
melakukan pembiaran. Terbukti praktek pungli
hingga saat ini masih berlangsung,” katanya lagi.
Menurutnya, lemahnya penegakan hukum serta
pengawasan tersebut disebabkan tumpah tindih.
Disatu sisi BNP2TKI sebagai badan penempatan
(PJTKI pemerintah) dan disatu sisi lagi sebagai
pengawasan atau perlindungan. Kondisi itu di
perparah dengan Kemenakertrans yang tidak
melakukan upaya pengawasan terhadap kinerja
BNP2TKI sebagai operator.
Untuk itu menjelang pelaksanaan tes EPS TOPIK
PBT bahasa Korea 2014 yang akan di laksanakan
pada 14-15 Juni 2014 di empat (4) kota, yakni
Jakarta (Universitas Pancasila), Bandung (Ikopin),
Solo (Universitas Negeri Surakarta) dan Malang
(Universitas Islam Malang) yang akan di ikuti oleh
30.596 Calon TKI dari seluruh Indonesia,
Formigran Indonesia menuntut agar Kepala
BNP2TKI melakukan evaluasi dan reformasi sistem
penempatan G to G Korea.
Menindak tegas terhadap pelaku pungli baik
terhadap oknum lembaga swasta maupun oknum
pemerintah. Kemudian menuntut BNP2TKI agar
gencar melakukan sosialisasi perlindungan
terhadap calon TKI Korea tentang informasi tata
cara bekerja ke negara Korea sebagai upaya
pencegahan.
Sumber panturanews.com
Korsel siap serap 10.200 TKI formal
Dokumen foto sejumlah Tenaga Kerja Indonesia
sektor formal menjalani pelatihan sebelum
ditempatkan ke Korea Selatan. (ANTARA/
Indrianto Eko Suwarso
Bandung (ANTARA News) - Korea Selatan
(Korsel) siap menyerap 10.200 Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) formal tahun 2014 untuk
masyarakat berpendidikan minimal sekolah
menengah pertama (SMP) yang akan bekerja di
industri bidang manufaktur dan perikanan.
"Korea membutuhkan 10 ribuan orang tenaga
kerja Indonesia untuk manufaktur dan
perikanan. Sekarang dilakukan tesnya," kata
Kepala Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Gatot Abdullah Mansyur usai meninjau peserta
pelamar kerja ke Korsel di Kampus Ikopin,
Sumedang, Jawa Barat, Sabtu.
Ia menuturkan, penyaluran tenaga kerja itu
merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia
dengan Korea Selatan yang setiap tahunnya
menyediakan kuota untuk TKI.
Para TKI itu, kata dia bekerja melalui pihak
perusahaan yang memberi jaminan keamanan,
hukum di negara tersebut, serta pendapatan
yang cukup tinggi sebesar Rp9 juta sampai
Rp11 juta per bulan.
"Penempatan TKI ke Korsel didasarkan MoU
antara pemerintah Indonesia dengan
Pemerintah Korea Selatan tentang pengiriman
TKI ke Republik Korea yang dimulai sejak bulan
Juli 2004," katanya.
Seleksi penempatan TKI ke Korea tersebut
dilaksanakan langsung oleh "Human Resources
Development of Korea" (HRD) dan disetujui oleh
"The Ministry of Employment and Labor Korea"
atau Kementerian Tenaga Kerja Korsel.
Pelamar untuk bekerja ke Korsel pada 2014
tercatat 30.596 orang terdiri dari 27.233
peserta laki-laki dan 3.363 peserta perempuan.
Seluruh peserta mengikuti ujian kecakapan
bahasa Korea melalui tes tertulis yang
berlangsung serempak di empat tempat
Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Kampus
Ikopin, Sumedang, Jabar, Kampus Universitas
Negeri Sebelas Maret, Solo, dan kampus
Universitas Islam Malang, Jawa Timur.
"Dari seluruh peserta se-Indonesia itu diseleksi
dulu, sebelum berangkat ada semacam
penataran satu minggu, di sana diberikan
berbagai informasi mengenai Korea," kata
mantan Duta Besar Arab Saudi itu.
Seorang peserta asal Cirebon, Jabar, Cahyono
mengaku tertarik bekerja ke Korsel dengan
upah setiap bulan mencapai Rp12 juta.
Ia berharap bekerja di sana dapt mengubah
kehidupan ekonominya sehingga mampu
membiayai keluarga dan memiliki rumah.
"Saya dulu kerja di Riau gajinya 1,2 juta
sebulan, tidak cukup, mudah-mudahan bisa
kerja di Korea, nanti gajinya untuk bangun
rumah," kata pria yang mengaku belum
menikah itu.
Sementara itu, BNP2TKI sejak 2004 sampai 18
Desember 2013 telah mengirimkan TKI ke
Korea Selatan sebanyak 50.538 orang. (*)
Editor: Priyambodo RH
Sumber antara.news
Thursday, June 12, 2014
JobsDB-BNP2TKI Kelola Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja Di Luar Negeri
Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Jakarta - Portal penyedia lowongan kerja, jobsDB
hari ini menandatangani nota kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MOU) dengan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait
pengelolaan sistem informasi pasar kerja luar
negeri melalui situs.
"Kerja sama strategis akan menjawab keinginan
para tenaga kerja terampil Indonesia yang ingin
bekerja di luar negeri," ujar Kepala BNP2TKI,
Gatot Abdullah Mansyur saat ditemui di Jakarta,
Kamis (12/04).
Managing Director dan Country Manager jobsDB
Indonesia, Ariadi Anaya menambahkan,
kepercayaan yang diberikan BNP2TKI merupakan
langkah awal untuk melebarkan peluang para
pencari kerja ke luar negeri. Melalui kerja sama
ini, para pencari kerja Indonesia yang akan ke
luar negeri tidak dipungut biaya. "Kami harapkan
dapat mengurangi angka pengangguran dan
memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia
sekaligus mengurangi praktik calo," ujar Ariadi.
Dalam kerja sama ini akan dilaksanakan berbagai
pelatihan bagi pegawai di lingkungan BNP2TKI,
pengintegrasian situs lowongan kerja online
BNP2TKI dengan aset digital yang dimiliki jobsDB,
serta melakukan promosi sebagai sarana
informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah di
Indonesia.
Ariadi menyatakan, jobsDB bersama BNP2TKI
akan segera menghadirkan microsite mengenai
berbagai informasi dan lowongan bekerja ke luar
negeri. "Micrositenya dalam 1-2 bulan ke depan
akan diluncurkan," ujar Ariadi.
Menurut Ariadi, saat membuka situs jobsDB
nantinya dapat meng-klik microsite tersebut.
Microsite ini tidak hanya menginfokan soal
lowongan pekerjaan. Namun juga edukasi
mengenai kisah-kisah sukses orang yang sudah
bekerja di luar negeri, hingga cara bekerja di luar
negeri.
Selain online, realisasi kerjasama ini juga akan
dilakukan secara offline di antaranya dengan
sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun jobfair.
Adapun target kerja sama untuk saat ini
merupakan para skill worker.
Penulis: Carla Isati Octama/WBP
Sumber beritasatu.com
Kisah Pahlawan Jember M Sroedji Dinovelkan
Kisah perjuangan
seorang pahlawan di Kabupaten Jember, Jawa
Timur, Letkol Mochammad Sroedji, mantan
Komandan Brigade III Divisi I Damarwulan yang
berjuang melawan Belanda dinovelkan oleh
cucu almarhum, Irma Devita.
Novel berjudul Sang Patriot tersebut
diluncurkan dalam acara bedah buku dan
diskusi bertema "Dari Jember Untuk Indonesia"
yang diselenggarakan di auditorium R.
Soemitro Radio Republik Indonesia (RRI)
Jember, Kamis.
"Novel setebal 266 halaman itu berdasarkan
cerita nyata perjuangan kakek saya M. Sroedji
dalam rentang waktu 1942 - 1949, namun
kisah nyata itu ditulis dalam bentuk fiksi,
sehingga menjadi sebuah novel," kata Irma di
sela-sela peluncuran bukunya.
Sroedji merupakan tentara yang berjuang di
Kabupaten Jember melawan penjajah Belanda.
Pejuang tersebut wafat akibat berondongan
peluru pasukan Belanda pada tahun 1949.
Dalam novel itu juga ditampilkan sosok Sroedji
sebagai seorang komandan berkharisma yang
begitu dicintai oleh anak buahnya.
Jejak Sroedji di Jember setidaknya dapat dilihat
dari monumen berupa patung yang berdiri di
halaman kantor Pemkab Jember dan menjadi
nama sebuah perguruan tinggi swasta yakni
Universitas Mochammad Sroedji.
"Saya berharap kisah tentang pahlawan
Jember bisa masuk dalam muatan lokal
pelajaran sejarah di kabupaten ini karena
selama saya melakukan riset dan menulis buku,
kisah yang menulis Letkol Sroedji masih
sedikit," tuturnya.
Kisah tentang Letkol Sroedji sangat
menginspirasi bagaimana cara dia berjuang
mempertahankan kemerdekaan RI ketika agresi
militer Belanda kedua terjadi, dan jarang sekali
buku sejarah pahlawan nasional yang dikemas
dalam bentuk novel seperti "Sang Patriot".
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Jember Bambang Hariyono menyambut baik
usulan tentang kisah kepahlawanan Letkol
Sroedji dimasukkan dalam muatan lokal mata
pelajaran sejarah di Jember.
"Usulan itu sangat bagus dan saya akan
mendukung, namun untuk bisa masuk dalam
muatan lokal mata pelajaran sejarah pada
kurikulum tahun ini perlu dilakukan kajian
terlebih dahulu," tuturnya.
Ia mengaku sejarah tentang pahlawan Jember
Letkol Sroedji masih sedikit, sehingga perlu
digali lagi agar para pelajar bisa mengetahui
perjuangannya dalam mempertahankan tanah
air tercinta dari penjajahan Belanda.
(KR-ZUM/T007)
Editor: Ruslan Burhani
Sumber ANTARA
Subscribe to:
Posts (Atom)