Wednesday, June 11, 2014
BNP2TKI Panggil Pimpinan PT SKS Terkait Derita Kunaenah
Muhammad Syafrie, Direktur Pelayanan
Pengaduan Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI
Jakarta, BNP2TKI, Selasa (10/06) - BNP2TKI
melalui Direktorat Pelayanan Pengaduan Deputi
Bidang Perlindungan pada hari Senin siang
(09/06/2014) melakukan pemanggilan terhadap
pimpinan PT Sumber Kencana Sejahtera (SKS)
terkait derita yang dialami Kunaenah. PT SKS
adalah perusahaan jasa Pelaksana Penempatan
TKI Swasta (PPTKIS) yang menempatkan
Kunaenah sebagai TKI bekerja di bidang Penata
Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Singapura.
Kunaenah (25 tahun) adalah TKI asal Dk
Nanggerang RT 04 RW 06 Desa Cikuya,
Kecamatan Bandarharjo, Kabupaten Brebes,
Provinsi Jawa Tengah. Dia mengalami sakit
dengan luka di sekujur tubuhnya yang diduga
akibat penganiayaan. Kunaenah pulang dari
Singapura dan tiba di tanah air melalui Bandara
Soekarno - Hatta - sebagaimana tertera cap
stempel Imigrasi Bandara Soekarno - Hatta,
Tangerang, Banten, pada paspor yang dibawanya
tertulis - tanggal 2 Juni 2014 lalu.
Direktur Pemberdayaan Deputi Bidang
Perlindungan BNP2TKI Arini Rahyuwati di Jakarta,
Senin (09/06/2014) mengatakan, setelah
ditelusuri didalam pendataan kepulangan TKI oleh
petugas BNP2TKI di Lounge TKI Terminal 2
Bandara Soekarno - Hatta maupun di Balai
Pelayanan Kepulangan TKI (BPK TKI) Selapajang,
Tangerang, Banten, bahwa kepulangan Kunaenah
dari Singapura hingga kemudian sampai tiba di
kampung halamannya di Brebes, memang tidak
terdata.
Menurut Arini, sejak dikeluarkannya
Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara
Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal yang
mulai diberlakukan pada 26 Desember 2012,
kepulangan TKI ke daerah asal diberikan
kebebasan memilih, pulang sendiri atau melalui
pelayanan angkutan kepulangan TKI di BPKTKI
Selapajang, Tangerang, Banten.
"Sejak diberlakukan Permenakertrans Nomor 16
Tahun 2012 itu, kepulangan TKI dari luar negeri
ke daerah asal benar-benar diberikan kebebasan
memilih," tegas Arini.
PPTKIS dan Asuransi Siap Bantu
Ditempat terpisah, Direktur Pelayanan Pengaduan
Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI Muhammad
Syafrie di ruang kerjanya di Jakarta, Senin siang
(09/06/2014) mengatakan, pihaknya pada hari
Senin ini melakukan pemanggilan pada pimpinan
PT SKS maupun Asuransi Konsorsium TKI Jasindo.
Syafrie mengatakan, dalam data sistem
komputerisasi tenaga kerja luar negeri (SISKO-
TKLN) di Unit Layanan Crisis Center BNP2TKI
tercatat bahwa Kunaenah lahir di Brebes 12
November 1989. Dia menjadi TKI bekerja sebagai
PLRT diberangkatkan melalui PT SKS bekerjasama
dengan Agency Jobs Culture International PTE
LTD pada 7 April 2014. Kunaenah bekerja pada
keluarga Man Kwan Lan yang beralamatkan di
201 Yishun Street 21 q07-49 Singapura 760201
Singapura. Dari informasi yang dihimpun di
lapangan sebagaimana disampaikan saudara
sepupu Kunaenah, Ramuji (48 tahun), bahwa
saudaranya (Kunaenah, red.) dari Bandara
Soekarno - Hatta dipulangkan dengan bus. Dia
diturunkan di Desa Pejagan, Kecamatan Losari,
Kabupaten Brebes. Ramuji tidak tahu siapa yang
memulangkan Kunaenah. Dari Pejagan, Kunaenah
diantar tukang ojek ke rumah Sofiah, tukang urut
di Desa Sitanggal, Kecamatan Brebes. Ramuji
baru tahu Kunaenah pulang setelah Rofiah
menghubunginya. "Dia (Kunaenah) masih
trauma, belum bisa bercerita banyak," ujar
Ramuji. Kunaenah adalah anak kedua dari tiga
bersaudara dari pasangan Carsudin (60 tahun)
dan Tuminah (50 tahun).
Pada hari Minggu (08/06/2014) Kunaenah diantar
untuk menjalani perawatan di Instalasi Gawat
Darurat RSUD Brebes. Dikatakannya, selama
bekerja di Singapura, Kunaenah sering mengeluh
kepada Kusim. Melalui pesan singkat, Kunaenah
mengaku sering dianiaya anak majikannya.
Kunaenah mengaku sering diinjak-injak dan
dipukuli anak majikannya karena dia takut saat
disuruh memandikan anjing. "Kunaenah juga
pernah disiram air panas di punggungnya. Di
punggungnya banyak bekas luka," kata Tuminah,
ibu Kunaenah.
Sedangkan Rani, dokter jaga di IGD RSUD Brebes
- seperti dilansir www. tempo. co. id Minggu
(08/06/3014) - mengaku belum bisa
menyimpulkan penyebab bekas luka di
punggung dan tangan Kunainah. "Bercak-bercak
hitam bekas luka itu bukan akibat pukulan benda
tumpul," ujar Rani.
Rani mengaku, mengenai kaki kanan Kunaenah
yang sudah dibebat gips, tidak diketahui
penyebabnya."Pasien akan di-roentgen dulu
untuk mengetahui cedera apa di kakinya," tutur
Rani.
Syafrie mengatakan, PT SKS dan PT Asuransi
Jasindo menyataakan kesediaan membantu biaya
pemulangan TKI Kunaenah dari Singapura sampai
ke tanah air, berikut biaya perawatan sebesar
tagihan dari Rumah Sakit atau Balai Pengobatan.
Syafrie menambahkan, Senin kemarin Staf
Operasional PT SKS, Leba Fransiskus, dan
Koordinator Asuransi TKI dari PT Asuransi Jasindo
Heri Suzana Siagian menghadiri pemanggilan
Direktorat Pengaduan Pelayanan BNP2TKI. Mereka
menyatakan kesediaan untuk membantu TKI
Kunaenah. Berikut PT SKS juga akan melakukan
koordinasi dengan Agency TKI di Singapura
terkait penyelesaian masalah yang dialami
Kunaenah, termasuk gaji dan hak-haknya.
Pihak PT Asuransi Jasindo juga bersedia
membantu biaya untuk pendampingan hukum
TKI Kunaenah sekira memang diperlukan untuk
mengungkap kasusnya di Singapura. Kemudian
untuk mengetahui lebih jauh mengenai luka di
tubuh yang diderita Kunaenah apakah akibat
bekas penganiayaan atau bukan, masih
menunggu hasil visum dari pihak rumah sakit.***
(Imam Bukhori)
Sumber BNP2TKI.GO.ID
MEDAN: Derita TKI Tak Kunjung Berhenti
Kata Surya Candra, paspor yang digunakan
kebanyakan adalah paspor wisata atau
pelancong, bukan paspor bekerja ke luar negeri.
Lalu tidak adanya kepedulian dari pihak BP3TKI
untuk melakukan pencegahan dan penangkalan
(cekal) terhadap TKI ilegal. Juga besarnya
kegiatan agensi TKI ilegal di negara ini (Indonesia
-red).
Kemudian, tidak tegasnya pihak Imigrasi dan
Dinas Tenaga Kerja untuk membongkar jaringan
sindikat agensi TKI ilegal. Bobroknya mental
aparatur di atas dan bersikap apatis atas
permasalahan ini dengan mengagungkan uang
sebagai alat pembayaran yang sah untuk
penyelesaian dokumen.
"Lalu masuk kantong pribadi, bukan ke kas
negara sebagai salah satu sumber devisa
negara," ujar Surya Chandra.
Rini R Sari menyebutkan secara teritorial
memang pastilah lebih banyak lewat jalur
Batam, cukup dekat dengan perjalanan laut. TKI
- TKI yang sebagian besar bermasalah, kalau kita
telaah, sebagian besar merupakan TKI dengan
modal nekat saja untuk mengadu nasib.
Modal pas - pasan sehingga tidak mungkin naik
pesawat ataupun ikut jalur resmi. Jadi, mereka
memilih menggunakan kapal laut atau ferri
penyeberangan. Kalau masalah apakah ada
banyak aparat yang disuap di Batam, ya itu
walahualam lah.
"Setiap daerah, terutama pintu perbatasan,
memang rawan godaan seperti itu. Tinggal
kemampuan pemerintah bersikap tegas dan
tertib administrasi, serta mampu melindungilah
yang akan membantu nasib pahlawan devisa
kita itu," ujar Rini R Sari.
Satria Madangkara mengungkapkan, di
Tanjungbalai dan Asahan juga banyak TKI yang
menggunakan dokumen palsu. Nama di pasport
tidak sesuai dengan KTP asli. Banyak
menggunakan paspor tembak. Para pegawai
imigrasi main mata dengan calo.
Unit layanan pengaduan 081392003339
ternyata fiktif. Pengaduan tidak pernah dilayani.
Itulah Indonesia. Semua penuh dengan
kebohongan. Mengadulah sama omak dan ayah.
Hanya mereka yang mau mendengar
pengaduan kita walau kadang mereka tidak bisa
berbuat.
"Itulah, sudah pembongak (pembohong -red)
semua pemimpin ini. Sudah capek bangsa ini
dibongaki, sejak pemilu. Muloi dari pilkades
sampai ke pilpres, masih ada saja manusia yang
peduli dengan sang pembongak. Mungkin
karenab iming - iming duit, jabatan, atau
proyek.
"Tak tahulah awak itu jank. Sebagai orang
bawah yang bodoh kita ini hanya menjadi
penonton," ujar Satria Madangkara.
Willy Pokrol Bambu menyebutkan, apapun
ceritanya ini adalah kesalahan BP3TKI dan
Kementrian Tenaga Kerja , mana mungkin
mereka tidak mengetahui hal tersebut kalau
tidak ada orang dalam yang kerjasama
melegalkan praktek yang salah ini.
Pastinyalah para TKI semua itu tidak mau kerja
dengan menambah masalah baru. Bahkan
banyak TKI yang tertipu dengan iming-iming
legal dan akan dipekerjakan pada tempat yang
baik pula. Sangat miris dengan hal ini. Nasib
tenaga kerja Indonesia sebagai penghasil devisa
untuk negara harus terlunta - lunta.
Bahkan sering berujung pada hukuman di negeri
orang, dikarenakan kepentingan sekelompok
orang yang menghalalkan segara cara dengan
mengekspolitasi tenaga kerja Indonesia.
Pemerintah harus tegas dalam hal penanganan
TKI. "Karena ini merupakan harkat - martabat
bangsa Indonesia. Buatlah peraturan yang lebih
tegas dan perlindungan terhadap TKI kita," ujar
Willy Pokrol Bambu.
Lukman Imen yakin sebenarnya gampangnya.
Kita saja yang pura - pura bodoh menanganinya.
Kenapa banyak keluar dari Batam? Karena Batam
itu dekat ke Malaysia. Kalau dulu banyak dari
Tanjung Balai, sekarang sudah berkurang.
Karena Tanjung Balai sudah dilakukan
penjagaan yang ketat terhadap daerah tersebut.
Tinggal Batam dibuat aturan yang kuat dan
pengawasan yang ketat saja, pasti berkurang.
Penyebabnya yang paling urgen adalah negara
ini tak mampu menyediakan lapangan kerja bagi
rakyatnya, sehingga rakyat harus mencari
penghidupan di negara lain.
Para TKI itu ke sana karena kebutuhan ekonomi
yang memaksa. Kita harus acungkan jempol
untuk mereka. Jadi, pemerintah harus
menanggung biaya para TKI yang mau
berangkat ke luar negeri, bukan membebani
mereka dengan biaya - biaya yang tinggi.
"Karena dengan berangkatnya mereka ke sana,
berarti mengurangi pengangguran dan
mendatangkan devisa bagi bangsa ini. Jadi,
kenapa mereka tidak difasilitasi oleh negara,"
tegas Lukman Imen.
Sumber Derita TKI Tak Kunjung Berhenti
Indonesia Bebaskan 2 TKI Dari Hukuman Mati
Kementerian Luar Negeri
Indonesia berhasil membebaskan dua Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) dari hukuman mati di Arab
Saudi terkait tuduhan pembunuhan terhadap
tenaga kerja asal Sri Lanka dalam kerusuhan di
Jembatan Kandara pada 2010.
"Kami telah membebaskan dua pria TKI dari
hukuman mati bernama Anang Waluyo dan
Hariyanto pada 8 Juni 2014. Mereka dituduh
berkelahi dan membunuh seorang tenaga kerja
asal Sri Lanka dalam kerusuhan di Kandara," kata
Direktur Jenderal Perlindungan WNI Dirjen
Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar
Negeri, Tatang Budie Utama Razak saat jumpa
pers di Jakarta, Senin siang.
Tatang mengatakan Konsulat Jenderal RI di
Jeddah telah melakukan upaya maksimal dalam
membebaskan para TKI yang tidak bersalah
tersebut.
Dalam upayanya, kantor konsulat telah
memberikan bantuan hukum melalui penunjukan
pengacara bernama Khudran Al-Zahrani serta
mendampingi selama mereka ditahan di penjara.
Selain itu Kementerian juga mengirim tim ke Arab
Saudi untuk membantu penyelesaian kasus dan
memberikan pendampingan.
"Konjen di Jeddah dan tim selalu mendampingi
selama proses hukum berlangsung. Kasus
tersebut dimulai sejak 2010 dan persidangan
menyatakan bahwa keduanya tidak bersalah,"
kata Tatang.
Kementerian akan memulangkan kedua TKI
tersebut ke kampung halaman masing-masing di
Lumajang, Jawa Timur dan Bantul, Jawa Tengah.
Kedua TKI tersebut menyatakan apresiasi mereka
terhadap upaya perlindungan yang diberikan oleh
Kementerian Luar Negeri.
"Kami sangat bersyukur dan sangat berterima
kasih atas upaya perlindungan dari RI, terutama
dari Konjen RI di Jeddah dan Kementerian Luar
Negeri," kata Anang yang menambahkan sipir di
penjara Arab Saudi telah memperlakukan mereka
dengan baik tanpa ada kekerasan.
Hariyanto berpesan kepada seluruh TKI agar tidak
melanggar peraturan hukum di Arab Saudi atau
negara manapun. Kami telah belajar banyak dari
kasus ini," kata Hariyanto.
Bentrokan yang terjadi di jembatan Kandara pada
Maret 2010 melibatkan sekitar 200-300 orang
tenaga kerja yang berasal dari Indonesia, Filipina,
dan Sri Lanka.
Perkelahian tersebut diduga disebabkan karena
tenaga kerja asal Sri Lanka yang melecehkan
perempuan TKI sehingga TKI lainnya tidak terima.
Anang dan Hariyanto termasuk ke dalam mereka
yang berkelahi dan didapati keduanya sedang
mabuk saat kejadian sehingga menjadi tersangka.
Pemerintah Arab Saudi membebaskan keduanya
karena mereka dinyatakan tidak bersalah setelah
tidak adanya bukti yang memberatkan mereka
sebagai pelaku pembunuhan
Sumber seruu.com
Sunday, June 1, 2014
Migrant Care: Prabowo Menculik Kasus Wilfrida
Jakarta - Analis kebijakan Migrant
Care Wahyu Susilo mengatakan calon presiden
dari Partai Gerindra Prabowo Subianto tak
memiliki visi-misi tentang perlindungan tenaga
kerja Indonesia (TKI). Namun, Prabowo
mengklaim pembebasan Wilfrida Soik, seorang
TKI dari hukuman gantung di Negeri Jiran,
berkat jasanya. Padahal, kata dia, yang
mengadvokasi dan menginvestigasi kasus itu
sejak 2010 adalah Migrant Care.
Prabowo datang belakangan pada Oktober
2013 lalu membonceng kasus Wilfrida.
"Prabowo menculik kasus Wilfrida," kata dia.
Kejadian tersebut, kata dia, setali tiga uang
dengan klaim Prabowo yang bakal memberikan
dana Rp 1 miliar tiap desa andai dirinya terpilih.
"Lha, itu kan amanat undang-undang, tidak tiba-
tiba keluar dari mulut Prabowo," ujarnya.
Sebelumnya, pembebasan Wilfirda Soik dari
hukuman gantung yang diklaim dilakukan oleh
Prabowo Subianto dinilai belum cukup menjadi
tolak ukur dalam penyelesaian masalah pekerja
migran. Sebab, masih banyak perkara yang
belum terselesaikan.
"Jadi, tidak hanya bisa fokus dengan satu tenaga
kerja Indonesia saja," kata juru bicara Jusuf Kalla,
Poempida Hidayatulloh, di kawasan Condet,
Jakarta Timur, Kamis, 29 Mei 2014.
Poempida menyatakan masih banyak masih
banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri
yang membutuhkan perlindungan hukum. Oleh
karena itu, menurut Poempida, diperlukan
kebijakan yang komprehensif. "Konteks dalam
melindungi TKI tidak bisa dalam konteks
pencitraan saja," ujar Poempida.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | SINGGIH SOARES
Sumber TEMPO.CO
JK Janjikan Pengacara di Semua KBRI
KAIRO, KOMPAS.com — Bakal calon wakil
presiden Jusuf Kalla (JK) menjanjikan penyediaan
pengacara di semua kedutaan besar Republik
Indonesia (KBRI) bila dia dan pasangannya, Joko
Widodo, terpilih untuk memimpin Indonesia.
"Jika Bapak Joko Widodo dan saya terpilih dalam
pemilihan presiden, maka kami akan
menginstruksikan semua KBRI untuk
menyediakan pengacara guna membantu warga
negara Indonesia (WNI) di luar negeri," kata JK
dalam telekonferensi dengan relawan bakal
capres-cawapres Jokowi-JK di Kairo, Mesir, Rabu
(29/5/2014), seperti dikutip Antara.
Janji JK tersebut disampaikan sebagai tanggapan
atas pertanyaan dari seorang relawan yang
berprofesi sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di
Mesir.
"Saya adalah seorang TKW, mengharapkan
kepada Bapak JK, bila terpilih jadi wakil presiden,
agar membantu kami, melindungi kami ketika
menghadapi persoalan, misalnya ada yang
menzalimi kami," ucap relawan tersebut.
Menurut JK, semua WNI di luar negeri berhak
mendapatkan perlindungan dari negara. Oleh
karena itu, penyediaan pengacara sangat penting
untuk upaya perlindungan.
Menyinggung krisis politik di Mesir, JK menilai
konflik itu terjadi akibat lemahnya pemerintah
serta tidak meratanya ekonomi dan keadilan.
"Indonesia harus memiliki pemerintahan yang
kuat dan berwibawa serta didukung ekonomi
yang kuat sehingga membendung timbulnya
krisis seperti di Mesir sana. Krisis di Mesir terjadi
akibat ketidakadilan, lemahnya pemerintahan,
dan sulitnya ekonomi," katanya.
Di sisi lain, JK juga berpesan kepada semua
mahasiswa di Mesir untuk menuntut ilmu sesuai
bidangnya agar membangun Indonesia pada
masa depan.
JK memaklumi bahwa mahasiswa Indonesia di
Mesir umumnya berlajar agama. Namun, ia
menyarankan agar mereka juga mendalami
disiplin ilmu lain, seperti kewirausahaan, untuk
menunjang kehidupan yang lebih baik.
"Ilmu agama itu penting, tetapi perlu
pendalaman keterampilan ilmu lainnya untuk
memberi nilai tambah demi keseimbangan
urusan dunia dan akhirat," katanya.
Koordinator Relawan Jokowi-JK di Mesir, Furqon
Hidayat, menjelaskan, relawan yang baru saja
dibentuk di Mesir ini beranggotakan unsur-unsur
dari masyarakat, mahasiswa, dan tenaga kerja
Indonesia.
Sekitar seratus relawan menghadiri peresmian
Relawan Jokowi-JK dan telekonferensi bersama
bakal cawapres JK. Acara ini digelar di Asrama
Mahasiswa Griya Jawa Tengah di Kairo. Jumlah
WNI di Negeri Ratu Celopatra itu sekitar 6.000
orang.
Editor: Sandro Gatra
Sumber:
KOMPAS
Berhenti Jadi TKI di HongKong, Pria Ini Raup Rp200 Miliar/Bulan
Hong Kong - Siapa sangka seorang
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong
bisa menjadi miliuner. Dengan usahanya
yang gigih dan ulet, Wahyudi Chandra
punya omzet lebih dari Rp 200 miliar per
bulan dari bisnis pengiriman uang atau
remitansi.
Chandra mulai datang ke Hong Kong di
tahun 1990-an, dan memulai kerjanya
sebagai pegawai di sebuah restoran. Saat
itu, selama bekerja di restoran, ia
memanfaatkan waktu senggangnya
sambil berjualan produk-produk Indonesia
di Hong Kong.
"3 tahun jadi TKI saya manfaatkan waktu
libur untuk berjualan nasi," kata Chandra
saat ditemui di Causeway Bay, Hong Kong,
Minggu (1/6/2014).
Chandra berkisah, selama 3 tahun
merintis bisnisnya berjualan nasi, ia juga
sambil melayani pengiriman uang TKI
Hong Kong ke Indonesia. Menurutnya
potensi pengiriman uang dari Hong Kong
ke Indonesia cukup besar.
"Pengelaman saya ini, saya merasa bahwa
ini di dalam usaha kami ini benar-benar
bagus. Saya membuka cabang sampai di
mana-mana," ujarnya.
Di tahun 1996, Chandra mengubah Visa-
nya dari pekerja (TKI) menjadi pebisnis.
Mulai dari situlah Chandra fokus
menjalankan bisnis berjualan produk
Indonesia dan melayani pengiriman uang.
Sejak tahun 2000, dia mulai ekspansif dan
membuka cabang beberapa titik di Hong
Kong. Hingga 50 cabang pengiriman uang,
dan warung makan di Hong Kong.
"Sekarang sudah ada whole sale, travel,
remitansi," kata pria yang berasal dari
Lombok ini.
Khusus untuk remitansi, setiap bulan
Chandra melayani 30.000 transaksi dari
TKI yang ada di Hong Kong. Tak tanggung-
tanggung per bulan omzetnya dari
transaksi remitansi saja bisa mencapai Rp
200 miliar lebih. Ia sangat terkenal di
kalangan para TKI atau masyarakat Hong
Kong dengan warungnya bernama
Chandra.
"Rp 200 miliar omzet hanya untuk
remitansi," tutupnya.
Sumber DETIK
Dilarang hubungi keluarga, calon TKI kabur dari penampungan
Seorang calon tenaga kerja
Indonesia asal Sumbawa Timur, Nusa
Teggara Timur, Ani Utangjua (44) memilih
kabur dari penampungan. Tindakan itu
dilakukannya karena dilarang
menghubungi keluarga untuk mengabari
penyakit yang dideritanya.
"Saya tidak tahu alamat dan di mana lokasi
penampungan saya selama ini. Saya ini masih
baru datang ke Jakarta ini," katanya saat
membuat laporan di Mapolresta Bekasi Kota,
Sabtu (1/6), seperti dilansir dari Antara.
Ani mengaku hanya mengingat penampungan
tempatnya tinggal sementara itu, yakni berlokasi
di sebuah daerah bernama Mutiara Timur di Kota
Bekasi. Kepada wartawan, Ani menyebut sudah
tinggal selama sebulan.
"Saya sudah tinggal di penampungan selama
lebih kurang sebulan. Saya kabur karena tidak
betah dan sakit," beber dia.
Pilihannya untuk kabur dari penampungan tak
lepas dari larangan pengurus penampungan
untuk dapat menghubungi keluarganya. Padahal,
Ani sedang sakit dan ingin meminta kiriman uang
dari keluarga. Atas penyakitnya itu pula, ia
membatalkan kepergiannya menjadi TKW ke luar
negeri.
"Saya sudah jelaskan, kalau saya sudah tidak bisa
bekerja, karena sakit," ungkapnya.
Beberapa kali ia memohon izin untuk kembali ke
kampung halamannya, namun pihak
penampungan tetap melarang. "Tapi untuk
nelpon keluarga tidak dikasih. Padahal saya ingin
meminta uang kepada anak saya untuk ongkos
pulang," tandasnya.
Merasa sudah tak sabar, Ani pun memberanikan
diri untuk merencanakan usaha kabur. Dia
menyiapkan tas yang berisi baju dua lembar yang
diselipkan digerbang tempat penampungan
dekat tempat sampah.
"Saya berpura-pura keluar untuk buang sampah
dan akhirnya kabur dari sana dan minta sama
tukang ojek diantar ke kantor polisi terdekat,"
lanjut ibu yang sudah memiliki tiga orang anak
ini.
Sementara saat ditanya soal kehidupan di
penampungan, kata dia, kehidupan di dalam
hanya sebatas bekerja untuk makan normal tiga
kali sehari. "Tapi kami dilarang untuk komunikasi
dan keluar tanpa izin," ujarnya.
Kasubag Humas Polresta Bekasi Kota AKP Siswo
mengaku tengah memproses kasus itu dan akan
berkoordinasi dengan pihak terkait untuk
memulangkan Ani ke kampungnya. "Kami akan
serahkan Ani kepada pihak Dinas Sosial Kota
Bekasi agar nantinya akan diantarkan ke
kampung halamannya di NTT," pungkasnya.
Sumber merdeka.com
Wednesday, May 28, 2014
Wajah TKI Banyuwangi yang koma berubah saat dengar lagu Rhoma
MERDEKA.COM. Direktur RSUD Blambangan H
Taufik Hidayat, mengatakan ada perubahan pada
wajah Sihatul Alfiyah (25), tenaga kerja wanita
(TKW) asal Desa Plampangrejo, Kecamatan
Cluring, yang koma akibat disiksa majikan di
Taiwan, saat diterapi dengan diperdengarkan
lagu-lagunya Rhoma Irama.
"Iya memang ada perubahan (saat
diperdengarkan lagu-lagunya Rhoma), terutama
wajahnya. Dia diam saja, mulutnya belum bisa
bicara, tapi matanya sudah bisa dibuka saat
diminta terapis," kata Taufik saat dihubungi
merdeka.com, Rabu (28/5).
Selain diperdengarkan lagunya Rhoma Irama,
terapis dari tim dokter yang menangani Alfiyah
juga membimbingnya mengangkat tangan.
Tangan Alfiyah diangkat, lalu digerak-gerakkan
untuk membantunya pulih.
"Terapis juga membantunya menggerakkan
tangan, diangkat, diturunkan. Itu terapi
pemulihan. Nanti detailnya kami akan jumpa pers
lagi," kata Taufik.
Sebelumnya, Taufik juga menyebut kondisi
Sihatul Alfiyah (25) kini mulai membaik. Pelan-
pelan dia mulai menunjukkan respon positif
dengan orang-orang di sekitarnya.
"Mesin ventilator untuk membantu bernapas
sudah kami lepas. Tapi dia masih membutuhkan
bantuan tabung oksigen untuk bernapas. Jadi
satu jam diuji coba dilepas, dia bisa bertahan
bernapas secara normal. Kemudian tabung
oksigen dipasang lagi. Tapi sudah secara
bertahap dilepas," ujarnya.
Selain itu, Taufik melanjutkan, Alfiyah juga sudah
mulai menunjukkan respon positif saat diperiksa.
Dia misalnya, sudah bisa merasakan nyeri saat
disuntik, dicukit, atau dikasih stimulus nyeri.
"Dulu saat disuntik atau dicukit dia itu diam saja.
Sekarang dia sudah merespon baik, misalnya dia
menggeser tangan saat dicukit, menggeser
bokongnya saat disuntik. Pada saat tertentu, saat
diminta membuka mata oleh terapisnya, dia
sudah bisa. Jadi kemajuannya sudah pesat,"
katanya.
Sumber Merdeka.com
Tuesday, May 27, 2014
Anak TKI Sabah Ikut Ujian Kesetaraan
NUNUKAN, suaramerdeka.com - Ujian
kesetaraan untuk tingkat SMP (paket B) dan
tingkat SD (paket A) di Kota Kinabalu, Negeri
Sabah, Malaysia diikuti sebanyak 795 anak
tenaga kerja Indonesia (TKI).
Dadang, Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu
(SIKK) di Kota Kinabalu saat dihubungi dari
Nunukan, Senin (26/5) mengatakan peserta ujian
kesetaraan paket A dan paket B tersebut berasal
dari puluhan "community learning center (CLC)"
yang tersebar di sejumlah perusahaan di wilayah
kerja Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu.
Peserta ujian kesetaraan paket tersebut masing-
masing untuk paket A sebanyak 778 orang dan
paket B sebanyak 17 orang.
Sebenarnya, lanjut dia, total peserta ujian
kesetaraan paket A yang terdaftar sebanyak 906
orang dan paket B sebanyak 17 orang namun
jumlah siswa yang tidak sempat mengikuti ujian
kesetaraan itu sebanyak 128 orang untuk paket
A.
Dadang mengaku, tidak mengetahui jumlah
berdasarkan jenis kelaminnya namun pada
intinya seluruhnya merupakan anak-anak WNI
yang bekerja di Negeri Sabah di wilayah kerja
Konjen RI Kota Kinabalu.
Wilayah kerja Konjen RI Kota Kinabalu diantaranya
Sandakan, Keningau, Telupid dan Kota Kinabalu
sendiri yang hampir seluruh perusahaan terdapat
sekolah bagi anak TKI yang lebih dikenal CLC.
Sumber Anak TKI Sabah Ikut Ujian Kesetaraan
Curhat Kartika Tentang Kekalahan Kasusnya
Kartika menceritakan kasusnya
Minggu, 25 Mei 2014, Kartika Puspitasari, BMI
Hong Kong yang mengalami penyiksaan dan
dikurung selama satu minggu di dalam kamar
mandi tanpa air dan makan, datang ke Vicktoria
Park di markas organisasi Wanodya Indonesia
Club.
Dia menceritakan kejadian yang menimpanya
saat dia bekerja di rumah majikan yang tidak
menggajinya selama dua tahun lebih, bahkan ia
memperlihatkan bekas luka luka di tubuhnya,
salah satunya adalah bekas luka di bagian
lengannya yang diiris dengan silet.
Bekas luka tersebut mengakibatkan lengannya
seperti terlihat daging tumbuh dari dalam. Saat
ditanya apa yang dirasakannya saat itu, Ia
menjawab bahwa perlakuan kasar dan
penyiksaan itu kerap diterimanya hampir setiap
hari, karena saking sering hingga dia tidak
merasakan apa-apa (kebal atau mati rasa).
Sementara kawan kawan BMI sekitar yang ikut
mendengarkan terlihat tegang, geram. Bahkan
beberapa dari mereka ada yang terlihat berkaca
kaca seperti ikut merasakan sakit yang dialami
Kartika waktu itu.
Apa yang membuatnya berhasil menumbuhkan
keberanian lari, ia menjawab dengan hati-hati
sekali seperti kembali kepada kejadian waktu itu.
"Saya diancam gigi saya akan dirontokkan"
jelasnya.
Menanggapi kekalahan kasusnya, dia tetap
optimis akan menuntut banding, sidang lanjutan
akan digelar tanggal 9 juni di Jordan, pukul
9.30.
"Itu adalah sidang penentuan buat saya,
berharap sekali bisa mendapatkan gaji saya
yang tidak dibayar selama dua tahun lebih.
Begitu jelasnya." Harapnya
Sementara Ryan Aryanti, ketua dari organisasi
Wanodya Indonesia Club mengajak kawan-kawan
untuk memberikan dukungan terhadap Kartika,
dia berharap kawan-kawan BMI yang bisa keluar
pada hari persidangan Kartika nanti bisa ikut
mendampingi untuk mensuportnya agar Kartika
tidak merasa bahwa dia sendirian.
Mega Vriestian, salah satu koordinator SOLIKA
Solidaritas Untuk Kartika) membuat
penggalangan dana terbuka untuk Kartika.
Selama menunggu persidangan Kartika tidak
diperbolehkan untuk bekerja dan penggalangan
dana yang dilakukan adalah untuk membantu
keluarga Kartika di tanah air.
"Kondisi psikologisnya sangat trauma, dia butuh
pendampingan psikologis untuk mengembalikan
kepercayaan dirinya dan dia juga butuh
penerjemah yang bisa diandalakan untuk
membantu proses persidangannya nanti" Terang
Mega.
Dihubungi secara terpisah melalui whatsaap,
KONJEN RI di Hong Kong mengatakan, " kami
selalu memberikan pendampingan bagi mbak
Kartika dan juga menghormati proses hukum
pemerintah Hong Kong." terangnya
Setelah mendapat balasan dari Konjen Chalif
Akbar tentang kasus Kartika, kawan-kawan
buruh migran yang tergabung dalam Aliansi
Migran Progresi (AMP) dan massa luas
mengirimkan sms tuntutan kepada KJRI agar
mengupayakan pembelaan maksimal serta
upaya naik banding dan menjamin Kartika
mendapatkan hak gaji dan hak-hak lainnya.
Namun sejauh mana pendampingan itu
dilakukan oleh KJRI? Pendampingan yang
dilakukan kasus perkasus, hanya akan menjadi
tambal sulam bagi permaslahan yang menimpa
Buruh Migran Indonesia. Pemerintah Indonesia
sepertinya tidak mau belajar dari apa yang
terjadi, bahwa kasus-kasus yang ada adalah
akibat dari kebijakan-kebijakan yang bukan
menjadi kebutuhan dasar buruh migran tetapi
tetap diberlakukan.
Sumber web fera nuraini
Kartika Ajukan Banding Kasus Penyiksaannya
Kartika BMI Hong Kong yang
Pernah Disiksa Majikannya
Minggu (25/4), Kartika Puspitasari, BMI
Hong Kong yang mengalami penyiksaan
dan dikurung selama satu minggu di
dalam kamar mandi tanpa air dan
makan datang ke Victoria Park di
markas organisasi Wanodya Indonesia
Club. Ia menceritakan kejadian yang
menimpanya saat bekerja di rumah
majikan yang tidak menggajinya selama
dua tahun lebih. Kartika juga
memperlihatkan bekas luka-luka di
tubuhnya. Salah satunya adalah bekas
luka di bagian lengan yang diiris dengan
silet. Bekas luka tersebut terlihat seperti
daging tumbuh dari dalam.
Saat ditanya apa yang dirasakannya saat
itu, ia menjawab bahwa perlakuan kasar
dan penyiksaan itu kerap diterimanya
hampir setiap hari. Saking seringnya
disiksa, hingga kini ia sering tak
merasakan apa-apa (kebal atau mati
rasa) pada bekas lukanya.
Sementara itu kawan-kawan BMI yang
ikut mendengarkan cerita Kartika
terlihat tegang dan geram. Bahkan
beberapa dari mereka ada yang terlihat
berkaca kaca seperti ikut merasakan
sakit yang dialami Kartika waktu itu.
Lantas apa yang membuatnya punya
keberanian untuk lari? Kartika
menjawab hati-hati sekali, seperti
kembali pada kejadian waktu itu, “Saya
diancam gigi saya akan dirontokkan,”
jelasnya.
Menanggapi kekalahan kasusnya di
pengadilan Hong Kong, ia tetap optimis
akan menuntut banding. Sidang
lanjutannya akan digelar tanggal 9 juni
di Jordan, pukul 9.30. “Itu adalah sidang
penentuan buat saya, berharap sekali
lagi bisa mendapatkan gaji saya yang tak
dibayar selama dua tahun lebih,” begitu
harapnya.
Sementara Ryan Aryanti, ketua dari
organisasi Wanodya Indonesia Club
mengajak kawan-kawan untuk
memberikan dukungan terhadap
Kartika. Ia berharap kawan-kawan BMI
bisa keluar pada hari persidangan
Kartika untuk mensuport Kartika agar ia
tak merasa sendirian. Mega Vriestian,
salah satu koordinator Solidaritas Untuk
Kartika (SOLIKA) membuat
penggalangan dana terbuka untuk
Kartika. Selama menunggu persidangan,
sesuai peraturan, Kartika tidak
diperbolehkan untuk bekerja.
Penggalangan dana itu dilakukan untuk
membantu keluarga Kartika di tanah
air.
“Kondisi psikologisnya sangat trauma, ia
butuh pendampingan psikologis untuk
mengembalikan kepercayaan dirinya
dan ia juga butuh penerjemah yang bisa
diandalakan untuk membantu proses
persidangannya nanti,” terang Mega.
Dihubungi secara terpisah melalui
Whatsapp, Konjen RI di Hong Kong,
Chalif Akbar mengatakan, “Kami selalu
memberikan pendampingan bagi mbak
Kartika dan juga menghormati proses
hukum pemerintah Hong Kong,”
terangnya.
Setelah mendapat balasan dari Konjen
tentang kasus Kartika, kawan-kawan
buruh migran yang tergabung dalam
Aliansi Migran Progresi (AMP) dan massa
luas mengirimkan sms tuntutan kepada
KJRI agar mengupayakan pembelaan
maksimal serta upaya naik banding.
Selain itu juga KJRI harus menjamin
Kartika mendapatkan hak gaji dan hak-
hak lainnya. Namun sejauh mana
pendampingan itu dilakukan oleh KJRI?
Pendampingan yang dilakukan kasus
perkasus hanya akan menjadi tambal
sulam bagi permasalahan yang
menimpa BMI. Pemerintah Indonesia
sepertinya tidak mau belajar dari apa
yang terjadi, bahwa kasus-kasus yang
ada adalah akibat dari kebijakan-
kebijakan yang bukan menjadi
kebutuhan dasar buruh migran yang
masih tetap diberlakukan.
Sumber Kartika Ajukan Banding Kasus
Penyiksaannya
Jika tetap tak ramah, Indonesia harus setop ekspor TKI ke Arab
MERDEKA.COM. Ancaman Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk
melanjutkan moratorium atau penghentian
sementara pengiriman Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) ke Arab Saudi didukung penuh Migrant
Care. Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo
melihat kebijakan itu sebagai langkah tepat.
Wahyu meminta pemerintah berani menjalankan
kebijakan itu jika tidak ada niat baik dari Arab
untuk lebih ramah terhadap tenaga kerja dari
Indonesia.
"Nyatakan bahwa RI tak lagi menjadikan Saudi
tujuan utama TKI. Jika tidak ada perubahan sikap
yang signifikan sebaiknya dihentikan," tegas
Wahyu kepada merdeka.com, Selasa (27/5).
Wahyu sekaligus menegaskan bahwa pengiriman
TKI harus diarahkan ke negara ramah dan
memiliki sistem perlindungan terhadap tenaga
kerja dari negara lain.
"Harus diarahkan ke negara yang ramah
perlindungan TKI," ucapnya.
Adik kandung Wiji Thukul ini memandang, niat
penghentian pengiriman TKI ke Arab tidak hanya
karena pendapatan tak layak. Ada hal yang lebih
penting dari itu.
"Tak hanya soal gaji, tetapi juga harus
menyangkut komitmen Saudi melindungi TKW,
menindak pelaku pemerkosaan dan
penganiayaan dan menghapus kafala system,"
tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengancam
akan melanjutkan moratorium. Kecuali jika
pemerintah Negara Petrodolar itu sepakat
menggaji TKI minimal 1.900 riyal atau setara Rp
5,81 juta per bulan.
"Kita kukuh tetap meminta Rp 5,8 juta. Dan yang
penting moratorium tetap berjalan sampai
sekarang," ancam pria yang akrab disapa Cak
Imin tersebut.
Adapun gaji sebesar 1.900 riyal itu termasuk
insentif sebesar 400 riyal. Ini lantaran TKI sering
diminta bekerja di hari libur, biasanya Jumat.
Sayang, permintaan tersebut ditolak oleh Arab
Saudi, pekan lalu. "Enggak tahu kenapa mereka
menolak Mungkin bagi mereka kemahalan, tapi
kita tetap di posisi awal," beber Cak Imin.
Seorang sumber dari Saudi Council of Chambers
(SCC) yang mengikuti jalannya negosiasi
mengungkapkan, Arab Saudi menawarkan gaji
1.000 riyal per bulan dengan tambahan 200 riyal
untuk TKI yang bekerja pada Jumat.
"Pemerintah Saudi tak bisa menerima usulan
Indonesia tadi. Akibatnya, visa untuk pekerja
Indonesia tak bisa dikeluarkan kecuali ada
kesepakatan di antara keduanya," ujar sumber itu
seperti dilansir situs dream.co.id (21/5).
Ditemui terpisah, pengusaha bidang perekrutan
tenaga kerja untuk Arab Saudi Faisal Al-
Harandahah mengatakan, permintaan gaji dari
Indonesia kemahalan dan dianggap
mengeksploitasi penduduk Arab Saudi. Kerajaan
disarankan mencari negara alternatif pemasok
tenaga kerja, semisal, Filipina, Sri Lanka, Maroko,
dan India.
Faisal sesumbar permintaan gaji tinggi justru
akan merugikan Indonesia. Alasannya, Arab Saudi
merupakan pasar tenaga kerja terbesar.
Selain Indonesia, Arab Saudi telah
menandatangani kerja sama serupa dengan tiga
negara lain. Tak hanya itu, 14 negara juga telah
menyatakan ketertarikannya untuk mengekspor
tenaga kerja ke Arab Saudi.
Indonesia menerapkan moratorium pengiriman
buruh migran ke Arab Saudi sejak 1 Agustus
2011. Ini atas desakan DPR dan lembaga
swadaya akibat maraknya pelanggaran hak asasi
terhadap TKI yang bekerja di sana.
Kedua pemerintah mulai menjajaki diskusi
mengakhiri moratorium Februari tahun ini.
Indonesia mengajukan sejumlah poin untuk
disepakati.
Antara lain, jenis pekerjaan dan jam kerja, tempat
kerja, hak dan kewajiban bagi pengguna jasa dan
TKI, gaji dan cara pembayarannya. Kemudian
satu hari libur dalam seminggu ditambah cuti,
serta jangka waktu perpanjangan dan
penghentian perjanjian kerja.
Sumber Jika tetap tak ramah, Indonesia harus
setop ekspor TKI ke Arab
Saturday, May 24, 2014
Perluas Pasar TKI di Hongkong, Bank Mandiri Dekati Sevel
Menteri BUMN Dahlan Iskan (depan keempat dari
kiri) bersama Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli
Zaini (kedua dari kiri), bersama perwakilan tenaga
kerja Indonesia menggunting pita dalam rangka
grand opening Kantor Remiten Bank Mandiri di
Hongkong, Minggu (3/3/2013). Pada tahun 2012,
total transaksi remiten (pengiriman uang) di Bank
Mandiri Hongkong mencapai lebih dari 3,6 miliar
dollar AS, atau tumbuh sebesar 56 persen
dibandingkan tahun 2011 sebesar 2,3 miliar
dollar AS. Termasuk di dalam transaksi tersebut
adalah incoming/outgoing remittance yang
dilakukan oleh Cabang Hong Kong dalam mata
uang dollar Amerika Serikat, Euro, Yen Jepang,
dollar Hong Kong, serta remitansi dalam mata
uang rupiah ke Indonesia yang kebanyakan
dilakukan oleh pekerja migran
Sabtu, 24 Mei 2014 | 15:51 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Mandiri Tbk
menyatakan akan mengembangkan bisnis
remitansi yang selama ini telah beroperasi
dengan baik di Hongkong. Lini bisnis ini mampu
berkembang pesat karena banyaknya jumlah
tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mengirimkan
uangnya kepada keluarga di Tanah Air.
"Kita lebih fokus di Asia, karena kan lebih banyak
TKI di sana. Kami punya remittance office di
Hongkong. Cuma tantangannya adalah mereka
(para TKI) ini tinggalnya menyebar. Jadi agak
sulit," kata Direktur Micro and Retail Banking
Bank Mandiri Herry Gunardi pada acara jumpa
wartawan Restoran Harum Manis, Jumat
(23/5/2014).
Untuk membangun kantor cabang baru diakui
Herry memakan biaya yang tidak sedikit. Oleh
karena itu, perseroan tengah "mendekati"
perusahaan convenience store 7-Eleven (Sevel)
untuk kerjasama resiprokal. Dengan kerjasama
ini, para TKI di Hongkong akan dapat
mengirimkan uangnya melalui gerai 7-Eleven di
seluruh penjuru Hongkong.
"Kita harapkan kerjasama dengan 7-Eleven
(dimulai) tahun ini. Kan 7-Eleven menyebar
dimana-mana. Kami juga akan buka kantor
remitansi di Yoon Long dan Kow Loon di
Hongkong," ujar Herry.
Sementara itu, di Negeri Jiran Malaysia, Herry
menjelaskan Bank Mandiri telah memiliki enam
outlet remitansi. Saat ini Bank Mandiri tengah
menjajaki kerjasama dengan agen, sehingga para
TKI dapat mengirimkan uang ke Tanah Air melalui
agen yang telah menjadi mitra tersebut.
Pada kesempatan sama, Senior Vice President
Micro Business Development Group Bank Mandiri
Agus Haryoto Widodo menjelaskan, saat ini Bank
Mandiri telah bekerjasama dengan penyedia
layanan pengiriman uang Transfer Money Link
(TML) di Malaysia untuk layanan remitansi.
Dengan bermitra bersama perseroan, ujar Agus,
agen memperoleh keuntungan. "Para agen ini
senang, karena cabangnya Bank Mandiri di
Indonesia kan banyak. Selain itu, para TKI ini juga
datang dari daerah yang beragam. Soalnya
ongkos paling mahal itu adalah membangun
cabang," ujar Agus.
Agus menyebut, biaya yang harus dikeluarkan
perseroan untuk membangun sekaligus menyewa
kantor cabang di Malaysia cenderung mahal,
dengan biaya sewa sekitar 25.000 ringgit per
tahun. "Kalau dirupiahkan sekitar Rp 30 juta,"
ucap Agus.
Masa puncak pengiriman uang alias remitansi TKI
di luar negeri ke Tanah Air diakui Agus terjadi
pada bulan Ramadhan dan menjelang hari raya
Idul Fitri. "Musim anak masuk sekolah juga
kiriman uang sangat banyak. Di akhir tahun
juga," jelas dia.
Penulis: Sakina Rakhma Diah Setiawan
Editor: Erlangga Djumena
Sumber Perluas Pasar TKI di Hongkong, Bank
Mandiri Dekati Sevel
Jumlah Tenaga Terampil Indonesia Rendah di ASEAN
suarasurabaya.net - Asean Economic Community
(AEC) akan mulai diberlakukan di tahun 2015
mendatang. Dengan adanya AEC, salah satunya
mengakibatkan semakin ketatnya daya saing
pekerja atau SDM di lingkup ASEAN.
Nantinya akan banyak tenaga kerja dari luar
negeri masuk ke Indonesia dengan mudahnya.
Mereka akan bersaing demi mendapat pekerjaan
di perusahaan yang ada di Indonesia. Yang
terampil dan ahli tentu akan terpilih dan SDM
yang kurang pasti akan tergerus.
Oleh karena itu, untuk mengantisipasi AEC 2015
ini sangat dibutuhkan sebuah bidang
pengembangan SDM, karena tanpa adanya skill
yang memadai akan sulit bagi kita, SDM
Indonesia untuk bersaing.
Saat AEC sudah diimplementasikan, perpindahan
skilled labour akan bebas diantara negara ASEAN.
Dalamn artian supply tenaga kerja semakin
banyak sedangkan demand cenderung tetap
(dalam konteks dalam negeri).
Dalam konteks ini kualitaslah yang akan
berbicara. Mereka yang memiliki kualitas lebih
baik akan menjadi pilihan sedangkan yang tidak
akan tersingkir dari perlombaan, akibatnya
pengangguran akan meningkat.
Dari data UNDP, Tahun 2012 Kondisi Kesiapan
SDM indonesia dalam menghadapi AEC
memprihatinkan. Human Development Index
(HDI) Indonesia menempati peringkat 121 dari
187 negara yang di komparasikan oleh lembaga
dibawah PBB UNDP.
UNDP menilainya dari kualitas bobot dimensi
kesehatan (0,785), pendidikan (0,577) dan
ekonomi (0,550), dengan total HDI adalah 0,629.
Di tingkat ASEAN sendiri Indonesia ada
diperingkat ke-6 (enam) dan berada di bawah
Singapore, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand,
dan Philipines. Sedangkan dibawah Indonesia
terdapat Vietnam dan Myanmar.
Sementara itu, dari data Asian Productivity
Organization (APO) mencatat, dari setiap 1.000
tenaga kerja Indonesia pada tahun 2012, hanya
ada sekitar 4,3% tenaga kerja yang terampil.
Jumlah itu kalah jauh dibandingkan dengan
Filipina yang mencapai 8,3%, Malaysia 32,6%,
dan Singapura 34,7%. (gk/ain/ipg)
Editor: Iping Supingah
Sumber Jumlah Tenaga Terampil Indonesia Rendah
di ASEAN
BNP2TKI Adakan Penyiapan Calon TKI Butcher Kanada di Bengkulu
Jakarta, BNP2TKI, Jumat (23/05) - BNP2TKI
melalui Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi
TKLN II Deputi Bidang KLN dan Promosi bersama
BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan TKI) Palembang dan Disnaker (Dinas
Tenaga Kerja) Kota Bengkulu mengadakan
penyiapan calon TKI yang akan bekerja di Kanada
sebagai pemotong daging (butcher/meat cutter).
Penyiapan dilakukan selama dua hari (Senin -
Selasa, 19 - 20 Mei 2014) di Kota Bengkulu dan
Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu.
Penyiapan diikuti sebanyak 113 calon TKI dari
enam kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Dari
Kota Bengkulu sebanyak 25 orang, Kabupaten
Seluma 16 orang, Kabupaten Bengkulu Tengah
13 orang, Kabupaten Bengkulu Utara 28 orang,
Kabupaten Bengkulu Selatan 15 orang dan
Kabupaten Kepahiang 16 orang.
Pelaksanaan penyiapan calon TKI bidang butcher/
meat cutter untuk penempatan negara tujuan
Kanada itu menghadirkan narasumber Direktur
Pemetaan dan Harmonisasi TKLN II BNP2TKI Drg
Elia Rosalina Sunityo, MARS MS, Kepala BP3TKI
Palembang Sri Haryanti, SE, MM dan Kasi
Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program
BP3TKI Palembang MH Sinaga, S Si.
Elin - begitu sapaan akrab Drg Elia Rosalina
Sunityo, MARS, MS - ketika ditemui di ruang
kerjanya di Jakarta, Jumat (23/05/2014)
mengatakan, bahwa penempatan TKI bidang
butcher/meat cutter untuk penempatan Kanada
ini terjadi melalui program Government to Privat
(G to P/Pemerintah dengan pengguna jasa).
BNP2TKI diwakili Deputi KLN dan Promosi Endang
Sulistyaningsih telah melakukan
penandatanganan kerjasama (Memorandum of
Understanding/MoU) pada saat kunjungan kerja
ke perusahaan CMS (Cargill Meat Solution)
Kanada pada akhir Maret 2014 lalu. Perusahaan
CMS ini bergerak di industri peternakan dan
untuk TKI yang diminta saat ini untuk pemotong
daging (butcher/meat cutter) dengan kontrak
kerja selama 2 (dua) tahun.
Elin menjelaskan, persyaratan yang diminta
adalah, pendidikan minimal SLTA atau sederajat,
dibuktikan dengan memiliki ijazah minimal SLTA
atau sederajat; memiliki kemampuan Bahasa
Inggris dengan nilai Test of English as a Foreign
Language (TOEFL) minimal 400-450, dibuktikan
dengan menunjukkan bukti sertifikat TOEFL
dengan nilai minimal 400-450 tersebut dan calon
TKI harus berusia antara 21 tahun sampai 43
tahun.
Elin menambahkan, didalam penempatan TKI
bidang butcher/meat cutter untuk penempatan
negara tujuan Kanada, posisi Pemerintah (dalam
hal ini BNP2TKI, red.) hanya sebatas
memfasilitasi, sedangkan penentuan TKI yang
memenuhi persyaratan, kelayakan dan
kemampuan kerjanya adalah pihak pengguna,
yakni Cargill Meat Solution (CMS) Kanada.
Dari hasil seleksi administrasi pada calon TKI itu,
lanjut Elin, kemudian dimasukkan melalui sistem
online di website http://jobsinfo.bnp2tki.go.id
untuk kemudian diteruskan ke CMS Kanada. Dari
data calon TKI tersebut kemudian diseleksi tim
dari CMS Kanada.
"Jadi yang menentukan calon TKI terebut lolos
dan tidaknya adalah CMS Kanada," tegas Elin.
Elin mengatakan, dalam kegiatan penyiapan yang
dilakukan di Kota Bengkulu dan Kabupaten
Kepahiang, Provinsi Bengkulu, para calon TKI
menaruh harap agar secepatnya dapat
diberangkatkan bekerja ke Kanada.
"Pemerintah (BNP2TKI, red.) juga berharap
semua peserta yang telah memenuhi persyaratan
administrasi bisa lolos dan diterima bekerja di
Kanada," katanya.
Ditambahkannya, bagi calon TKI yang dinyatakan
lolos oleh CMS Kanada, mereka akan menjalani
pelatihan kerja dan peningkatan kemampuan
Bahasa Inggris di Kanada - terkait bidang kerja
yang dijalani sehari-hari nantinya - selama enam
sampai delapan bulan.***(Imam Bukhori)
Sumber BNP2TKI Adakan Penyiapan Calon TKI
Butcher Kanada di Bengkulu
14 TKI Dideportasi Malaysia Tersangkut Kasus Narkoba
Nunukan (ANTARA Kaltim) - Sebanyak 14 orang
dari 114 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang
dideportasi pemerintah Kerajaan Malaysia melalui
Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara karena
tersangkut kasus narkoba.
Wahib bin Abdul Rahim (44), salah seorang TKI
asal Lombok, Nusa Tenggara Barat yang
dideportasi dari Malaysia di Nunukan, Jumat
malam mengaku ditangkap aparat kepolisian
Sandakan Negeri Sabah Malaysia pada 8 Oktober
2014 sekitar pukul 19.30 WITA ketika masih
bekerja di perusahaan kelapa sawit.
Ia kemudian digelandang ke kantor Kepolisiahn
Sandakan karena dituding mengonsumsi narkotika
jenis shabu berdasarkan hasil tes urine yang
dilakukan aparat kepolisian setempat.
Hasil tes urine tersebut dinyatakan positif karena
mengandung zat kimia yang berasal dari obat
sakit telinga yang dikonsumsinya sebelum
berangkat bekerja hari itu.
Setelah dilakukan tes urine kembali di Jabatan
Kimia Sandakan saat menjalani persidangan di
Mahkamah Sandakan, Wahid bin Abdul Rahim
mengaku dirinya dinyatakan negatif dari tuduhan
itu.
Hanya saja, menurut pria asal Lombok, Nusa
Tenggara Barat itu, dirinya tetap dijatuhi hukuman
selama tiga bulan 21 hari oleh pengadilan
setempat sehingga dipenjara di Rumah Merah
Sandakan.
"Saya sebenarnya negatif mengonsumsi shabu
berdasarkan hasil tes urine Jabatan Kimia
Sandakan, tetapi Mahkamah Sandakan tetap
menjatuhi hukuman selama tiga bulan 21 hari,"
katanya.
Wahid bin Abdul Rahim yang baru dua tahun
bekerja di Negeri Sabah itu tepatnya di
perusahaan kelapa sawit Genting Bahagia
Plantation, mengatakan dirinya menjalani
kurungan selama tujuh bulan lamanya karena
diketahui lagi tidak memiliki paspor bekerja di
negara itu.
Padahal, kata dia, dirinya masuk bekerja di
Malaysia secara resmi dengan menggunakan
dokumen keimigrasian (paspor) dari salah satu
perusahaan jasa TKI di kampung halamannya.
"Saya punya paspor dan masuk bekerja di Malaysia
secara legal. Tapi saat paspor saya minta pada
majikan dikatakan tidak ada, makanya saya
dijatuhi hukuman lagi sekitar empat bulan
lamanya," ujarnya.
Ia mengaku menjalani kurungan di Penjara Rumah
Merah Sandakan selama tujuh bulan dan selama
dihukum tidak memiliki apa-apa termasuk pakaian
kecuali pakaian kerja yang dikenakan saat
ditangkap.
Pria ini juga mengatakan akan kembali ke
perusahaan tempatnya bekerja untuk mengambil
pakaian dan gaji yang tidak sempat diterimanya
sebelum ditangkap. (*)
Sumber 14 TKI Dideportasi Malaysia Tersangkut
Kasus Narkoba
BNP2TKI Adakan Bimtek Petugas MonevSosialisasi
Bimbingan Teknis Petugas Monitoring dan
Evaluasi Sosialisasi (Bimtek Monev) Angkatan II
Tahun 2014
BNP2TKI melalui Direktorat Sosialisasi dan
Kelembagaan Penempatan melaksanakan
kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Monitoring
dan Evaluasi Sosialisasi (Bimtek Monev) Angkatan
II Tahun 2014. Kegiatan Bimtek Monev Sosialisasi
dilaksanakan dari 21-23 Mei 2014 yang diikuti
oleh 40 peserta dari BNP2TKI, BP3TKI dan LP3TKI.
Sebelumnya Direktorat Sosialisasi dan
Kelembagaan Penempatan telah melaksanakan
kegiatan Bimbingan Teknis Monitoring dan
Evaluasi Sosialisasi Angkatan I Tahun Anggaran
2014 yang telah dilaksanakan pada 19-21 Maret
2014 yang diikuti oleh 30 peserta.
Kegiatan Bimtek petugas monev sosialisasi dibuka
oleh Deputi Penempatan BNP2TKI Agusdin
Subiantoro, pada Rabu (21/5) malam. Turut hadir
dalam pembukaan petugas Bimtek Monev
Sosialisasi yaitu Direktur Sosialisasi dan
Kelembagaan Penempatan BNP2TKI Yana
Anusasana DE, Kasubdit Sosialisasi Joko
Purwanto, dan Kasubdit Monitoring Evaluasi
Sosialisasi Siswanto.
Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Monitoring
dan Evaluasi Sosialiasi adalah sebuah kegiatan
yang diselenggarakan dengan tujuan agar
seluruh proses Sosialisasi Program Penempatan
dan Perlindungan TKI dapat berjalan dengan baik
melalui metode Komunikasi Informasi dan Edukasi
(KIE), maka perlu dilakukan Monitoring dan
Evaluasi Sosialiasi, yang selanjutnya akan
dituangkan dalam bentuk system aplikasi
Monitoring dan Evaluasi Sosialisasi.
Deputi Penempatan mengatakan dalam
pelaksanaan sosialisasi ada monitoring dan
evaluasi. Harus diketahui dulu apa yang akan
disosialisasikan kemudian dilakukan monitoring
dan evaluasi. Intinya sederhana ada yang
memberi pesan, ada yang menyampaikan pesan
dan ada yang menerima pesan. Sosialisasi
bertujuan untuk memberikan informasi supaya
pihak yang menerima dapat mengetahui dan
memahami pesan yang disampaikan. Sedangkan
pada monitoring dan evaluasi diukur apa yang
disampaikan pada sosialisasi itu sudah sesuai atau
tidak.
"Harus pas betul sampel yang akan dijadikan
monitoring dan evaluasi. Garis besarnya
monitoring dan evaluasi adalah proses
mengumpulkan data dan informasi dari akan,
yang sedang, dan sudah berlangsung dapat
berjalan benar atau tidak pelaksanaanya dan
hasilnya," ujarnya.
Deputi Penempatan menambahkan bahwa
manfaat dari monitoring sosialisasi adalah bisa
dilakukan koreksi jika kegiatan sosialisasi yang
dilakukan salah atau tidak sesuai. Oleh karena itu
monitoring harus dilakukan secara terus menerus
dengan frekuensi tertentu.
Ia menambahkan sedangkan evaluasi merupakan
proses hasil penilaian terhadap kejadian yang
berlangsung atau sudah selesai dan bisa
dilakukan di depan, di tengah atau dibelakang.
Kemudian dinilai dari sisi pencapaian kinerja dan
tujuan serta sasaran hasil sesuai dengan tujuan
akhir dan ini yang paling penting.
"Melakukan monitoring dan evaluasi terlalu
sempit jika berkutat pada proses sosialisasi, kita
ingin jauh daripada itu. Kita ingin lebih
memperluas cakupan, bisa melakukan
penyempurnaan. Penempatan tidak berkutat
pada sosialisasi tapi bisa pelayanan penempatan,
kita harus mampu juga melakukan penilaian
terhadap aktivitas lembaga-lembaga pendukung
penempatan. Kita harus jeli sebagai pelayan dan
pembina lembaga penempatan," tuturnya
Hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi, lanjut
Deputi Penempatan, akan menjadi masukan bagi
pembinaan baik dalam sosialisasi maupun
lembaga penempatan dan lembaga pendukung
penempatan. Monitoring dan evaluasi bukan
hanya mengembangkan aspek sosialisasi tapi
juga pada lembaga pendukung penempatan
lainnya. Jika ini tidak dilakukan maka akan
berjalan seperti biasa saja dan pastinya kita akan
kebanjiran masalah.
"Dalam konteks melakukan pembinaan kita harus
pastikan bahwa orang yang ditempatkan adalah
orang yang berkualitas, berhasil dan tidak
bermasalah. Saat ini kita tidak lagi beroreintasi
kepada kuantitas melainkan berorientasi kepada
kualitas," papar Deputi.
Deputi Penempatan menyatakan bahwa tahun ini
kita mencanangkan kualitas untuk pelayanan
kepada TKI, meningkatkan kualitas pelayanan
dan kualitas pelayannya. Kita tingkatkan kualitas
dengan memberikan pelayanan yang optimal
kepada masyarakat dengan rendah hati dan
ketulusan.
Ia menambahakan karena orientasi ke depan
bukan menempatkan TKI sektor informal yaitu
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Namun
orientasi kita adalah meningkatkan TKI sektor
formal dan skiil. Penempatan harus punya
agenda, dipetakan dan dipastikan untuk
penempatan berikutnya. Ketika permintaan ada
kita sudah bisa menyiapkannya dengan indentias
dan kualifikasinya.
"Kita harus mempunyai petanya agar kita tepat
melakukan sosialisasi, sasaran dan tujuan
sosialisasi juga menentukan. Sehingga sosialisasi
kebijakan penempatan dan perlindungan TKI bisa
tercapai dan dapat di monitoring dan dievaluasi,"
tutupnya.***(Hapipi)
Sumber BNP2TKI Adakan Bimtek Petugas Monev
Sosialisasi
Thursday, May 22, 2014
TIDAK ADA GUNANYA SPLP DIPERPANJANG
1, saat terkena razia oleh jawazat , anda akan tetap dibawa ke Sumaishi untuk proses deportasi meskipun memiliki PASSPOR ASLI atau SPLP YG MASIH BERLAKU
2, hanya yg memiliki IQOMA saja yg bisa bebas dari RAZIA
3, Andai SPLP anda HABIS MASA BERLAKUNYA tidak usah kuwatir saat di sumaishi akan diperbaharui oleh staff KJRI secara otomatis saat anda mendapat jatah pulang.
4, jngan tergoda berduyun duyun ke KJRI untuk memperpsnjang SPLP apalagi menggunakan JASA CALO , krn itu gak ada gunanya dan buang buang waktu.
# sampaikapan anda mau diombang ambingkan oleh orang yg ingin manfaatin anda ?
# HANYAORANG BODOHHHHH yg menyarankan anda untuk memperpanjang SPLP
Sumber Ninik Andriani
Seorang Calon TKI Meninggal DalamPelayaran Parepare-Nunukan
Nunukan (ANTARA Kaltim) - Seorang calon tenaga
kerja Indonesia (TKI) dari Sulawesi Selatan tujuan
Sabah Malaysia meninggal dunia di KM Thalia
dalam pelayaran dari Pelabuhan Parepare,
Sulawesi Selatan menuju pelabuhan di Nunukan,
Kalimantan Utara.
Kapolres Nunukan, AKBP Robert Silindur
Pangaribuan di Nunukan, Selasa, membenarkan
adanya laporan dari Kepolisisn Sektor Kawasan
Pelabuhan (KSKP) soal seorang calon TKI
meninggal dunia di KM Thalia dalam pelayaran ke
Kabupaten Nunukan.
Robert menjelaskan berdasarkan informasi yang
diperoleh, korban meninggal dunia pada Senin
(19/5) sekitar pukul 20.30 Wita akibat sakit asma
dan diabetes yang dideritanya.
Kapolres Nunukan menerangkan korban yang
bernama Ambo bin Elmi (50) asal Kabupaten
Bulukumba, Sulawesi Selatan telah lama bekerja di
Sabah Malaysia dan pulang ke kampung
halamannya untuk berobat.
"Namun ketika masih dalam perawatan, yang
bersangkutan memilih kembali ke Malaysia untuk
bekerja," jelas Robert Silindur kepada wartawan.
Secara terpisah, Kepala KSKP Pelabuhan Tunon
Taka Kabupaten Nunukan, Iptu Indramawan
Kusuma di Nunukan, Senin, mengungkapkan
informasi dari anak korban bernama Ahmad (28)
bahwa orang tuanya masih tampak sehat selama
pelayaran dari Pelabuhan Nusantara Parepare yang
berangkat sejak Sabtu (17/5) malam.
"Korban masih jalan-jalan selama di kapal. Tiba-tiba
pada malam itu, korban memberi tahu anaknya
bahwa dirinya tidak kuat lagi dan jangan
dibuang," ujar Indramawan menirukan pernyataan
anak korban kepada kepolisian.
Indramawan Kusuma menyatakan korban
dimakamkan di Kabupaten Nunukan atas
persetujuan pihak keluarga. (*)
Sumber Seorang Calon TKI Meninggal Dalam
Pelayaran Parepare-Nunukan
Arab Saudi Ancam takLagi Terima TKI
INILAHCOM. Riyadh -- Dewan Kamar
Dagang Arab Saudi menolak permintaan
Indonesia untuk menaikan gaji tenaga
kerja sampai 1.900 rial, atau Rp 5,8 juta,
dan mengancam tak mengeluarkan visa
kerja untuk TKI.
Mengutip sumber di Dewan Kamar Dagang Arab
Saudi, Saudi Gazette memberitakan delegasi
serikat pekerja industri Indonesia meminta
kenaikan 1.500 riyal, atau Rp 4,6 juta, per bulan
dan 400 riyal (Rp 1,2 juta) untuk setiap Jumat.
Arab Saudi hanya sanggup menggaji tenaga
kerja Indonesia (TKI) 1000 riyal, atau Rp 3 juta,
dan tambahan 200 riyal (Rp 600 ribu) untuk
kerja empat kali pada Jumat.
Sumber itu mengatakan Arab Saudi juga tidak
akan memberikan visa kerja kepada TKI, jika
perjanjian soal gaji tidak tercapai. Sedangkan
perusahaan perekrutan tenaga kerja di Arab
Saudi mengatakan Indonesia sedang berusaha
mengeksploitasi warga Saudi.
"Jika Indonesia tidak menerima gaji yang
ditawarkan, kami akan mendatangkan tenaga
dari negara lain; Filipina, Sri Lnaka, Maroko, dan
India," ujar Faisal Al-Harandahah, pengusaha
penyedia tenaga kerja di Arab Saudi.
Al-Haradahah juga mengatakan Indonesia adalah
pecundang terbesar, sejak Arab Saudi menjadi
pasar terbesar tenaga kerja. Sedangkan Dr
Mufarrej Al-Huqbani, wakil menteri tenaga kerja
Arab Saudi, mengatakan, Departemen Tenaga
Kerja Arab Saudi telah menanda-tangani
perjanjian dengan tiga negara dalam bidang
perekrutan tenaga kerja. Sedangkan 14 negara
lainnya berjanji akan mengekspor tenaga
kerjanya ke Arab Saudi.[tst]
Sumber Arab Saudi Ancam tak
Lagi Terima TKI
Subscribe to:
Posts (Atom)