| Radar Berita TKI

Sabtu, 19 Juli 2014

Kesaksian Horor Warga Ukraina Sesaat Setelah Pesawat MH17 Meledak

Kesaksian Horor Warga Ukraina Sesaat Setelah Pesawat MH17 Meledak

Kiev - Warga Ukraina, Irina Tipunova tak pernah menyangka ada sejumlah benda berterbangan jatuh ke atap rumahnya. Bahkan sampai menembus genteng dan masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya nenek 65 tahun itu ketika melihat yang jatuh dari langit adalah potongan tubuh serta sejumlah benda serpihan dari ledakan pesawat maskapai Malaysia Airlines MH17 yang ditembak roket di atas udara Ukraina Timur, tepatnya di antara kawasan Krasni Luch, Luhansk dan Shakhtarsk, dekat Donetsk. Donetsk adalah kota yang dikuasai pihak pemberontak pro- Rusia. "Saya awalnya mendengar suara ledakan dan sedikit ada getaran. Kemudian benda-benda mulai berjatuhan," cerita Irina yang menjadi salah satu warga yang bersaksi atas tragedi MH17, seperti dimuat Reuters, Sabtu (19/7/2014). "Dan kemudian saya mendengar suara benda jatuh dan mendarat di dapur. Atapnya rusak," katanya sambil menunjukkan lubang menganga akibat potongan tubuh yang jatuh. Kata Irina itu, ada jasad wanita tak berbusana yang terbaring di dalam rumahnya, tepatnya di samping tempat tidurnya. Selain di dalam rumah, Irina juga melihat sejumlah jasad yang terbaring di luar rumahnya. Tepatnya di ladang gandum, lokasi jatuhnya pesawat, yang terletak sekitar 100 meter dari rumahnya. Wanita itu mengaku sangat terguncang melihat semua penampakan tersebut. "Tubuh- tubuh itu masih di sini, para petugas segera mengevakuasinya," ujar Irina. Warga lainnya juga terkaget- kaget ketika baru saja membuka pintu rumahnya untuk keluar. Tiba-tiba ada sejumlah benda dan potongan tubuh yang jatuh dari langit. Potongan logam, bagasi, dan pecahan bagian depan pesawat dilaporkan jatuh di sebidang tanah perkebunan bunga matahari, yang letaknya sekitar 1.000 meter dari rumah Irina. Ada 298 orang yang berada di Boeing 777 dengan rute penerbangan dari Amsterdam, Belanda menuju Kuala Lumpur, Malaysia itu. Terdiri dari 283 penumpang dan 15 kru pesawat. Hingga kini, belum diketahui pihak mana yang bertanggung jawab. Baik pemerintah Ukraina, separatis pro-Rusia di Ukraina membantah sebagai pelakunya. Baca juga:↓

Pasangan Ini Nyaris Jadi Korban Tragedi Pesawat MH17

Obama: MH17 Ditembak dari Wilayah Kekuasaan Pemberontak Pro-Rusia

Pesan Terakhir Gerda WNI Penumpang MH17 Sebelum Pesawat Dirudal Sumber↓

Tim DVI Ambil Data Antemortem Korban MH17 Asal Medan

Tim DVI Ambil Data Antemortem Korban MH17 Asal Medan

Medan: Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumatra Utara (Sumut) mengambil data antemortem dan DNA dari keluarga Hendry, salah satu korban jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 di perbatasan Ukraina. Petugas melakukan pengambilan data keluarga di rumah mereka yang ada di Jalan Garuda nomor 28A, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Medan, Sumut, Sabtu 919/7/2014). Selain mengambil data-data milik keluarga korban berupa air liur, darah dan rambut, tim juga mengambil foto korban sesaat sebelum menaiki pesawat. Nantinya, data ini akan dibawa ke Ukraina dan akan dibandingkan dengan data antermortem milik korban. "Nantinya seluruh data ini akan dikirim untuk memudahkan proses identifikasi korban pesawat MH17," kata Kombes Polisi Prio Kuncoro, Kepala Bidang Dokumen Kesehatan Polda Sumut kepada wartawan. Hendry merupakan salah satu dari 12 WNI yang menjadi penumpang pesawat nahas Malaysia Airlines MH17 tujuan Amsterdam-Malaysia yang jatuh di perbatasan Ukraina. Diduga, pesawat tersebut jatuh karena ditembak roket. Setidaknya sebanyak 298 orang yang berada dalam pesawat tewas. (LOV)

Jumat, 18 Juli 2014

Separatis Incar Pesawat Militer Ukraina, Mengapa MH17 Tidak Alihkan Rute?

Kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH17 di wilayah udara Ukraina menimbulkan pertanyaan. Apa penyebab pesawat sipil tersebut menempuh rute penerbangan di wilayah perang? Pertanyaan itu mengemuka pascameningkatnya konflik antara pasukan Ukrainia melawan milisi pro-Rusia. Situs berita Russia Today menulis bahwa dalam beberapa hari belakangan, milisi berhasil menjatuhkan tiga pesawat militer Ukrainia. College Athletics Gear Fanatics.com/College_Gear "Masih ada pertanyaan untuk dijawab semisal mengapa pesawat ini terbang di atas area itu, terlepas pesawat tersebut terbang di jalur penerbangan yang benar. Pesawat itu terbang di atas wilayah perang dimana misil-misil telah ditembakkan," ujar seorang blogger dan penulis, Neil Clark, dalam sebuah wawancara di Rusia Today. Kini, maskapai dan regulator penerbangan membuat pernyataan Ukrainia menjadi zona yang tidak dilalui. Walau sebelum tragedi tersebut, rute melalui wilayah Donetsk dianggap sebagai jalur aman untuk penerbangan sipil terlepas dari konflik di wilayah daratannya. Pekan lalu, pihak Ukraina sebenarnya telah menutup ruang penerbangan dengan ketinggian 7.900 meter ke bawah. Namun, MH17 terbang di ketinggian 10.600 meter. Dalam perang melawan pasukan Ukraina, milisi menggunakan senjata antipesawat terbang seperti 'shoulder-fired SAMs' yang mampu mencapai target pada ketinggian 3.500 meter. Dengan kekuatan senjata milisi, tepat apabila maskapai penerbangan dan otoritas penerbangan Ukraina untuk mengizinkan pesawat terbang tinggi di atas wilayah terlarang tersebut. Ternyata, penerbangan dari Eropa menuju Asia Tenggara melalui Ukraina memberikan keuntungan berlebih. Pertama, jalur tersebut adalah jalur terpendek penghubung negara- negara di Eropa menuju Asia Tenggara. Kedua, jalur yang lebih pendek berarti memberikan keuntungan lebih karena konsumsi bahan bakarnya semakin sedikit. Keuntungan-keuntungan tersebut menyebabkan ratusan penerbanan terbang setiap harinya melalui Ukraina sebelum meningkatnya konflik antara Ukraina dengan milisi. Situs berita tersebut mengatakan yang aneh dari MH17 adalah jalur penerbangannya berbeda dari jalur biasanya di wilayah udara Ukraina. Berdasarkan data flightware.com, sebuah website pelacak lalu lintas penerbangan sipil, penerbangan pada hari Kamis (kemarin) telah dialihkan sekitar 200 KM utara dari jalur penerbangan Malaysia Airlines Boeing 777 yang telah digunakan beberapa hari lalu. Dan penerbangan tersebut diarahkan melaui daerah perang di Donetsk. Organisasi penerbangan sipil internasional (ICAN) mempertimbangkan bahwa pengendali lalu lintas udara Ukraina bertanggung jawab atas penerbangan di wilayah tersebut. Di tengah suasana konflik, kebanyakan operator menghindari terbang di wilayah Crimea (wilaya konflik Ukraina dan Rusia). MH 17 terbang di rute biasanya melalui Laut Azov, barat laut Crimea atau melalui Laut Hitam menujut utara. Jika penerbangan melalui Laut Azov tidak tersedia kemarin, operator kemungkinan disarankan pengontrol lalu lintas Ukraina untuk mengalihkan penerbangan lebih jauh ke utara. Dalam kesempatan terspisah, Menteri Transportasi Malaysia Datuk Seri Liow Tiong Lai mengatakan bahwa Malaysia Airlines telah penggunakan rute tersebut bertahun-tahun dan selalu selamat. Liow menambahkan bahwa 15-16 maskapai Asia Pasifik bahkan beberapa maskapai dari Eropa menggunakan rute tersebut. "Tidak ada instruksi di menit- menit terakhir untuk mengubah jalur penerbangan ke rute yang berbeda," kata Liow saat memberikan keterangan pers. Sebelumnya, pesawat Malaysia Airlines MH 17 ditembah jatuh di wilayah udara Ukraina. MH 17 terbang dari Amsterdam, Belanda, menuju Kuala Lumpur Malaysia. MH 17 mengangkut 154 Warga Negara Belanda, 27 Australia, 43 Malaysia (termasuk 15 awak), 12 Indonesia, dan sembilan Inggris. Penumpang lainnya dari Jerman, Belgia, Filipina, dan Kanada.

Kamis, 17 Juli 2014

BNP2TKI Akan Akhiri Moratorium TKI Arab Saudi

BNP2TKI Akan Akhiri Moratorium TKI Arab Saudi

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada akhir 2014 akan menyelesaikan moratorium atau penghentian sementara penempatan TKI informal di Arab Saudi, setelah ditandatanganinya nota kesepahaman oleh kedua negara. "Secara operasional kami sementara melakukan perbaikan penyiapan TKI agar ketika dikirimkan berkualitas. Kami pun sementara mempersiapkan instrumen perlindungan bagi TKI informal yang akan bekerja di sana," kata Deputi Penempatan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro, di Jakarta, Kamis. SuperCap Balancing MOSFET www.aldinc.com Dia mengatakan, moratorium TKI informal ini terjadi sejak 2011 karena belum ada perjanjian antara Indonesia dan Arab Saudi sehingga ketika terjadi masalah, sulit diselesaikan karena tidak diatur dalam kesepakatan. Dia mencontohkan, pemerintah setempat memandang seorang pekerja rumah tangga tidak dilindungi hukum Arab Saudi, padahal hukum di sana mengharuskan setiap pekerja menyesuaikan dengan hukum yang berlaku. "Tetapi formal legalnya TKI informal tidak dilindungi oleh hukum setempat. Karena itu kami mendorong kerja sama adanya hukum formal yang diturunkan dalam sebuah perjanjian kerja penempatan, perjanjian penempatan serta perjanjian kerja antara TKI dengan majikan. Ini sudah ditandatangani," katanya. Dia menambahkan, BNP2TKI sementara mempersiapkan mekanisme perjanjian kerja yang akan mengikat antara TKI dengan majikan berkaitan dengan hak dan kewajiban dua pihak. Beberapa butir yang sudah disepakati pemerintah setempat antara lain, waktu libur TKI namun tetap bekerja akan diganti dengan uang, bisa berkomunikasi, membayar upah melalui perbankan, adanya unsur perlindungan serta upah yang lebih baik lagi, kata dia. "Kalau persiapannya sudah matang secepatnya ditindaklanjuti. Perkiraan akhir tahun ini sudah bisa terealisasi," katanya. (ar)
Sumber↓

TKI asal Sukabumi Tewas Terbakar di Arab Saudi

TKI asal Sukabumi Tewas Terbakar di Arab Saudi

Sukabumi: Tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kecamatan Gegerbitung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, meninggal di negara tempat bekerjanya yakni Arab Saudi. TKI bernama Ade tersebut tewas setelah tubuhnya terbakar akibat ledakan gas saat sedang memasak. "Saya mendapat kabar almarhumah mengalami kecelakaan saat bekerja itu justru dari saudaranya dan informasinya jenazah Ade saat ini akan dipulangkan ke kampung halamannya," kata kerabat korban, Enih, di Sukabumi, Kamis (17/7/2014). Diketahui, Ade, 35, merupakan warga Kampung Bongah Rt 04/04, Desa Gegerbitung. Ia meninggal karena kecelakaan kerja pada Jumat (11/7/2014) waktu setempat. Tubuh pahlawan devisa itu terbakar akibat ledakan gas untuk memasak hingga apinya menyambar tubuh Ade. Keluarga majikannya yang melihat kejadian tersebut sempat membawa Ade ke salah satu rumah sakit di Arab Saudi untuk menjalani pengobatan, tapi karena luka bakar yang parah akhirnya Ade meninggal. "Kami juga berterima kasih kepada majikannya yang telah mengurusi segala kebutuhan almarhumah. Karena, Ade sudah lama bekerja pada majikannya yang dikenal baik itu," katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Supena, mengatakan pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan bahwa ada TKW yang meninggal di Arab Saudi karena kecelakaan kerja. Dengan adanya informasi tersebut, pihaknya akan segera memeriksa dan mencari tahu alamat TKW itu di Arab Saudi untuk membantu dalam memulangkan ke Tanah Air. "Kami juga akan membantu korban perihal haknya jika belum diberikan majikannya. Selain itu, asuransinya pun harus diberikan oleh perusahaan yang memberangkatkan Ade karena korban meninggal karena kecelakaan kerja," katanya. (Antara) (PRI)

Sumber↓

Ratusan WNI di Malaysia Ditangkap Saat Akan Mudik

Ratusan WNI di Malaysia Ditangkap Saat Akan Mudik

Johor Baru - Aparat keamanan Malaysia menangkap ratusan warga negara Indonesia yang akan meninggalkan negara itu secara ilegal, Kamis pagi, 17 Juli 2014. Pemerintah Malaysia telah memperkirakan akan banyaknya imigran ilegal yang mudik untuk merayakan Lebaran lewat jalur-jalur ilegal sehingga memperketat operasi di wilayah tersebut. Marine Operations Force (MOF) menangkap kapal cepat sekitar pukul 2 dinihari dekat Bandar Penawar, Johor Tenggara. Mereka mendapati 114 imigran asal Indonesia. Tekong alias pemilik kapal dan asistennya ditangkap. »Kami akan mengintensifkan patroli saat ini ketika sebagian besar imigran berusaha kabur menggunakan saluran ilegal,” kata Deputi Komandan MOF Region II N. Kalai Chelvan Nadarajan.

Free Honeymoon Fund
http://www.HoneyFund.com

Dia menambahkan, si tekong kapal sudah masuk daftar pencarian polisi selama setahun terakhir. Dia tercatat kerap memasukkan imigran secara ilegal dengan kapal ferinya. Adapun di Kuala Langat, Selangor, sebanyak 30 WNI ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di 3,1 mil laut barat daya Sungai Air Itam, Kelanang, Penang. Kepala APMM Klang Mohd Aliyas Hamdan mengatakan pihaknya mendapat informasi soal kapal mencurigakan yang bergerak cepat di radar sistem pengawasan laut Malaysia sekitar pukul 05.30. Mereka lalu ditangkap oleh kapal patrol APMM. »Kapal patrol APMM 'Petir' dikerahkan setelah sebuah kapal mencurigakan terdeteksi bergerak cepat di lepas pantai Kelanang,” kata Aliyas. Kapal fiber berwarna biru dengan mesin Mercury 55 HP dan Mariner 55 HP itu berisi 30 warga Indonesia, terdiri atas 23 laki-laki, termasuk juru mudi; lima wanita' seorang anak laki-laki berusia 6 tahun; dan seorang bayi perempuan berusia 10 bulan. »Semuanya tidak mengenakan rompi penyelamat,” kata Aliyas dalam jumpa pers di markas APMM, Klang. Pihak KJRI Johor kerap mengimbau WNI untuk tidak menggunakan jalur ilegal untuk kembali ke Indonesia. Jalur tersebut tidak saja digunakan oleh imigran ilegal, tetapi juga WNI yang memiliki dokumen resmi. Tarif yang berlaku juga lebih mahal ketimbang jalur resmi.

NEW STRAIT TIMES | NATALIA SANTI
Sumber ↓

Banyak TKI yang Keluar Negeri Tak Sehat

Suasana pemberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI)

Jakarta - Ada dua permasalahan yang dialami tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri saat ini yakni tidak punya keahlian dan tidak sehat secara fisik karena sudah terinfeksi berbagai penyakit sejak dari Tanah Air. "Ketika sampai di luar negeri banyak sekali TKI yang terindikasi penyakit seperti TB, dan lain-lain," kata Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Reyna Usman, kepada wartawan di kantornya, Kamis (17/7). Menurut Reyna, banyak TKI yang sakit di luar negeri karena tidak ketatnya tes kesehatan yang dilakukan lembaga seleksi calon TKI keluar negeri selama ini. "Lembaga yang melakukan tes kesehatan calon TKI selama ini dikelola swasta yang dikontrol oleh Kementerian Kesehatan. Kita akan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar lembaga-lembaga ini diaudit dan ke depan perlu disertifikasi," kata dia. Reyna mengatakan, sampai akhir tahun 2013, ada 33.000 TKI di Malaysia yang mengidap berbagai penyakit yang sebenarnya sudah terjangkit sejak dari Tanah Air. "Macam-macam penyakitnya, tidak enak saya sebut di sini," kata dia. Reyna berharap semua calon TKI yang dikirim ke luar negeri harus sehat secara fisik dan jiwa. Selain itu, calon TKI yang dikirim harus mempunyai keahlian. "Semua yang dikirim harus mempunyai keahlian," kata dia. Data yang dikumpulkan Suara Pembaruan, menyebutkan, banyaknya orang yang mengidap penyakit menjadi TKI di luar negeri karena perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) mengejar keuntungan yang besar. Semakin banyak calon TKI yang mereka kirim ke luar negeri semakin untung yang mereka peroleh. Penulis: E-8/JAS Sumber: ↓

Beberapa Masalah Pokok Sering Dihadapi TKI Pelaut Perikanan

Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Gatot Abdullah Mansyur menyebutkan beberapa masalah pokok yang sering dihadapi TKI Pelaut Perikanan. Di antaranya gaji TKI Pelaut Periknan lebih kecil dibandingkan dari gaji Pelaut lainnya. “Gaji Pelaut Perikanan kita sebesar 150 dolar AS per bulan. Masih lebih rendah dibandingkan Upah Minimum Regional (UMR) buruh di Bekasi,” sebut Gatot. Gaji yang diterima TKI Pelaut Perikanan ini, lanjut Gatot, juga terkadang tak sesuai dengan kontrak kerja. Bahkan yang lebih buruk tidak dibayarkan gajinya. Pembayaran gaji nelayan atau TKI Pelaut Perikanan ini juga tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya gaji dikirim ke agensi di Indonesia, dipotong untuk biaya agensi, dan sisanya dikirim pada keluarganya. Dia tambahkan, ada juga kasus diskriminasi penggajian, yakni ABK Uruguay menerima 600 dolar AS, sedangkan gaji ABK Indonesia hanya 180 dolar AS. “Masalah mendasar yang terjadi dengan TKI Pelaut Perikanan atau nalayan kita adalah, banyaknya TKI yang belum bisa berbahasa Inggris, serta kurang kompeten di dalam menggunakan alat penangkap ikan,” ungkap Gatot. Masalah-masalah lainnya, kata Gatot, adanya pelanggaran wilayah laut yang menyebabkan banyak TKI Pelaut Perikanan ditangkap dan dimasukkan dalam penjara imigrasi. Kemudian pemilik kapal kebanyakan tidak bertanggungjawab terhadap TKI nalayan ketika kapal melanggar wilayah laut dan TKI ditangkap oleh otoritas setempat. Namun permasalahan umumnya TKI belum terlatih bekerja di laut sebagai nelayan. Umumnya mereka beranggapan seperti bekerja di tambak- tambak ikan. Belum lagi mereka juga harus dilatih berenang dan pengetahuan tentang bekerja di laut, sehingga tidak jarang banyak dijumpai kasus tenggelamnya TKI saat berada di laut. “BNP2TKI menyambut baik keinginan HNSI bekerjasama dalam bentuk nota kesepahaman ini. Dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman ini dalam rangka mendorong dan memfasilitasi pengembangan, peningkatan kualitas dan kualifikasi nelayan Indonesia untuk TKI Pelaut Perikanan dan pemberian perlindungan yang optimal,” kata Gatot.
Sumber ↓

Ayah durjana perkosa anak kandung selama istri jadi TKI

Ayah durjana perkosa anak kandung selama istri jadi TKI

Warga Jalan Cinta Rakyat, Karang Sari, Medan mengamankan Tolip (40), Rabu (16/7) malam. Laki-laki itu diserahkan ke polisi karena tega memerkosa putri kandungnya, B (17). Kelakuan bejat Tolip terbongkar setelah B yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA ingin berkirim surat ke ibunya Wiwi (38). Sejak 8 tahun lalu, sang ibu memang bekerja sebagai TKI di Malaysia. Agen Bola Online AgenSoccerIndo.com Dalam surat yang dikirimnya, B mempertanyakan apakah dia anak tiri atau anak kandung. Remaja ini juga menceritakan kejadian yang dialaminya selama Wiwi bekerja di Malaysia. "Dia minta tolong mengirimkan surat kepada ibunya. Di situlah terbongkarnya. Dia curhat sama aku sambil nangis, bahwa dia diperkosa ayahnya," cerita Indah, teman B. Ibunya yang mendapat surat itu langsung pulang dari Malaysia. Kegaduhan pun terjadi. Warga yang baru pulang tarawih pun mengamankan Tolip. Perkosaan yang dilakukan Tolip ternyata bukan sekali. Menurut pengakuannya, dia telah 15 kali memerkosa B. Perbuatan itu dilakukannya sejak 4 tahun yang lalu. "Aku melakukannya di rumah, saat dia habis mandi ataupun hendak pakai baju," aku buruh bangunan ini. Saat ditanyai, Tolip mengaku tega memperkosa putrinya B lantaran tidak bisa menahan nafsu. "Aku tergiur, karena sudah lama hasratku tidak tersalurkan setelah istriku bekerja di Malaysia," jelasnya di Polsek Medan Baru. Polisi yang mendapat informasi mengenai kejadian itu membawa Tolip ke Mapolsek Medan Baru. "Kami masih memeriksa pelaku," kata Kapolsek Medan Baru Kompol Nasrun Pasaribu saat dikonfirmasi. Nasrun menambahkan, Tolip kemungkinan akan dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 81 UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 285 KUHP tentang Pemerkosaan, dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT). "Ancaman hukumannya penjara minimal 15 tahun," jelas Nasrun.
Sumber ↓

Rabu, 16 Juli 2014

Delapan WNI tertangkap akibat gunakan jalur ilegal

ilustrasi Sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang dideportasi dari Malaysia, menunggu pendataan imigrasi, di pelabuhan internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Kepulauan Riau. (ANTARA/ Yusnadi Nazar)

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Delapan warga negara Indonesia tertangkap pihak Maritim Malaysia di Perairan Batu Pahat, Johor, akibat menaiki kapal bot pancung ke perairan Batam melalui jalur ilegal. "Delapan WNI yang ditangkap itu terdiri dari tujuh pria dan satu wanita. Semuanya tidak dilengkapi dokumen perjalanan resmi," ungkap Konsul Kepolisian KJRI Johor Bahru, Kompol Endro Sulaksono saat menjelaskan kepada Antara, Rabu. Tim satgas KJRI Johor Bahru telah melakukan upaya perlindungan WNI dengan mendatangi delapan WNI dan berbicara dengan mereka. Menurut pengakuan para WNI tersebut, mereka memilih jalur ilegal untuk ke Indonesia karena tidak memiliki dokumen paspor. Mereka rata-rata telah menyerahkan uang sebesar 700 hingga 1.500 ringgit setara Rp2,5 juta hingga Rp5,4 juta kepada agen yang tidak menjamin keselamatan sesuai yang dijanjikan. Terkait kasus ini, tim Satgas KJRI Johor juga telah menemui pihak Maritim Johor guna mendapatkan informasi lebih lanjut. "Berdasarkan informasi dari Azhar selaku penyidik Maritim Johor (di Indonesia seperti Badan Keamanan Laut-red) bahwa pihaknya segera menyelesaikan proses penyidikan guna kepastian hukum," ungkapnya. Dari penangkapan tersebut terdapat WNI berusia lanjut dan di bawah umur. Kedua orang tersebut, oleh tim Satgas dimohonkan untuk segera dipulangkan atas dasar kemanusiaan. Permintaan tersebut disambut positif oleh pihak Maritim Johor dan mereka segera berkoordinasi dengan jaksa agar segera mendapatkan persetujuan. Sementara itu, ke-8 WNI yang ditangkap tersebut di antaranya adalah seorang perempuan bernama Zaenab (40), asal Lombok. Sedangkan tujuh lelaki yaitu Suma (20) asal Lombok, Ramli (23) asal Lombok, Sahdan (37) asal Lombok, Sukar (15) asal Lombok, Nurokhim (27), asal Blitar, Madi (65) asal Madura dan Misna (30) asal Majalengka. Atas kejadian tersebut, delapan WNI itu dapat dijerat dengan Undang-Undang imigrasi sebagai pendatang asing tanpa izin (PATI) dengan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun. (N004/T007)
Editor: Ruslan Burhani
Sumber ↓

MoU Penempatan BMI di Kuwait Belum Beri Jaminan Perlindungan

MoU Penempatan BMI di Kuwait Belum Beri Jaminan Perlindungan

Salah satu negara di timur tengah yang telah memiliki kesepakatan Memorandum Saling Pengertian/ Memorandum of Understansing (MoU), tentang penempatan tenaga kerja adalah Kuwait. MoU yang telah ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Kuwait sejak tanggal 30 Mei 1996 hingga sekarang juga masih berlaku. Bahkan, memorandum tersebut tidak butuh ratifikasi karena secara otomatis akan terbaharui tiap 4 tahun sekali. Meski MoU telah ada, apakah perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia (BMI) terjamin? Berdasarkan portal Basis Data Perjanjian Internasional milik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang beralamat di www.treaty.kemlu.go.id, diketahui bahwa MoU yang ditandatangani di Jakarta itu belum memberikan ketegasan perlindungan terhadap BMI. Hal ini tercermin dari tidak adanya rincian undang-undang atau peraturan hukum tegas yang melindungi hak-hak BMI di Kuwait. Selama ini, BMI masih memakai peraturan hukum tenaga kerja sektor domestik negara setempat yang diatur melalui Peraturan Menteri Nomor 1182 tahun 2010. Peraturan tersebut juga lebih menitikberatkan pada prosedur memperoleh izin bagi tenaga kerja sektor domestik, bukan pada perlindungan BMI. Pihak Kemlu sendiri menyatakan bahwa hingga saat ini perjanjian bilateral penempatan dan perlindungan BMI masih terus berjalan. Berdasarkan hasil permintaan informasi tertanggal 10 Juli 2014 dengan nomor surat SKET/ DM/631/07/2014/53, Kemlu menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan terakomodasikannya pasal- pasal terkait perlindungan hak-hak BMI sektor domestik di Kuwait. Kabar gembiranya, Pemerintah Kuwait saat ini sedang mempertimbangkan untuk menggantikan sistem sponsorship (kafala) dengan alternatif lainnya, yang akan dipegang langsung oleh Kementerian Urusan Sosial dan Ketenagakerjaan Kuwait. Sistem tersebut dirasakan sangat membatasi ruang gerak tenaga kerja asing, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor domestik/ informal.
Sumber↓

Selama Tujuh Bulan, 2.723 Warga Subang Pilih Jadi TKI

Selama Tujuh Bulan, 2.723 Warga Subang Pilih Jadi TKI

SUBANG - Kabupaten Subang Jawa Barat layak disebut basis Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ini dibuktikan masih tinggi warga memilih bekerja di luar negeri, ketimbang di negeri sendiri. Sulitnya mencari pekerjaan, serta rendahnya upah minimum menjadi alasan warga harus jauh meninggalkan keluarganya demi mencari nafkah di negara asing. Selama kurun waktu tahun 2014, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Subang tercatat telah memberangkatkan sebanyak 2.723 orang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke sejumlah negara. Jumlah tersebut baru 40 persen dari jumlah TKI yang diberangkatkan pada tahun 2013 lalu. Kepala Disnakertran Kabupaten Subang, Kusman Yuhana Natasaputra MSi menuturkan, hingga tanggal 15 Juli tahun 2014, ada sebanyak 2.723 orang pekerja asal Kabupaten Subang yang berangkat sebagai tenaga kerja di luar negeri. "Hingga bulan Juli, ada sebanyak 2.723 orang yang berangkat ke 10 negara di kawasan Timur Tengah dan Asia, seperti Bahrain, Brunei Darusalam, Hongkong, Malaysia dan Saudi Arabia," ujar Kusman kepada Pasundan Ekspres (JPNN Grup), Selasa (15/7). Dari 10 negara tujuan tenaga kerja asal Subang, Taiwan menjadi favorit dan terbanyak. Sebanyak 1.643 orang TKI memilih negara Taiwan mencari nafkah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 173 orang TKI tercatat sebagai tenaga formal. "Taiwan didominasi pekerja informal, yaitu sebanyak 1.470 orang TKI. Dengan perincian perempuan 1.461 dan laki-laki 9 orang," jelasnya. Adapun data keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Subang yang terdaftar di Disnakertrans, Bahrain sebanyak 54 orang, Brunei Darusalam 9 orang, Hongkong 180 orang, Malaysia 55 orang, Oman sebanyak 370 orang, Qatar sebanyak 72 orang, Saudi Arabia 1 orang, Singapura 222 orang, Taiwan 1.643, dan Uni Emirat Arab sebanyak 117 orang. "Dari keseluruhan yang diberangkatkan tahun 2014, didominasi tenaga kerja informal sebanyak 2.532 orang. Sedangkan tenaga kerja formal sebanyak 191 orang," tegasnya. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, keberangkatan TKI tahun ini baru sebanyak 40 persen dari keberangkatan tahun lalu. “Tahun 2013 yang diberangkatkan sebanyak 6.684 orang," pungkasnya.
Sumber ↓

21 TKI Korban Peyekapan di Batam Dipulangkan ke NTT

21 TKI Korban Peyekapan di Batam Dipulangkan ke NTT

Kupang: Sebanyak 21 orang tenaga kerja wanita asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban penyelundupan orang dan penyekapan di Batam, Rabu (16/7/2014) dini hari, dipulangkan ke Kupang, NTT. Kasus penyekapan ini terungkap setelah dua orang korban diantara mereka berhasil kabur dengan melompat dari pagar pada sebuah bagunan tempat penyekapan di kawasan perumahan Legenda Malaka, Kecamatan Kota Batam. Kemudian mereka meminta perlindungan di Pastoran Batam. Hingga kini ke-21 orang korban ini masih diamankan di Kupang untuk selanjutnya memberikan keterangan pada Polda NTT. Dengan menggunakan penerbangan pesawat pukul 23.00 WITA, 21 tenaga kerja wanita tersebut tiba di Bandara Kupang. Ke-21 orang korban penyelundupan orang ini langsung diantar ke Kupang oleh Romo Paskalis bersama aparat kepolisian dari tim Mabes Polri. Di ruang tunggu Bandara L-Tari Kupang, para korban penyelundupan orang ini masih terlihat trauma dengan kasus penyekapan yang menimpa mereka. Kemudian pengurus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan bimbingan dan arahan kepada korban untuk tetap fokus dalam memberikan keterangan kepada penyidik Polda NTT, atas kasus yang menimpa mereka. Setelah mendapatkan pengarahan para korban penyelundupan orang ini kemudian dibawa menuju bus untuk selanjutnya ditampung sementara di Kupang. Romo Paskalis mengatakan, sebelumnya puluhan wanita korban penyelundupan ini siap diseludupkan keluar negeri oleh salah seorang pelaku yang sudah dikantonggi identitasnya, namun upaya penyelundupan ini tidak tercapai setelah dua orang diantara korban penyekapan berhasil kabur. Kasus ini terungkap setelah Romo Paskalis yang melindunggi korban melaporkan kepada aparat kepolisian polda setempat, untuk melakukan penggerebekan, dan saat pengrebekan ditemukan puluhan wanita disekap dalam ruangan tertutup.

Sumber↓

Selasa, 15 Juli 2014

TKI harus paham hukum di Arab

Cirebon (ANTARA News) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengingatkan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di negara-negara di Timur Tengah memahami sistem hukum dan budaya di negara itu agar tidak terkena hukuman. "Hampir 90 persen TKI yang bermasalah dengan hukum di Timur Tengah disebabkan pelanggaran akhlak atau moral karena di negara itu ada aturan ketat soal hubungan pria dan wanita serta hukuman pidana bagi yang dianggap menggunakan sihir," kata Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur usai mengunjungi Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Kamis. Ia menjelaskan, TKI yang akan ditempatkan di negara dengan penerapan hukum Islam, harus benar-benar paham larangan apa saja yang diberlakukan di sana yang sebenarnya jika dilakukan di Indonesia tidak sampai menyeret ke dalam penjara. "Pacaran dianggap sebagai kejahatan dan bisa masuk penjara. Banyak TKI yang belum siap dengan perbedaan budaya dan sistem hukum di negara Timur Tengah," katanya. Ia mencontohkan ada TKI asal Cirebon yang menjadi sopir di Arab Saudi ketahuan mempunyai kertas yang diduga berisi tulisan sihir di pecinya sehingga diseret ke pengadilan dan jika terbukti maka ancaman bisa hukuman mati. "Hakim tidak paham dengan tulisan arab yang ada di kertas itu sehingga nyaris sang sopir dihukum, tetapi setelah didatangkan petugas kita, tulisan itu bisa dijelaskan sebagai sebuah pesan dalam bahasa Cirebon dengan arab gundul," katanya. Oleh karena itu, saat Gatot menjadi Dubes di Arab Saudi, sudah disiapkan petugas yang mampu membaca tulisan arab gundul untuk bahasa Jawa, Sunda, Madura dan Cirebon. Sebelumnya Gatot adalah Konsul Jenderal Jeddah sejak 13 Februari 2007 dan naik menjadi Dubes Arab Saudi pada 21 Januari 2010 sehingga total sudah tujuh tahun bergelut dengan persoalan TKI di Arab Saudi. Ke depan, menurut Gatot, TKI yang dikirimkan harusnya TKI yang berkualitas sehingga mengurangi kasus-kasus TKI bermasalah. "Perlu ada seleksi yang ketat dan pelatihan yang lebih baik sehingga mereka yang berangkat mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang memadai serta pemahaman hukum dan budaya di sana," katanya. Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cirebon Deni Agustin mengatakan, sudah beberapa tahun terakhir pihaknya melakukan pengetatan rekrutmen TKI khususnya sektor informal seperti penata laksana rumah tangga (PLRT) sehingga jumlah kasus TKI bermasalah terus menurun. Ia mengungkap, data kepulangan TKI bermasalah pada tahun 2011, 2012, 2013 berturut-turut 3.897, 3.331 dan 2.129. "Tahun ini sampai Juni tercatat 567 sehingga perkiraan setahun tidak sampai setengah dari kasus tahun sebelumnya," katanya. Usai mengadakan kunjungan ke Disnakertrans, Kepala BNP2TKI pada Kamis sore meresmikan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (P4TKI) Kabupaten Cirebon yang melayani TKI dari Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Majalengka. Kabupaten Cirebon mendapat kunjungan pertama dari Safari Ramadhan VII BNP2TKI di Jawa Barat dan Jawa Tengah dan akan berlangsung sampai tanggal 13 Juli 2014. Safarai Ramadhan tahap kedua akan berlangsung di Jawa Timur mulai 18 sampai 20 Juli 2014. (B013/M026)
Editor: Tasrief Tarmizi
Sumber↓

Tabrakan Kapal, 19 WNI Hilang di Malaysia

Johor Baru – Dua orang tewas dan 19 lainnya dikhawatirkan tenggelam setelah sebuah kapal yang mengangkut 80 imigran gelap asal Indonesia dilaporkan terbalik di Tanjung Piai dekat Distrik Pontian, Johor Baru, Malaysia, pada Selasa pagi waktu setempat, 15 Juli 2014. Kepada kantor berita Bernama, Asisten Direktur Operasi Penyelamatan Mohd Rizal Buang menyatakan korban tewas terdiri atas seorang wanita dan pria. Ia menambahkan, sepuluh korban luka dibawa ke Rumah Sakit Sultanah Aminah. Adapun 49 orang lainnya dilaporkan selamat.

Learn Spanish in Mexico

Lea rnSpanishMexico.com

Saat ini 20 personel dari tim penyelamat telah diterjunkan ke lokasi untuk mencari 19 orang yang masih hilang. (Baca: Kapal Angkut 27 TKI Tenggelam di Perairan Malaysia

Tim penyelamat sudah disiagakan sejak pukul 01.33 waktu setempat saat ada laporan sebuah kapal tenggelam lantaran bertabrakan dengan pasukan Ops Tumpas dari Badan Penegakan Maritim Malaysia di wilayah sekitar 6 kilometer dari Pulau Pisang.

ANINGTIAS JATMIKA | BERNAMA
Sumber↓

Kapal Pembawa TKI Ilegal Tenggelam di Malaysia, 2 Orang Tewas

Ilustrasi

Kuala Lumpur - Sebuah kapal yang diduga membawa sekitar 80 pekerja ilegal asal Indonesia, dilaporkan tenggelam di perairan Malaysia. Kapal ini tenggelam setelah bertabrakan dengan kapal patroli Malaysia, yang hendak menangkap pekerja ilegal tersebut. Juru bicara Malaysian Maritime Enforcement Agency (MMEA) menyebutkan, ada dua penumpang kapal yang dipastikan tewas tenggelam. Sedangkan sebanyak 17 orang lainnya dilaporkan masih hilang. Operasi pencarian dan penyelamatan, menurut MMEA, masih terus dilakukan di wilayah perairan Tanjung Pial, dekat wilayah Johor. "Kami bekerja sama dengan polisi, pejabat marinir dan departemen pertahanan publik untuk mencari sisanya," terang pejabat MMEA yang enggan disebut namanya, seperti dilansir Reuters, Selasa (15/7/2014). Surat kabar setempat melaporkan, kapal itu membawa tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal dan kapal tersebut tengah dalam perjalanan ke wilayah Indonesia. Pada Juni lalu, sebuah kapal yang mengangkut para imigran gelap asal Indonesia tenggelam di wilayah pantai barat Malaysia. Sedikitnya 10 orang tewas dalam insiden ini. Otoritas setempat menyebut bahwa banyak warga Indonesia yang bekerja dan tinggal Malaysia, tanpa dokumen resmi.
Sumber↓

Senin, 14 Juli 2014

3 Juta TKI Indonesia di Luar Negeri Illegal

Sedikitnya, ada 3 juta Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang tidak memiliki dokumen di BNP2TKI alias illegal. Riauterkini-PEKANBARU-Deputi Bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Endang Sulistyaningsih Senin (14/7/14) mengatakan bahwa BNP2TKI memperkirakan ada 9 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri. Dari jumlah itu, ada yang illegal maupun legal. Menurut Endang, dari 9 juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri, 6 juta diantaranya memiliki dokumen di BNP2TKI. Sisanya sebanyak 3 juta TKI tidak memiliki dokumen di BNP2TKI alias illegal. "Kita perkirakan ada 9 juta TKI yang bekerja di luar negeri. 6 juta diantaranya ada dokumennya di kami," terang Endang Sulistyaningsih. Untuk mengantisipasinya, ke depan, BNP2TKI akan membuat program sertifikasi untuk seluruh TKI. Program tersebut, selain untuk menertibkan, juga untuk meningkatkan kesejahteraan TKI. "Dengan sertifikasi, di level PLRT (pramu layan rumah tangga) akan ada PRLT khusus masak, khusus mencuci dan lainnya. Dengan kekushus
Sumber ↓

Unibraw berusaha patenkan 'Error', alat pendeteksi kekerasan TKI

Universitas Brawijaya.
Sejumlah mahasiswa Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang, Jawa Timur, berusaha mematenkan alat hasil ciptaan mereka, "Emergency Reporter on Underwear (Error)". Alat itu merupakan teknologi pendeteksi tindak kekerasan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Mahasiswa Unibraw, para pembuat alat tersebut berusaha mematenkan alat tersebut melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM-UB). "Kerja sama dengan perusahaan maupun lembaga resmi pemerintahan belum kami lakukan karena menunggu proses paten alat yang sedang kami lakukan," ujar salah seorang mahasiswa pencipta "Error", Hanifah, seperti diberitakan Antara, Senin (14/07). "Error" merupakan alat untuk membantu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat terjadi tindak kekerasan yang dilengkapi dengan global positioning system (GPS) serta real time clock (RTC). Alat yang digagas oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) yaitu Hanifah R, Deviana Hadriati dan Ema Lutviana yang bekerja sama dengan mahasiswa Fakultas Teknik (FT), yakni Ahmad F Irfan Maulana dan Septian Sanjaya, itu masih terus dikembangkan, terutama dalam teknologi sensor otomatis. "Ke depan, alat ini akan dikembangkan untuk menggunakan teknologi sensor otomatis. Alat ini masih memerlukan tombol yang harus ditekan oleh korban saat korban tersebut dianiaya," ujar Hanifah. Alat yang diikutkan dalam Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Karsa Cipta (PKM-KC), tersebut mendapatkan pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud sebesar Rp 9,25 juta. Dana ini digunakan oleh Hanifah dan kawan-kawannya untuk kegiatan pembuatan dan pengujian alat itu. "Error" akan lebih cepat memberikan informasi kepada pihak lain jika terjadi sesuatu pada TKI karena langsung terhubung dengan server dibandingkan alat komunikasi lain. Alat itu telah diuji coba di Malang, Batu serta Pasuruan dan terbukti dapat melaporkan koordinat posisi pengguna secara tepat dan akurat serta tidak terbatas oleh dimensi ruang dan jarak. "Dalam bayangan kami nanti server akan terpusat di instansi resmi pemerintah yakni di kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) atau instansi resmi lainnya, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)," kata Hanifah. Ia menyebutkan nantinya setiap server di luar negeri bisa dikelola dengan BNP2TKI atau kementerian terkait di Indonesia, (Jakarta) agar pemerintah dapat melakukan pengontrolan terhadap TKI di luar negeri khususnya mengetahui TKI yang menjadi korban tindak kekerasan.
Sumber ↓

Penipu Para TKI Diterjang Timah Panas Polisi

WARTA KOTA, SAWAH BESAR - Sumakno (51) jatuh tersungkur saat kaki kirinya diterjang timah panas petugas Polsek Sawah Besar. Ia ditembak karena melawan saat akan diringkus petugas polisi di Hotel Prima Indah Jalan Gunung Sahari Raya nomor 19 RT 03 RW 01, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7/2014). Penjahat spesialis menipu para tenaga kerja Indonesia yang baru kembali dari luar negeri itu harus kembali lagi mendekam di jeruji besi. Pasalnya korban dari aksi tipu menipunya melaporkannya ke pihak kepolisian. Korban yang berjumlah lima orang yakni Safrudin (24), Een, Aris Nande, Munjur, dan Amaludin diketahui baru pulang dari Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Menurut pengakuan korban, pelaku awalnya berkenalan dengan mengaku sebagai TKI yang baru pulang dari Brunei Darussalam. Perkenalan tersangka dengan korban terjadi di Hotel Rajawali, Pontianak, Kalimantan Barat, pada Sabtu (1/7/2014). Korban yang merasa sama- sama sepenanggungan pun jadi cepat akrab dengan pelaku. Nah, saat sudah akrab itulah pelaku kemudian memberikan minuman yang sudah dicampur dengan obat Apazol. Obat ini membuat orang yang meminumnya tertidur pulas. Saat korbannya sudah tak berdaya itulah pelaku menggasak barang-barang milik korban. Menurut Humas Polsek Sawah Besar, IPTU Bahrie, pelaku ini memang sudah masuk dalam daftar pencarian orang karena memang sudah residivis juga. "Pelaku asal Banjarnegara ini pernah mendekam di lembaga pemasyarakatan Kendal, Jawa Tengah, pada 2008. Jadi memang sudah penjahat kambuhan," ujarnya kepada Warta Kota, Minggu (13/7/2014). Pelaku ini memang penjahat spesialis yang sasarannya para tenaga kerja Indonesia yang baru pulang dari luar negeri. "Pelaku ini mengincar para tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri. Khususnya TKI yang berasal dari Malaysia," ungkapnya. Dalam menjalankan aksinya ini tersangka ditemani Marko yang juga masuk daftar pencarian orang (DPO) juga. "Hanya saja sampai saat ini masih dalam pencarian pihak kepolisian," katanya. Saat pelaku ditangkap diamankan sejumlah barang bukti milik kelima korban yang berasal dari Lampung Selatan antara lain, uang ringgit malaysia sebesar 470 RM, uang tunai Rp 200.000, 20 butir obat Apasol, 1 HP Lenovo putih, 1 HP Samsung putih, 1 HP WX Mobile hijau, serta 1 HP merek Evercoss biru. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 363 ayat 2 ke 2e KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama 9 tahun. (Wahyu Tri Laksono) Sumber ↓

Perbaiki Perlindungan TKI, Melalui MoU dengan Negara Tujuan

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk berikan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai kepada tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, pemerintah terus mendorong MoU / Agreement dengan negara- negara tujuan TKI di sektor informal seperti PLRT (penata laksana rumah tangga). Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi A. Muhaimin Iskandar mengatakan, agreement dengan Saudi Arabia mengenai TKI di sektor PLRT merupakan tonggak perbaikan perlindungan TKI di sektor ini ke Timur Tengah. “Tapi kita masih terus memonitor dan mengembangkan langkah- langkah implementatif dalam mempersiapkan penempatan sesuai kesepakatan dalam Agreement tersebut,” kata Muhaimin. Kemnakertrans, lanjutnya, juga terus mengampanyekan Slogan TKI “Jangan Berangkat Sebelum Siap” di 38 kantong TKI di Seluruh Indonesia, untuk mengurangi permasalahan TKI selama bekerja di luar negeri. “Sebelum berangkat dipastikan, minimal calon TKI harus siap fisik dan mental, siap bahasa dan keterampilan, siap dokumen dan siap pengetahuan serta hukum di negara tujuan,” ujarnya. Muhaimin menambahkan, pemerintah juga sudah membuat Roadmap Zero Domestic worker tahun 2017, sehingga nantinya TKI domestic worker harus berbasis pada 4 jabatan kerja yaitu ‘house keeper’ (pengurus rumah tangga), ‘cooker’ (tukang masak), ‘baby sitter ‘ (pengasuh bayi/ anak), ‘caregiver’ (perawat jompo). Kemenakertrans, lanjutnya, juga terus mengawal penempatan TKI ke luar negeri dengan mengaplikasikan UU 39 tahun 2004 agar mereka lebih terlindungi. “Penempatan non- prosedural yang dapat dikategorikan sebagai Perdagangan Manusia belakangan ini sangat marak yang sangat mengeksploitasi pekerja,” ujarnya. Menakertrans mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah tegas terhadap semua pelaku yang terlibat. Dan hal ini memerlukan upaya nasional melalui kerjasama yang koordinatif dari seluruh Instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum dalam rangka law enforcement UU 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sesuai UU 39 tahun 2004, lanjutnya, penempatan TKI ke luar negeri harus dilengkapi dengan skema asuransi nasional (Indonesia) untuk mengcover segala kemungkinan selama pra, masa, dan purna penempatan, mulai dari sakit, kecelakaan kerja, hingga meninggal dunia. “Kami telah menerbitkan SK Menteri tentang 3 Konsorsium Asuransi untuk melaksanakan amanat UU 39 tahun 2004 tersebut yang telah mampu memberikan kesejahteraan bagi TKI maupun keluarganya,” kata Muhaimin. Dalam setiap agreement G to G yang disusun dengan Pemerintah Negara Tujuan, lanjutnya, aspek kesejahteraan selalu dikedepankan. “Asuransi kesehatan oleh majikan di negara tujuan kepada TKI, gaji yang layak, cuti tahunan dan uang kopensasi lembur menjadi agenda dalam setiap kesempatan pembahasan agreement/MoU. Kemnakertrans juga telah bekerjasama dengan Bank Indonesia maupun Bank-Bank nasional baik dalam hal penyaluran kredit bagi TKI maupun pendidikan pemanfaatan remitansi agar pendapatan mereka lebih produktif melalui promosi UKM maupun Usaha Mandiri setelah mereka kembali ke tanah air. Sumber ↓

Ini Ancaman Hukuman Bagi Penyelenggara Pilpres yang Lalai atau Nakal

Jakarta - Masing- masing kubu capres-cawapres meminta tim proses rekapitulasi suara diawasi secara ketat, terutama karena munculnya sejumlah data C1 yang janggal. Bagi para penyelenggara Pemilu, diminta jangan main-main karena mereka terikat aturan ketat dengan ancaman hukuman bervariasi. Untuk itu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendesak kepada KPU untuk segera memberikan klarifikasi, memberi penjelasan kepada publik tentang kejanggalan- kejanggalan scan C1. Selain itu, KPU diminta untuk cepat merespon dan bertindak dengan berkoordinasi bersama Bawaslu RI, serta Pihak Kepolisian jika ada potensi atau indikasi pidana pemilu. "Karena telah ditegaskan dalam UU No. 42/2008 tentang Pilpres, pasal 242," ujar Wakil Sekjen KIPP Indonesia Girindra Sandino dalam pernyataanya, Minggu (11/7/2014). Pasal 242 tersebut berbunyi: Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dan PPK yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dipidana, dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 6.000.000, paling banyak 12.000.000. Hal tersebut jika ditemukan kesengajaan. Tak hanya itu saja, para penyelenggara Pemilu juga diancam dengan pasal lainnya, jika terbukti melakukan kelalaian yang hilangnya berkas acara. Hal itu diatur dalam Pasal 243 UU Pilpres. "Disebutkan bahwa setiap orang karena kelalaiannya menyebabkan hilang atau rusak berita acara pemungutan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara yang disegel dapat dipidana penjara paling sedikit 12 bulan, paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit Rp 500 juta, paling banyak 1 Milyar," ujar Girindra. Selain itu, pidana mengenai pelanggaran Pilpres juga diatur dalam Pasal 244. Poin dalam pasal ini mengatur tentang setiap orang yang dengan segaja mengubah berita cara hasil pemungutan suara dan/atau sertfikat hasil penghitungan suara. Pidana penjara paling singkat 12 bulan, paling lama 60 bulan dan denda paling sedikit 500 juta, paling banyak 1 Milyar. Sumber ↓

Minggu, 13 Juli 2014

Sultan HB: Jangan Sebarkan Isu Pemicu Keresahan di Sosial Media

Tribun Jogja/Hasan Sakri Gazali Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memperlihatkan jari kelingking yang sudah dicelup tinta, tanda sudah memberikan hak suaranya.
YOGYAKARTA - Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengimbau masyarakat yang aktif di media sosial agar tidak menyebarkan berbagai isu tidak benar terkait hasil Pemilihan Umum Presiden 2014 sehingga menimbulkan keresahan. Selain itu, Sultan juga berharap masyarakat tidak mudah terpancing oleh berbagai isu, baik sebelum maupun sesudah penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. "Kami pimpinan daerah baik Polri, TNI serta tim sukses kedua pasangan capres dan cawapres sepakat bersama- sama menjaga kedamian DIY sebelum maupun pasca- pengumuman hasil resmi dari KPU RI," ujar Sri Sultan HB X saat jumpa pers seusai memimpin rapat pimpinan daerah di kantor Kepatihan, Minggu (13/07/2014) petang. Menurut Sultan, di zaman modern seperti sekarang ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ratusan bahkan jutaan orang setiap hari membaca dan mengikuti perkembangan berita lewat media sosial. Oleh karena itu, isu pun sangat cepat menyebar ke masyarakat. "Silakan saja ber-media sosial. Itukan fungsinya untuk membangun komunikasi antar- anak bangsa. Namun jangan menyebarkan isu yang dapat menimbulkan keresahan- keresahan," tegasnya. Terkait adanya dua versi hasil quick count dari berbagai lembaga survei, Sultan menilai itu bukan hasil resmi. Masyarakat, simpatisan maupun relawan pendukung salah satu pasangan capres dan cawapres harus bersabar menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU RI. "Yang resmi kan KPU. Jadi sabar, tunggu saja hasil resminya dari KPU RI pada tanggal 22 Juli mendatang," pungkasnya. Sumber ↓

Tuntut Pemungutan Suara Tambahan, BMI di Hongkong Bikin Petisi

Ratusan warga negara Indonesia berunjuk rasa di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Victoria Park, lapangan rumput terbuka di Hongkong, Minggu (6/7/2014) sore. Sekitar 500 sampai 1.000 WNI tidak dapat mencoblos karena keterbasan waktu.
JAKARTA - Ratusan buruh migran Indonesia (BMI) di Hongkong kecewa lantaran tak dapat menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Presiden RI 2014. Pasalnya, BMI yang ingin mencoblos membludak hinggal empat kali lipat lebih dibanding dengan pemilihan anggota legislatif (pileg) April lalu. Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong membuat petisi change.org/MemilihdiHongkong yang kini mendapat dukungan hampir 10 ribu orang. “Kami membuat petisi ini untuk mendesak agar KPU mengadakan pemungutan suara tambahan bagi mereka yang belum menggunakan hak pilihnya di Hongkong,” kata Fahmi, juru bicara Relawan Pemantau Pemilu di Hongkong. Selain membuat petisi, Tim Relawan Pemantau Pemilu di Hong Kong telah resmi memasukkan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran Pilpres 6 Juli 2014 kepada Panwaslu Hong Kong pada tanggal 9 Juli 2014. “Ada dua pengaduan yang disampaikan, yaitu dugaan adanya ancaman/intimidasi terhadap calon pemilih, serta pelanggaran administrasi dalam penyelenggaran pemilu. Pelanggaran ini mengakibatkan sejumlah warga kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya,” jelas Fahmi. Menurut Fahmi, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Hong Kong telah menerima dan menanggapi kedua pengaduan tersebut dan akan melakukan proses investigasi selama 7 hari ke depan (sampai dengan tanggal 16 Juli 2014). Pengaduan tersebut, tambah Fahmi, didasarkan pada temuan tim relawan sebagai berikut: 1. Setelah pukul 17.15 pada saat pemungutan suara (6 Juli), masih ada antrean 50-an warga (sebagian lainnya berteduh di pinggir lapangan) yang akhirnya tidak bisa memilih karena habisnya waktu penggunaan TPS di lapangan Victoria Park; 2. Protes terjadi karena para warga yang sudah antre itu sangat kecewa tidak dapat mencoblos. Pada saat kejadian, kami berhasil mendaftar 133 warga yang belum memilih dan mereka menutut diberi kesempatan untuk mencoblos. 3. Protes semakin menjadi ricuh karena dipicu oleh pihak yang mengintimidasi dengan mensyaratkan mereka memilih capres tertentu jika ingin mencoblos. Pada lokasi kericuhan, kami mendaftar para saksi yang menandatangani surat kesaksian. “Kami juga menuntut PPLN Hong Kong untuk menuntut Panitia Pengawas Pemilu dan Pemerintah untuk menginvestigasi kasus intimidasi tersebut,” tandas Fami dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu (13/7/2014). Direktur Migrant Care Anis Hidayah mengingatkan kepada KPU bahwa memilih adalah hak konstitusional warga negara yang harus dijamin. Di lapangan, KPU diimbau agar jangan terpaku pada tahapan normatif pemilu, tetapi juga diperlukan inovasi. KPU juga harus pasang badan untuk menegaskan konstitusi. “Petisi di Change.org ini diharapkan menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih buruh migran di Hongkong yang tidak terpenuhi karena ada masalah manajemen penyelenggaraan pemilu,” tutup Anis. Sumber

Minggu, 29 Juni 2014

Hatta: Pengiriman TKW ke Luar Negeri Harus Dimoratorium

TKI ke luar negeri harus ber-skill, demi harkat bangsa.

Calon wakil presiden Jusuf Kalla dan Hatta Rajasa saat Debat Cawapres 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/06/2014). Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa menegaskan bahwa pengiriman tenaga kerja wanita Indonesia harus dimoratorium. Selain itu dia mengatakan, di masa depan WNI yang dikirimkan harus yang ber-skill. Hal ini disampaikan Hatta saat menjawab pertanyaan Jusuf Kalla soal pengiriman TKI ke luar negeri pada debat malam ini, Minggu 29 Juni 2014. Hatta menegaskan banyaknya permasalahan yang menimpa TKW di luar negeri, maka pengirimannya harus dimoratorium. "Untuk wanita sebaiknya kita moratorium karena terlalu banyak persoalan, legal case, yang ganggu harkat martabat bangsa kita," kata Hatta. Selain itu untuk meningkatkan martabat bangsa ini, pemerintah harus berhenti mengirimkan para pekerja kasar atau tanpa skill. Nantinya, pekerja yang dikirim ke luar negeri adalah mereka yang punya kemampuan tertentu. "Kita boleh kirim ke luar negeri, tapi yang ber-skill bukan tenaga murah atau kasar karena mengganggu harkat dan martabat bangsa. TKI harus punya skill tertentu, sehingga mampu bersaing," kata Hatta. Selain itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita, pemerintah harus mengembangkan program wirausaha, usaha kecil menengah koperasi. "Agar meningkatkan tenaga kerja di tanah air sehingga jadi bangsa terhormat," tegas Hatta. Sumber news.viva.co.id

Presiden China ke Korsel, Korut Tembakkan Rudal

Pyongyang - Korea Utara (Korut) dilaporkan menembakkan rudal balistik ke laut yang terletak di timur Jepang menjelang kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Korea Selatan (Korsel). "Kedua rudal itu mendarat di laut wilayah internasional dari pesisir pantai Korut pada Minggu pagi (tadi)," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan Korsel, seperti dimuat News.com.au, Minggu (29/6/2014). Kantor berita Korsel, Yonhap melaporkan, 2 rudal tersebut adalah misil Scud jarak pendek dengan rentang jarak peluncuran sekitar 300 mil atau 500 kilometer. Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera pun membenarkan bahwa Korut telah meluncurkan rudal balistiknya. Atas hal itu, Negeri Sakura memprotes Korut melalui kedutaan besarnya di Beijing. Peluncuran rudal ini dilakukan menjelang kunjungan Xi Jinping ke Korsel pada 3-2 Juli mendatang. Lawatan pemimpin China itu ke Seoul merupakan yang kali pertama dalam 2 dekade terakhir. Sementara China dalam beberapa tahun terakhir ini diketahui sebagai sekutu Korut. Beijing mempunyai peran penting dalam kehidupan ekonomi, pasokan energi dan makanan ke Pyongyang. Namun hubungan kedua negara tersebut dikabarkan sedikit merenggang sejak Dewan Keamanan PBB, yang beranggotakan Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada Korut yang membuat negeri tersebut semakin terisolasi. Bentuk sanksi yang diterapkan PBB kepada Korut di antaranya berupa larangan bagi elite Korea Utara mengimpor barang mewah, seperti kapal pesiar, mobil balap, mobil mewah, dan sejumlah perhiasan. Negara anggota PBB juga diminta memeriksa kargo mencurigakan Korea Utara. Credits: Rizki Gunawan Sumber liputan6.com

Seruan MUI Banyuwangi untuk Seluruh Masjid dan Musala Speeker Off Pukul 22.00

BANYUWANGI – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banyuwangi mengimbau seluruh rumah makan dan restoran yang beroperasi di siang hari memasang penutup selama Ramadan. Selain itu,MUI juga telah mengirimkan edaran agar pengeras suara di masjid dan musala yang digunakan tadarus dimatikan mulai pukul 22.00. Ketua II MUI Banyuwangi, Nur Chozin mengatakan, demi menghormati umat Islam yang tengah berpuasa, rumah makan dan restoran yang beroperasi di siang hari diimbau memasang penutup. Itu perlu dilakukan agar mereka yang menyantap hidangan di dalam rumah makan atau restoran tersebut tidak terlihat dari luar. “Ini penting untuk menghormati umat yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan,” ujarnya melalui sambungan telepon kemarin (28/6). Dikatakan, MUI juga mengimbau tempat hiburan malam menghentikan aktivitasnya selama bulan suci Ramadan. Penutupan tempat hiburan malam itu perlu dilakukan agar umat Islam bisa tenang menjalankan ibadah. Kami juga mengimbau warga untuk tidak merokok di tempat terbuka di siang hari selama bulan suci Ramadan,” imbaunya. Lebih jauh dikatakan, MUI Banyuwangi telah mengirimkan surat edaran kepada pengurus masjid dan musala yang menggelar tadarus agar mematikan pengeras suara yang dipasang di atas tiang atau di atas bangunan mulai pukul 22.00. Sedangkan sound system berukuran kecil yang dipasang di dalam masjid atau musala tetap bisa dihidupkan. “Dengan demikian, tidak mengganggu umat yang beristirahat. Sehingga umat bisa sahur tepat waktu, dan esoknya tidak telat masuk kerja,” jelasnya. Selain beberapa hal di atas, penggunaan petasan dan kembang api juga tak luput dari perhatian MUI. Menurut Nur Chozin, setiap orang yang menyalakan kembang api harus bisa mengendalikan diri, jangan sampai mengganggu masyarakat apalagi sampai membahayakan keselamatan bersama. Ditanya mengenai masih banyaknya rumah makan yang kondisinya cenderung masih terbuka siang hari kemarin, Nur Chozin mengatakan hal itu harus dimaklumi. Sebab, sebagian umat baru akan menjalankan ibadah puasa mulai hari ini (29/6). Pemerintah pun memutuskan awal Ramadan jatuh pada hari ini. “Meskipun sebaiknya semua rumah makan dan restoran mulai memasang penutup kemarin, tetapi kalau ada yang masih terbuka, harus dimaklumi. Tetapi kami mengimbau mulai besok (hari ini) seluruh rumah makan mulai memasang penutup,” cetusnya. Dia menambahkan, perbedaan adalah rahmat. “Bahkan, pada pertemuan tokoh-tokoh agama sedunia dalam hal penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri beberapa waktu lalu, mereka sepakat untuk berbeda,” pungkasnya. Sementara itu, jamaah salat tarawih perdana di sejumlah masjid dan musala di wilayah Kecamatan Banyuwangi dan sekitarnya terpantau membeludak tadi malam. Saking membeludaknya, sebagian jamaah yang tidak kebagian tempat di dalam masjid atau musala harus bersembahyang di teras masjid atau musala tersebut. Bahkan, saking banyaknya warga yang menjalankan ibadah salat tarawih, sebagian ruas jalan di pusat Kota Penyu ini terpantau lebih lengang dibanding hari-hari biasa. Sumber RADAR

Petugas Amankan TKI Ilegal di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo

Manggarai Barat: Tim Buru Sergap Polres Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur berhasil mengamankan penyalur Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal bersama lima orang korban penyelundupan anak-anak yang masih dibawah umur di Pelabuhan Ferry Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (27/6/2014) pukul 07.00 WITA. Akibat tidak mengantongi dokumen perjalanan mereka diamankan diruangan KP3 laut lalu dibawa menuju Polres untuk dimintai keterangan. Lihat video Disini

Sabtu, 28 Juni 2014

BNI Syariah Beri Pelatihan TKI Mengelola Keuangan secara Syariah

KOMPAS/RIZA FATHONI BNI Syariah JAKARTA, KOMPAS.com - Bank BNI Syariah bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memberikan fasilitas layanan perbankan dan pengelolaan keuangan syariah bagi calon tenaga kerja Indonesia (TKI), TKI, TKI Purna dan keluarganya. “Alhamdulillah terima kasih atas kepercayaan yang diberikan BNP2TKI mengikutsertakan BNI Syariah untuk mengedukasi para TKI menggunakan layanan perbankan syariah khususnya BNI Syariah, insya Allah kami siap mengelola amanah ini,” kata Direktur Utama BNI Syariah Dinno Indiano dalam pernyataan resmi di Jakarta, Jumat (27/6/2014). BNI Syariah juga akan memberikan edukasi pengelolaan keuangan syariah kepada Calon TKI, TKI, TKI Purna termasuk pada saat Calon TKI mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur mengatakan pihaknya menyambut gembira atas dukungan BNI Syariah bagi para TKI. Selama ini, kata dia, TKI identik dengan hal nestapa dan menyedihkan seperti deportasi, melakukan kejahatan, dan sebagainya. "Padahal banyak TKI atau purna TKI yang membawa uang ke tanah air dan dijadikan modal untuk membuka usaha di tanah air. Kami pun berharap ke depan BNI Syariah dapat juga membiayai calon tenaga kerja yang akan berangkat tentunya dengan margin pembiayaan yang terjangkau,” ujar Gatot. Dinno mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen memudahkan layanan bagi TKI. Ia menyebut saat ini nasabah BNI Syariah di luar negeri, khususnya Hong Kong yang mencapai 11.000 nasabah. Tentunya dengan dukungan ATM baik di dalam negeri/di luar negeri, internet banking atau pun sms banking, mengirim uang dari luar negeri ataupun sebaliknya akan mudah dan cepat. "TKI pun diuntungkan karena dapat mengelola keuangannya secara mandiri dan terpantau dengan baik,” jelas Dinno. Penulis: Sakina Rakhma Diah Setiawan Editor: Bambang Priyo Jatmiko By KOMPAS

Harta Dicuri saat Kebakaran, Pipik Dian Irawati Maafkan Pelaku

Jakarta Pipik Dian Irawati kembali mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus pencurian yang ia alami ketika rumahnya terbakar pada 20 Juni lalu. Di kantor polisi, istri almarhum Ustad Jefri Al-Buchori itu sempat bicara dari hati ke hati dengan pelaku. Sepeti diberitakan, saat kediaman Pipik di Bukit Mas, Rempoa, Jakarta Selatan mengalami kebakaran pada Jumat (20/6/2014) dini hari, seorang pemuda berinisial IV (20) justru mencuri sejumlah uang di lantai dua rumah itu. Pipik baru sadar kehilangan uang setelah api padam. Beberapa hari setelah kejadian, polisi pun berhasil membengkuk pelaku dan menjebloskannya ke ruang tahanan. "Tadi sempat ketemu, kami ngobrol saja dari hati ke hati, saya nggak mau buruk sangka. Dia mengakui kesalahannya," kata Pipik. Kepada Pipik, pelaku meminta maaf dan menyatakan mencuri karena khilaf. Memaafkan si pelaku, Pipik pun menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke polisi. Sementara itu, hingga saat ini polisi masih belum mengetahui penyebab kebakaran hebat yang terjadi. Tim laboratorium forensik masih mendalami adanya dugaan bahwa kebakaran itu disebabkan kesengajaan dan ulah oknum tertentu. Sumber liputan6

Kamis, 26 Juni 2014

AWAL PUASA 1 RAMADAN 2014: Sabtu atau Minggu? Sidang Isbat Jumat tak Disiarkan Langsung TV

JAKARTA--Pemerintah melalui Kementerian Agama akan menyelenggarakan sidang isbat (penentuan) awal puasa 1Ramadhan 1435 H/2014 M, pada Jumat (27/6/2014). Berbeda dengantahun-tahun sebelumnya, sidang isbat ini tidak akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi, namun hasil sidangnya akan disampaikan melalui konperensi pers secara terbuka, seusai pelaksanaan sidang. “Banyak masukan yang datang ke kami yang menyarankan sebaiknya proses diskusi dalam sidang itsbat tidak perlu ditayangkan secara langsung melalui televisi,” kata Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, seperti dimuat laman Kemenag, Selasa (24/6/2014) Menurutnya, pembahasan dalam proses sidang isbat itu menyangkut hal yang sangat teknis terkait penentuan awal bulan, ilmu perbintangan, dan teknis hisab-rukyat yang belum tentu bisa dipahami oleh masyarakat, apalagi jika tidak mengikutinya secara utuh. Halini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. “Ketidakpahaman ini bisa menimbulkan kesalahpahaman. Karenanya banyak masukan agar proses diskusi tidak perlu ditayangkan secara langsung,” papar Menag. Adapun hasil sidang isbat yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat, menurut Menag, tetap akan disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui siaran langsung televisi. “Hasil atau kesimpulannya seperti apa, lalu keputusannya bagaimana, itu yang ditunggu masyarakat, dan karenanya pers perlu meliput itu,” ujarnya. Lukman mengemukakan, meskipun sebelum dilakukan sidang isbat, Kemenag melakukan lokakarya yang membahas penentuan awal Ramadlan 1435H, peluang terjadinya perbedaan awal Ramadan masih akan tetap terbuka karena tidak terjadinya titik temu dalam kriteria posisi hilal (bulan). Jika nanti setelah lokakarya masih terjadi perbedaan awal Ramadan (Muhammadiyah sudah menetukan 1 Ramadhan pada Sabtu, 28/6/2014), Menag berharap umat Islam untuk saling menghargai dan menghormati segala perbedaan. Misalnya, menurut sidang Isbat, awal Ramadan baru berlangsung Minggu (29/6/2014). Ia mengingatkan, bahwa perbedaan penerapan Ramadan merupakan persoalan klasik karena adanya perbedaan metode yang digunakan yakni metode hisab dan rukyat. Pemerintah sendiri, kata Menag, tetap wajib untuk menetapkan awal Ramadan sebagai bentuk tanggung jawabnegara. Menag meminta semua pihak untuk menghormati hasil sidang isbat nanti, meski tidak ada paksaan. "Indonesia bukan negara agama sepertiArab Saudi. Jadi Pemerintah tidak bisa memaksakan kehendaknya. Berbeda itu wajar," katanya lagi. Editor : Ismail Fahmi http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140624/79/238291/awal-puasa-1-ramadan-2014-sabtu-atau-minggu-sidang-isbat-jumat-tak-disiarkan-langsung-tv

Senin, 23 Juni 2014

ASDP Siapkan 45 Kapal Hadapi Arus Mudik di Banyuwangi

Banyuwangi: Jelang Bulan Puasa Ramadan dan Lebaran, PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) cabang Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur, telah menyiapkan 45 armada kapal. Kapal tersebut siap melayani arus mudik Lebaran 2014 di penyeberangan Jawa-Bali melalui jalur laut. Dari 45 armada kapal yang disiapkan, sebanyak 36 armada kapal akan diefektifkan untuk melayani arus mudik. Manager Operasional PT ASDP Pelabuhan Ketapang, Saharudin Koto, mengataakan pihaknya telah menyiapkan armada kapal yang cukup untuk menghadapi arus mudik Lebaran. Seluruh armada kapal yang ada diharapkan telah melakukan proses doking kapal, sehingga pada waktu musim arus mudik Lebaran, armada kapal telah siap dan aman bagi pelayaran dan penumpang. Menjelang Bulan Ramdan, di Pelabuhan Ketapang mulai dipadati arus mudik awal bulan puasa dari Bali menuju ke Jawa. Mereka adalah umat Muslim yang berada di Bali, yang ingin menjalani awal puasa di kampung halamannya. Sumber ASDP Siapkan 45 Kapal Hadapi Arus Mudik di Banyuwangi

Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?

Jakarta: Bila nantinya terpilih menjadi Presiden RI, baik Prabowo Subianto maupun Jokowi harus menghadapi banyak PR yang belum terselesaikan, salah satunya perihal tenaga kerja Indonesia. Masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri memang seakan tidak ada habisnya. Setiap tahun selalu muncul kasus baru yang membuat warga Indonesia merasa miris. Pada 2013 saja, ada sejumlah kasus penganiayaan dan ketidakpastian hukum yang mendera TKI. Yang paling menyita perhatian adalah kasus Wilfrida Soik dan Erwiana Sulistyaningsih. Wilfrida adalah TKI asal Atambua, Nusa Tenggara Timur. Ia Wilfrida dituduh membunuh majikannya pada 7 Desember 2010. Buruh migran itu bekerja pada Yeoh Meng Tatt untuk menjaga orang tuanya, Yeap Seok Pen, 60 tahun, yang mengidap penyakit parkinson. Dalam pengakuannya, Wilfrida yang kala itu masih berusia 16 tahun merasa jengkel karena sering dimarahi dan diperlakukan secara kasar oleh sang majikan. Oleh karena itu, Wilfrida pun akhirnya membunuh orang tua majikannya tersebut. Ia kemudian ditahan di penjara Pangkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan sebagai tersangka dan dituntut berdasarkan Pasal 302 Kanun Keseksaan (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Malaysia) dengan ancaman hukuman mati. Setelah terkatung-katung, pada 7 April 2014, pengadilan akhirnya memutuskan untuk membebaskan Wilfrida. Kisah Wilfrida ini juga sempat dibeberkan Prabowo dalam debat capres pada Minggu (23/6/2014). Dalam debat bertema Politik Internasional dan Pertahanan Nasional, Prabowo sempat menceritakan pengalamannya saat mendampingi Wilfrida menjalani proses hukum di negeri jiran. Sayangnya, penjabaran Prabowo hanyalah cerita tanpa disertai solusi untuk ke depannya. Kemudian, masih ingatkah Anda dengan TKI bernama Erwiana Sulistyaningsih. Kisahnya yang tragis di Hong Kong sempat menjadi perhatian dunia internasional. Bahkan nama Erwiana masuk dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia versi Times sejajar dengan Beyonce Knowles, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Erwiana adalah TKI asal Ngawi, Jawa Timur. Pada 2013, Erwiana merelakan diri bekerja di negeri orang dan meninggalkan keluarganya. Namun, delapan bulan kemudian, ia kembali ke Indonesia dengan kondisi yang memprihatinkan. Tubuhnya penuh dengan luka, mulai dari luka ringan, memar, sampai luka berat hingga dirinya susah untuk berjalan. Erwiana telah mengalami penyiksaan dari majikannya, seorang ibu dua anak berusia 44 tahun. Sang majikan bahkan sempat mengancam akan membuhun keluarga Erwiana jia ia tidak bekerja dengan baik. Selain tidak digaji, Erwiana kemudian dikirim pulang dengan uang hanya sebesar US $9 di tangannya. Namun, nyatanya Erwiana enggan diam, ia lalu membeberkan kasusnya dan menunjuk sang majikan yang telah memberikan siksaan fisik dan psikis. Dengan dukungan keluarganya, Erwiana juga mampu mencari keadilan dan menjadikan dirinya contoh agar nasib nahas itu tidak terjadi kepada warga Indonesia lainnya. Kisah tragis tidak hanya menimpa TKI yang berangkat secara tidak resmi, bahkan Erwiana yang berangkat ke Hong Kong melalui prosedur dan agensi resmi tetap saja mengalami penyiksaan. Tidak sedikit pula TKI yang tak mendapatkan gaji meskipun hak itu sudah diperjanjikan sejak awal. Belum lagi perlakuan tak manusiawi lainnya yang dialami sebagian TKI. Melihat kasus di atas, baik Prabowo maupun Jokowi memiliki pendapat serupa. Keduanya sepakat bahwa inti dari permasalahan TKI adalah seleksi dan penempatan. Prabowo sepaham dengan Joko Widodo bahwa TKI harus menjalani proses seleksi, pelatihan, dan penempatan sebelum dikirim ke luar negeri. Menurut Prabowo, seleksi yang ketat dan bekal pendidikan merupakan modal untuk melindungi TKI di luar negeri. "Kita harus seleksi, didik dan siapkan sertifikasi. Karena banyak tenaga kerja kita yang diselundupkan. Ini namanya illegal human trafficking," kata Prabowo. Dengan seleksi, Prabowo mengatakan, TKI tidak hanya akan bekerja sebatas sebagai pembantu rumah tangga atau tukang sapu. Lalu, apakah analisis dan solusi keduanya bisa menyelesaikan permasalahan TKI? Kita lihat saja nanti.(berbagai sumber Mampukah Gagasan Prabowo dan Jokowi Tuntaskan Polemik TKI?

Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal

Cilacap - Setiap tahun, para pencari kerja di tanah air bertarung di lapangan kerja yang jumlahnya tak seimbang antara pekerjaan dengan para pencari kerja. Tawaran yang diberikan perusahaan pun tak semuanya menjanjikan, tetapi tetap saja antrean para pencari kerja mengular. Sebagian dari mereka tak punya pilihan karena harus menghidupi keluarga. Sebagian lainnya mencoba peruntungan di negeri orang dengan menjadi buruh migran. Itu pun melalui proses yang sangat panjang. Saat pembuatan dokumen, mereka harus rela berdesakan saat membuat paspor dengan yang lainnya. Mereka juga harus belajar bahasa negara tempat mereka nanti akan mencari nafkah. Itu semua merupakan cara menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang legal. Namun, di salah satu kota di pinggiran Jawa Tengah, yaitu Cilacap beredar kabar miring soal praktik perekrutan ilegal para buruh migran. Sponsor adalah calo atau broker yang tugasnya mencari calon tenaga kerja yang berminat bekerja di luar negeri dan terkadang mengiming-imingi dengan janji gaji yang menggiurkan dan majikan yang baik. Tak hanya itu, TKI yang kebanyakan wanita atau yang biasa dikenal Tenaga Kerja Wanita (TKW), usianya masih di bawah umur. Pemalsuan dokumen pun jadi pilihan tepat. Nasib para TKW yang telah direkrutpun terkatung-katung saat di tempat penampungan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saksikan pada tayangan video Sigi Investigasi SCTV, Minggu (22/6/2014). Sumber Bisnis Gurih Buruh Migran Ilegal

Minggu, 22 Juni 2014

11 Jenazah WNI Korban Kapal Karam di Malaysia Dipulangkan

10 Jenazah WNI korban tenggelamnya 2 kapal di perairan Pulau Carey, Kuala Langat, Selangor, Malaysia telah dipulangkan ke Tanah Air. Sementara 1 jenazah lainnya tengah dalam proses pemulangan. Kesepuluh jenazah itu dipulangkan hari ini menggunakan 2 maskapai. Sebanyak 8 dari 10 jenazah itu diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia menuju Banda Aceh via Jakarta. Sementara 2 jenazah lain menggunakan pesawat milik Malaysia Airlines dengan tujuan Medan. Dari Medan 2 jenazah itu diantar ke Aceh menggunakan perjalanan darat. Sementara itu, 1 jenazah asal Sumatera Utara saat ini juga tengah dalam proses pemulangan. Petugas dari KBRI Kuala Lumpur turut mendampingi pemulangan jenazah. Sementara itu, tim SAR Malaysia masih terus melakukan pencarian korban tenggelamnya dua kapal pada 18-19 Juni 2014 lalu itu. Saat ini telah ditemukan 14 jenazah korban yang terdiri atas 11 lelaki dan tiga perempuan. Sebanyak 11 jenazah telah berhasil diidentifikasi. Mereka terdiri dari 10 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara tiga jenazah belum dapat dikembalikan kepada keluarga karena belum dapat diidentifikasi. Hanya dalam waktu 2 hari, sebanyak 2 kapal yang membawa TKI tenggelam. Kecelakaan pertama terjadi pada Rabu lalu. Kapal pengangkut 97 TKI yang akan pulang ke Tanah Air, tenggelam di perairan Kuala Langat, Selangor. Sebanyak 62 orang selamat, 10 tewas, dan selebihnya hilang. Kecelakaan kedua terjadi 1 hari kemudian di perairan Sepang, Kuala Lumpur. Kapal yang tenggelam itu membawa 27 TKI. Hingga kini belum jelas benar penyebab kedua kecelakaan tersebut. Sumber liputan6

Sabtu, 21 Juni 2014

AS Blacklist Thailand dan Malaysia atas Human Trafficking

Washington: Amerika Serikat memasukkan Thailand dan Malaysia ke daftar hitam (blacklist) atas kegagalan mereka memenuhi standar minimum dalam memerangi kejahatan perdagangan manusia alias human trafficking. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri John Kerry dalam acara tahunan Kemenlu AS di Washington, Jumat (20/6/2014). Ia memaparkan bagaimana 188 pemerintahan di seluruh dunia berperan dalam memerangi perdagangan manusia dan bentuk eksploitasi lainnya. Sementara seperti dilansir AP, Kemenlu AS memuji kinerja Tiongkok, yang dinilai berkomitmen menghapuskan celah human trafficking via kamp pekerja. Sementara Thailand dan Malaysia hanya mendapatkan nilai rendah dari assessment AS. Padahal, Thailand telah berusaha sekuat tenaga untuk tampil baik di hadapan AS, pasar utama industri udang dan hasil laut Thailand. Sumber Metrotvnews.com

Kapal Tenggelam, 7 Korban Tewas TKI Asal Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS Merujuk informasi yang dihimpun Biro Hubungan Masyarakat Pemerintahan Aceh dari Malaysia, hingga Jumat (20/6) siang, ada 14 orang yang tewas dalam insiden tenggelamnya kapal kayu yang mengangkut 97 tenaga kerja ilegal asal Indonesia. Sebanyak tujuh orang di antaranya telah teridentifikasi berasal dari Aceh. Pemerintah Aceh berjanji akan segera memulangkan para korban tewas tersebut. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintahan Aceh Murthalamuddin mengatakan, tujuh orang yang tewas asal Aceh itu adalah Iskandar asal Kabupaten Pidie, Mohammad Safry asal Kabupaten Bireuen, Mansurni asal Bireuen, Mahlil Muhar asal Bireuen, Abdorahman asal Kabupaten Aceh Timur, Rustam Efendi asal Banda Aceh, dan Ibrahim asal Aceh Utara. Kesemuanya diduga tenaga kerja ilegal yang paspornya telah habis masa berlakunya. Akibatnya, mereka menggunakan kapal kayu untuk menyeberang ke Indonesia. Adapun kapal kayu itu biasanya digunakan untuk menangkut barang dengan kapasitas setara 45 orang. ”Sebenarnya menggunakan kapal penyeberangan resmi lebih murah dan lebih aman. Namun, karena tidak ada dokumen resmi, mereka akhirnya menggunakan kapal penyeberangan ilegal,” ujar Murthalamuddin. Jumlah para korban yang belum teridentifikasi, kata Murthalamuddin, masih terus dicari identitasnya. Hal itu dilakukan dengan membuka Posko Pengaduan di Biro Humas Pemerintahan Aceh, Kompleks Kantor Gubernur Aceh. Adapun masyarakat bisa melaporkan melaui surat elektronik humas@acehprov.go.id atau Twitter @humasaceh atau Facebook https: // www.facebook. com/ birohumas.pemerintahaceh. Masyarakat pun bisa melapor lewat telepon seluler ke 081327720271 atau 085222221933. Masyarakat juga bisa datang langsung ke posko pengaduan tersebut. Hingga Jumat siang, ada 90 orang yang mengaku keluarga penumpang kapal itu melapor ke Posko Pengaduan Biro Humas Pemerintahan Aceh. Laporan itu sebagian besar dari masyarakat Aceh, sebagian lagi dari Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. ”Kami segera meneruskan laporan itu kepada para perwakilan Pemerintah Aceh di Malaysia, seperti Kepala Dinas Sosial Aceh Bukhari, Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Said Rasul, dan Toko Masyarakat Aceh- Malaysia Teuku Mansur Usman guna mengidentifikasi korban selamat ataupun meninggal,” kata Murthalamuddin. Menurut kabar dari Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Malaysia yang diperoleh Pemerintah Aceh, ada 61 warga Aceh dari total 97 penumpang kapal tenggelam tersebut. Sisanya, para penumpang berasal dari sejumlah daerah, seperti Sumatera Utara, Jambi, dan Jakarta. Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia untuk segera memulangkan para korban tewas asal Aceh dalam peristiwa tersebut. ”Kami siap menanggung semua biaya pemulangan korban,” ucap dia. Zaini melanjutkan, pihaknya pun terus berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia dan Pemerintah Malaysia agar para korban selamat asal Aceh bisa segera dipulangkan. ”Para korban itu memang bersalah karena tidak memiliki dokumen resmi dan pulang dengan cara ilegal. Namun, atas nama kemanusiaan, kami minta mereka bisa bebas dari jeratan hukum dan segera dipulangkan ke kampungnya masing-masing,” ujar Zaini. Sumber KOMPAS ACEH

Sabtu, 14 Juni 2014

NASIB TKI : Hamil Di Luar Nikah, TKI Asal Karanganyar Dipulangkan

Calon tenaga kerja indonesia (TKI) asal Kabupaten Karanganyar tengah mengikuti bimbingan teknis prapemberangkatan di aula Dinsosnakertrans, Kamis (13/6/2014). (JIBI/Solopos/Indah Septiyaning W) KARANGANYAR–Sejumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Karanganyar yang bekerja di sejumlah negara terpaksa dipulangkan. Hal ini lantaran mereka diketahui hamil diluar nikah. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Karanganyar pun meminta para TKI kaum hawa untuk tidak pacaran di tempat kerjanya. Demikian disampaikan Kasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinsosnakertrans Karanganyar, Marsono dalam Bimbingan Teknis Prapenempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri di Dinsosnakertrans, Kamis (12/6). Dia menyebutkan dari beberapa penyebab kepulangan TKI wanita, dikarenakan hamil di luar nikah. Sehingga pekerjaannya menjadi terbengkalai.

“Karena itu sejak sebelum pemberangkatan, kami mengingatkan untuk jangan pacaran kelewat batas. Nanti ndak dipulangkan paksa,” katanya. Marsono mengatakna bimbingan teknis diberikan bagi TKI yang akan diberangkatkan. Hal ini untuk memberikan berbagai pengetahuan nanti selama mengadu nasib di luar negeri. Dalam kegiatan bimbingan teknis ini, dia menyebutkan diikuti 20 calon TKI yang direkrut Formal Western Digital, yakni sebuah perusahaan di Malaysia yang bergerak di bidang perakitan hardisk. “Sebagian calon merupakan karyawan baru perusahaan dan sebagian memperpanjang kontrak yang habis masa kerjanya,” tuturnya. Marsono menambahkan bimbingan teknis bertujuan membekali calon TKI agar siap secara fisik maupun psikis menjelang keberangkatan, di antaranya prosedur penempatan kerja, dokumen pribadi dan aturan bekerja di perusahaan. Seluruh komitmen wajib dipatuhi mengingat para TKI ini bekerja di bidang formal alias bukan tenaga kasar. Mengenai kasus hamil di luar nikah, lanjutnya, perusahaan tidak mau mempekerjakannya karena akan menyulitkan kedua belah pihak, yakni manajemen dan pekerja. Dinsosnakertran juga khawatir TKI memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya demi mempertahankan kerjanya di luar negeri. “Maka dari kami minta jangan pacaran kebablasan. Sudah banyak kasus yang dipulangkan,” ujarnya. Selama ini, dia menuturkan kebanyakan calon TKI merupakan lulusan SMA/SMK yang berusia muda. Masing-masing menggunakan jasa agen pengiriman tenaga kerja berbeda dalam rangka memberangkatkannya ke Malaysia. Saat ini jumlah TKI asal Kabupaten Karanganyar di luar negeri pada tahun lalu terdata 257 orang. Mereka bekerja di Malaysia, Taiwan, Hongkong, Singapura dan Brunai Darussalam. “Masa kerja di perusahaan berkisar dua tahun dan dapat diperpanjang setahun berikutnya,” tuturnya. Sumber solopos.com

BNP2TKI Gagal Lindungi Calon TKI Tujuan Korea

PanturaNews (Brebes) - Koordinator Formigran Indonesia, Jamalludin menilai penghargaan yang diberikan kepada BNP2TKI dan mantan kepala BNP2TKI, Jumhur Hidayat oleh HRD Korea sangat Kontradiktif dengan fakta di lapangan. Pasalnya, sejak 2007, BNP2TKI berperan sebagai pelaksana program TKI G to G Korea dengan menempatkan 4.303 0rang tenaga kerja (2007), 11.885 (2008), 2.202 (2009), 3.964 (2010), 6.325 (2011), dan 6.410 (2012). “Sementara pada 2013 BNP2TKI menempatkan 9.441 yang di tempatkan pada sektor Manufaktur (7.853), Fishing (1.520), Construction (63), Service (3) dan Agriculture (2), dan ini di klaim sebagai suatu keberhasilan capaian BNP2TKI tahun 2013,” ujar Jamal kepada PanturaNews.Com, melalui pressrealisnya, Jumat 13 Juni 2014. Apalagi, kata Jamal, menanggapi capaian penempatan TKI ke Korea Selatan pada tahun 2013 yang menempati posisi 1 dari 15 negara, hanyalah dari sisi kuantitas atau mengalami kenaikan jumlah kuota penempatan. Faktanya, lanjut Jamal, BNP2TKI telah mengabaikan masalah yang menimpa para TKI Korea. Dimana, 80% TKI Korea mengalami masalah ketika masa pra penempatan. Beberapa masalah masalah tersebut adalah pemaksaan harus melalui Lembaga Pendidikan Kursus/LPK. Kemudian, penahanan dokumen dan mayoritas para TKI yang di berangkatkan ke Korea Selatan terkena pungutan liar atau pungli hingga 40 juta rupiah per calon TKI. “Pungutan liarnya itu sampai sekarang terjadi,” terangnya. Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No: KEP 17/MEN/ II/2011 Tanggal 7 Februari 2011 tentang biaya Penempatan dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan Korea adalah biaya pengurusan dokumen keberangkatan sebesar kurang lebih Rp 3.280.000 dan deposit tiket pesawat keberangkatan kurang lebih Rp 5.350.000. “BNP2TKI hanya fokus pada penempatan dan lemah dalam melakukan pengawasan serta lemah dalam penegakan hukum, malah cenderung melakukan pembiaran. Terbukti praktek pungli hingga saat ini masih berlangsung,” katanya lagi. Menurutnya, lemahnya penegakan hukum serta pengawasan tersebut disebabkan tumpah tindih. Disatu sisi BNP2TKI sebagai badan penempatan (PJTKI pemerintah) dan disatu sisi lagi sebagai pengawasan atau perlindungan. Kondisi itu di perparah dengan Kemenakertrans yang tidak melakukan upaya pengawasan terhadap kinerja BNP2TKI sebagai operator. Untuk itu menjelang pelaksanaan tes EPS TOPIK PBT bahasa Korea 2014 yang akan di laksanakan pada 14-15 Juni 2014 di empat (4) kota, yakni Jakarta (Universitas Pancasila), Bandung (Ikopin), Solo (Universitas Negeri Surakarta) dan Malang (Universitas Islam Malang) yang akan di ikuti oleh 30.596 Calon TKI dari seluruh Indonesia, Formigran Indonesia menuntut agar Kepala BNP2TKI melakukan evaluasi dan reformasi sistem penempatan G to G Korea. Menindak tegas terhadap pelaku pungli baik terhadap oknum lembaga swasta maupun oknum pemerintah. Kemudian menuntut BNP2TKI agar gencar melakukan sosialisasi perlindungan terhadap calon TKI Korea tentang informasi tata cara bekerja ke negara Korea sebagai upaya pencegahan. Sumber panturanews.com

Korsel siap serap 10.200 TKI formal

Dokumen foto sejumlah Tenaga Kerja Indonesia sektor formal menjalani pelatihan sebelum ditempatkan ke Korea Selatan. (ANTARA/ Indrianto Eko Suwarso Bandung (ANTARA News) - Korea Selatan (Korsel) siap menyerap 10.200 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) formal tahun 2014 untuk masyarakat berpendidikan minimal sekolah menengah pertama (SMP) yang akan bekerja di industri bidang manufaktur dan perikanan. "Korea membutuhkan 10 ribuan orang tenaga kerja Indonesia untuk manufaktur dan perikanan. Sekarang dilakukan tesnya," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur usai meninjau peserta pelamar kerja ke Korsel di Kampus Ikopin, Sumedang, Jawa Barat, Sabtu. Ia menuturkan, penyaluran tenaga kerja itu merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan yang setiap tahunnya menyediakan kuota untuk TKI. Para TKI itu, kata dia bekerja melalui pihak perusahaan yang memberi jaminan keamanan, hukum di negara tersebut, serta pendapatan yang cukup tinggi sebesar Rp9 juta sampai Rp11 juta per bulan. "Penempatan TKI ke Korsel didasarkan MoU antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan tentang pengiriman TKI ke Republik Korea yang dimulai sejak bulan Juli 2004," katanya. Seleksi penempatan TKI ke Korea tersebut dilaksanakan langsung oleh "Human Resources Development of Korea" (HRD) dan disetujui oleh "The Ministry of Employment and Labor Korea" atau Kementerian Tenaga Kerja Korsel. Pelamar untuk bekerja ke Korsel pada 2014 tercatat 30.596 orang terdiri dari 27.233 peserta laki-laki dan 3.363 peserta perempuan. Seluruh peserta mengikuti ujian kecakapan bahasa Korea melalui tes tertulis yang berlangsung serempak di empat tempat Kampus Universitas Pancasila, Jakarta, Kampus Ikopin, Sumedang, Jabar, Kampus Universitas Negeri Sebelas Maret, Solo, dan kampus Universitas Islam Malang, Jawa Timur. "Dari seluruh peserta se-Indonesia itu diseleksi dulu, sebelum berangkat ada semacam penataran satu minggu, di sana diberikan berbagai informasi mengenai Korea," kata mantan Duta Besar Arab Saudi itu. Seorang peserta asal Cirebon, Jabar, Cahyono mengaku tertarik bekerja ke Korsel dengan upah setiap bulan mencapai Rp12 juta. Ia berharap bekerja di sana dapt mengubah kehidupan ekonominya sehingga mampu membiayai keluarga dan memiliki rumah. "Saya dulu kerja di Riau gajinya 1,2 juta sebulan, tidak cukup, mudah-mudahan bisa kerja di Korea, nanti gajinya untuk bangun rumah," kata pria yang mengaku belum menikah itu. Sementara itu, BNP2TKI sejak 2004 sampai 18 Desember 2013 telah mengirimkan TKI ke Korea Selatan sebanyak 50.538 orang. (*) Editor: Priyambodo RH Sumber antara.news

Kamis, 12 Juni 2014

JobsDB-BNP2TKI Kelola Sistem Informasi Pasar Tenaga Kerja Di Luar Negeri

Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Jakarta - Portal penyedia lowongan kerja, jobsDB hari ini menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) terkait pengelolaan sistem informasi pasar kerja luar negeri melalui situs. "Kerja sama strategis akan menjawab keinginan para tenaga kerja terampil Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri," ujar Kepala BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/04). Managing Director dan Country Manager jobsDB Indonesia, Ariadi Anaya menambahkan, kepercayaan yang diberikan BNP2TKI merupakan langkah awal untuk melebarkan peluang para pencari kerja ke luar negeri. Melalui kerja sama ini, para pencari kerja Indonesia yang akan ke luar negeri tidak dipungut biaya. "Kami harapkan dapat mengurangi angka pengangguran dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia sekaligus mengurangi praktik calo," ujar Ariadi. Dalam kerja sama ini akan dilaksanakan berbagai pelatihan bagi pegawai di lingkungan BNP2TKI, pengintegrasian situs lowongan kerja online BNP2TKI dengan aset digital yang dimiliki jobsDB, serta melakukan promosi sebagai sarana informasi dan komunikasi ke seluruh wilayah di Indonesia. Ariadi menyatakan, jobsDB bersama BNP2TKI akan segera menghadirkan microsite mengenai berbagai informasi dan lowongan bekerja ke luar negeri. "Micrositenya dalam 1-2 bulan ke depan akan diluncurkan," ujar Ariadi. Menurut Ariadi, saat membuka situs jobsDB nantinya dapat meng-klik microsite tersebut. Microsite ini tidak hanya menginfokan soal lowongan pekerjaan. Namun juga edukasi mengenai kisah-kisah sukses orang yang sudah bekerja di luar negeri, hingga cara bekerja di luar negeri. Selain online, realisasi kerjasama ini juga akan dilakukan secara offline di antaranya dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun jobfair. Adapun target kerja sama untuk saat ini merupakan para skill worker. Penulis: Carla Isati Octama/WBP Sumber beritasatu.com

Kisah Pahlawan Jember M Sroedji Dinovelkan

Kisah perjuangan seorang pahlawan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Letkol Mochammad Sroedji, mantan Komandan Brigade III Divisi I Damarwulan yang berjuang melawan Belanda dinovelkan oleh cucu almarhum, Irma Devita. Novel berjudul Sang Patriot tersebut diluncurkan dalam acara bedah buku dan diskusi bertema "Dari Jember Untuk Indonesia" yang diselenggarakan di auditorium R. Soemitro Radio Republik Indonesia (RRI) Jember, Kamis. "Novel setebal 266 halaman itu berdasarkan cerita nyata perjuangan kakek saya M. Sroedji dalam rentang waktu 1942 - 1949, namun kisah nyata itu ditulis dalam bentuk fiksi, sehingga menjadi sebuah novel," kata Irma di sela-sela peluncuran bukunya. Sroedji merupakan tentara yang berjuang di Kabupaten Jember melawan penjajah Belanda. Pejuang tersebut wafat akibat berondongan peluru pasukan Belanda pada tahun 1949. Dalam novel itu juga ditampilkan sosok Sroedji sebagai seorang komandan berkharisma yang begitu dicintai oleh anak buahnya. Jejak Sroedji di Jember setidaknya dapat dilihat dari monumen berupa patung yang berdiri di halaman kantor Pemkab Jember dan menjadi nama sebuah perguruan tinggi swasta yakni Universitas Mochammad Sroedji. "Saya berharap kisah tentang pahlawan Jember bisa masuk dalam muatan lokal pelajaran sejarah di kabupaten ini karena selama saya melakukan riset dan menulis buku, kisah yang menulis Letkol Sroedji masih sedikit," tuturnya. Kisah tentang Letkol Sroedji sangat menginspirasi bagaimana cara dia berjuang mempertahankan kemerdekaan RI ketika agresi militer Belanda kedua terjadi, dan jarang sekali buku sejarah pahlawan nasional yang dikemas dalam bentuk novel seperti "Sang Patriot". Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Bambang Hariyono menyambut baik usulan tentang kisah kepahlawanan Letkol Sroedji dimasukkan dalam muatan lokal mata pelajaran sejarah di Jember. "Usulan itu sangat bagus dan saya akan mendukung, namun untuk bisa masuk dalam muatan lokal mata pelajaran sejarah pada kurikulum tahun ini perlu dilakukan kajian terlebih dahulu," tuturnya. Ia mengaku sejarah tentang pahlawan Jember Letkol Sroedji masih sedikit, sehingga perlu digali lagi agar para pelajar bisa mengetahui perjuangannya dalam mempertahankan tanah air tercinta dari penjajahan Belanda. (KR-ZUM/T007) Editor: Ruslan Burhani Sumber ANTARA

Menu

Sabtu, 19 Juli 2014

Jumat, 18 Juli 2014

Kamis, 17 Juli 2014

Rabu, 16 Juli 2014

Selasa, 15 Juli 2014

Senin, 14 Juli 2014

Minggu, 13 Juli 2014

Minggu, 29 Juni 2014

Sabtu, 28 Juni 2014

Kamis, 26 Juni 2014

Senin, 23 Juni 2014

Minggu, 22 Juni 2014

Sabtu, 21 Juni 2014

Sabtu, 14 Juni 2014

Kamis, 12 Juni 2014

BERLANGGANAN KE BLOG MELALUI EMAIL

Share

Diskon 45% untuk semua order IDhostinger

Cari Blog Ini

Kontak YM

Blog Archive

Twitter Timeline

Tag

IP

My-Yahoo

Histast

Total Pengunjung

Link Pilihan